detikriau.org (internasional) – Pasukan darat Israel dalam kondisi siaga menunggu perintah untuk melancarkan serangan darat ke Jalur Gaza, seorang juru bicara militer Israel mengatakan pada hari Kamis (10/7).

“Ada mobilisasi besar pasukan darat di sekitar Gaza, termasuk pasukan infantri dan tank tempur serta korps teknik tempur,” Avichay Adraee, juru bicara militer Israel untuk media Arab, mengatakan kepada Anadolu Agency melalui telepon pada hari Kamis.

“Pasukan dalam kondisi siaga penuh dan siap untuk melakukan serangan darat dalam beberapa jam dari waktu peluncuran,” kata Adraee.

Zionis Israel telah melancarkan operasi besar-besaran yang sedang berlangsung di Jalur Gaza sejak Senin malam, menewaskan sedikitnya 75 orang dan melukai lebih dari 530 dengan ratusan serangan udara.

Menjelang operasi, pemerintah Israel menyetujui pengerahan 40.000 pasukan darat di perbatasan Jalur Gaza untuk melakukan serangan darat.

Menurut sumber-sumber keamanan Palestina, pesawat tempur Israel telah melakukan lebih dari 770 serangan terhadap sasaran-sasaran di Gaza selama periode tersebut.

Serangan militer Israel dinyatakan bertujuan untuk mengurangi serangan roket Palestina ke Israel, yang sebenarnya itu hanyalah dalih mereka, tanpa serangan roket Hamas, mereka tetap akan menyerang Hamas.

Faksi perlawanan yang berbasis di Gaza, khususnya Hamas, sementara itu, terus menembakkan roket ke Israel dalam menanggapi serangan udara Israel yang tak henti-hentinya.

Setengah dari korban jiwa di Gaza adalah perempuan dan anak-anak, dan emang ini yang diinginkan Zionis Israel, mereka ingin menghabisi generasi Palestina dengan cara membunuhi anak-anaknya.

Sekitar setengah dari warga Palestina yang tewas sejauh ini dalam operasi Israel baru-baru ini di Jalur Gaza adalah perempuan dan anak-anak, menurut perkiraan terbaru oleh Departemen Kesehatan Palestina, Kamis (10/7).

Dua puluh tiga anak-anak dan 12 perempuan termasuk di antara 75 warga Palestina yang tewas di Gaza sejak awal operasi Israel besar-besaran di Jalur Gaza pada Senin, demikian menurut pernyataan Departemen Kesehatan Palestina.

Sebelumnya pada hari Kamis, tiga orang Palestina tewas dan empat lainnya luka parah ketika pesawat Israel menargetkan sebuah kendaraan di bagian timur Kota Gaza, menurut sumber-sumber medis, yang menjadikan jumlah korban tewas akibat operasi Israel sejauh ini berjumalah 75, menurut sebuah pernyataan yang sebelumnya dikeluarkan oleh juru bicara Departemen kesehatan Palestina, Ashraf al-Qodra.

Perbatasan Beit Hanoun yang Menghubungkan Jalur Gaza dan Tepi Barat Hancur

Pasukan Israel pada Kamis, menghancurkan perbatasan dengan Jalur Gaza, menurut seorang pejabat Palestina, perbatasan itu hancur sama sekali.

“Penyeberangan Beit Hanoun (juga dikenal dengan Erez) dan semua fasilitasnya benar-benar hancur dengan delapan rudal yang ditembakkan oleh pasukan Israel,” Iyad al-Bozom, juru bicara Kementerian Dalam Negeri di Jalur Gaza, menulis pada halaman Facebook-nya.

Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa pasukan Israel menargetkan dan menghancurkan markas keamanan di wilayah tersebut.

