“Aktifitas Pemerintahan dan Pendidikan Sudah Berjalan Normal”

Gaung (detikriau.org) – Pihak Kecamatan Gaung menyatakan sejauh ini kondisi Desa Pungkat berada dalam suasana kondusif. Informasi yang menyatakan aktifitas pemerintahan, sekolah dan pelayanan publik di salah satu Desa di Kabupaten Inhil bagian utara ini lumpuh total adalah informasi yang tidak benar.

“tidak benar informasi itu, hari ini pemerintahan dan pelayanan masyarakat sudah berjalan sebagaimana biasanya. Barusan pihak Kabupaten yang dipimpin Asisiten I, Darusslam didampingi beberapa pejabat lainnya, kepolisian dan pihak Kecamatan turun kelapangan untuk menyaksikan secara langsung kondisi di Desa Pungkat. Semuanya aman dan berjalan lancar,” Sampaikan Camat Gaung, Syahbudi kepada detikriau.org melalui sambungan telepon selularnya, sabtu (16/8/2014)

Pasca penjemputan aparat kepolisian terhadap terduga pelaku pembakar alat berat milik PT SAL beberapa hari lalu diakuinya bahwa benar aktifitas pemerintahan di desa sempat terganggu. Namun itu juga disebabkan kepala desa sedang tidak berada di tempat.

Dalam kunjungan kelapangan hari ini ditambahkan Camat, aktifitas pendidikan di SD 005 yang dikabarkan juga lumpuh total nyatanya sudah berjalan normal. Anak-anak sudah bersekolah seperti sebagaimana sebelumnya. “kita tadi sempat berfoto bersama anak-anak didik disekolah itu,” Ujar Camat

Setelah kedatangan petugas kepolisian, camat menyatakan memang benar kepala sekolah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya hingga hari ini. Bahkan upaya kontak yang coba dilakukan melalui telepon selularnya juga tidak berhasil.

“”tapi wakil kepala sekolah kan ada, aktifitas pendidikan di sekolah dasar ini sudah berjalan normal. Anak-anak sudah bersekolah kembali. Ini semua juga sudah didokumentasikan oleh bagian humas. coba nanti komfirmasikan ke pak Darussalam apa yang saya sampaikan ini” Yakinkan Camat.

Terkait kabar bahwa saat ini masih ada ratusan warga Desa Pungkat yang melarikan diri ke dalam Hutan, Camat menyatakan keraguannya akan hal ini.

Menurutnya mungkin saja waktu kejadian ada beberapa orang warga yang merasa ketakutan dan menghilang dari Desa. Camat menduga mereka mungkin kerumah keluarganya ditempat lain atau mungkin juga ada yang lari hingga masuk ke hutan.

Namun dalam beberapa kali pertemuan di hadapan warga, Camat mengaku sudah mempertanyakan secara langsung kepada masyarakat siapa lagi warga Desa Pungkat yang hingga hari ini masih hilang dari Desa. Tapi tidak ada yang memberikan keterangan.

“kalau memang masih ada, sampaikan ke pihak Desa atau Kecamatan. Kami siap untuk memfasilitasi melakukan penjemputan,”Ujar Camat.

Diakhir kalimatnya Camat menghimbauan agar masyarakat tidak perlu takut jika memang merasa tidak bersalah.

“Untuk warga yang hari ini telah ditetapkan sebagai tsk oleh kepolisian, biarlah nantinya proses hukum yang akan membuktikan benar atau salahnya.” Tandas Camat.

