ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Pemkab Inhil) bergerak tegas menertibkan keberadaan bentangan kabel fiber optik yang kian semrawut dan membahayakan keselamatan publik di wilayah Tembilahan dan sekitarnya.

Langkah ini ditegaskan dalam Rapat Pendataan, Penataan, dan Penertiban Jaringan Kabel Fiber Optik yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Lantai 3 Kantor Bupati Inhil, Jalan Akasia No. 1 Tembilahan, Kamis (24/9/2026).

Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Tantawi Jauhari, serta dihadiri oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Pemaparan materi dan hasil survei lapangan disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Inhil, Dhoan Dwi Anggara.

Berdasarkan hasil survei lapangan yang dipaparkan, ditemukan sedikitnya 47 titik pengamatan di Kecamatan Tembilahan Kota (34 titik) dan Tembilahan Hulu (13 titik) yang berada dalam kondisi darurat. Kondisi di lapangan menunjukkan bentangan kabel yang saling bersilang, tiang miring, kabel rendah yang menjuntai ke jalan, hingga pemasangan tiang tanpa izin di properti pribadi milik warga.

“Penataan jaringan internet ini bukan hanya soal estetika kota yang terganggu, tetapi menyangkut keselamatan masyarakat dari ancaman bahaya kabel rendah maupun tiang roboh. Selain itu, ada potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum dioptimalkan dikarenakan minimnya kepatuhan administrasi dari para penyedia jasa internet (ISP) maupun mitra reseller,” ujar Sekda Inhil, Tantawi Jauhari, usai memimpin rapat.

Rapat lintas sektor ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama DPRD Kabupaten Inhil pada 15 Juni 2026 lalu. Meski sudah menjadi kesepakatan bersama pada RDPU yang telah disepakati oleh para pihak untuk memberikan tenggat waktu pendataan dan penertiban secara mandiri hingga 15 Agustus 2026, tingkat kepatuhan para pelaku usaha telekomunikasi dilaporkan masih sangat rendah.

Sebagai langkah konkrit, Pemkab Inhil kini tengah membentuk Tim Gabungan Penataan dan Penertiban yang akan melibatkan OPD teknis (Kominfo, PUPR-Perkim, BKAD, Bapenda, Satpol PP, Inspektorat) hingga Aparat Penegak Hukum (APH) dan instansi vertikal.

Selain penertiban di lapangan, Pemkab Inhil juga sedang menyusun payung hukum daerah, baik berupa Peraturan Bupati (Perbup) maupun Peraturan Daerah (Perda), untuk mengatur penataan dan penertiban jaringan telekomunikasi, sewa barang milik daerah, retribusi, serta standarisasi teknis pemasangan jaringan. Regulasi ini disusun berlandaskan ketentuan PP No. 26 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran sebagai turunan dari RUU Cipta Kerja. Melalui aturan ini, Pemda memiliki kendali penuh untuk menertibkan ruang kota nya agar tidak dieksploitasi sembarangan oleh penyelenggara telekomunikasi.

“Kami sangat menyambut baik investasi yang masuk ke Indragiri Hilir. Namun, seluruh operator dan penyedia jasa wajib tunduk pada aturan daerah. Izin penyelenggaraan operasional memang diterbitkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), tetapi penggunaan fasilitas, jalan, dan pemanfaatan lahan di daerah wajib berkoordinasi serta memenuhi kewajiban retribusi demi perlindungan masyarakat dan keindahan kota,” tambah Tantawi.

Pemkab Inhil juga meminta pemilik aset infrastruktur seperti PT PLN dan PT. Telkom untuk turut mengamankan fasilitas mereka dari penggunaan tanpa izin oleh pihak ketiga.

“Meminta pemilik aset ikut mengamankan fasilitasnya ini penting. Masalah ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemkab semata, karena ini juga menjadi tanggung jawab PT. PLN dan PT. Telkom, sebagai pemilik aset berhak untuk menertibkan tanpa harus menunggu Tim Pemerintah Kabupaten agar tidak ada terkesan pembiaran oleh pemilik aset. Ke depan Pemkab Inhil akan bergerak dalam satu tim, bukan hanya menjadi tanggung jawab satu OPD saja,” tegas Sekda.

Pemkab Juga masih membuka ruang bagi bagi para pelaku usaha untuk melaporkan data izin usahanya dan melakukan penertiban secara mandiri sampai dengan Tim Terbentuk dan selanjutnya dilakukan tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku. (Galeri Foto)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) bersama DPRD Kabupaten Inhil menyepakati Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2026 melalui Rapat Paripurna Ke-18 DPRD Kabupaten Inhil, Kamis 24 September 2026.