Penyebrangan Erez, yang dikendalikan oleh Israel, sering digunakan sebagai penghubung antara Jalur Gaza yang terkepung dan Tepi Barat yang diduduki.(*)

http://muqawamah.com/pasukan-darat-zionis-israel-bersiap-siap-untuk-menyerang-gaza.html

JAKARTA — Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Pangi Syarwi Chaniago meragukan hasil hitung cepat atau quick count pilpres yang memenangkan pasangan nomor urut dua Jokowi-JK. Karena, dengan tingkat kesalahan atau margin error satu persen, tidak mungkin jika masing-masing lembaga berbeda dan terpaut jauh dalam menghitung hasil quick count tersebut.

“Saya meragukan quick count yang memenangkan Jokowi seperti LSI, CSIS-Cyrus Newtwork, SMRC, Litbang Kompas, Indikator Politik dan RRI. Masing-masing selisih menurut quick count  tersebut, Prabowo-Hatta memperoleh kisaran 48 persen dan Jokowi-JK meraih 52 persen,” kata Pangi kepada Republika, Jumat (11/7).

Namun, Pangi lebih mempercayai salah satu lembaga survey yang memenangkan Jokowi-JK lainnya yakni Populi Center di mana hasil quick qount menunjukkan perbedaan tipis. Yakni, pasangan nomor urut satu Prabowo-Hatta meraih 49,06 persen dan Jokowi-JK 50,94 persen.

“Selisihnya tidak terlalu jauh alias tipis satu persen. Nah, yang jadi pertanyaan retorisnya kenapa hasilnya bisa terpaut jauh antara Populi Center dengan lembaga-lembaga yang memenangkan Jokowi-JK lainnya,” kata Pangi.

Pangi mengatakan, untuk menguji lembaga tersebut apakah menghitung dengan bertanggung jawab sederhana saja. Pertama, audit metodologi bagaimana dengan tingkat sebaran populasi dan sampel lembaga, apakah menyebar atau tidak.

Kedua, soal pemasukan data yang transparan di buka ke publik. Ketiga, identifikasi atau cek lapangan benar atau tidak mereka melakukan termasuk cek spot surveyor masing masing lembaga quick count.

“Tetapi Saya tidak menyalahkan quick count versi Jokowi, mereka lembaga yang punya akurasi dan presisi sendiri. Tentu mereka punya data, tinggal adu data dan pembuktian saja, mana yang datanya benar-benar kredibel,” kata Pangi.

http://www.republika.co.id/berita/pemilu/menuju-ri-1/14/07/11/n8ikr5-kejanggalan-hasil-quick-count-yang-menangkan-jokowijk

RAMALLAH (Internasional) – Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, mengatakan operasi atau perang darat militer Israel di Jalur Gaza akan dimulai dalam tempo beberapa jam lagi.

Indikasinya, militer Israel (IDF) telah minta warga Palestina yang tinggal di dekat peratasan dengan Israel untuk meninggalkan rumah mereka dan lari ke Gaza. (Baca: Presiden Israel: Perang Darat di Gaza Segera Terjadi)

Informasi dari Abbas itu bersumber dari warga Palestina di Yerusalem timur yang mengunjungi kantornya di Ramallah. Warga itu mengatakan bahwa aparat Israel berusaha untuk mengusir warga Palestina dari tanah dan rumah mereka.

”Tapi kita mengatakan kepada mereka bahwa kami tidak akan pergi,” kata Abbas. ”Kami tidak memiliki senjata, tapi kami akan tetap teguh dan melawan dengan kata-kata,” katanya lagi, seperti dikutip Jerussalem Post, semalam (10/7/2014).

“Jika Israel memiliki rudal dan senjata, ini tidak berarti bahwa kita akan menyerah. Kami akan berjuang dengan cara beradab yang mengganggu orang lain,” tegas Abbas.

Menurutnya, pemerintah Israel telah menyetujui operasi darat di Jalur Gaza, yang dia sebut akan berlangsung beberapa jam lagi.

Terkait gencatan senjata yang ingin dimediasikan oleh Amerika Serikat, Abbas mengatakan bahwa kedua belah pihak (Israel dan Hamas) harus setuju untuk gencatan senjata tanpa syarat. (Baca juga: AS Siap Fasilitasi Gencatan Senjata di Gaza)

”Yang paling penting sekarang adalah untuk menghindari pertumpahan darah,” ucapnya. ”Mesir telah menghubungi kedua belah pihak, namun sayangnya upaya ini gagal.”

