Jakarta (detikriau.org) – Bertempat di Hotel Mercure Ancol Jakarta berlangsung bermacam perlombaan pada Jambore kader PKK tingkat Nasional yang secara resmi telah dibuka pagi pagi harinya oleh Mendagri RI  H.Gamawan Fauzi. Rabu malam, 27 Agustus 2014

salah satu lomba adalah disain Busana kerja PKK. Untuk lomba ini juga diikuti oleh utusan dari kab.Inhil yang beberapa waktu lalu menjadi pemenang pada jambore Kader PKK tingkat Provinsi Riau.

Penampilam Peserta dari Provinsi Riau ini disaksikan langsung oleh ketua TP PKK Provinsi Riau Hj. Latifah Hanum Anas, Ketua TP PKK kab. Inhil Hj Zulaikhah Wardan serta para kader PKK Riau yang terus memberi semangat dan berharap duta Riau ini bisa keluar sebagai pemenang pada Tingkat Nasional ini.

Rencananya Jambore PKK Tingkat Nasional ini akan ditutup langsung oleh Mendagri RI Gamawan Fauzi pada kamis malam, 28 Agustus 2014.(way/adv pemkab inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – Rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Platfon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD-P yang sedianya diagendakan oleh Komisi II diruang Banggar Gedung DPRD Inhil, Jl HR Subrantas Tembilahan, kamis (28/8/2014) batal. Dewan beralasan keenganan mereka untuk melanjutkan pembahasan dikarenakan tidak dipatuhinya amanat paripurna.

Pantauan detikriau.org, sebelum dimulainya pembahasan oleh pimpinan rapat komisi II DPRD Inhil, Junaidi didampingi anggota, H Bakri, Sulaiman MZ dan Herwanissitas serta unsur pimpinan DPRD Inhil, Muslimin, komisi II mempertanyakan kehadiran satker yang menjadi mitranya, dari 4 satker yang diundang (Dinas peternakan tanaman pangan dan hortikultura (DTPHP), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Dinas Perkebunan (Disbun), dan Dinas Kehutanan (Dishut). Red) hanya satu satker yang dihadiri langsung oleh Kepala Dinas.

“Waktu kita sangat sempit, sementara banyak agenda yang harus dituntaskan. Kita sangat kecewa dengan sikap yang dipertontonkan pemkab dengan tidak mematuhi amanat paripurna.” Kecam anggota Komisi II DPRD Inhil, Herwanissitas

Ditambahkan politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini, ia menilai tidak ada keseriusan dari Pemkab Inhil untuk menjalankan amanah rakyat. Secara pribadi ia juga sempat melontarkan ungkapan kekecewaan karena menurutnya hari ini ia sudah di beri cap “pembohong dan penipu” oleh konstituennya karena dinilai tidak mampu memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi mereka karena selalu memberikan jawaban, esok, lusa, minggu depan, bersabar dan akhirnya tak kunjung tiba.

Hari ini juga, kata politisi yang akrab dipanggil Sitas ini, masih banyak kegiatan aspirasi konstituennya tidak mampu direaliasaikan oleh satker dengan berbagai alasan yang tidak jelas.

“Harus ada kemauan yang serius dan bersungguh-sungguh. Tapi dengan kejadian yang berulang-ulang seperti hari ini, apakah masih harus kita lanjutkan dengan konsekuensinya melanggar amanah paripurna?” Pertanyakannya

Senada, dua anggota komisi II lainnya, H Bakri dan Sulaiman MZ juga nyatakan penolakan. H Bakri dengan tegas nyatakan untuk tidak lagi mentolerir ketidakhadiran kepala SKPD, apapun alasannya.

Sulaiman MZ, bahkan raut wajahnya tampak berubah saat mengetahui bahwa rapat ini juga tidak dihadiri satupun perwakilan Bappeda. Sepakat, politisi PAN Inhil ini juga nyatakan untuk tidak lagi memberikan toleransi.

“Bappeda juga tidak hadir, ini jurus lama, kami sudah hapal. Harusnya setelah adanya putusan amanah paripurna agar Kepala SKPD tidak mewakilkan kepada bawahannya, semuanya sudah mahfum dan mentaati. Bukan pembangkangan,” Kecam Sulaiman

Dengan semua keberatan ini, pimpinan rapat, Junaidi memutuskan untuk tidak melanjutkan pembahasan bagi SKPD yang hanya mengutus perwakilan.