Hngga berita ini dirilis, detikriau.org belum berhasil mendapatkan kontak dengan Asisten I Setdakab Inhil, Darussalam. (dro)

“Boni hargens: keluarnya PKB dari koalisi tidak akan menganggu jalan pemerintahan Jokowi-JK. Karena, masih ada relawan-relawan yang merupakan kekuatan real (sesungguhnya) dari Jokowi”

Tembilahan (detikriau.org) – Koalisi kubu partai pengusung Jokowi-JK kini tampak mulai retak. Dulu kubu yang katanya dibangun “tanpa syarat” ini terucapkan bertopeng bangga oleh semua partai koalisi termasuk PKB. Hari ini topeng itu mulai terlepas. PKB terkabarkan mulai berang. Apakah ini sebuah balasan?

Dikutip dari suaranews.com, Ketidakpuasan PKB dikabarkan bermula dari komposisi di Tim Transisi hingga ide kabinet kerja yang digagas Jokowi. Terkait Tim Transisi, PKB menilai Jokowi hanya mementingkan partai tertentu seperti PDIP dan NasDem.

Jokowi selalu mengilah bahwa dirinya tidak memerlukan orang partai tetapi kenyataannya di kantor transisi di isi orang-orang partai seperti Akbar Faizal dari NasDem, Rini Soemarno, PDIP orang dekat Megawati Soekarnoputri, Hasto Kristiyanto dari PDIP, dan Hendropriyono yang juga menjadi pendukung PDIP.

PKB merasa ditipu gaya lugu Jokowi. PKB melalui Wakil Sekjennya, Jazilul Fawaid, menilai cara kerja Jokowi itu menunjukkan ahklaknya yang tak baik. “Akhlaknya tidak baik,” kata Jazilul dalam acara diskusi di sebuah stasiun TV, awal pekan kemaren

Ide Jokowi soal menterinya yang harus melepaskan jabatan partai juga menjadi sorotan politisi asal Gresik tersebut.

“PKB prinsipnya bergerak pada konstitusi, selama tak ada aturan yang melarang menteri rangkap jabatan di parpol, kami memperjuangkan kader kami yang mampu memimpin,” kata Jazilul.

Jazilul pun mengungkit peran PKB dalam memenangkan Jokowi, seperti mengenalkan di kalangan NU dan pesantren. Jazilul mencurigai, ada orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tidak berjuang saat Pilpres hanya mengambil keuntungan dengan menyingkirkan orang-orang partai.

Namun, pernyataan Jazilul tersebut justeru ditanggapi pedas oleh kubu PDIP. Koordinator Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP)

Boni Hargens menegaskan supaya PKB mengikuti peraturan adanya larangan rangkap jabatan seorang menteri dengan jabatan pengurus Partai Politik atau mundur dari koalisi.

“Jika PKB tidak mematuhi aturan tersebut sebaiknya mereka mundur dari koalisi. Sebab, dari awal koalisi pemerintahan Jokowi-JK (Jusuf Kalla) adalah koalisi tanpa syarat,” jelas Boni saat ditemui wartawan di Jakarta, Selasa (12/8) yang lalu.

Menurutnya, dengan keluarnya PKB dari koalisi tidak akan menganggu jalan pemerintahan Jokowi-JK. Karena, masih ada relawan-relawan yang merupakan kekuatan real (sesungguhnya) dari Jokowi.

“Sebab, meski (PKB) ada di parlemen namun tetap saja harus dapat dukungan rakyat,” jelasnya.(dro)

“Kalau MK putuskan KPU bekerja secara tak konstitusional hingga hasil KPU dibatalkan maka pendapat saksi itu kredibel. Sebaliknya bila tidak, itu ahli gombal:) @yusrilihza_mhd.”

Tembilahan (detikriau.org) — tidak cukup dipengadilan MK, gugatan perselisihan Pemilu Presiden RI juga meramaikan dunia maya. Kali ini aksi debat itu melibatkan Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra dengan Pendiri SMRC, Saiful Mujani

Dikutip dari republika.co.id, Yusril Ihza Mahendra, meski menjadi saksi ahli pasangan Prabowo-Hatta di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (16/8) mengaku berada dalam posisi netral.