Abbas melanjutkan, dia juga sudah berbicara dengan pemerintah Amerika Serikat. Abbas minta Amerika agar menekan Israel untuk berhenti menginvasi Jalur Gaza, sehingga dia bisa membujuk Hamas untuk menghentikan serangan-serangan ke wilayah Israel. Namun, upaya itu juga belum membuahkan hasil.

Rakyat Gaza Berjatuhan, PBB hingga Negara-negara Arab Bungkam

Invasi Israel di Jalur Gaza selama tiga hari terakhir ini telah menelan korban jiwa hingga 72 warga Palestina. PBB, Amerika Serikat, Eropa hingga negara-negara Arab disindir Palestina yang bungkam dan pasif saat rakyat di Gaza dibombardir Israel.

Sindiran itu disampaikan pemimpin politik Hamas, Khaled Meshaal. ”Saya bertanya kepada pemerintah Amerika, Eropa, PBB dan tetangga-tetangga Arab kami: Apakah rakyat Palestina seharusnya istirahat dan menyerah menghadapai kematian yang lambat laun?,” kata Meshaal.

”Apa yang tersisa dari tanah kami dan situs suci kami? Apa kehidupan yang tersisa (dari kami)?,” kata Meshaal lagi.

Sindiran itu muncul, setelah PBB tidak bersikap melihat agresi Israel yang berlangsung dari Selasa hingga hari ini (10/7/2014). Meshaal, mengatakan Israel telah memanipulasi informasi dengan mengkambinghitamkan Hamas dalam konflik yang pecah di Gaza sejak 2012.

”Seolah-olah kita (Hamas) mulai membuat masalah di Gaza,” katanya. ”Seolah-olah roket ditembakkan dari Gaza sehingga musuh Zionis terpaksa menanggapinya. Ini tidak benar,” bantah Meshaal.

Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, mengutuk tindakan Israel dan mendesak Dewan Keamanan PBB turun tangan.”Kami mengungkapkan kemarahan rakyat kita dan menuntut Dewan Keamanan bertindak segera,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon akan melaporkan hal itu kepada Dewan Keamanan PBB pada hari ini. Dia menggambarkan permusuhan Hamas dan Israel yang semakin meruncing sebgai situasi yang menganggu.

Ki-moon tidak tegas mengecam Israel dan hanya minta Israel menahan diri. Sebaliknya, dia justru mengecam militan di Gaza yang menghujani Israel dengan puluhan roket, meskipun hal itu dibantah Hamas.(*)

Sumber: sindonews.com

JAKARTA – Hasil penghitungan cepat atau quick count yang dijadikan dasar untuk mendeklarasikan kemenangan Pilpres 2014 oleh pasangan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) dinilai melanggar etika.

Direktur INDex yang juga pendiri Lembaga Survei Indonesia (LSI) Andy Agung Prihatna mengaku, sedih dan sangat menyesalkan karena hasil sebuah riset yang ilmiah memicu keadaan dan membuat tensi politik menjadi panas.

Padahal, riset seharusnya mendinginkan suasana. Menurut dia, hasil quick count dibangun berdasarkan prinsip-prinsip statistik di mana memberikan ruang adanya kesalahan. Makanya ada margin of error kemudian tingkat kepercayaan.

“Hasil quick count adalah sebuah prediksi bukan kepastian. Hasil penghitungan cepat tidak bisa dijadikan pegangan keras buat kita untuk dijadikan sebagai acuan yang benar karena sifatnya memang prediksi,” ujarnya di Jakarta, Jumat (11/7/2014).

Etikanya, sebuah lembaga survei yang melakukan quick count harus menyatakan berkali-kali bahwa ini adalah hasil penghitungan cepat dan bukan hasil resmi serta tidak bisa dijadikan dasar hukum yang kuat.