“Rapat kita tentu memintakan saran dan masukan dari satker mitra kita. Tapi kalau yang hadir bukan yang berhak untuk mengambil kebijakan, apakah masih pantas hasilnya ditetapkan sebagai sebuah keputusan?” Tanya Junaidi.

Diakhir kalimat, politisi partai golkar ini kembali megingatkan kepada pemerintah daerah untuk mengindahkan dan mematuhi amanat paripurna.

“Amanah ini disampaikan secara langsung oleh pimpinan paripurna dan kembali dipertegas oleh Wakil Bupati. Amanah tertinggi adalah amanah paripurna yang pastinya mengikat untuk dipatuhi,” Tandas Junaidi. (dro/adv dprd inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – Hingga hari ini, Dinsos Inhil mengaku belum menemukan siapa keluarga M Rizki, bocah terlantar yang ditemukan masyarakat kecamatan Tembilahan Hulu beberapa hari yang lalu.

Kepala Dinas Sosial Inhil, Rasyid MP melalui Kabid Kesosialan Burhan nyatakan pihaknya masih terus berupaya menemukan secara pasti siapa pihak keluarga Rizki.

“memang ada yang datang dan mengaku kenal dan nyatakan keluarganya rizki. Tapi bagaimana kita bisa percaya kalau rizki sendiri telihat merasa asing,” sampaikan Burhan kepada detikriau.org di Tembilahan, kamis (28/8/2014)

Hingga saat ini, ditambahkan Burhan, Dinsos terus melakukan upaya untuk menemukan keluarga Rizki. Seperti diantaranya melakukan publikasi media termasuk menghubungi pihak Dinas Sosial di pariman Provinsi Sumbar sebagaimana disampaikan Rizki dimana ia berasal.

“Yang jelas sampai hari ini ia masih terlihat trauma dan sulit diajak bicara,” Tandas Burhan.(dro)

http://detikriau.org/2014/08/26/ditemukan-terlantar-rizki-ngakunya-di-culik/

Tembilahan (detikriau.org) – Bupati Inhil, HM Wardan membuka secara resmi rakor PNPM perdesaan bertempat di Hotel Teaga Puri jalan Lingkar II Tembilahan, Kamis (28/8/2014). Kegiatan ini juga dihadiri oleh Muspida, Sekda Inhil dan sejumlah pejabat esselon dilingkungan pemkab inhil.

Dalam amarannya, Bupati memintakan kepada seluruh peserta untuk mengikuti dengan sebaik-baiknya karena rakor ini akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kinerja peserta dalam menjalankan program pemerintah melalui PNPM perdesaan.

“Ikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya dilihat dari kegiatan seremonial belaka,”ujar Bupati.

Pada kesemptan itu Bupati juga meminta kepada para camat agar dimana daerahnya terdapat lokasi PNPM pedesaan untuk selalau melakukan pembinaan dan memberikan dukungan demi kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan PNPM pedesaan.

“Demikian pula bagi Kepala Desa (Kades) yang ada lokasi PNPM pedesaan untuk tetap membantu serta menjaga dan memilihara kegiatan-kegiatan yang sudah dibangun melalui program tersebut,” harapnya.

Usai membuka secara resmi, Bupati juga berkesempatan untuk memberikan piagam penghargaan kepada sejumlah mantan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang berprestasi.

Menurut orang nomor satu di Negeri Sri Gemilang itu, penghargaan yang diberikan sebagai bentuk penghargaan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil, atas jasa dan tugas yang telah diberikan dalam mendukung berbagai program yang sudah ada.

Rapat Koordinasi (Rakor) Kabupaten, terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM, MPd) ini diikuti oleh sebanyak 200 pengurus PNPM se-Inhil. (rul/ adv pemkab inhil)

Kempas (detikriau.org) – Bupati Inhil, HM Wardan menghadiri kegiatan donor darah dan pengobatan gratis tajaan PMI Provinsi Riau bekerjasama dengan Mahasiswa KKN UNRI dan UNISI.

Dalam kegiatan yang dilaksanakan di halaman kantor lurah Kempas jaya Kecamatan Kempas ini juga dihadiri oleh sejumlah penjabat esselon dilingkungan Pemkab Inhil, Anggota DPRD Inhil, Ketua PMI Provinsi Riau, Pengurus PMI kab Inhil beserta jajaran upika Kecamatan Kempas. Rabu (27/8/2014) kemaren.

