JAKARTA – Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) resmi menjadi presiden dan wakil presiden versi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dari perhitungan suara di KPU, keduanya berhasil mengalahkan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem, Rahmawati Soekarnoputri, terpilihnya Jokowi-JK merupakan petaka bagi Indonesia.

Pasalnya, dia melihat sejumlah pihak di belakang Jokowi, seperti Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Rachma menduga, jika Mega saat ini tengah berupaya menjual Indonesia kepada pihak luar.

Pada akhirnya, lanjut dia, Papua akan dilepas, jika Jokowi-JK memimpin bangsa nanti. “Menjajaki penjualan Indonesia sudah dari awal dulu. Kalau sekarang ke sana (AS) untuk memantapkan,” ucap Rachma di kediamannya, Jakarta, Selasa (12/8/2014).

Lebih lanjut dia mengatakan, intervensi asing terhadap Pilpres 2014 makin diperkuat dengan kedatangan senator AS John McCain ke Indonesia. “Untuk apa pihak asing bicara pilpres kita,” kata Rachmawati.

Nantinya, menurut dia, Amerika Serikat turut menentukan siapa saja yang bakal menduduki jabatan strategis di pemerintahan dalam grand design memenangkan pasangan Jokowi-JK di Pilpres 2014.

“Penjualan negara, bukan hanya Freeport saja. Itu hanya contoh dari grand design mereka. Intinya negara ini dipecah-pecah menjadi negara federal,” pungkasnya.(*)

sumber: http://pemilu.sindonews.com/read/890581/113/rachma-jokowi-presiden-papua-bisa-lepas

Tembilahan (detikriau.org) – Sekjend Forum Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (Fokus Ornop), Indra Gunawan meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) untuk serius menyikapi maraknya konflik antara masyarakat tempatan dengan pihak perusahaan. Jika persoalan ini dibiarkan berlarut-larut, dikhawatirkan akan semakin merugikan masyarakat dan menyebabkan enggannya investor untuk masuk ke Inhil.

Pernyataan ini disampaikannya kepada detikriau.org melalui sambungan telepon selular, selasa (12/8/2014). Dikatakan Indra, untuk membangun daerah, pastinya dibutuhkan investasi yang sangat besar. Kebutuhan investasi ini salah satunya bisa didapat dengan masuknya investor. Namun jika kondisi dunia investasi tidak kondusif tentunya akan menyebabkan investor enggan untuk menanamkan investasinya di Inhil.

“Harus ada penyelesaian yang baik. Kita butuh investor untuk membangun Inhil namun yang lebih terpenting jangan sampai masuknya investor justru merugikan masyarakat setempat,” Ujar Indra

Maraknya persoalan konflik antara pihak perusahaan dan masyarakat khususnya di kab Inhil belakangan ini menurutnya dapat menjadi cerminan adanya kesalahan. Benang merah tidak serasinya hubungan perusahaan yang berinvestasi di Inhil dengan masyarakat harusnya dapat ditarik.

Apapun alasannya, diundangmasuknya investor untuk berinventasi disuatu daerah ditujukan untuk mempermudah melakukan pembangunan dengan muaranya kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan kondusifitas, pemerintah membuat suatu kebijakan yang dituangkan dalam bentuk aturan.

Jika dalam prakteknya timbul ketidakselarasan, pastinya ada yang salah dengan aturan main yang dibuat. hal itu bisa saja disebabkan oleh kesalahan aturan yang disusun pemerintah ataupun ada unsur kesengajaan untuk tidak mentaati aturan main itu sendiri.

“Benang merah ini yang harus bisa kita runut agar jelas dimana titik salahnya, baru mengambil kebijakan untuk mencarikan jalan penyelesaian yang terbaik,” Sarannya. (dro)

“Tindakan Protes Terkait Aksi Jemput Paksa Puluhan Warga Desa Pungkat”

Tembilahan (detikriau.org) – Ketua PWI Kabupaten Indragiri Hilir, M Yusuf ancam akan meboikot seluruh pemberitaan kepolisian Polres Inhil. Tindakan ini diambil jika nantinya benar terbukti adanya tindak kriminalisasi dan pelanggaran HAM yang dilakukan jajaran kepolisian. Selasa (12/8/2014)

“Sebagai bentuk protes atas kejadian yang menimpa warga Pungkat, maka kami akan boikot pemberitaan di jajaran Polres Inhil,” Sampaikannya kepada awak media di kantor PWI Inhil Jalan baharuddin Jusuf, Tembilahan. Selasa (12/8/2014)

Dikatakan Yusuf, Investigasi ke Desa Pungkat akan dilakukan PWI Inhil bersama- Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) serta Lembaga Swadaya Masyarakat Perjuangan Anak Negeri (LSM PERAN).

