Akhir Bulan, Batas Penilaian LSM Peran Untuk Bupati Inhil

3/10/2008 4:32 AMTembilahan (detikriau.org) – LSM Peran memberikan batas hingga akhir bulan juli untuk memberikan penilaian mampu atau tidak Bupati Inhil membawa perobahan untuk kemajuan daerah.

Melalui ketuanya, Firmasnyah, LSM Perjuangan anak Negri (Peran) menilai hingga saat ini Bupati Inhil belum berani melakukan tindakan yang tegas dan berani dalam membela kepentingan masyarakat khususnya masyarakat ditiga Kecamatan, Keritang, Reteh dan Enok atas kerusakan perkebunan akibat serangan hama kumbang yang dipicu oleh proses replanting perkebunan sawit milik PT Bumi Palma Lestari Persada (BPLP).

“Jika pak Wardan betul-betul berani dan siap memperjuangkan nasib masyarakat itu akan terlihat diakhir bulan ramadhan. hal tersebut berkaitan dengan tuntutan masyarakat atas dampak serangan hama kumbang yang dipicu oleh aktifitas PT BPLP,” kata Firmansyah Saini kepada detikriau.org, jum’at (11/7/2014).

Ditambahkannya, sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya Asissten II Setdakab Inhil Fauzan hamid yang juga sebagai Ketua Tim Verifikasi dan Pendataan Kerusakan Tanaman Kelapa, Senin (30/06 yang lalu telah memberikan penegasan agar PT BPLP untuk segera membayarkan kerugian masyarakat sebelum tibanya Hari Raya Idul Fitri 1435 H.

oleh karenanya, Firmansyah meminta kepada Pemkab Inhil untuk mengambil tindakan tegas jika nantinya PT BPLP tidak membayarkan ganti rugi kepada Petani yang kebunnya menjadi korban Hama Kumbang.

“Jika tidak mampu membuat PT BPLP membayar ganti rugi maka Pemkab Inhil harus berani memberikan sanksi kepada PT BPLP. Jika tidak, itu membuktikan Pemkab Inhil Lemah dan tidak perduli dengan kesusahan masyarakat,” tandasnya. (Ahmad Tarmizi)




Lembaga Survei Pro-Jokowi Pasang Resistensi ke KPU

2118717Jakarta – Sikap lembaga-lembaga survei yang menghasilkan hitung cepat pilpres dengan keunggulan di pihak Joko Widodo-Jusuf Kalla dinilai sebuah kecerobohan. Mereka berkeras hanya hasil survei mereka yang benar.

“Itu klaim sepihak karena lembaga-lembaga survei menggunakan metodologi yang berbeda antara mereka,” kata pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Idil Akbar, Jumat (11/12).

Lembaga riset juga membentuk opini dan menggiring publik agar menjadikan hasil quick count mereka yang menjadi acuan. “Kecenderungannya makin terlihat, sekarang mereka bahkan memasang resistensi terhadap apapun hasil akhir real count KPU,” tegasnya.

Akbar juga menyebutkan, hal ini menunjukkan lembaga survei yang memenangkan Jokowi-JK melakukan upaya mendukung Jokowi secara luar biasa.

“Bagaimanapun juga, seharusnya mereka tetap menggunakan KPU sebagai acuan final. Tapi justru menggunakan kapasitas intelektualitas mereka untuk kepentingan sepihak,” lanjut pengajar Ilmu Pemerintahan Unpad ini.

Akbar mengingatkan ikap lembaga survei itu juga memicu konflik antar kubu pendukung. Ada hal yang ironis ketika lembaga survei pro-Jokowi menggugat kredibilitas lembaga survei yang memenangkan Prabowo.

“Ingat, dulu ketika menjelang Pileg 9 April, mereka ini memprediksi 4 parpol Islam terpental dari Senayan. Dan tidak terbukti kan. Jadi mereka justru lebih dulu tidak kredibel,” ujarnya.