Bupati Inhil Herman, hadir langsung dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Inhil Iwan Taruna. Rapat turut dihadiri 30 anggota DPRD, unsur Forkopimda, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil.

Agenda rapat diawali dengan penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD terhadap KUPA dan Rancangan PPAS Perubahan TA 2026 yang disampaikan Juru Bicara DPRD, Sumarno.

Usai penyampaian laporan Banggar, Bupati Herman bersama pimpinan DPRD melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan KUPA dan Rancangan PPAS Perubahan TA 2026 sebagai bentuk kesepakatan bersama terhadap arah kebijakan penganggaran daerah.

Bupati menjelaskan bahwa perubahan KUA dan PPAS merupakan instrumen penyesuaian kebijakan anggaran terhadap dinamika yang berkembang selama pelaksanaan APBD 2026. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan memperhatikan perubahan asumsi kebijakan umum anggaran dan mengacu pada perubahan RKPD sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Perubahan kebijakan penganggaran diperlukan ketika kondisi aktual daerah mengalami perkembangan dari asumsi yang telah ditetapkan sebelumnya. Karena itu, KUA dan PPAS perlu disesuaikan agar arah pendapatan, belanja, dan pembiayaan tetap selaras dengan kemampuan keuangan daerah,” ujar Bupati.

Menurut Bupati, penyesuaian menjadi bagian dari upaya menjaga agar kebijakan penganggaran daerah tetap responsif terhadap kondisi keuangan dan perkembangan daerah. Proses penyusunannya juga telah melalui pembahasan antara Pemerintah Kabupaten Inhil dan DPRD dengan mempertimbangkan berbagai aspek dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.

“Kesepakatan ini merupakan hasil dari pembahasan yang dilakukan secara intensif antara pemerintah daerah dan DPRD. Seluruh tahapan tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan anggaran dengan kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.

Dengan tercapainya kesepakatan tersebut, KUPA dan PPAS Perubahan TA 2026 menjadi landasan bagi tahapan selanjutnya dalam proses perubahan APBD Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Galeri Foto)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Harapan besar petani kelapa di Negeri Hamparan Kelapa Dunia sempat runtuh pada November 2025. Proyek pembangunan pabrik hilirisasi kelapa yang digadang-gadang berdiri di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tahun 2026 ini, tiba-tiba dialihkan ke Sumatera Utara.

Keputusan Kementerian Pertanian RI kala itu meninggalkan kekecewaan mendalam bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari komoditas kelapa.

Namun, angin segar kembali berhembus. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dalam kunjungan kerjanya ke Pekanbaru, Kamis (17/9/2026), menegaskan bahwa Inhil kembali masuk radar pembangunan pabrik pengolahan kelapa pada tahun anggaran 2027.

“Insya Allah, direncanakan akan dibangun juga di Riau, tepatnya di Kabupaten Indragiri Hilir,” ujar Amran.

Mengenai hal tersebut, Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Golkar, Yulisman. Legislator asal Dapil Riau 2 ini menegaskan komitmennya untuk mengawal penuh agar proyek strategis nasional tersebut benar-benar terealisasi di Inhil.

“Insya Allah tidak dialihkan, karena pembangunan pabrik ini sudah menjadi stressing Pemerintah Pusat. Kalau ada istilah dialihkan, berarti ada sesuatu. Nanti sesuatu itu akan saya cari tahu,” tegas Yulisman dalam wawancara usai membuka Musda Golkar Inhil, Selasa (22/9/2026) malam.

Yulisman yang juga merupakan Ketua DPD Golkar Provinsi Riau ini menekankan bahwa hilirisasi industri kelapa adalah salah satu agenda vital pemerintah pusat. Kegagalan mengeksekusi proyek ini di daerah yang dikenal sebagai penghasil kelapa terbesar dunia, tentu menjadi catatan besar yang tidak boleh terulang.

Menghadapi peluang pembangunan pabrik pada 2027, Yulisman juga mendorong sinergi yang lebih solid antara Pemkab Inhil dan legislator Riau di Senayan dalam menjalin koordinasi lintas kementerian agar proyek hilirisasi kelapa benar-benar terealisasi.(Arbain-red)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kian menyita perhatian publik. Dua entitas korporasi besar yang beroperasi di kawasan ini, yaitu PT. TH Indo Plantations (THIP)
dan PT Berkat Sawit Sejahtera (BSS), diduga melalaikan kewajiban pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Tenaga Listrik.

Potensi kerugian daerah dari kelalaian ini diperkirakan mencapai angka ratusan juta rupiah.

