Tembilahan (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan rapat paripurna istimewa dalam rangka peresmian dan pengangkatan pimpinan dprd inhil definitif periode 2014-2019. Empat orang pimpinan wakil rakyat ini diambil sumpah dan janjinya oleh Ketua Pengadilan Negri Tembilahan Dedy Hermawan, SH., MH diruang rapat paripurna gedung DPRD Inhil Jalan HR Subrantas Tembilahan, Kamis (23/10/2014).

Hadir dalam kesempatan itu Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman yang diwakili oleh Asisiten I Setdaprov Riau bidang pemerintahan, Kasiaruddin, Bupati Inhil, HM Wardan dan Wakil Bupati, H Rosman Malomo, Unsur pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Inhil, Sekda Kabupaten Inhil, H Alimuddin RM, Sejumlah pejabat dilingkungan Pemkab Inhil, tamu undangan beserta anggota DPRD Inhil periode 2014-2019.

Prosesi peresmian dan pengangkatan pimpinan dprd inhil definitive periode 2014-2019 diawali dengan pembacaan surat Keputusan Gubernur Riau No; 725/2014 tertanggal 14-10-2014 oleh Sekretaris Dewan, H Masdar. Usai diambil sumpah dan janjinya, Ketua DPRD Inhil definitif, Dani M Nursalam (PKB), dan tiga orang wakil DPRD Inhil, H Feriandi (Golkar), H Maryanto (PDIP) dan H Syahruddin (PPP) secara bergantian mendapatkan ucapan selamat dari seluruh peserta yang menghadiri Rapat Paripurna.

Bupati Inhil, HM Wardan dalam kesempatan pidato pengantarnya menyampaikan ucapan selamat kepada 4 orang pimpinan DPRD Inhil definitif. Bupati berharap agar kedepannya DPRD Inhil dapat terus bersinergi dengan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Dibulan-bulan penghujung berakhirnya tahun anggaran 2014 saya berharap kita semua dapat saling bahu membahu dengan bekerja keras untuk menyelesaikan seluruh program pembangunan sesuai target yang telah ditetapkan,” Ujar Bupati.

Ditambahkannya, sebagai bentuk komitmen, Bupati secara pribadi mengaku terjun secara langsung untuk mengawal proses ini agar dapat berjalan sesuai dengan skedul dan jadwal yang sudah direncanakan. “Dalam satu bulan, kita melaksanakan 3 kali rapat evaluasi yang tujuannya tentu tidak lain agar program pembangunan dapat terlaksana tepat waktu.” Imbuh Bupati.

Gubernur Riau dalam kesempatan itu melalui Asisten I Setdaprov juga menyampaikan ucapan selamat kepada pimpinan DPRD Inhil periode 2014-2019 serta menyampaikan ucapan terimakasih atas pengabdian yang telah diberikan oleh pimpinan DPRD Inhil periode sebelumnya. Gubernur berharap agar pimpinan DPRD Inhil periode 2014-2019 dapat bekerja sungguh-sungguh dalam mengemban amanah yang telah dipercayakan oleh masyarakat.

“Bekerjalah dengan pengabdian yang penuh dalam kebersamaan tanpa memandang lagi asal usul partai,” Pesan Gubernur. (dro/adv DPRD Inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – Ketua TP.PKK kab. Inhil Hj.Zulaikhah Wardan beserta Pengurus kembali melakukan Kunjungan Kerja. Kali ini sekaligus diadakan di dua kecamatan yakni kecamatan Batang Tuaka Dan Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS).

Ketua TP.PKK Kab. Inhil dalam arahannya menyampaikan bahwa keberadaan kelompok-kelompok pkk dan dasawisma menjadi sangat penting dan lebih strategis, karena dasawisma adalah unit terdepan dalam gerakan pkk.

Istri Bupati Inhil ini juga berpesan bahwa perhatian khusus perlu diberikan kepada posyandu, sebagai wadah terdepan dalam pemberian pelayanan kesehatan dasar. posyandu tidak hanya bekerja satu kali dalam satu bulan, tetapi 30 hari, hanya saja hari buka posyandu satu kali dalam satu bulan.

“saya sangat berharap kepada seluruh jajaran tim penggerak pkk di semua jenjang, agar segera membentuk dan menghidupkan kembali kelompok dasawisma dan posyandu.” Pesan Hj Zulaikah

Ia juga mengharapkan kepada jajaran tim penggerak pkk untuk betul-betul meningkatkan penyuluhan tentang masalah ini, baik yang sifatnya umum, maupun pelaksanaan kegiatan 10 program pokok pkk lainnya.