“Baik Jokowi maupun Hashim Djojohadikusumo dari pihak Prabowo dapat menerima sikap dan pendirian saya, maka saya menjadi ahli di MK,” katanya melalui akun Twitter, @Yusrilihza_Mhd.

Penjelasan Yusril tersebut sepertinya mendapat respon kubu Jokowi-JK. Pendiri SMRC, Saiful Mujani lewat akun Twitter, ‏@saiful_mujani menganggapi pendapat Yusril. Menurut dia, gugatan Prabowo tidak disertai bukti valid.

Di-mention Saiful, Yusril balik ‘menyerang’. “Wah maaf ya, diskusi sama Anda ini gak nyambung dari tadi. Sekali lagi maaf hehehe,” ujarnya. Yusril melanjutkan, “Saya ngomong kuda @saiful_mujani ngomong unta. Jadi gak nyambung. Sudahlah, Boss..”

Dosen politik UIN Syarif Hidayatullah tersebut langsung membalas dengan menyindir Yusril. “Percaya dulu bahwa MK bisa buat keputusan kredibel. Kalau tidak, percuma berperkara di sana.” Dia melanjutkan, “Kalau MK putuskan KPU bekerja secara tak konstitusional hingga hasil KPU dibatalkan maka pendapat saksi itu kredibel. Sebaliknya bila tidak, itu ahli gombal:) @yusrilihza_mhd.”(dro)

Tembilahan (detikriau.org) – Bupati Inhil, HM Wardan mengukuhkan pasukan pengibar bendera (paskibra) HUT Ke 69 Kemerdekaan Republik Indonesia di kab inhil 2014. Pada kegiatan yang dilaksanakan di gedung Engku Kelana Tembilahan ini juga tampak dihadiri oleh Wakil Bupati, H Rosman Malomo, Ketua DPRD Inhil, HM Raus Walid, Muspida serta beberapa pejabat esselon dilingkungan Pemkab Inhil.

Pengukuhan yang dilaksanakan pada sabtu (15/8/2014) malam tersebut ditandai dengan penyematan sabuk paskibra, dilanjutkan janji paskibra serta tradisi cium bendera merah putih oleh masing-masing anggota paskibra.

Dikatakan Bupati dalam sambutannya, paskibra ini telah digembleng dan dilatih untuk dipersiapakan mengemban tugas mulia pada peringatan HUT RI ke 69 yang akan dilaksanakan di Kabupaten Inhil pada tanggal 17 Agustus 2014 nantinya.

“Saya berpesan agar mereka tetap menjaga kesehatan, istirahat yang cukup sehingga dalam pelaksanaannya nanti ada dalam kondisi yang fit dan dapat melaksanakan tugas dengan lancara dan sukses tanpa ada halangan sedikitpun,” Pesan Bupati.

Disamping diberikan pelatihan baris berbaris serta penaikan dan penurun bendera, paskibra juga diberikan pembekalan kepemimpinan dasar dalam rangka mempersiapkan mereka sebagai generasi penerus yang akan melanjutkan pembangunan di Negri ini.

“Jika mereka bersungguh-sungguh belajar, giat dan disiplin saya berkeyakinan kedepannya mereka akan berhasil menjadi orang-orang yang berguna bagi bangsa dan Negara ini terutama untuk melanjutkan pembangunan di Kab Inhil.”Akhiri Bupati. (rul/adv pemkab inhil)

Jeddah – Kampanye global untuk memboikot produk-produk dari perusahaan pendukung Israel menjadi momentum yang tepat setelah agresi brutal negara Zionis itu terhadap Jalur Gaza Palestina.

Kampanye boikot produk pro Israel kian marak di seluruh dunia tak terkecuali di Arab Saudi, demikian Arab News melaporkan sebagaimana dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Jumat.

