“Plang nama proyek dalam kota Tembilahan tak satupun terpasang”

Tembilahan (detikriau.org) – Tekad Bupati Inhil, HM Wardan untuk menghitamkan seluruh ruas jalan terutama yang berada dalam kota Tembilahan di awal tahun kepemimpinannya patut untuk mendapatkan sokongan dan kerjasama yang baik dari semua pihak.

Dukungan itu diperlukan agar pelaksanaan pekerjaan yang sedang berjalan saat ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu serta kualiatas pekerjaan yang dihasilkanpun sesuai dengan mutu yang disyaratkan.

Pantauan lapangan detikriau.org, beberapa ruas jalan dalam kota Tembilahan saat ini sudah mulai dilakukan pengerjaan perbaikan oleh rekanan. Mulai jalan Batang Tuaka, H Sadri, Abd Manaf, Jendral Sudirman, RA Kartini, Kapten Muchtar, gadjah mada, H Said dan sejumlah ruas jalan protokol lainnya.

Ditahap ini, diperlukan perhatian dari semua pihak, termasuk masyarakat terutama dalam melakukan pengawasan agar rekanan pelaksana benar-benar melaksanakan seluruh item pekerjaan sesuai dengan ketentuan bestek.

“kita tentunya ingin pembangunan yang dilakukan pemerintah dapat bertahan lama dan tidak mudah rusak. Tujuan ini bisa dicapai jika pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan baik sesuai ketentuan yang disyaratkan,” Sampaikan Andi salah seorang warga Tembilahan saat berbincang dengan detikriau.org di lapangan. Ahad (31/8/2014)

Dikatakan Andi, sebelum pengerjaan proyek kali ini, ditahun-tahun sebelumnya pekerjaan serupa juga sudah pernah dilakukan. Namun hasilnya dilapangan, ia meyakini kualitasnya tidak bagus karena belum lama selesai, badan jalan sudah kembali rusak dan dipenuhi lubang disana-sininya.

Tidak hanya Andi, Warga Tembilahan lainnnya, Indra juga menggantungkan harapan yang hampir senada. Namun yang menjadi pertanyaannya, sekian banyak pengerjaan ruas jalan dalam kota menurutnya ia tidak mendapati satupun adanya terpasang plang proyek.

“Bagaimana masyarakat mau lakukan pengawasan jika mereka tidak mengetahui apa pengerjaan yang sedang dilakukan saat ini bahkan kontraktor pelaksananyapun kita tidak tau. Informasi penting ini biasanya tercantum pada plang nama setiap pekerjaan proyek yang didanai oleh pemerintah. Kita tidak ada temukan disatu tempatpun papan plang ini terpasang. Harusnya ini menjadi perhatian pemerintah terutama instansi terkait,” Ingatkan Indra.

Untuk sekedar diketahui, ketentuan pemasangan plang nama proyek wajib dipasangkan oleh rekanan pelaksana sebelum pengerjaan kegiatan dimulai. Keharusan ini tertuang dalam Perpress no 54 tahun 2010 bahwa setiap kegiatan proyek yang didanai APBD maupun APBN harus memasangkan plang nama proyek yang ditujukan untuk memberitahukan kepada masyarakat beberapa informasi penting atas kegiaan yang dilakukan termasuk agar masyarakat juga bisa aktif untuk melakukan pengawasan. (dro)

Tembilahan (detikriau.org) – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Inhil memastikan untuk penerimaan CPNS 2014, Inhil mendapatkan jatah sebanyak 100 CPNS. Jumlah ini meningkat sebanyak 23 orang dari jumlah yang disetujui kemenpan RB sebelumnya yang hanya sebanyak 77 CPNS

“Ya,  kemepan menyetujui penambahan sebanyak 23 orang. Awalnya hanya77,” Ujar Kepala BKD Inhil, Syaifuddin melalui sambungan selularnya, ahad (31/8/2014)

Ditambahkannya, untuk formasi, 64 orang tenaga tekhnis, 17 tenaga kesehatan dan 19 orang tenaga pendidik.

“esok, senin (1/9) kita akan umumkan secara resmi,” Pungaksnya.

