Tembilahan (detikriau.org) – Fraksi Gerakan Bintang Nurani Pancasila (FGBNP) DPRD kabupaten Indragiri Hilir mengingatkan kepada pasangan Bupati dan Wakil Bupati Inhil periode 2013 – 2018 untuk tidak melupakan berbagai janji yang sudah pernah tersampaikan pada saat kampanye menjelang pilkada beberapa waktu yang lalu.

Hal ini disampaikan jubir FGBNP, Asnawi dalam pidato penutup pada rapat paripurna ke 6 masa sidang ke II tahun sidang 2014 tentang penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap ranperda pertanggungjawaban APBD tahun 2013 dan draff kebijakan umum perubahan APBD serta prioritas dan Plafon anggaran sementara perubahan APBD Inhil Tahun 2014 bertempat diruang paripurna gedung DPRD Inhil, Jalan HR Subrantas Tembilahan, selasa (26/8/2014) malam,

FGBNP menegaskan bahwa kemaren, hari ini dan bahkan esok seluruh masyarakat Inhil menanti realisasi nyata atas janji-janji yang sudah terucapkan.

“Beberapa janji itu diantaranya adalah janji mengenai seluruh jalan di dalam kota akan dihitamkan, kemudian inhil akan menjadi penghasil kelapa terbesar namun pengerjaan tanggul dan saluran pengairan dalam upaya perbaikan kerusakan perkebunan kelapa rakyat yang begitu lama dinanti-nantikan hingga saat ini belum tampak adanya tanda-tanda akan segera dimulai.” Sampaikan FGBNP

Kemudian disampaikan jubir FGBNP lagi, Masyarakat Pulau Kijang, Sungai Piring, Lahang, Teluk Kiambang dan harapan tani sudah menanti-nanti perbaikan kerusakan badan jalan yang sudah bertahun-tahun menjadikan mereka menderita.

Diakhir kalimat penutupnya, FGBNP menyampaikan permintaan maafnya kepada warga Partai Gerindra, PBB, Hanura dan Patriot atas belum mampunya mereka untuk memenuhi semua amanat yang telah dititipkan masyarakat yang lebih disebabkan keterbatasan anggaran meskipun FGBNP mengaku sudah berupaya maksimal. (dro)

Tembilaha (detikriau.org) – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FKBP) mempertanyakan beberapa persoalan baik masalah pembangunan proyek yang belum dapat difuagsikan sebagaimana peruntukannya, temuan BPK, Kelanjutan Proyek Multiyeras hingga SILPA.

Pertanyaan ini disampaikan FPKB pada rapat paripurna ke 6 masa sidang ke II tahun sidang 2014 tentang penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap ranperda pertanggungjawaban APBD tahun 2013 dan draff kebijakan umum perubahan APBD serta prioritas dan Plafon anggaran sementara perubahan APBD Inhil Tahun 2014 bertempat diruang paripurna gedung DPRD Inhil, Jalan HR Subrantas Tembilahan, selasa (26/8/2014) malam

Juru Bicara FPKB, Edi Gunawan menyampaikan bahwa dari hasil audit BPK RI pada buku II BPK RI menemukan permasalahan terkait kelemahan system pengendalian intern, diantaranya terdapatnya kelemahan pengendalian kas di BUD dan Bendahara pengeluaran pada tiga SKPD termasuk penataan persediaan belum tertib dan sisa persedian pada dua SKPD tidak diyakini kewajarannya. Selanjutnya masalah pengelolaan Investasi Non Permanent Inhil Revolving Fund (IRF) tidak optimal dan terdapat tunggakan pokok pinjaman.

Persoalan lainnya, FPKB juga menyebutkan bahwa Pemkab Inhil berpotensi akan menanggung kerugian atas penyertaan modal pada PT GCM yang tidak beroperasi lagi sejak tahun 2006. Kemudian pengelolaan pendapatan retribusi pengendalian menara telekomunikasi belum memadai termasuk persoalan pencatatan, penilaian, dan pelaporan asset tetap yang belum memadai sehingga terhadap asset tetap belum menunjukkan nilai sewajarnya. Padahal beberapa permasalahan temuan BPK ini sesungguhnya juga menjadi temuan pada LHP BPK pada tahun sebelumnya.