“Etikanya harus menunggu hasil akhir rekapitulasi KPU, jangan kemudian ngomong bahwa pasti kami yang benar sementara yang lain pasti salah, ini buruk karena dampaknya ke masyarakat yang melihat,” katanya.

Mantan Sekjen Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepsi) ini menjabarkan mengenai beberapa hal yang menyebabkan sebuah penghitungan cepat itu meleset atau salah. Pertama, bisa karena sampling error dan non sampling error.

Dia mencontohkan, sampling error ini terkait dengan sample. Apabila suatu lembaga survei tidak cermat dalam mensitribusikan sample dan ternyata jatuh pada wilayah yang menjadi basis massa salah satu capres maka hasilnya bias. “Ini dimungkinkan terjadi walaupun metodologi yang digunakan sudah benar,” katanya.

Kemungkinan kedua karena untuk menghemat biaya dan untuk mempercepat mengirimkan data kepusat datanya masing-masing. Sehingga sample-sample yang jauh ditarik dengan sengaja ke kota. Dengan demikian, mendekati daerah yang mudah dijangkau.

Berdasarkan data yang dimiliki, di Indonesia terdapat sekitar 20 sampai 25 persen merupakan wilayah remote yang sulit dijangkau. Kemungkinan lainnya, kata dia, ada beberapa lembaga survei berbeda nama namun dimiliki oleh satu orang.

Sehingga ada kemungkinan sharing data. “Ini juga bisa menyebabkan kesalahan karena kemungkinan wilayah remote area yang banyak itu ada kemungkinan memiliki persepsi berbeda dengan wilayah yang dekat (kota),” ungkapnya.

Karena itu, suatu lembaga survei tidak boleh mengklaim bahwa dirinya yang paling benar dan lebih baik dari lembaga survei lainnya. Sedangkan, bagi masyarakat, jadikan data penghitungan cepat tersebut hanya sebagai acuan saja sebab keputusan final ada pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memiliki dasar hukum.

Mantan peneliti di Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) ini menambahkan, semua lembaga survei yang melakukan quick count patut didalami lebih jauh teknik sampling yang mereka gunakan karena dalam waktu cepat sudah mencapai 90 sampai 95 persen.

“Bagaimana dengan daerah-daerah terpencil, sebab pengalaman saya dibutuhkan waktu empat sampai lima jam untuk dapat sinyal akibat TPS nya jauh sekali. Ini keraguan dan kecurigaan saja, apakah semua daerah remote dicover semua,” ujarnya.

Apabila ada unsur kesengajaan dalam memanipulasi data quick count, kata dia, itu artinya ada upaya pembohongan publik dan bisa dikenai sanksi hukum karena memberikan informasi yang salah.

Sedangkan, hal-hal yang non sampling error misalnya soal objektivitas lembaga survei akibat berafiliasi kepada salah satu pasangan calon presiden.

“Lembaga survei harusnya tidak secara terbuka baik secara institusi maupun personal berafiliasi kesiapapun karena bisa berpengaruh kepada data yang ada,” katanya.

Dia menambahkan, lembaga survei sedianya harus terbuka untuk diaudit baik oleh asosiasi maupun masyarakat. Peneliti CSRC Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah ini mengaku, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara detil data, kemudian bagaimana mengambil sample dan metode yang digunakan lembaga survei. Sebab, mereka sudah men-declare informasi kepada publik.(*)

http://pemilu.sindonews.com/read/881935/113/quick-count-sebuah-prediksi-bukan-kepastian

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menjadi menjadi penentu titik terang siapa pasangan capres dan cawapres yang menjadi pemenang Pilpres 2014 melalui real count. Karena itu, perhatian publik akan terkonsentrasi pada KPU hingga 22 Juli nanti.

Pengamat Politik dari Universitas Indonesia Said Salahuddin mengatakan, kepercayaan publik terhadap KPU akan seberapa netral dan profesional lembaga ini dalam mengawal penghitungan suara.

Untuk itu, lanjutnya, apabila selama proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditemukan ada anggota penyelenggara di bawahnya yang melakukan tindakan menyimpang, KPU harus langsung menjatuhkan sanksi terhadap mereka.