Akbar juga menyayangkan pernyataan Burhanudin Muhtadi yang meyakini hasil perhitungan lembaga surveinya benar. “Sebagai pakar dan statement-statementnya menjadi referensi, seharusnya dia bisa menjaga sikap,” pungkasnya.(*)

http://nasional.inilah.com/read/detail/2118717/lembaga-survei-pro-jokowi-pasang-resistensi-ke-kpu#.U7_deEBuGQE




KPI: Penghentian Quick Count Agar Kondusif

20120828KPI_logo1JAKARTA— Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) meminta seluruh lembaga penyiaran untuk menghentikan tayangan yang menyajikan informasi quick count, real count versi mereka, dan klaim kemenangan serta ucapan selamat kepada pasangan Capres-Cawapres tertentu. Hal ini disampaikan Ketua KPI Pusat, Judhariksawan Jumat (11/7).

Mengenai lembaga penyiaran yang masih menyajikan tayangan tersebut, Judhariksawan mengatakan akan memberikan sanksi adminstratif, bahkan sanksi maksimal pencabutan izin.

“Kalau baca bahwa informasi ini misalnya bisa dikategorikan oleh lembaga penegak hukum adalah penyesatan, itu adalah pasal 36 ayat 5 itu bisa berpotensi ke sana,” kata Judhariksawan kepada wartawan, Jumat (11/7).

Judhariksawan mengatakan, sejak awal pihaknya sudah mengingatkan melalui surat edaran bahwa lembaga penyiaran harus selalu menyampaikan jika hasil perhitungan cepat bukanlah hasil akhir. Namun, lembaga penyiaran masih terus menerus menyiarkan dan membuat masyarakat resah.

“Kan coverage area tiap Tv itu sangat berbeda. Kalo ini diartikan secara sepihak oleh mereka yang tidak bisa menonton secara utuh kan itu bisa meresahkan,” ujarnya.

Langkah ini, menurut Judhariksawan sebagai upaya agar masyarakat tidak terus mendapatkan informasi yang menyesatkan. Ia pun meminta kesadaran lembaga penyiaran untuk secara mandiri menghentikan tayangan-tayangan tersebut demi menjaga suasana kondusif yang sudah tercipta. “Demi menjaga perdamaian dan keamanan nasional,” ujarnya.(*)

http://www.republika.co.id/berita/pemilu/hot-politic/14/07/11/n8jqd0-kpi-penghentian-quick-count-agar-kondusif




Safari Ramadan: Bupati Inhil Salurkan Berbagai Bantuan

Santunan anak yatimMandah (detikriau.org) – Selama menjalankan kegiatan safari Ramadan, Pemkab Inhil terus memberikan bantuan kepada sejumlah Masjid, Surau, Majlis Ta’lim dan Fakir Miskin. Dalam kunjungan ke Kecamatan mandah baru-baru ini, Bupati kembali menyalurkan bantuan sebesar Rp 95 juta.

Bantuan ini diberikan bagi Masjid Jamik Khairiyah Mandah sebesar Rp 20 juta‎, Masjid Nurul Hijrah Rp15 Juta, Masjid Nurul Muhtadin Rp 10 juta, masjid Al- Hasanah Rp 10 juta. Kemudian bantuan juga disalurkan kepada beberapa surau yakni ‎Surau Nurul Fallah sebesar Rp 5 juta, Surau Al- Muttaqin Rp 5 juta, Surau Al- Khairat Rp 5 juta, Surau Al- Itihadiah Rp 5 juta, dan untuk mejelis taklim yang ada di Kecamatan Mandah diberikan bantuan sebesar Rp 20 juta.

“Saya berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin terutama untuk kepentingan rumah ibadah,”Pesan Bupati

Dalam kesempatan itu bupati juga menyampaikan kepada masyarakat mandah untuk selalu mendukung program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah, karena dengan dukungan dari masyarakat lah semua program yang dicanangkan dapat berjalan dengan baik. Selain memberikan bantuan terhadap masjid, surau dan mejelis taklim, bupati juga memberikan santunan kepada 20 anak y‎atim.

Sementara itu Camat Mandah Drs Nursal menyampaikan dalam laporannya bahwa saat ini program Pemerintah sudah berjalan dengan baik di Kecamatan Mandah. ” apa yang di programkan oleh pemerintah saat ini sudah berjalan dengan baik, dan di Kecamatan Mandah saat ini telah mempunyai ciri khas kesenian yaitu kesenian bredah,” sampaikannya.(adv pemkab inhil)




Gaza: hari Kelima, 90 Syahid Gugur. 700 lebih Luka-luka

serangan-israel-ke-palestina-2012_8detikriau.org (internasional) – Israel terus melanjutkan aksinya. Hingga hari kelima, jumlah korban meninggal syahid mencapai 90 orang serta lebih dari 700 lainnya luka-luka termasuk puluhan rumah dan bangunan rusak parah.

