TEMBILAHAN (detikriau.org) – PLN Rayon Tembilahan kembali berlakukan pemadaman bergilir. Hal ini disebabkan gangguan sejumlah mesin pembangkit.

“kita alami defisit sekitar 1,5 MW. Ada gangguan dibeberapa unit mesin sewa,” sampaikan Manajer PLN Rayon Tembilahan, Budi Warman, rabu (1/100/2014)

Giliran pemadaman mulai diberlakukan sejak 30 September kemaren dengan interval waktu pukul 17.00 – 23.00 WIB. Hal itu dikatakan Budi sudah disesuaikan dengan kondisi beban yang ada sampai saat ini.

“Durasinya 1 : 6. Artinya 1 mati 6 malam hidup,” Tambahkan Budi.

Pemadaman bergilir yang dilakukan perusahaan plat merah itu jelas menjadi keluhan sebagain besar warga kota Tembilahan yang menjadi pelanggan PLN. Menurut warga kondisi ini sudah sering terjadi.

Helmi menilai kontruksi kelistrikan daerah itu cukup rapauh. Salah satu bukti bisa dilihat dari adanya pemadaman yang diakibatkan gangguan jaringan maupun persoalan teknis lainya. Semestinya hal itu tak sampai terjadi.

“Kalau sudah seperi ini yang dirugikan kami sebagai pelanggan. Artinya kami tidak merasa puas atas apa yang diberikan, sementara kami meski bayar mahal dari jasa yang diberikan PLN,” katanya dengan nada kecewa.(dro/*1)

Tembilahan (detikriau.org) – Anggota DPRD Inhil dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Herwanissitas meminta agar Panitia Lelang ULP kabupaten Inhil menjalankan seluruh proses pelelangan secara tranparan dan mematuhi semua ketentuan aturan hukum yang disyaratkan, termasuk memberikan penjelasan kepada pihak-pihak yang memintakan klarifikasi sehubungan dengan tugas yang dijalankannya. Hal ini dinilainya sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat akan profesionalitas pelaksanaan lelang dan memberikan jaminan seluruh proses telah berjalan sesuai ketentuan.

“Kalau memang ada pertanyaan yang timbul ditengah masyarakat sehubungan dengan tugas yang diembannya, berikan penjelasan. Rasanya tidak ada yang perlu ditutup-tutupi kalau memang seluruhnya telah dijalankan sesuai aturan,” Jawab Herwanissitas ketika dikomfirmasi detikriau.org melalui sambungan telepon selularnya, rabu (1 oktober 2014)

Ditambahkan Sitas sebagaimana ia akrab disapa, tahapan-tahapan lelang haruslah sesuai dengan Kepres dan peraturan perundangan-undangan yang mengaturnya. Secara teknis juga dijelaskan panitia lelang saat pelaksanaan Aanwidjing dan akhirnya berlanjut hingga ketahap penentuan pemenang. Proses-proses itu sudah baku dan harus dijalankan setahap demi setahap.

Sehubungan dengan proses itu yang ada kaitannya dengan lelang rehab bakau, ketersediaan bibit juga menjadi salah satu proses yang harus dilalui. Jaminan ketersediaan bibit ini juga harus diverifikasi secara langsung oleh panitia dilapangan bersama seluruh rekanan peserta lelang dan dibuatkan berita acaranya.

“Jika Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah ada, kenapa susahnya. Ini akan menjadi bukti bahwa proses lelang dilakukan secara prosedural. Entahlah kalau memang proses ini tidak dijalankan sebagaimana keharusan,”Terang Sitas

Dalam kesempatan komfirmasi ini, Sitas juga menyebutkan besarnya serapan dana reboisasi semasa kepemimpinan Thaher di dinas Kehutanan. Serapan dana yang sangat besar ini menurutnya harus memberikan efek langsung terhadap sasaran akhir yakni perbaikan kawasan hutan mangrove.

“Jangan ada lagi alasan macam-macam. Yang jelas harus ada bukti nyata dengan serapan dana yang demikian besar. Bakau itu barang hidup, ditanam dan masih ada masa pemeliharaan. Jika gagal juga, tentunya patut dipertanyakan bagaimana teknis pelaksanaannya dilapangan. Apakah benar teknisnya telah dilaksanakan dengan benar atau tidak,” Tandas Sitas.

Dalam pemberitaan sebelumnya, sumber detikriau.org yang meminta agar namanya tidak dipublikasikan menyampaikan bahwa Panitia lelang ULP Kab Inhil untuk paket rehab Bakau pekerjaan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hilir di duga tidak melakukan proses evaluasi sesuai dengan aturan yang disyaratkan.

Bahkan hasil pengecekan bibit dilapangan juga tidak diklarifikasikan sebagaimana seharusnya dilakukan.

Sayangnya terkait dugaan ini, anggota panitia lelang pokja 6, Ahmad ketika dikomfirmasi terkesan mengelak. Menurutnya, menjawab komfirmasi ini bukan menjadi wewenangnya dan memintakan untuk mengkomfirmasikan langsung kepada ketua panitia lelang, Sumitro.

Upaya komfirmasi yang kembali coba dilakukan  kepada Sumitro termasuk kepada Kepala Dinas Kehutanan M Thaher juga tidak mendapatkan jawaban. Padahal telpon dalam keadaan hidup dan bahakan komfirmasi melalui pesan singkat juga tidak pernah dijawab.