“Jangan menunggu datangnya laporan dari kedua kubu pasangan calon atau menunggu tindakan dari Bawaslu. Harus KPU sendiri yang pro aktif memantau dan memonitor proses rekap di tingkatan bawah,” ujarnya kepada Sindonews, Kamis 10 Juli 2014 malam.

Menurutnya, ruang komplain dari saksi masing-masing pasangan pada tahap rekapitulasi di tiap jenjang harus benar-benar dibuka dan diperhatikan, tanpa harus menggerus independensi penyelenggara pemilu.

Sepanjang KPU dan jajaran di bawahnya memastikan diri bekerja secara profesional menurut peraturan perundang-undangan, tutur dia, maka hasil pilpres mereka nantinya pasti akan diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Ditambahkannya, pasangan yang mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke MK akan sia-sia.

“Tetapi sebaliknya, jika penyelenggara pemilu ternyata terlibat dalam kecurangan, apalagi sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif, maka besar kemungkinan MK akan memerintahkan dilaksanakannya pemungutan suara ulang atau penghitungan ulang di sebagian atau seluruh daerah,” katanya.

Bahkan, tambah Said, bisa saja MK membatalkan keputusan pemenang pilpres yang ditetapkan oleh KPU. Jika MK menemukan adanya kesalahan penghitungan suara atau mendapati pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pasangan, maka bisa saja MK langsung menetapkan pasangan calon yang kalah menurut KPU menjadi pemenang pilpres.

“Sebab, hanya ada dua pasangan calon yang berlaga. Dalam kasus PHPU Pemilukada hal yang semacam itu pernah juga terjadi,” pungkasnya.(*)

JAKARTA– Pemerintah Republik Indonesia mengecam agresi militer Israel ke Jalur Gaza yang menewaskan puluhan orang, termasuk anak-anak. Menurut pemerintah RI, tindakan Israel ini adalah satu lagi hambatan bagi proses perdamaian dengan Palestina.

“Indonesia mengecam aksi militer Israel di Gaza; suatu tindakan yang telah menimbulkan banyak korban sipil yang tidak berdosa di kalangan Palestina dan menciptakan hambatan baru bagi kondisi yang kondusif terhadap proses perdamaian Palestina-Israel,” ujar Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa dalam pernyataannya, Kamis 10 Juli 2014, tulis vivanews.

Sedikitnya 61 orang meninggal dunia dalam serangan brutal roket Israel ke Gaza sejak awal pekan ini. Di antara korban syahid adalah 13 anak-anak yang termuda berusia 18 bulan. Banyak bangunan rumah warga sipil hancur lebur dihajar roket Israel.

“Tindakan Israel ini perlu ditentang. Suatu aksi militer yang semakin menambah penderitaan yang dialami rakyat Palestina di Gaza dan Tepi Barat selama ini sebagai akibat pengepungan oleh Israel yang tiada lain merupakan suatu “collective punishment” terhadap rakyat Palestina,” kata Marty.

Marty melanjutkan bahwa inti permasalahan adalah pendudukan Palestina oleh Israel yang harus segera diakhiri melalui proses perundingan. Di antara solusi yang harus diambil adalah mencapai visi dua negara yang hidup berdampingan (two states solution).

Dalam kaitan ini, kata Marty, melalui Perutap RI di PBB, Indonesia akan bekerja sama dengan Palestina, sesama negara GNB, OKI dan negara-negara lainnya dalam mendorong kepedulian internasional mengenai perkembangan di Gaza.

“Menghadapi sikap Israel ini, Dewan Keamanan-PBB, PBB pada umumnya dan masyarakat internasional secara keseluruhan perlu menekan Israel untuk segera menghentikan aksi kekerasan terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Lingkaran kekerasan di kawasan perlu diakhiri,” kata Menlu RI. (*)
– See more at: http://www.arrahmah.com/news/2014/07/10/pemerintah-ri-kecam-agresi-milter-israel-ke-gaza.html#sthash.5vpJTJuW.dpuf