Pada kesempatan itu Hj Zulaikhah juga menyerahkan bantuan Kitab Suci Al-Qur’an kepada TP.PKK di dua kecamatan tsb. juga dilaksanakan pembinaan Administarsi PKK dan 10 program pokok PKK oleh masing POKJA Kabupaten dan penyuluhan tentang Prilaku Hidup Bersih dan Sehat ,keluarga sejahtera terhindar dari bahaya HIV Aids yang disampaikan oleh Yesi Oktariza, S.KM. (dro/adv pemkab inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – Keluarga besar Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Kabupaten Inhil melaksanakan malam silaturahmi sekaligus tepung tawar pejabat baru, Kepala Kejaksaan Negri Tembilahan, Lulus Musthofa, SH.MH dan Dandim 0314 Inhil, Letkol Inf Jarot Suprihanto. Malam silaturahmi adat yang baru kali pertama diadakan ini dilaksanakan di Gedung LAM Riau jalan bahruddin Jusuf Tembilahan, rabu (22/10/2014) malam

Dalam sambutannya Bupati menyampaikan harapan semoga dengan kahadiran dua pejabat unsur Muspida Inhil ini bisa saling membangun dengan semangat baru bagi Kabupaten Inhil. “mudahan-mudahan jajaran pimpinan di Kab. Inhil dapat menjadi contoh bagi yang kita pimpin.” Sampaikan Bupati

Atas nama Pemerintah Kabupaten Inhil, Bupati juga mengucapkan selamat bertugas kepada Lulus Musthofa, SH.MH dan Letkol INF Jarot Suprihanto serta ucapan terimakasih kepada ferziyansyah sesunan SH,MH dan Letkol Inf. FP Tarigan yang dinilai selama bertugas telah banyak membantu Pemerintah melaksanakan berbagai program.

Isamping di hadiri oleh Bupati Inhil, HM Wardan, malam silaturhmi ini juga tampak dihadiri oleh Wakil Bupati Inhil H Rosman malomo, Ketua DPRD Dani M Nursalam, Unsur Muspida Inhil, Sekda Inhil H Alimuddin yang sekaligus menjabat sebagai Ketua LAM Kabupaten Inhil serta tokoh masyarakat Inhil dan para undangan. (dro/adv pemkab Inhil)

JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari daerah pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Fachrul Razi menyatakan sudah menyerahkan langsung surat masyarakat Aceh untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Saya sendiri yang berikan ke tangan Jokowi surat itu usai pengucapan sumpah dan janjinya sebagai Presiden RI, di gedung Nusantara,” kata Fachrul Razi, di gedung DPD, Senayan Jakarta, Rabu (22/10).

Isi surat tersebut lanjutnya, antara lain mengingatkan dosa-dosa masa lalu pemimpin Bangsa Indonesia terhadap masyarakat Aceh.

“Setelah Soekarno menipu Aceh dan dilanjutkan oleh Soeharto yang mengambil tanah ulayat masyarakat Aceh di Arun yang kaya akan minyak dan gas. Sampai saat ini, juga tidak jelas manfaat tambang yang dikelola asing itu terhadap masyarakat Aceh,” tegasnya.

Demikian juga halnya era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menjanjikan implementasi kesepakatan Helsinki antara Pemerintah Indonesia dengan GAM.

“Sepuluh tahun memimpin Indonesia, masih banyak perjanjian Helsinki itu yang tidak direalisir,” tegasnya.

Demikian juga Jusuf Kalla, menurut Fachrul, juga tidak mau berbuat banyak untuk mengawal perjanjian Helsinki ketika menjabat wakil presiden lima tahun pertama Pemerintahan SBY. “Biarkan sejarah mencatat, bahwa JK tidak mengawal pelaksanaan Helsinki,” tegasnya.

Harapan masyarakat Aceh ujar Fachrul, hanya tertumpang kepada Presiden Jokowi karena pernah bekerja di Aceh pada sebuah pabrik kayu. “Jokowi tahu persis bagaimana masyarakat Aceh hidup dalam kemiskinan sementara sumber daya alamnya dikuras,” tegasnya.

Salah satu yang sangat menyakitkan masyarakat Aceh terkait dengan perjanjian Helsinki menurut Wakil Ketua Komite I DPD itu soal hak pengelolaan sumber daya alam migas dan hutan.

“Di dalam perjanjian Helsinki dan UU kekhususan Aceh, disebutkan bahwa hak kelola tambang migas dan hutan oleh daerah. Tapi hingga hari ini, masih saja dikuasai asing atas restu Pemerintah Pusat,” ungkapnya.