“jika dikaitkan dengan target RPJMD Inhil tahun 2013-2018, dimana target opini terhadap LKPD tahun 2015 adalah wajar tanpa pengecualian (WTP), akankah target ini dapat tercapai,” Pertanyakan FPKB

Disamping persoalan temuan BPK, FPKB juga menyoroti beberapa bangunan proyek yang hingga saat ini belum dapat difungsikan sebagaimana peruntukkannya seperti pelabuhan parit 21, terminal parit 8, bandara tempuling, pasar sungai guntung termasuk beberapa pasar lainnya.

Tidak hanya itu, FPKB dalam kesempatan ini juga mempertanyakan nasib 5 paket proyek multiyear yang juga menjadi catatan permasalahan atas hasil audit BPK Riau terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan antara lain poin 6 yang dibunyikan bahwa pekerjaan lima paket multiyear tidak selesai sampai masa jabatan kepala daerah berakhir dan tidak lagi diangarkan pada tahun 2014.

“yang menjadi pertanyaan FPKB, apa kebijakan pemerintah sekarang akan hal ini? Apakah hanya kita biarkan,”

Hal lainnya, FPKB juga mempertanyakan akan tingginya SILPA tahun 2013 yang menjadi catatan SILPA tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ini apakah sebuah prestasi atau justru kegagalan.

Menurut FPKB, tinggi SILPA tentunya memberikan gambaran akan ketidakmampuan pemerintah daerah melalui SKPD-nya dalam menyelesaikan pekerjaan yang sekaligus menunjukkan lemahnya progress keterserapan anggaran APBD. Banyak paket proyek yang sedianya diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu dilaksanakan dengan berbagai alasan. Hal ini berbanding terbalik dengan progress perjalanan dan belanja rutin dinas yang mampu mencapai serapan 95 hingga 100 persen.

“apalagi kalau kita llihat kondisi pelaksanaan APBD tahun 2014 saat ini justru mungkin akan lebih mnegkhawatirkan. Apakah ini menjadi model cerminan pemerintah sekarang,” Pertanyakan FPKB.

Disindir FPKB, ada dana tapi tak mampu dibelanjakan. Hati-hati memang perlu dalam pelaksanaannya namun jangan membuat bodoh dengan mengorbankan kepentingan masyarakat dan daerah. Harus ada keberanian dan langkah revulisionir terhadap permasalahan ini. (dro)

Tembilahan (detikriau.org) – DPRD Inhil melaksanakan rapat paripurna ke 5 masa persidangan ke II tahun sidang 2014 tentang penyampaian pidato Bupati terhdap ranperda pertanggungjawaban APBD tahun 2013 dan draff kebijakan umum perubahan APBD serta prioritas dan Plafon anggaran sementara perubahan APBD Inhil Tahun 2014. Rabu (27/8/2014)

Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh KEtua DPRD Inhil, HM Raus Walid ini juga tampak dihadiri oleh wakil Bupati H Rosman Malomo, Unsur Muspida  dan sejumlah pejabat dilingkungan Pemkab Inhil dan 24 dari 45 orang anggota DPRD Inhil (dro)

Tembilahan (detikriau.org) – Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) memberikan pandangan umum terhadap pidato pengantar Bupati Inhil terhadap ranperda pertanggungjawaban APBD tahun 2013 dan draff kebijakan umum perubahan APBD serta prioritas dan Plafon anggaran sementara perubahan APBD Inhil Tahun 2014.

Fraksi- fraski di DPRD Inhil ini, melakukan pemandangan umum terkait predikat yang diraih Pemkab Inhil, terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah, infrastruktur, peningkatan PAD serta peningkatan kesejahteraan masyarakat terkait revitalisasi sektor-sektor vital.

