“Islam itu seperti satu tubuh, jika salah satu bagian terganggu, maka seluruh tubuhnya sakit. Kita harus bersatu dalam menghadapi Israel”

Jeddah (detikriau.org) – Mentri Luar Negri Arab Saudi, Saud Al-Faisal menyatakan bahwa Israel adalah pencuri wilayah Palestina. Israel ingin menghancurkan Palestina dan membunuh seluruh penduduknya sehingga dapat merampas lebih banyak tanah rakya Palestina. Sebagai penjajah, Israel tidak memiliki hak untuk membela diri. Tidak ada hukum, tidak ada hukum internasional yang bisa membenarkan Israel.

Kecaman ini disampaikannya saat berbicara pada konferensi pers usai memimpin pertemuan luar biasa para Menteri Luar Negeri Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Jeddah, Rabu (13/8/2014) sebagaimana dilaporkan Arab News yang dikutip detikriau.org dari mirajnews.com. Pangeran Saud Al-Faisal mengecam Israel karena melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Apa yang dilakukan Hamas menurutnya  tidak bisa disamakan dengan apa yang dilakukan Israel. Substansinya berbeda. Tidak adil menyamakan tindakan pembelaan Hamas dengan Agresi yang dilakukan Israel.

“Bagaimana bisa Anda mengatakan bahwa Israel memiliki hak untuk mempertahankan diri sementara dia sebagai penjajah dan Anda tidak memberikan hak yang sama kepada Hamas?” katanya dengan nada bertanya.

Dikatakannya juga, ketika Hamas menembakkan roket, itu dianggap sebagai teroris, sementara Israel berpikir bahwa mereka memiliki hak untuk membunuh ratusan dan ribuan orang Palestina hanya untuk mencari satu tentara, Dimana keadilan?” katanya lagi.

Dia mengaskan bahwa Israel harus menyetujui kesepakatan damai dengan Palestina jika ingin bertahan sebagai Bangsa. “Israel harus menyadari bahwa perdamaian adalah satu-satunya solusi untuk bertahan hidup,” tegasnya.

Selama ini Israel selalu melakukan teror dengan berbagai cara untuk mencapai tujuannya, dengan melanggar hukum, aturan, maklumat keagamaan atau pertimbangan kemanusiaan.

Dalam pidato pembukaan di markas OKI, Jeddah Madinah Road, di hadapan para menteri luar negeri, Pangeran Saud Al-Faisal juga mengkritik sikap ummat Muslim.

“Belumkah kita terdorong untuk menghentikan Israel dari melakukan kejahatan terhadap rakyat Palestina, karena melihat adanya kelemahan bangsa, kerusakan dan perbedaan serta penyebaran penghasutan?” tanyanya.

Mengutip ayat Alquran, Pangeran Saud mengatakan, Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu masyarakat kecuali masyarakat itu mau merubahnya sendiri.

“Pertemuan ini tidak harus dilihat sebagai kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Ini bukan pertemuan belasungkawa. Sekarang adalah waktu untuk bertindak sebagai satu umat, “katanya.

Dia mengatakan dunia Islam itu seperti satu tubuh, jika salah satu bagian terganggu, maka seluruh tubuhnya sakit. Kita harus bersatu dalam menghadapi Israel. Musuh telah mengambil keuntungan dari perpecahan kita. Ketika umat Islam menumpahkan darah sesama Muslim, ini membuat kita lemah. Ketika salah satu negara mencoba untuk memperluas dengan mengorbankan yang lain, hal ini menciptakan perpecahan dan pertikaian.

Pangeran Saud mengatakan, Arab Saudi akan terus melakukan bagian tugasnya. Dia mengungkapkan,  bahwa Kerajaan telah berupaya dalam mendukung perjuangan Palestina di semua forum internasional.

Dalam kesempatan itu juga ia menyampaikan bahwa Kerajaan Arab Saudi telah resmi membantu sebesar $ 500 juta melalui Saudi Fund for Development sebagai bagian bantuan Arab Saudi untuk rekonstruksi Gaza. Hal itu diluar bantuan sebesar $ 300 juta yang diberikan kepada Kementerian Kesehatan Palestina dan Bulan Sabit Merah Palestina.

Kata dia, OKI akan berdiri sebagai salah satu pembela terhadap hak-hak rakyat Palestina dan akan membuat dunia menyadari bahwa Israel tidak bisa melanjutkan. Israel harus menyadari bahwa perdamaian adalah satu-satunya pilihan untuk kelangsungan hidupnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal OKI Iyad Madani Ameen, menekankan bahwa pertemuan luar biasa para Menlu OKI adalah  untuk mengambil sikap dukungan organisasi yang kuat untuk rakyat Palestina dan mengerahkan segala upaya untuk menghentikan pertumpahan darah serta untuk membela hak-hak sah rakyat Palestina.

