Tembilahan (detikriau.org) – Wakil Bupati Inhil, H Rosman Malomo meminta agar keberadaan koperasi yang terkesan hanya memiliki papan nama untuk dibekukan dan kembali didirikan koperasi baru yang benar-benar dapat dijalankan dengan baik guna memacu pertumbuhan koperasi yang lebih maju kedepannya.

Pernyataan ini disampaikan oleh orang nomor dua di kabupaten Inhil kepada awak media usai menghadiri acara ramah tamah gubernur riau, H Annas Maamun dengan Mentri Koperasi dan UKM RI di Gedung Daerah jalan Diponegoro, Pekanbaru. Senin (11/8/2014)

Sama halnya sebagaimana yang disampaikan Gubernur Riau dalam pidatonya, menurut Wabup, di Inhil sendiri juga ada koperasi-koperasi yang memang sudah berjalan dengan baik dan memenuhi semua aturan. Koperasi seperti ini haruslah dapat dipertahankan.

Disamping itu juga diakuinya, masih ada koperasi-koperasi yang kurang mampu beraktifitas dengan baik. Koperasi seperti ini harus dibina dan diupayakan untuk dipacu akan kedepannya dapat beraktiftas dan menjalan operasionalnya dengan lebih baik.

Yang harus menjadi perhatian, Wabup meminta untuk dipelajari akan adanya koperasi-koperasi yang hanya memiliki papan mana namun sama sekali tidak ada aktifitas.

“Jika ada koperasi seperti ini bukankah lebih baik dibekukan saja” Saran Wabup

Hari ini ditambahkan Wabup, cukup banyak masyarakat yang berupaya mengajukan permohonan untuk mendirikan koperasi. Tetapi keinginan ini tidak bisa terpenuhi disebabkan sudah sangat banyaknya jumlah koperasi yang terdaftar di Diskop dan UKM Inhil.

Agar keinginan masyarakat yang benar-benar ingin mendirikan dan menjalankan koperasi dengan baik dapat terpenuhi makanya perlu dilakukan telaah terhadap koperasi yang hanya memiliki papan nama tanpa adanya aktivitas dan digantikan dengan koperasi baru.

Sebelumnya dihadapan Mentri Koperasi dan UKM RI, Gubernur mengatakan bahwa di Riau saat ini terdata sebanyak 5. 126 Koperasi dengan jumlah UKM sebanyak 525 buah.

Waktu ia masih menjabat Bupati Rohil, Anas mengatakan ada koperasi yang keberadaannya benar-benar membantu dan dibutuhkan masyarakat dan Pemerintah mengapresiasi baik serta mendukung agar koperasi yang baik ini tetap terus eksis dan bermanfaat bagi masyarakat.

Tahun ini, Provinsi Riau menurut Gubernur berencana untuk memberikan bantuan kepada Koperasi-koperasi yang baik. Jika dalam era kepemrintahan sebelumnya ada program yang disebut Usaha Ekonomi Desa (UED), Gubri mengeaskan keinginannya untuk menghentikan program ini dan bantuan dialihkan kepada Koperasi.

“Koperasi-koperasi baik yang kita berikan bantuan itu anntinya yang akan menalurkan bantuan usaha kepada usaha-usaha kecil agar mereka dapat hidup dan berkembang dengan baik,” Harap gubernur.(rul/adv pemkab Inhil)

detikriau.org – Wikileaks merilis bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-Moon berkolaborasi secara rahasia dengan rezim “Israel” dan Amerika Serikat untuk melemahkan efek laporan Dewan Penyelidikan yang menuduh “Israel” melanggaran hak asasi manusia di Gaza pada Desember 2008-Januari 2009.

Dokumen pada hari Jumat (8/8/2014) yang mengungkapkan bahwa Ban menulis surat pada Dewan Keamanan PBB untuk meminta anggotanya tidak memperdulikan rekomendasi Dewan Penyelidikan PBB terkait pengeboman militer zionis “Israel” di Gaza.

Laporan itu menunjukkan bahwa militer zionis (IDF) memiliki peran langsung dalam tujuh dari sembilan serangan terhadap gedung PBB di Jalur Gaza, serta menuduh “Israel” telah menghancurkan gedung-gedung PBB yang semestinya kebal dan tak boleh diganggu.
Menurut Wikileaks, Susan Rice, Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, berbicara setidaknya empat kali dengan Ban Ki Moon “untuk mendiskusikan kekuatiran terhadap laporan Dewan Penyelidikan mengenai insiden di lokasi PBB pada bulan Desember 2008 dan Januari 2009”.