Kegiatan yang bertemakan “ Nikmatnya Sehat Bersama PMI”.yang dilaksanakan dalam satu hari kerja ini mendapat respon yang baik dari masyarakat kempas.

Dalam sambutannya Bupati menyambutan sambutan baik atas apa yang diprakarsai oleh mahasiswa KKN UNRI dan UNISI ini. Kegiatan ini dinilai Bupati akan sangat membantu masyarakat. Bupati juga berharap kepada mahasiswa KKN untuk membantu pemerintah khususnya pemerintah kecamatan kempas.

“Mudah-mudahan kedepannya kegiatan bhakti sosial seperti apa yang dilakukan saat ini tetap berlanjut dan lebih baik,” harap Bupati.

Sementara itu, Ketua PMI Riau, Syahril Abu Bakar menyatakan perlu memberikan dukungan serta mensosialisasikan berbagai kegiatan-kegiatan bhakti sosial salah satunya donor darah dan pengobatan gratis yang jelas bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ini.

Usai membuka acara pengobatan gratis dan Donor darah, Bupati di dampingi ketua PMI Propinsi Riau melakukan peninjauan ke Lokasi pengobatan gratis dan Donor darah. (gus/adv pemkab inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPRD kabupaten Indragiri Hilir menilai bahwa setiap tahunnya realisasi penerimaan PAD selalu mengalami trend peningkatan. Namun sayangnya kebanggaan ini kadang berbanding terbalik dengan tingkat kepuasaan masyarakat.

Pernyataan ini disampaikan oleh FPPP melalui jubirnya, M Arfah pada rapat paripurna ke 6 masa sidang ke II tahun sidang 2014 tentang penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap ranperda pertanggungjawaban APBD tahun 2013 dan draff kebijakan umum perubahan APBD serta prioritas dan Plafon anggaran sementara perubahan APBD Inhil Tahun 2014 bertempat diruang paripurna gedung DPRD Inhil, Jalan HR Subrantas Tembilahan, selasa (26/8/2014) kemaren

Terjadinya peningkatan realisasi penerimaan PAD dalam setiap tahunnya pasti menjadi sebuah kebanggan. Namun sayangnya, disisi lain, ditengah masyarakat ada terbersit rasa kesedihan, miris dan bahkan kepiluan hati.

Sekelompok masyarakat, ada yang mengeluh, merintih dan bahkan menangis disaat-saat kebutuhan yang sangat begitu diharapkan ternyata belum juga mampu untuk direalisasikan oleh pemerintah yang kononnya sudah diberikan amanah pada setiap pelaksanaan pilkada dan pileg.

Pemerintah yang dititipi amanah ternyata belum juga mampu memberikan seteguk air pelepas dahaga disaat mereka tertatih dan bergelantung meniti jalan, jembatan dan jerambah yang sesungguhnya sudah tidak lagi layak untuk dilewati manusia.

“Kita bahkan kerap melakukan ekpost bahwa kita sudah membuatkan perencanaan yang matang bahkan pendanaannyapun juga sudah dianggarkan sayangnya dalam praktik kita kerap enggan dan bahkan tidak mampu untuk merealisasikan dengan berbagai alasan yang kadang-kadang terlalu kekanak-kanakkan,” Kritik FPPP

Disamping hal ini, FPPP juga menyatakan bahwa FPPP sangat mengapresiasi dan sependapat degan pemerintah bahwa dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan haruslah tepat sasaran, rasional, tranparansi dan berkeadilan. Namun FPPP juga berharap agar apa yang sudah diungkapkan itu harus dapat benar-benar dijalankan secara konsekuen bukannya malah mempergunakan “manajemen belah bambu”, belahan satunya diangkat namun belahan lainnya justru diinjak.

Dalam kesempatan itu, FPPP juga memberikan saran kepada Bupati untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pembantu-pembantunya yang ditempatkan di SKPD. Apakah benar-benar kualivive dan serius mau membantu Bupati dalam menjalankan kebijakan-kebijak yang sudah ditetapkan sehingga visi, misi dan program Bupati/Wakil dapat terlaksana dengan baik. (dro)