“Dalam waktu dekat kami akan turun mengadakan investigasi ke Desa Pungkat untuk mengumpulkan bukti dan data terkait informasi adanya aksi kriminalisasi dan dugaan pelanggaran HAM saat aksi penjemputan paksa warga oleh pihak kepolisian beberapa waktu lalu,” tambahkan Yusuf.

Segala bukti dan data yang terkumpul nantinya akan menjadi pertimbangan untuk dilaporkan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham).(Ahmad tarmiji)

Tembilahan (detikriau.org) – Bupati Inhil menghadiri kegiatan Halal Bi Halal yang ditaja oleh KONI Inhil. Pada kegiatan yang dilaksanakan di Kantor KONI jalan HR subrantas ini juga dihadiri oleh Pejabat eselon di Lingkungan PEMKAB Inhil serta pengurus KONI Kab. Inhil. Kegiatan yang mengambil tema; “Satu langkah, Jernihkan Jiwa dengan Spirit Baru menuju Prestasi Gemilang”. Selasa (12/8/2014).

Dalam sambutannya Bupati memberikan apresiasi Kepada Ketua dan segenap pengurus Koni Kab.Inhil yang selalu proaktif dalam membangun Koni di Inhil. Bupati juga menyampaikan harapan agar KONI dapat melakukan seleksi dan pembinaan atlet secara intensif dan menyeluruh serta melakukan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh instansi dan unsur terkait lainnya.

Hal ini diperlukan dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi PORDA VIII Riau TH 2014, karena prestasi tidak akan mungkin dapat di raih secara instans. “Dengan pembinaan secara lebih intensif kita berharap atlet bisa mempertahankan pretasi yang telah di capai dan kedepan di harapkan dapat lebih ditingkatkan lagi.” Ujar Bupati

Usai memberikan sambutan Bupati  melakukan pemasangan dan penyerahan alat perlengkapan dayung kepada Atlet dayung Inhil.

Diakhir kegiatan Halal Bi Halal, Ketua KONI Kab. Inhil, H.Syamsuddin Uti kepada awak media mengatakan acara ini di laksanakan salah satunya dalam rangka untuk memberikan semangat dan support kepada para pengurus dan atlet dalam menghadapu PORDA mendatang.

“Persiapan kita saat ini sudah mencapai 70 persen dan persiapan terus kita matangkan. PORDA nanti kita mengikuti 17 Cabang olahraga,” Sampaikannya. (gus/adv Pemkab Inhil).

Tembilahan (detikriau.org) – Pembina Pramuka Gudep 003-004 STAI Auliaurrasyidin Tembilahan, Hidayat Hamid mengapresiasi kebijakan yang dilakukan Dinas tentang kegiatan kepramukaan di Kabupaten Inhil.

Kebijakan yang ditetapkan Kadisdik Inhil, Helmi D yakni dengan menyaratkan untuk menjadi kepala sekolah terlebih dahulu harus mampu mengembangkan dan memajukan gerakan pramuka digugus depan sekolah masing-masing sebagai kegiatan ekstrakulikuler.

“Kita sangat mengapresiasi kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Inhil tersebut”. Sebutnya. Selasa (12/8/2014)

ditambahkan Hidayat Hamid. “Selain menjadi syarat untuk menjadi Kepala Sekolah, secara nasional melalui kurikulum 2013 gerakan pramuka telah ditetapkan sebagai ekstrakulikuler wajib disetiap sekolah. dengan adanya kebijakan tersebut ia berharap agar kegiatan kepramukaan bisa menjadi lebih baik lagi kedepannya.

Menurutnya, dengan adanya kegiatan pramuka ini bisa menjadikan seseorang individu yang berkarakter, disiplin, memiliki rasa solidaritas antar
sesama, melatih jiwa kepemimpinan dan kemandirian.