Penelusuran terkait dugaan penunggakan kewajiban perpajakan ini sebelumnya memicu sorotan tajam publik, sebagaimana diinformasikan dalam pemberitaan ARBindonesia.com terhadap PT BSS yang diduga tidak membayar pajak listrik, serta PT THIP yang juga diduga melalaikan pembayaran pajak listrik sejak 2022-2025.

Merespons temuan resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait efektivitas pengelolaan dan optimalisasi pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) telah mengambil tindakan di lapangan.

Bapenda Inhil sebelumnya sudah menerjunkan tim khusus untuk mendatangi langsung area operasional PT THIP dan PT BSS demi memastikan data penggunaan energi listrik mandiri serta status pemenuhan kewajiban PBJT Tenaga Listrik yang menjadi hak daerah.

Kepala Bapenda Inhil, Efrizon, S.IP., M.Ec.Dev., melalui Kepala Subbidang Pengawasan, Penertiban, dan Pemeriksaan Pajak Daerah, Arman, S.KM., M.KM., mengatakan bahwa peninjauan yang telah dilakukan merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menegakkan regulasi perpajakan.

“Kami telah melakukan kunjungan kerja ke perusahaan THIP dan BSS dalam rangka optimalisasi pendapatan pajak daerah dan optimalisasi temuan dari BPK,” ujar Arman saat memberikan keterangan resmi, Selasa (23/9/2026).

Arman juga menjelaskan, berdasarkan hasil verifikasi dan pemeriksaan teknis di lapangan, Bapenda Inhil berhasil mengumpulkan sejumlah data yang berkaitan dengan potensi penerimaan pajak daerah terhadap perusahaan.

“Saat ini kami sedang merampungkan kalkulasi potensi PBJT terhadap 4 unit pabrik pengolahan milik PT THIP untuk periode akumulasi tahun 2025 ke belakang, begitu juga dengan PT BSS,” paparnya.

Arman tidak menampik bahwa dalam perkembangannya, pihak manajemen PT THIP maupun PT BSS telah menunjukkan iktikad awal dengan menyetorkan pajak untuk masa pajak berjalan, yaitu periode Januari hingga Juli 2026.

Namun, pembayaran masa berjalan tersebut tidak serta-merta melunasi akumulasi kewajiban yang belum diselesaikan pada tahun-tahun sebelumnya.

Pihak Bapenda menegaskan bahwa tunggakan pajak selama 5 tahun ke belakang tetap menjadi porsi tagihan wajib yang harus dilunasi secara penuh, lengkap beserta sanksi denda atas keterlambatan penyetoran.

Sektor PBJT Tenaga Listrik khususnya dari pabrik dan pembangkit listrik mandiri (genset/turbin) skala industri merupakan salah satu kontributor strategis bagi kas daerah Inhil. Ketika perusahaan skala besar diduga menunda atau alpa menyetorkan kewajiban tersebut, dampaknya langsung terasa pada kapasitas anggaran belanja pembangunan daerah.

Pemerintah Kabupaten Inhil melalui Bapenda Inhil kembali mengimbau seluruh korporasi di wilayah Inhil agar bersikap kooperatif, transparan, serta taat asas dalam memenuhi seluruh jenis kewajiban perpajakan daerah. (Arbain-Red)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Pengembangan komoditas kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diarahkan tidak berhenti pada sektor perkebunan, tetapi juga diperkuat melalui pengembangan industri hilir.

Pemerintah Kabupaten Inhil mulai merumuskan strategi agar potensi kelapa daerah dapat dikelola secara terpadu dan berkelanjutan sekaligus memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Pembahasan tersebut dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) bertema “Kajian Pengembangan Industri Kelapa Nasional” yang digelar di Aula Bapperida Kabupaten Inhil, Rabu (23/9/2026).

FGD dibuka mewakili Bupati Inhil oleh Plt. Asisten I Setda Inhil, Drs. H. Afrizal, MP. Forum ini mempertemukan berbagai pihak yang berkaitan dengan sektor kelapa untuk membahas kondisi perkebunan rakyat, ketersediaan bahan baku, penguatan kelembagaan petani hingga peluang pengembangan industri pengolahan.

Sejumlah unsur turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya perwakilan Badan Pengelola Perkebunan, Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Islam Indragiri (Unisi), Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, koperasi, BUMDes, kelembagaan petani kelapa, asosiasi petani kelapa, serta pelaku usaha pengolahan berbasis kelapa.

Dalam arahan Bupati Inhil yang disampaikan melalui Staf Ahli, pemerintah daerah menilai pengembangan industri kelapa harus dibangun dengan memperkuat sektor hulu sebagai fondasi utama bagi industri pengolahan di tingkat hilir.