Dia juga mengatakan bahwa OKI telah melancarkan kasasi kepada masyarakat internasional dan lembaga-lembaganya untuk segera menghentikan agresi Israel dan untuk memasok bantuan kemanusiaan yang mendesak.

“Ini adalah pertemuan tingkat menteri kedua terkait persoalan Palestina dalam sebulan. Yang terakhir adalah pada tanggal 10 Juli lalu,” tandasnya.(dro)

Tembilahan (detikriau.org) – Menghilangkan kesan negatif yang selama ini melekat dengan keberadaan Pujasera, Pemerintah kabupaten Inhil berencana untuk melengkapi lokasi baru dengan fasilitas taman rekreasi keluarga.

Pernyataan ini disampaikan oleh Kadisperindag Inhil, H Fahrolrozy melalui Kasi Penertiban dan Penyuluhan, Trio Beni Putra, Kamis (14/8/2014). Dikatakannya, di kolam lokasi baru Pujasera itu nantinya akan lengkapi dengan fasilitas rekreasi keluarga.

“Mungkin semacam perahu-perahuan yang dapat menjadi sarana rekreasi. Namun penataan dan bagaimana pengelolaannya akan ditangani melalui Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaan dan pariwisata (Disporabudpar) Inhil,” Ungkapnya.

Menurut Kadisperindag, ditambahkan Trio Beni, penyediaan sarana hiburan rakyat ini merupakan salah satu langkah untuk menghilangkan kesan negatif terhadap keberadaan pujasera sebagaiman selama ini terdengar.

Untuk mendukungnya, seluruh lapak pedagang dilokasi itu juga ditata dengan sistem bangunan terbuka berukuran 2,5 x 3 m ditambah fasilitas penerangan yang memadai.

“tadi siang pak Sekda didampingi beberapa satker terkait sudah melakukan tinjaun kelokasi. Pujasera kedepan diharapkan akan menjadi salah satu tujuan pavorit masyarakat untuk mengecap kuliner khas Inhil termasuk menjadi sarana rekreasi,” Tandasnya. (dro)

Tembilahan (detikriau.org) – KNPI Inhil berharap Komnas Perlindungan Anak segera turun ke Desa Pungkat. Hal ini dinilai penting untuk menghilangkan traumatis terhadap anak-anak khususnya pelajar SD pasca penjemputan paksa terduga kasus pembakaran alat berat milik PT SAL oleh aparat kepolisian.

Dikatakan wakil ketua KNPI Inhil, Hidayat Hamid, dari pantauan langsung ke Desa Pungkat, pasca aksi yang menghebohkan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Gaung itu, aktivitas belajar mengajar disebuah Sekolah Dasar (SD) setempat masih lumpuh.

“Harus ada tindakan segera. Jika gangguan fsikologis yang dialami anak-anak berlangsung lama tentunya akan sangat berdampak tidak baik kepada kejiwaan mereka dan mengancam kemajuan pendidikan di Desa setempat,” Sampaikan Hidayat Hamid kepada detikriau.org. kamis (14/8/2014)

Ditambahkannya, dalam kunjungan ke Desa pungkat baru-baru ini, salah seorang Ibu warga desa setempat, Asiah, menyatakan bahwa pasca kejadian itu jangkan untuk mengurus sekolah anak-anak, untuk makanpun ia sudah susah.

“Anak saya juga katanya takut untuk keluar rumah.” Ujar Asiah

Dikatakannya juga, saat ini keberadaan beberapa orang tenaga pengajar termasuk kepala sekolah juga belum diketahui. Sebab saat penyisiran oleh aparat kepisian sebahagian besar kaum laki-laki yang ada di Desanya melarikan diri tanpa arah yang jelas.

Diakhir kalimatnya ia juga meminta untuk dilakukannya penyelidkan independent terkait kemungkinan terjadinya tindak pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat. (Ahmad tarmizi)

Tembilahan (detikriau.org) – Dewan meminta agar masyarakat memberikan bukti dan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum jika benar adanya tindakan arogansi yang dilakukan aparat kepolisian dalam penjemputan terduga pelaku pembakaran alat berat milik perusahaan.

Menurut Ketua Komisi I DPRD Inhil, M Arfah dihadapan massa HMI dalam aksi demontrasinya di depan gedung DPRD Inhil Jalan HR Subrantas Tembilahan, Kamis (14/8/2014), Apa yang terjadi hari ini, tindakan anarkis yang dilakukan masyarakat dengan melakukan pembakaran alat berat milik PT SAL secara hukum adalah sebuah tindakan kriminal dan benar aparat kepolisian harus melakukan tindakan.

Keberadaan aparat kepolisian di Desa Pungkat menurutnya dalam rangka melakukan penjemputan terhadap terduga pelaku pembakaran. Tidak ada yang salah dari sisi hukum untuk hal itu.