Beberapa pemandangan khusus lainnya yang terbagi antara lain saran, himbauan dan kritikan datang dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD Inhil, diantaranya yang disampaikan oleh Fraksi PKB tentang temuan BPK masalah kelemahan system pengendalian intern diantaranya terkait kelemahan pengendalian kas BUD dan bendahara pengeluaran pada tiga SKPD, kemudian penataan persediaan belum tertib dan sisa persediaan pada dua SKPD tidak diyakini kewajarannya.(dro/adv dprd inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) memberikan pandangan umum terhadap pidato pengantar Bupati Inhil terhadap ranperda pertanggungjawaban APBD tahun 2013 dan draff kebijakan umum perubahan APBD serta prioritas dan Plafon anggaran sementara perubahan APBD Inhil Tahun 2014.

Fraksi- fraski di DPRD Inhil ini, melakukan pemandangan umum terkait predikat yang diraih Pemkab Inhil, terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah, infrastruktur, peningkatan PAD serta peningkatan kesejahteraan masyarakat terkait revitalisasi sektor-sektor vital.

Beberapa pemandangan khusus lainnya yang terbagi antara lain saran, himbauan dan kritikan datang dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD Inhil, diantaranya yang disampaikan oleh Fraksi PKB tentang temuan BPK masalah kelemahan system pengendalian intern diantaranya terkait kelemahan pengendalian kas BUD dan bendahara pengeluaran pada tiga SKPD, kemudian penataan persediaan belum tertib dan sisa persediaan pada dua SKPD tidak diyakini kewajarannya.

FPKB dan beberapa fraksi lainnya juga mempertanyakan beberapa hal tentang beberapa pembangunan proyek yang hingga saat ini masih belum difungsikan sebagaimana peruntukannya termasuk kelanjutan 5 paket proyek multiyear.

Sementara Fraksi PDIP meminta apa yang disampaikan pemerintah dalam hal ini Bupati hendaknya bukan hanya sekedar rangkaian kata manis tetapi haruslah dapat dibuktikan dengan kerja keras serta meningkatkan profesionalisme dalam semua bidang.

Rapat paripurna ke 6 masa sidang ke II tahun sidang 2014 yang dihadiri unsur pimpinan DPRD Inhil, Muslimin, Dani M Nursalam dan Jubair Malomo ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Inhil, H Rosman Malomo beserta beberapa pejabat dilingkungan Pemkab Inhil serta anggota DPRD Inhil lainnya dan  tamu undangan .( dro/adv DPRD Inhil)

Pekanbaru (detikriau.org) – Wakil Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman membuka secara resmi Seminar Nasional Sinergisitas Polisional dalam Upaya Pencegahan Paham Radikalisme untuk Menangkal dan Menanggulangi Bahaya Ideologis ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) di Provinsi Riau bertempat di Hotel Arya Duta, Jalan Diponegoro, Pekanbaru. Selasa (26/8/2014) kemaren

Dalam sambutanya pada kegiatan tajaan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Provinsi Riau dibawah pimpinan Nizhamul ini, Wagubri menyampaikan apresiasi dan dukungannya.

“Kami Pemerintah Provinsi Riau menyatakan menyambut baik karena kegiatan ini penting untuk tetap menjaga kebersamaan dan semangat kesatuan bangsa,” ujar Wagub.

Diyakini wagub, Organisasi Masyarakat (Ormas) di Indonesia mempunya akar kuat dan tak mudah goyah. Meski demikian bangsa ini tetap harus waspada terhadap perkembangan faham radikal seperti ISIS. Sebab, Indonesia punya toleransi tinggi terhadap kehidupan beragama.

“Pengetahuan masyarakat kita tentang agama cenderung dangkal dan mudah terpengaruh. Maka perlu diberikan pemahaman secara terus-menerus, salah satunya melalui seminar ini. Semua elemen harus berpartisipasi aktif dan berkoordinasi,” tandas Wagub.

Selain Wagubri, Arsyadjuliandi Rahman, kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Tetorisme, Ansyaad Bai, Direktur Ketahanan Seni Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan Kemendagri, Budi Prasetyo, Dandrem 031 Wira Bima, Ketua DPRD dan Kepala Kemenag Provinsi Riau.

Tampak juga sejumlah bupati dan walikota se Riau, para rektor dan pimpinan Ormas, perwakilan Kesbangpol se-Riau dan FKUB se-Riau. (dro)