“Penguatan sektor hulu merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan industri hilir. Tanpa dukungan produksi yang memadai, pasokan bahan baku yang berkelanjutan, serta peningkatan produktivitas kebun rakyat, pengembangan industri pengolahan akan menghadapi berbagai kendala,” demikian disampaikan dalam arahan tersebut.

Karena itu, pengembangan sektor kelapa ke depan perlu didukung sejumlah langkah strategis, mulai dari peremajaan tanaman kelapa, penyediaan benih unggul, peningkatan teknologi budidaya, penguatan kelembagaan petani, hingga dukungan pembiayaan dan sarana produksi.

Penguatan aspek tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan produksi sekaligus membuka peluang lebih besar bagi pengembangan industri pengolahan kelapa di daerah.

Pemerintah Kabupaten Inhil berharap FGD ini dapat menghasilkan berbagai masukan dan strategi yang konkret dalam memperkuat perkebunan kelapa rakyat. Hasil pembahasan juga diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya pengembangan komoditas kelapa Inhil dan memberikan kontribusi terhadap penguatan industri kelapa di Provinsi Riau. (Galeri Foto)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUTRPKP) terus mendorong percepatan pekerjaan Rekonstruksi Jalan Ruas Sanglar–Kotabaru.

Kepala Dinas PUTRPKP Kabupaten Indragiri Hilir, Yusnaldi, ST, MM, mengatakan pekerjaan penanganan ruas jalan sepanjang sekitar 1,6 kilometer tersebut saat ini terus berproses sesuai tahapan pelaksanaan di lapangan.

Menurut Yusnaldi, salah satu tahapan yang tengah dilakukan adalah menyiapkan lokasi stock file atau tempat penumpukan material di Parit Wagu, Desa Pebenaan, yang nantinya menjadi titik penampungan material sebelum dimobilisasi ke lokasi pekerjaan.

Persiapan tersebut dilakukan karena mobilisasi material menuju lokasi membutuhkan akses melalui jalur air. Kondisi Parit Wagu yang sebelumnya memiliki kedalaman sekitar dua meter perlu dinormalisasi hingga sekitar 4,5 meter sekaligus dilakukan pelebaran badan air agar ponton pengangkut material dapat masuk ke lokasi stock file.

“Normalisasi Parit Wagu dilakukan agar ponton yang membawa material bisa masuk ke lokasi stock file. Setelah itu material dapat dimobilisasi untuk mendukung pekerjaan di ruas jalan,” jelas Yusnaldi.

Proses normalisasi Parit Wagu saat ini telah berjalan dengan menggunakan alat berat. Di sisi lain, pekerjaan pada badan jalan juga telah dilakukan, termasuk perataan jalan menggunakan motor grader sebagai bagian dari tahapan awal pekerjaan.

Seiring persiapan akses tersebut, material batu dan urpil (urugan pilihan) dari quarry Balai mulai dimobilisasi menuju stock file di Parit Wagu.

“Insyaallah material batu dan urpil akan berangkat dari quarry Balai menuju stock file Parit Wagu,” ujarnya.

Yusnaldi menjelaskan, setelah material tersedia di lokasi, pekerjaan akan dilanjutkan dengan penghamparan material timbunan, kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan beton Lean Concrete (LC) dan rigid pavement.

Rekonstruksi Jalan Ruas Sanglar–Kotabaru merupakan pekerjaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2026, dengan nilai kontrak sebesar Rp12.119.885.168 dan waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender.

Dalam pelaksanaannya, penyedia juga telah menerima uang muka sebesar 20 persen dari nilai kontrak. Pemberian uang muka tersebut merupakan bagian dari mekanisme pelaksanaan pekerjaan yang ditujukan untuk mendukung kebutuhan awal penyedia, termasuk persiapan dan mobilisasi pekerjaan.

Yusnaldi menegaskan, pekerjaan saat ini masih dalam proses pelaksanaan dan pemerintah daerah terus mendorong agar tahapan pekerjaan dapat berjalan secara maksimal hingga selesai sesuai masa pelaksanaan.

“Waktu pelaksanaan sampai dengan akhir tahun,” tegasnya.

Dengan mulai dimobilisasinya material serta berjalannya pekerjaan persiapan di lapangan, Dinas PUTRPKP memastikan penanganan ruas Sanglar–Kotabaru terus digesa agar tahapan pekerjaan berikutnya dapat segera dilaksanakan.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir juga terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan agar berjalan sesuai ketentuan teknis dan target waktu yang telah ditetapkan. (Galeri Foto)