Kampanye boikot tersebut dipercaya sebagai salah satu cara yang efektif untuk melawani Zionis Israel dan para pendukungnya, setelah Dewan Keamanan PBB serta kekuatan dunia gagal menghentikan pembantaian warga Gaza oleh Israel, meski pun diprotes di seluruh dunia.

Peraturan usaha Saudi tidak mengizinkan setiap perusahaan untuk mengimpor produk-produk Israel, menjalin urusan bisnis atau perjanjian dengan perusahaan serta organisasi di negara Zionis itu.

Peraturan tersebut juga menyerukan boikot produk yang menjadi bagian dari barang produksi Israel.

Bahkan konsumen di Inggris dan negara-negara Eropa lainnya banyak menghindari produk yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan pro-Israel.

Badr Almotawa, seorang pengamat bisnis internasional, menyerukan memboikot produk serta pendukung Israel di AS dan Inggris.

“Kami memboikot produk mereka untuk mengirim pesan bahwa mereka akan kehilangan bisnis dengan kami jika mereka mendukung Israel untuk membunuh rakyat Palestina,” katanya.

Badr mengatakan banyak orang di Inggris telah memutuskan untuk memboikot produk-produk dari perusahaan pro Israel.

“Ini sangat penting. Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) telah menyarankan masyarakat di negara-negara anggotanya untuk memboikot produk-produk Israel,” jelasnya.

Almotawa mengatakan, Israel telah menolak rencana perdamaian yang diajukan Liga Arab pada tahun 2002 lalu, menambahkan bahwa pada awalnya diusulkan Raja Abdullah Arab Saudi, ketika ia masih putra mahkota.

Dia menyoroti dampak dari keputusan yang diambil oleh Raja Abdullah untuk memboikot perusahaan-perusahaan Belanda, ketika itu seorang politisi sayap kanan di Belanda menyalahgunakan Islam dan bendera Saudi.

“Boikot itu masih berpengaruh. Arab Saudi telah menolak untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Belanda dalam masalah ini,” ujar Badr.

Hugh Lanning, Koordinator Kampanye Solidaritas Palestina yang berbasis di London, baru-baru ini juga mengatakan kepada International Business Times, bahwa ia melihat tanda-tanda kampanye boikot itu menjadi isu utama.

“Kami merasakan adanya orang-orang yang cemas. Orang marah dengan apa yang telah mereka lihat kemudian ingin secara pribadi dapat melakukan protes. Tindakan Boikot telah menjadi cara kebanyakan orang di jalanan dan mereka telah melakukan itu,” kata Hugh.

Starbucks, merupakan usaha waralaba kopi yang berbasis di Seattle, merasa banyak mendapat tekanan dengan adanya aksi boikot, sehingga terdorong untuk menanggapinya dengan memberi penjelasan.

Howard Schultz, sebagai pendiri perusahaan dan pemimpin perusahaan itu, membantah laporan bahwa ia menyumbangkan uang kepada tentara Zionis Israel.

Beberapa perusahaan yang melakukan bisnis dengan Israel juga telah meluncurkan kampanye kontra, diantaranya dengan menurunkan harga produk mereka untuk merayu konsumen di Inggris.

“Saya telah melihat beberapa merek populer produk Amerika yang menawarkan diskon besar. Ini menunjukkan mereka merasa terjepit,” kata Muhsinah, seorang warga di India.

“Saya telah memutuskan untuk memboikot produk susu bayi dan membeli merek lain untuk bayi saya,” katanya kepada Arab News.

Dia mengatakan sebagai kampanye boikot Israel telah menerbitkan daftar produk alternatif bagi orang untuk dibeli.

“Kita harus memboikot barang-barang pro Israel berapa pun harganya. Ini adalah cara yang bisa kita lakukan,” tegas Muhsinah.

Di negara India selatan, Kerala, sejumlah organisasi telah mengambil keputusan bersama untuk memboikot produk-produk Israel dan pendukungnya.