Rekomendasi dari laporan ini mencakup kebutuhan untuk penyelidikan lebih mendalam dan tidak memihak pada “insiden” baru-baru ini, dan terkait dengan pengeboman fasilitas PBB.
Menurut Wikileaks, Rice pertama-tama meminta Ban untuk tidak menyertakan rekomendasi dalam ringkasan laporan akhir ini, yang seharusnya dikirim ke Dewan Keamanan PBB pada 5 Mei.
Ban menjawab bahwa “ia dibatasi dalam apa yang bisa dilakukan karena Dewan Penyelidikan bersifat independen; itu adalah laporan dan rekomendasi mereka dan ia tidak dapat menahannya”.

Dalam percakapan kedua, “Rice mendesak Sekretaris Jenderal itu untuk menjelaskan dalam surat pengantarnya saat ia mengirimkan ringkasan itu kepada Dewan Keamanan bahwa rekomendasi tersebut melampaui cakupan dari kerangka acuan dan tidak diperlukan tindakan lebih lanjut.”

Ban kemudian menjawab bahwa “stafnya bekerja dengan delegasi ‘Israel’ untuk teks surat pengantar itu”.

Ia menegaskan dalam percakapan telepon terakhirnya bahwa “secarik surat pengantar yang memuaskan” telah dirampungkan. (*)

Gaza (detikriau.org) – Wartawan-wartawan asing yang meliput Gaza,   menolak tuduhan PM Israel, Benyamin Netanyahu, yang mengatakan media asing tidak imbang dan bias, dalam laporan-laporannya karena pro Palestina akibat tekanan dari Hamas.

Netanyahu mengadakan pertemuan dengan wartawan  malam Jumat.

Menurut media Palestina Al-Ray, jurnalis yang baru saja meninggalkan perbatasan mengatakan Netanyahu berbohong dan mengaskan mereka tidak mendapatkan tekanan dari Hamas selama meliput Gaza. Demikian diberitakan IMEMC dan dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Sabtu.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel Yigal Palmor menyatakan, “Saya tidak percaya dengan hasil fotografer yang ada yang menggambarkan satu kelompok  Palestina meluncurkan rudal, atau diluncurkan oleh salah seorang   dari Hamas.”

Para wartawan asing juga menegaskan,  menolak tuduhan  Netanyahu seperti ditulis Harian Haaret,  yang mengatakan 710 wartawan yang memasuki Gaza menutupi serangan Israel, hanya seorang koresponden (dari India Saluran TV NDTV) yang membuat gambar  Hamas menembakkan roket ke Israel.

Salah satu claim Netanyahu adalah demikian banyak gambar tentang serangan Israel ke Jalur Gaza yang berlangsung sejak 8 Juli lalu, tapi minim sekali gambar penembakkan roket Hamas ke wilayah Israel, padahal Israel menjadikan serangan roket Hamas ini sebagai alasan utamanya menyerbu Jalur Gaza.

“Gambar yang sama terungkap, tapi kami bertemu semua wartawan yang mengatakan mereka tidak melihat gambar tersebut,” tambahnya.

Fihak wartawan asing juga menegaskan fakta NDTV berhasil mengambil sebuah gambar tidak membuktikan apa-apa. Wartawan lain melaporkan, “Saya melihat sejumlah kecil pejuang Hamas; mereka hanya sedikit.Ini mengingatkan saya pada Perang kedua di Lebanon, saya tidak melihat pejuang Hizbullah di wilayah perbatasan,” tambahnya.

Menurut New York Times ‘Anne Bernard, awak media NYT hanya menyiarkan laporan tentang peluncuran roket dari daerah-daerah berpenduduk dan pertanian. “Kami melihat mereka terbang “, katanya,” tapi, dalam waktu dua minggu, saya tidak melihat yang menembakkan roket. Mereka menyembunyikannya agar tidak menjadi sasaran serangan Israel.

“Ingatkan Polisi Untuk Penuhi Janji Perbaikai Kerusakah harta Benda Milik Warga Desa Pungkat”

Tembilahan (detikriau.org) – Juru bicara Masyarakat Peduli Inhil (MPI) Tengku Suhandri Abdullah mengingatkan agar pihak kepolisian Polres Inhil untuk tidak melupakan janji memperbaiki kerusakan rumah warga yang disebabkan atas tindakan kepolisian dalam aksi penangkapan warga Desa Pungkat Kecamatan Gaung atas kasus pembakaran alat berat milik PT SAL.