“Bersempena hari pramuka ke-5, sesuai dengan tema nasional Memantapkan Pembentukan Karakter Kaum Muda melalui gugus depan Terakreditasi, kita berharap gerakan pramuka Kabupaten inhil bisa lebih meningkatkan aktivitasnya lebih khusus untuk membantu program pemerintah Kabupaten Inhil ,” katanya.

Selain itu, untuk menghadapi MTQ Tingkat Provinsi Riau yang diadakan di Tembilahan, Inhil, Pemkab Inhil bisa memberdayakan keberadaan pramuka untuk berpartisipasi mensukseskan kegiatan MTQ.

“Keberadaan Pramuka bisa diberdayakan oleh Pemkab Inhil untuk menjadi relawan dalam persiapan mensukseskan acara MTQ tingkat Provinsi Riau dibulan oktober nanti, terutama dibidang kebersihan,”. Tandasnya.(Ahmad tarmizi)

Tembilahan (detikriau.org) – Kuasa hukum petani dari tiga kecamatan, yakni Reteh, Keritang dan Enok menghadap Bupati Inhil, HM Wardan, Senin (11/8). Mereka menyampaikan surat agar Bupati segera menghentikan operasional PT Bumi Palma
Lestari Persada (PT BPLP) sampai permasalahan dengan petani selesai.

Kuasa hukum petani, Zainuddin SH dan Chairul Salim SH diterima Bupati Inhil, HM Wardan di ruangan kerjanya.

“Kedatangan kami kesini untuk menyampaikan surat agar operasional
perusahaan dihentikan sampai permasalahan dengan petani selesai. Saat ini masyarakat sudah sangat resah. Kita hanya berikan btasan waktu tiga hari untuk tindaklanjutnya.,” ujar Chairul Salim yang saat itu didampingi Zainuddin SH.

Untuk penyelesaian ganti rugi kerusakan perkebunan milik masyarakat akibat serangan hama kumbang yang dipicu dari proses replanting PT BPLP, perusahaan hanya diberi waktu satu minggu.

Proses penggantian kerugian masyarakat yang berlarut-larut dikhawatirkan akan memicu timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan bersama. Masyarakat juga mengancam akan melakukan aksi demo jika permintaan ini tidak dipenuhi.

Menanggapi permintaan ini, Bupati Inhil, HM Wardan menyatakan akan segera menindaklanjuti surat yang disampaikan kuasa hukum petani.

“Saya akan tindaklanjuti segera berdasarkan surat yang sudah saya terima,” ujarnya.

Disebutkan Bupati, pihak perusahaan harusnya pro aktif dan merespons segera permasalahan dengan petani ini. Ia juga menyatakan kekhawatiran jika lambat direspon akan berdampak tidak baik sebagaimana yang telah di Desa Pungkat baru-baru ini.

Untuk diketahui, sebelumnya ratusan petani dari Kecamatan Reteh, Keritang
dan Enok berencana akan menggelar aksi demo besar-besaran, Senin (11/8) ke perusahaan PT BPLP untuk menuntut komitmen ganti rugi atas kerusakan perkebunan mereka yang telah dijanjikan perusahaan berkali-kali

Namun, aksi ini mereka tunda dulu, karena mereka masih yakin pihak Pemkab Inhil akan dapat menjembatani permasalahan ini dengan baik.

Berdasarkan informasi warga, Pihak perusahaan baru bersedia memberikan kompensasi ganti-rugi sebesar Rp 2,5 miliar untuk kerusakan ebih kurang 51 ribu batang tanaman kelapa. Sedangkan untuk eks tanaman kelapa dalam yang rusak, perusahaan menjanjikan untuk dilakukan penanaman kelapa sawit sampai berproduksi, dengan syarat biaya investasi pembangunan tanaman kelapa sawit ini
dibayarkan secara angsuran oleh petani setelah tanaman menghasilkan.

“Kita masih keberatan. Jika dengan nilai Rp 2,5 Milyar, artinya perbatang kelapa hanya dihargai Rp 51 ribu. Itu jauh dari biaya yang dikeluarkan petani dari menanam hingga tanaman berbuah. Mereka menuntut harga yang lebih tinggi,” Pungkas Chairul Salim. (Ahmad Tarmizi)