Lebih anehnya lagi, pengecekan yang dilakukan pada website LPSE Kabupaten Inhil saat itu (http://lpse.inhilkab.go.id/eproc/lelang?s=5) , paket pekerjaan yang diindikasikan telah diatur pemenangnya ini sudah 6 kali dilakukan perobahan.(dro)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, HM Wardan mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

Ajakan tersebut disampaikan orang nomor satu di Bumi Sri Gemilang ini dalam amanatnya, saat menjadi Inspektur Upacara (Irup) peringatan Hari Kesaktian Pancasila (HKP) tahun 2014 di Kabupaten Inhil, Rabu (1/10).

Upacara yang dipusatkan di lapangan Kantor Bupati Inhil, Jalan Akasia Tembilahan ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati, H Rosman Malomo, Unsur Muspida, Sekda, sejumlah pejabat eselon, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan honorer di lingkungan Pemkab Inhil.

Dikatakan Bupati, melalui peringatan HKP ini hendaknya aparatur pemerintah mampu menanamkan pemikiran kepada seluruh komponen masyarakat, agar menjadikan Pancasila yang merupakan dasar Negara sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Khusus kepada PNS sebagai abdi negara, harus mampu dan terus meningkatkan kedisiplinannya, sesuai dengan spirit baru kita, yakni menuju Kabupaten Inhil yang lebih maju, bermartabat dan bermarwah,” sampaikan Bupati kepada sejumlah awak media usai pelaksanaan upacara peringatan HKP tahun 2014.(dro/adv pemkab inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadisdukcapil) Inhil, Tengku Edy meminta kepada bawahannya untuk memberikan pelayanan ramah kepada seluruh warga masyarakat yang mengurus kelengkapan persyaratan e ktp untuk kegunaan pendaptaran C PNS tahun 2014.

“layani mereka dengan baik. Jika ada yang kurang mengerti, berikan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Saya minta jangan ada yang berlaku kasar apalagi marah-marah. Seberat apapun, ini sudah menjadi kewajiban kita untuk melayani seluruh kebutuhan masyarakat,” Sampaikan Edy kepada bawahannya dihadapan detikriau.org saat bertemu di ruang kerjanya, Rabu (1/10/2014)

Melalui layar monitor diraung kerjanya, tengku Edy mengamati secara langsung jubelan masyarakat yang sedang melakukan pengurusan e KTP. Untuk memberikan pelayanan maksimal, ia bahkan juga menyediakan air minum secara gratis.

Dalam kesemaptan ini, Tengku Edy juga menjelaskan bahwa hingga saat ini, Disdukcapil Inhil telah melakukan legalisir lebih dari 6000 lembar e KTP

Karena banyaknya permintaan untuk melakukan legalisir ini, ia meminta kepada masyarakat yang hendak melakukan legalisir untuk bersabar.

“Semua ini tentunya disebabkan tingginya animo masyarakat untuk mendaftar CPNS. Saya pinta tentunya masyarakat juga harus bersabar karena yang kita layani setiap harinya mencapai ribuan orang.” Tandas Tengku Edy. (dro)

JAKARTA — Ketua DPP Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla mengkritik sikap Jokowi yang tidak konsisten. Di beberapa kesempatan, Jokowi menilai hak rakyat dirampas dengan diadakannya pilkada lewat DPRD. Jokowi bahkan mengajak aktivis untuk melakukan demo kalau pilkada langsung benar-benar dihilangkan.

Menyikapi itu, Ulil mengingatkan Jokowi atas visi misi yang disetorkannya ke KPU ketika mendaftar capres 2014 lalu. Dalam tautan yang dibagikan Ulil melalui akun Twitter, @ulil, Jokowi menyoroti tiga masalah pokok bangsa.

Solusi dari masalah itu merujuk pada dihelatnya pilkada langsung yang jelas mendorong pelemahan institusi negara. “Ternyata visi-misi Jokowi yg disetor ke KPU mendukung Pilkada tak langsung? Betulkah?”

Menurut Ulil, visi misi politik Jokowi yang disetor ke KPU mengandung filosofi yang lebih dekat ke sistem pilkada via DPRD (halaman 17-18). “Apakah Jokowi paham visi-misi yg dia setorkan sendiri ke KPU atau tidak, wallahu alam?”

Yang jelas, kata dia, budaya di PDIP yang memperjuangkan ideologi proklamator Sukarno lebih condong ke pemilihan melalui wakil rakyat. “Sebenarnya Kultur politik PDIP yang mewarisi Sukarnoisme sebetulnya lebih dekat ke sistem demokrasi tak langsung dan pilkada lewat DPRD.”

sumber: Republika

JAKARTA — PDI Perjuangan mendukung langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk membatalkan UU Pilkada.

PDIP bahkan siap berbagi jatah kursi kabinet jika Demokrat dan partai lain mendukung mereka dalam pemilihan calon ketua DPR.

“Kami sudah meyakinkan partai lain. Kami siap mengurangi jatah kami (di kabinet),” kata Sekjen DPP PDIP, Tjahjo Kumolo di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (1/10).

Keputusan SBY mengeluarkan perppu meyakinkan PDIP untuk bekerja sama dengan Demokrat dalam setiap proses pengambilan keputusan. Baik di parlemen mau pun pemerintahan.

Tjahjo mengatakan, komunikasi intensif terus dilakukan PDIP dan partai pengusung Jokowi-JK. “Saya kira kerja sama intensif terus dibangun, Hanura, dan Nasdem kemungkinan lobi penjajakan terus dilakukan,” ujar Tjahjo.

Tjahjo juga sudah bertemu dengan SBY dan tokoh politik partai lain. Menurutnya, tawaran kursi kabinet merupakan hal wajar dalam proses tawar menawar politik.

“Seandainya ada tawaran itu wajar, itu bargaining politik, selama tidak mengganggu politik yang kita bangun,” katanya.

sumber: republika