Dikatakan Comel sebagaimana jubir MPI ini akrab disapa, janji itu sudah disampaikan pihak kepolisian melalui Wakapolres Inhil, kompol Devi Firmansyah Sik dalam pertemuan dengan warga Desa pungkat, sabtu (9/8/2014) kemaren.

“Kita berharap janji ini bisa dipenuhi. Sampai hari ini belum ada warga yang melakukan perbaikan atas kerusakan harta benda milik mereka,” sampaikan Comel kepada detikriau.org melalui sambungan selular, ahad (10/8/2014)

Ditambahkannya, kerusakan harta benda milik warga tersebut mulai dari kerusakan pintu rumah, lemari pakaian dan berbagai perabot rumah tangga lainnya.

Comel masih mempercayai, sebagai abdi dan pengayom masyarakat, polisi tidaklah se”bengis” sebagaimana kesan yang timbul ditengah masyarakat Desa Pungkat dalam beberapa waktu belakangan ini.

“Tunjukkan kalau polisi bukanlah terkesan hanya milik perusahaan namun juga polisinya masyarakat.” Tandasnya. (dro/Ahmad Tarmizi)

Jakarta (detikriau.org)  – Agung Laksono dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Keputusan itu diambil setelah elit partai berlambang beringin itu menggelar rapat pada Jumat 8 Agustus 2014.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad mengaku belum mengetahui apakah surat penonaktifan Agung Laksono sudah diteken Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie.

Namun kata dia, pada rapat tertutup DPP Golkar Jumat lalu, partainya sudah sepakat menonaktifkan Agung Laksono dari jabatannya sebagai Waketum Golkar.

“Kita tidak keberatan dia (Agung Laksono) dinonaktifkan dari pengurus,” kata Fadel kepada VIVAnews, Minggu 10 Agustus 2014.

Fadel mengatakan, pada rapat Jumat lalu, DPP Golkar telah mendengarkan masukan dan pertimbangan dari para pengurus tentang sikap Agung Laksono yang dinilai telah berseberangan dengan DPP Partai Golkar.

“Kemudian sudah ditegur dan sudah dipanggil bicara. Ya memang sengaja dia mengambil langkah itu,” ujarnya.

Meski demikian, sebelum surat penonaktifan itu diteken, pengurus DPP menyarankan ketum Golkar kembali berbicara empat mata dengan Agung Laksono sekali lagi.

Selain Agung, Fadel menambahkan, sejumlah pengurus DPP Golkar juga dinonaktifkan dari jabatannya karena dianggap berseberangan dengan partai. “Ada 20 orang, ada Yoris dan lain-lain. Saya tidak hafal,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, Waketum Golkar Agung Laksono belakangan getol menginginkan agar pelaksanaan Munas Golkar digelar tahun ini juga. Jika pelaksanaan Munas itu digelar maka akan dimungkinkan pergantian ketua umum.

Selain mendesak pelaksanaan Munas tahun ini, Agung juga tengah menyiapkan diri untuk maju sebagai ketua umum Golkar. Dia bahkan telah menyiapkan segalanya, termasuk tim pemenangan.(dro/vivanews.com)

Tembilahan (detikriau.org) –5 warga Desa Pungkat Kecamatan Gaung menyerahkan diri ke Mapolres Inhil, 4 orang diantaranya didampingi kuasa hukum dan Aktivis MPI sementara 1 orang lagi diantar oleh keluarganya. Ahad (10/8/2014)

“1 orang kita antarkan ke Mapolres Inhil sekitar pukul 11.30 dan 3 lainnya sore sekitar pukul 18.00 Wib. Kita juga dapat informasi ada 1 warga pungkat yang juga menyerahkan diri, tapi ia menyerahkan diri diantar keluarganya,” Ujar Jubir MPI, Tengku Suhandri kepada detikriau.org melalui sambungan selularnya, ahad (10/8/2014)

Dijelaskannya, 4 orang warga yang menyerahkan diri melalui MPI adalah Suhidi, Bujang Laini, Atan kur dan Bujang Mai. Sementara 1 warga pungkat lainnya yang diantar keluarganya bernama Samsul Bahri.

“Mereka datang dan menyerahkan diri secara sukarela untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dituduhkan. kita berharap ini dapat dijadikan pertimbangan oleh Kepolisian,” Harap Tengku Suhandri

Hingga hari ini, berdasarkan keterangan dari kuasa hukum masyarakat, Zainuddin, SH, 18 orang warga desa pungkat telah ditetapkan kepolisian sebagai tersangka. (ahmad tarmiji)