Israel mulai melancarkan operasi militer kali ini dengan nama “tebing cadas” dengan menggempur Gaza dari udara secara masiv.

Sementara di pihak lain, perlawanan yang dipimpin brigade Izzudin Al-Qossam terus memberikan perlawanan dengan melessakan roket-roket terbaru milik mereka.

Diantaranya, roket R160 yang dapat menjangkau Haifa, Al-Quds dengan roket M75. Bahkan sejumlah kota di Israel kemarin digempur roket-roket perlawanan.

Untuk pertama kalinya, Al-Qossam dapat menggempur kota Damona dimana terdapat pangkalan nuklir milik Israel serta bandara militer Ramon, hingga Qisariah dan wilayah Laut Mati.

Al-Qossam dapat melancarkan perangnya secara spektakuler untuk pertama kalinya dapat menyerbu pangkalan angkatan Laut Zionis di Zakim dan Khad serta terlibat pertempuran sengit dengan mereka. disamping meledakan terowongan yang berada di bawah pangkalan Karem Abu Salem.(dro/infopalestina)




Ingin Awasi Real Count Pilpres di KPU? Ini Caranya

Anda tinggal klik situs web KPU. Berikut langkah-langkahnya.

255513_pencetakan-surat-suara-pilpres-2014_663_382Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengumumkan hasil resmi Pemilu Presiden sepekan sebelum lLebaran, Selasa 22 Juli 2014. Penghitungan manual atau real count KPU ini dapat dikawal oleh partai politik sampai masyarakat luas, baik komunitas maupun individu.

Hal itu dimungkinkan karena KPU mempublikasikan hasil scan atau pindai formulir C1 dari KPU Kabupaten/Kota dalam situs web resminya. Hasil pindai tersebut berupa gambar dengan format JPEG. Anda dapat mengecek sendiri di link website KPU berikut: http://pilpres2014.kpu.go.id/c1.php

Untuk diketahui, formulir C1 ini berisi data penting seperti jumlah pemilih yang terdaftar di tempat pemungutan suara (TPS), jumlah surat suara yang dikirim ke TPS, jumlah surat suara yang dalam kondisi baik, jumlah surat suara rusak, jumlah surat suara yang digunakan, jumlah surat suara sah, jumlah suarat suara tidak sah, dan tentu saja rincian perolehan suara sah masing-masing capres di TPS tersebut.

Dengan demikian, Anda dapat mengecek perolehan suara capres di semua TPS. Tinggal pilih provinsi yang Anda cari, kemudian kabupaten/kota, kecamatan, sampai kelurahan/desa. Maka formulir C1 di seluruh TPS di kelurahan/desa tersebut akan muncul di layar komputer. Selanjutnya Anda tinggal meng-klik satu-persatu halaman gambar hasil scan.

Meski demikian, belum semua formulir C1 dari seluruh daerah di Indonesia terpublikasi di situs web KPU. Hal ini tentu butuh proses. Pada saat artikel ini diturunkan, Jumat siang 11 Juli 2014, persentase unggah hasil pindai formulir C1 secara nasional baru 30,60 persen atau baru 146.501 dari total 478.828 TPS.

Anda juga dapat mengecek persentase hasil scan formulir C1 di masing-masing provinsi. Sejauh ini provinsi yang telah mengunggah data formulir C1-nya secara keseluruhan atau mencapai 100 persen adalah Gorontalo.

Kendati hasil pindai formulir C1 ini memungkinkan masyarakat untuk mengawasi proses real count, namun KPU mengingatkan data C1 yang dikirim dari kabupaten/kota tersebut merupakan hasil yang diplenokan pada tingkatannya, bukan hasil final di tingkat nasional.

Data tersebut, menurut KPU, dapat berubah sesuai hasil rapat pleno pada tingkat di atasnya atau rapat pleno tingkat pusat.(*)