Di Mumbai, surat kabar India “The Hindu” melaporkan pada akhir Juli, lebih dari seribu hotel di kota itu bergabung memboikot Coca-Cola, Pepsi dan produk lainnya.

Harian Turki Zaman juga melaporkan, Istanbul dan sejumlah kota-kota kecil telah mendesak warga untuk tidak membeli produk yang dibuat di Israel atau yang memiliki hubungan dengan Israel, seperti Coca-Cola, dalam kampanye yang dimulai pada media sosial.

Tak ketinggalan pula Malaysia, telah melancarkan kampanye melawan McDonald, menuduhnya mendukung upaya perang Israel yang mengakibatkan ribuan warga sipil menjadi korban, termasuk anak-anak dan perempuan.

Uang pecahan baru bukanlah hasil redenominasi

Jakarta – Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-69 pada 17 Agustus mendatang akan tercatat sebagai momentum sejarah baru bagi sistem pembayaran di Indonesia.

Sebab, Bank Indonesia (BI) akan mengeluarkan uang dengan desain baru bertuliskan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yaitu uang pertama yang dijamin kedaulatannya oleh pemerintah.

Dengan demikian, kedaulatan mata uang Indonesia, rupiah, lebih kuat karena negara terlibat langsung dalam penerbitannya. Sedangkan sebelumnya, hanya dijamin bank sentral, BI.

Menteri Keuangan, M. Chatib Basri, mengungkapkan di uang NKRI tersebut tidak lagi tertulis BI, tetapi NKRI. Sebab, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 mengenai Mata Uang, pemerintah di masa depan akan mempunyai peran dalam menentukan kriteria dan bentuk uang yang akan beredar di  Indonesia.

Meskipun pengawasan dan peredarannya masih menjadi tanggung jawab BI sebagai otoritas moneter, yang memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengelola sistem pembayaran di Indonesia.

Ia menjelaskan, dengan masuknya pemerintah dalam uang NKRI, menyempurnakan mata uang Indonesia ke depannya. Sebab, tidak hanya dijamin oleh bank sentral, tetapi juga pemerintah.

Chatib menambahkan, sebagai salah satu bentuk kedaulatan negara, adanya uang NKRI ini sangat penting di masa depan. Sehingga, diharapkan rupiah bisa sejajar dengan mata uang lain yang dijadikan standar internasional.

“Ini walaupun kesannya seperti simbol, tetapi ini adalah uang negara. Dengan begitu, maka itu kita punya kedaulatan,” ungkapnya, saat ditemui di kantornya, Kamis 14 Agustus 2014.

Namun, Chatib mengatakan, meskipun uang NKRI ini memperkuat kedaulatan mata uang Indonesia, tidak berpengaruh terhadap nilai tukarnya terhadap mata uang negara lain saat ini.

“Kalau dorong penguatan rupiah ekspornya harus bagus impor harus turun,” ungkapnya.

Bank Indonesia juga mengakui, akan mengumumkan peluncuran uang pecahan emisi 2014 yaitu uang NKRI. Ditegaskan bahwa uang pecahan baru tersebut bukanlah hasil redenominasi, atau penyederhanaan nilai mata uang rupiah.

Direktur Departemen Komunikasi BI, Peter Jacobs kepada VIVAnews, menjelaskan perbedaan yang cukup mencolok pada uang pecahan emisi 2014 dengan uang lama adalah tulisan BI diganti dengan NKRI.

Selain itu, berdasarkan ketentuan Undang-undang Mata Uang Nomor 7 Tahun 2014, tercantum juga tanda tangan pada uang sah itu adalah otoritas pemerintah yang diwakili oleh menteri keuangan.

“Kami umumkan hari ini, namanya uang emisi 2014. Jadi, kami pakai namanya itu uang pecahan emisi 2014,” ujar Peter, Kamis.