Namun, ditambahkan Arfah, jika memang didalam prakteknya dikabarkan ada tindakan yang dikatakan arogansi dari pihak kepolisian, ia meminta masyarakat untuk mengumpulkan bukti-bukti dan memberikan pernyataan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ia menjanjikan akan bersedia mendampingi masyarakat untuk mengadukan hal ini kepada Kapolres.

“tapi jangan hanya katanya, silahkan kawan-kawan temukan bukti dan kesaksian yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya yang akan mendampingi masyarakat menemui Kapolres jika tuduhan itu benar,” Janjinya

Dalam kesempatan itu, M Arfah juga meminta agar masyarakat yang dikabarkan hari ini masih ada yang bersembunyi dihutan dengan meninggalkan anak istrinya agar kembali kerumah dan melaksanakan aktifitas sebagaimana biasanya.

Menurutnya, tidak ada yang perlu ditakutkan jika memang merasa tidak bersalah. Sekali lagi ia menegaskan bahwa keberadaan aparat kepolisian di Desa Pungkat bukannya untuk menakut-nakuti masyarakat tetapi untuk melakukan penegakan hukum.

“JIkalau juga benar katanya ada aparat yang mengintimidasi atau menakut-nakuti masyarakat, catat namanya, kita akan laorkan dan mintakan kapolres melakukan tindakan sesuai ketentuan hukum,” Tandas M Arfah. (dro)

Tembilahan (detikriau.org) – DPRD Inhil melalui Ketua Komisi I, M Arfah menegaskan bahwa sejauh ini pihak mereka sudah berbuat dan mengapresiasi apa yang menjadi keluhan masyarakat Desa pungkat dengan kehadiran PT SAL.

Menurut politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, secara kelembagaan, DPRD sudah beberapa kali melakukan hearing dengan masyarakat termasuk pertemuan dengan Pemerintah kabupaten.

Bahkan dirinya didampingi beberapa anggota DPRD Inhil lainnya sudah turun ke Desa Pungkat untuk menyaksikan secara langsung kondisi masyarakat dilapangan.

Atas berbagai upaya itu, Bupati Inhil saat itu menurut Arfah juga sudah menandatangani surat yang kemudian dilayangkan kepada PT SAL untuk menghentikan sementara seluruh aktifitas perusahaannya hingga persoalan dengan masyarakat tuntas.

“ini yang perlu saya pertegas, kita sudah berbuat. Jauh-jauh hari kita sudah berbuat untuk menjadi penengah perselisihan yang terjadi antara masyarakat dengan pihak perusahaan.” Tegas M Arfah dihadapan puluhan Massa HMI yang melakukan orasi didepan gedung kantor DPRD Inhil Jl HR Subrantas, Tembilahan, Kamis (14/8/2014).

Terkait keberadaan PT SAL, ia juga menyatakan bahwa Dewan akan meminta kepada Pemerintah kabupaten untuk segera melakukan kajian. Jika ada yang tidak benar maka ia menegaskan Dewan juga nantinya secara tegas akan memintakan Pemkab Inhil untuk mencabut izin perusahaan. (dro)

Tembilahan (detikriau.org) – Cukup saja Desa Pungkat yang menjadi ‘tumbal’ akibat kehadiran perusahaan sawit, PT Setia Agrindo Lestari (PT SAL), jangan sampai konflik seperti ini juga meledak di kecamatan-kecamatan Inhil lainnya.

Pernyataan ini disampaikan aktifis mahasiswa yang menggelar aksi demo di kantor DPRD Inhil Jalan Subrantas Tembilahan, Kamis (14/8).

Dalam aksi di kantor DPRD Inhil massa mahasiswa juga menuding DPRD Inhil tidak aspiratif dengan kesusahan masyarakat.

“Saat ini Pungkat sudah menjadi korban, jangan sampai kejadian ini juga terjadi di kecamatan lainnya,” ingatkan Sultan, aktifis HMI Tembilahan dalam orasinya.

Sebutnya, saat ini perusahaan PT SAL sudah merambah di kecamatan lainnya, maka kalau persoalan ini tidak disikapi dengan serius dan segera maka tidak menutup kemungkinan akan menjadi penyebab timbulnya konflik-konflik lainnya.

Aktifis lainnya menyampaikan, keberadaan perusahaan sawit di Inhil telah menimbulkan kerugian dan keresahan di kalangan warga. Bahkan, menimbulkan korban di kalangan warga, seperti kasus Desa Pungkat.

Kedatangan mahasiswa di DPRD Inhil jalan HR Subrantas Tembilahan diterima beberapa anggota DPRD Inhil, seperti M Arfah, Edy Hariyanto, Junaidi, Nazaruddin mamase dan Awandi. (Ahmad Tarmizi)