Untuk sekedar diketahui, sebelumnya, BKD Inhil mengusulkan sebanyak 435 orang untuk mengisi formasi Calon Pegawai Negri Sipil (CPNS) 2014.

dari 435 formasi itu terdiri dari 167 tenaga pendidik, 115 Tenaga kesehatan dan 153 Tenaga Teknis. Usulan ini sesuai dengan pengajuan SKPD terkait.(dro/adv pemkab inhil)

Tembilaha (detikriau.org) – Anggota DPRD Inhil dari Partai Golongan Karya. Edi harianto kembali mengingatkan pemerintah untuk lebih memprioritaskan program yang langsung menyentuh kepada kepentingan masyarakat terutama kepentingan petani. Sampai hari ini, sektor pertanian masih merupakan penyumbang kontribusi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar dibandingkan sektor lainnya.

Dikatakan Politisi Golkar asal Kecamatan Enok ini, sektor pertanian dalam artian luas hingga hari ini masih menjadi urat nadi perekonomian masyarakat. Sekecil apapun gangguan yang terjadi akan memberikan dampak yang sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Inhil.

“Artinya pemerintah harus sangat serius memperhatikan sektor ini. Terutama dalam memberikan porsi penganggaran dalam APBD untuk menjamin bahwa agar sektor pertanian dapat berjalan dengan baik.”Tegas Edi Harianto

Permintaan ini menurutnya juga menjadi salah satu permintaan yang disampaikan fraksi Golkar dalam rapat paripurna belum lama ini. Ia berharap agar permintaan ini benar-benar ditanggapi dengan serius oleh pemerintah daerah.

Dalam kesempatan ini, Edi Harianto juga kembali mengingatkan amanat fraksi golkar terkait rendahnya serapan APBD dan kemajuan pembangunan pada APBD 2014. Pada APBD perubahan tahun ini hendaknya melakukan program kegiatan yang menyusun langkah-langkah perencanaan bagi pembangunan di tahun 2015.

“agar keterlambatan pelaksanaan pembangunan bukan disebabkan perencanaan pekerjaan disusun pada APBD berjalan.” Tandasnya (dro)

JAKARTA–Politikus PDIP, Deddy Gumelar atau yang lebih akrab disapa Miing mengaku PDIP siap menghadapi konsekuensi tidak populer jika Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menaikan BBM di awal pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan, kenaikan BBM yang dilakukan agar program-program kerja selama satu tahun dapat berjalan dan diselesaikan.

Ia menilai, jika SBY tidak menaikan harga BBM tahun ini, maka APBN pemerintah Jokowi tidak memiliki ruang fiskal yang cukup karena akan penuh dengan biaya subsidi BBM yang besar. Jika tidak memilki ruang fiskal yang cukup maka akan mengaggu program kerja yang telah direncanakan.

“Sebenernya kalau bisa meminta agar pak SBY menaikan BBM, seribu saja dinaikan bisa hemat 48 triliun rupiah. Kalau dinaiakan dua ribu rupiah bisa hemat dua kali lipat dan ini berarti ada ruang fiskal untuk program yang lain,” ujar Miing Kepada Republika.

Ia menambahkan, jika alasan kenaikan BBM dapat disampaikan dan disosialisakan dengan baik kepada masyarakat maka masyarakat akan lebih paham dan menerima alasan kenaikan tersebut. Ia juga mengatakan Jokowi tidak dapat menghindar jika SBY tidak menaikan BBM maka Jokowi mau tidak mau harus menaikan BBM.

“SBY tidak akan kasih pasti, Pak jokowi hrus punya teknik sosialissi ke rakyat agar rakyat paham alasan kenaikan, hal ini agar terhibdar dari pernyataan orang-orang yang bilang wah Jokowi tidak lebih baik dari SBY,” ujarnya. (republika)

Tembilahan (detikriau.org) – Oktober 2014 mendatang, Port of Indragiri direncanakan sudah akan mulai berfungsi. Saat ini Pemkab Inhil sedang melakukan pembahasan draff kerjasama dengan pihak PT Maskapai Pulau Laut Pull Kontainer Shipping Jakarta.

Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Bupati Inhil, H Rosman Malomo dalam rapat paripurna ke 7 masa sidang ke II Tahun sidang 2014 diruang rapat paripurna gedung DPRD Inhil, Jl HR Subrantas Tembilahan kemaren

“Kita sedang lakukan pembahasan draff kerjasamanya dengan pihak PT Maskapai Pulau Laut Pull Kontainer Shipping Jakarta bersama PT Pelindo Cabang Tembilahan selaku Badan Usaha Pelabuhan (BUP), yang memiliki legalitas pengelola pelabuhan” Sampaikan Wabup

Wabup berkeyakinan jika kerjasama ini bisa disepakati maka pada bulan oktober 2014 mendatang port of Indragiri atau yang lebih dikenal pelabuhan parit 21 ini sudah dapat dioperasionalkan.

Untuk sekedar diketahui, port of Indragiri telah memperoleh izin operasi dari Dirjen Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan Nomor : PP.00/25/20/01-13 tanggal 06 November 2013. Namun sejak saat itu hingga hari ini pelabuhan ini memang belum difungsikan sebagaimana peruntukannya. (dro/adv pemkab inhil)

JAKARTA – Hasil survey LSI menunjukkan sebanyak 73,17 % responden tidak menyetujui apabila joko widodo – jusuf kalla menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) saat menjabat sebagai presiden dan wakil presiden nantinya. Maknanya, Jika kebijakan itu tetap dilakukan, Jokowi terancam akan kehilangan kepercayaan rakyat.

“Hanya 21,46% yang setuju harga BBM naik, sementara 5,37% lainnya tidak menjawab,” kata peneliti LSI Rully Akbar saat merilis hasil survei di Kantor LSI, Jakarta Timur, Kamis (28/8/2014)

Kondisi ini, menurut Rully, mau tidak mau harus membuat Jokowi-JK putar otak untuk menyiasatinya. Di satu sisi, kenaikan BBM diperlukan karena anggaran untuk subsidi terus membengkak. Di sisi lain, menaikkan harga BBM untuk mengurangi anggaran subsidi justru bertentangan dengan keinginan publik.

“Kenaikan BBM ini kebijakannya akan langsung terasa ke rakyat,” ujar Rully.

Dari hasil observasi di lapangan, ada 4 hal yang dikhawatirkan masyarakat dari pemerintahan Jokowi-JK mendatang. “Yang pertama publik khawatir Jokowi-JK tidak bisa memenuhi janji kampanye secara cepat.

Dalam visi misinya Jokowi-JK akan bergerak cepat dalam 100 hari pemerintahannya. Selain itu ada juga janji 5 kontrak politik yang diperluas menjadi 9 program nyata.

Ini sudah diiklankan di aneka koran nasional dan daerah,” kata Rully “Publik khawatir Jokowi-JK tidak bisa memenuhi janji kampanye secara cepat di mana Jokowi-JK mengiklankan janji-janjinya di berbagai media massa yaitu akan menerbitkan tiga peraturan presiden untuk lebih memberdayakan wong cilik dan menumbuhkan ekonomi serta meratakan pertumbuhan, memberantas korupsi, dan melindungi bhineka tunggal ika tanpa adanya diskriminasi,” lanjut Rully.

Selain janji kampanye Jokowi-JK, Rully mengatakan, publik juga khawatir lantaran anggota DPR mendatang lebih banyak dari partai pengusung kubu lawan.

Dari hasil survei, sebanyak 46,50 persen publik yakin pemerintahan Jokowi-JK akan terhambat kebijakan di legislatif. “Seperti diketahui, mayoritas parlemen dikuasai koalisi Merah Putih.

Namun sebanyak 31,09 persen tidak yakin hal itu terjadi, sisanya 23,32 persen menjawab tidak tahu,” kata Rully. Adapun kekhawatiran yang ketiga adalah terkait persoalan harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai akan menjadi ujian besar dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ke depan.

Dukungan besar masyarakat dalam pilpres lalu akan berbalik arah menjadi ancaman jika pasangan tersebut memutuskan kebijakan kenaikan harga BBM.

Survei ini dilakukan pada tanggal 24-26 Agustus dengan jumlah responden sebanyak 1.200 orang. Adapun metode yang dilakukan survei adalah multistage random sampling, dengan margin of error  2,9 persen.(dro/kontan/voa-islam)