Menurut Peter, Presiden juga akan menyampaikan secara resmi diterbitkannya uang emisi 2014 ini dalam pidato nota keuangan besok, Jumat 15 Agustus 2014. Dengan demikian, seluruh masyarakat Indonesia akan mendapatkan informasi yang jelas.

“Kami akan jelaskan hari ini mengenai uang emisi 2014, besok Presiden juga akan memasukkan ini dalam pidato nota keuangan,” kata dia.

Penukaran Uang NKRI di Hari Libur Kemerdekaan RI

Sementara itu, BI menegaskan bahwa pecahan uang emisi 2014, atau uang NKRI belum beredar luas di masyarakat pada Minggu 17 Agustus 2014, meskipun diterbitkan secara resmi pada hari peringatan Kemerdekaan RI itu.

Namun, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ronald Waas, memastikan uang dengan desain baru ini sudah disiapkan di kantor BI seluruh di wilayah Indonesia. Bahkan, hingga di daerah terpencil.

“Uangnya sudah kami kirim ke kantor BI se-Indonesia,” ujar Ronald, Kamis 14 Agustus 2014.

Untuk itu, pihak perbankan dan masyarakat yang ingin mendapatkan maupun menukar uang lamanya dengan uang NKRI, dipersilahkan ke kantor BI pada hari kemerdekaan.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Departemen Komunikasi BI, Peter Jacobs juga menyatakan pengedaran uang NKRI baru akan dilakukan secara masif pada Senin 18 Agustus 2014.

Distribusi uang tersebut, nanti akan serentak di seluruh Indonesia. Namun, tidak menutup kemungkinan pada 17 Agustus, atau hari Minggu mendatang uang tersebut sudah beredar di masyarakat.

“Sebab, itu termasuk uang yang ada di mesin ATM (anjungan tunai mandiri),” kata Peter.

Meski nanti uang pecahan emisi 2014 telah diedarkan, uang pecahan lama tetap berlaku. Mengenai berapa banyak uang NKRI yang dicetak, Peter mengaku tidak bisa menjelaskannya lebih rinci.

“Sebenarnya bertahap, sesuai penarikan dan pengeluaran. Uang yang masih klimis, biarkan saja dulu dan yang lusuh ditarik serta dimusnahkan, baru diganti uang emisi 2014,” paparnya.

Pecahan uang seri emisi 2014 yang pertama dikeluarkan adalah Rp100 ribu. Setelah itu, secara bertahap dalam periode tertentu BI akan mengeluarkan pecahan uang lainnya.

Desain dan ciri uang NKRI
Dalam keterangan tertulis, Kamis 14 Agustus 2014, BI menyampaikan bahwa secara umum desain uang rupiah pecahan kertas Rp100.000 tahun emisi 2014 tidak mengalami perubahan yang signifikan dengan uang pecahan tahun emisi 2004 atau yang sama yang digunakan saat ini.

Ciri-cirinya:
1. Bahan: kertas khusus terbuat dari serat kapas
2. Ukuran: 151 mm x 65 mm
3. Warna dominan: merah
4. Gambar Utama:
– Tokoh proklamasi Dr. (H.C) Ir. Soerkarno dan Dr. (H.C) Drs Mohammad Hatta (bagian muka
– Gedung MPR/DPR/DPD (bagian belakang).

Desainnya yaitu:

1. Perubahan desain see through register/rectoverso
2. Frasa “Negara Kesatuan Republik Indonesia” pada bagian muka dan belakang uang (perbendaan mencolok dari yang saat ini beredar).
3. Perubahan penulisan nama dan gelar pahlawan (sesuai Keppres)
4. Perubahan lokasi tahun emisi dan tahun cetak
5. Perubahan penandatanganan Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan (perbedaan mencolok, karena sebelumnya hanya Dewan Gubernur Bank Indonesi)
6. Penambahan blok warna
7. Perubahan warna pada nomor seri
8. Perubahan ukuran huruf pada frasa Bank Indonesia.(viva.co.id)