Selain itu, dia juga mengungkap salah satu janji Jokowi terhadap masyarakat Aceh disaat berkampanye yakni jika jadi presiden, Jokowi tidak akan mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan kesepakatan Heksinki. “Janji itu akan saya kawal, dan karena itu saya hadir di gedung Parlemen ini,” pungkasnya.(jpnn)

JAKARTA – Eva Nora, Pengacara Gubernur Riau Annas Maamun, membantah adanya penyitaan ponsel milik kliennya oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di Rutan Guntur Pomdam Jaya.

Namun, kata Eva, memang benar pekan lalu, tim KPK menggeledah rutan tempat kliennya mendekam itu. “Memang benar ada penggeledahan. Ada beberapa hp yang disita dari beberapa tahanan. Tetapi Pak Annas tidak. Kan dia gak punya dan gak bawa HP ke Rutan,” kata Eva dihubungi Tribun, Rabu (22/10/2014) malam.

Eva juga memastikan bahwa tidak ada barang-barang apapun yang disita KPK terhadap Annas di Rutan. Sebab, terang Eva, kliennya cuma menggunakan fasilitas yang disediakan pihak KPK selama ini.

“Jadi gak ada itu yang sita dari beliau,” kata Eva.

Menurut Eva, memang berdasarkan cerita Annas, ada penggeledahan di Rutan Guntur pada pekan lalu. Tahanan yang kedapatan menyelundupkan ponsel ke Rutan, diberi sanksi tak dapat dikunjungi keluarga selama satu bulan.

“Kalau Pak Annas tidak mendapat sanksi. Keluarganya tetap boleh mengunjunginya,” imbuh Eva.

Sebelumnya, Kubu Mantan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Syahrul Raja Sempurnajaya membeberkan adanya ‘skandal’ dalam Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ternyata ungkap dia, sejumlah tahanan KPK menyelundupkan ponsel ke balik jeruji. Bahkan, Penasihat Hukum Syahrul, Eko Prananto, secara gamblang menyebut siapa saja tahanan ketahuan menyimpan perangkat komunikasi nirkabel tersebut.

Menurut Eko, hal itu juga terkuak dari hasil inspeksi mendadak internal KPK di Rumah Tahanan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur, Jakarta Selatan dan Rutan KPK yang berada di kantornya. Bahkan dia menjelaskan beberapa nama tahanan yang main kucing-kucingan dengan sipir untuk memasukkan ponsel.

“Kamarnya Bonaran (Raja Bonaran Situmeang). HP kan dua kali, yang satu punya Wawan (Tubagus Chaeri Wardhana Chasan). Satu punya Wawan, yang satu ya itu Bonaran,” kata Eko di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (22/10/2014).

Menurut Eko, sidak itu digelar pekan lalu. Selain Wawan dan Bonaran, lanjut dia, ada beberapa tahanan KPK lain kedapatan menyimpan ponsel. Di antaranya yakni Gubernur Riau Annas Maamun dan mantan Ketua MK Akil Mochtar.

Alhasil, menurut Eko, kepala rutan pun mengganjar mereka dengan hukuman tidak boleh mendapat kunjungan selama satu bulan. “Tidak boleh dikunjungi keluarga,” kata Eko.

sumber: tribunnews

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Inhil HM Wardan, menyebutkan ada beranekaragam tipe pejabat di Inhil. Salah satunya pejabat yang kerap setor muka tapi kerja tak beres.

“Inilah tipe pejabat kita. Intinya banyak ragamnya, ada yang rajin setor muka tapi kerja tak beres. Namun sebaliknya ada pula yang jarang setor muka, tapi kerjanya ok,” kata Bupati disela sambutannya dalam sosialisasi undang-undang bagi anggota Korpri, Selasa (21/10) kemaren.

Meski tak menegur tingkah laku para pejabat tersebut, namun Bupati mengakui ia terus memberikan penilaian secara khusus. Karena tanpa disadari siapapun, penilaian sudah menjadi kewajiban pimpinan terhadap bawahannya.

“Saya selalu mengamati apapun tingkah lakunya,” kata mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini.

Dengan tegas bupati meminta kepada baawahnya untuk tetap bekerja dan mendukung berbagai bentuk program pemerintah. Segala kegiatan yang ada hendaknya tak hanya menjadi slogan, namun bagaimana bisa direalisasikan dengan baik.

“Yang sulitnya saat diberikan perintah, semua siap. Tapi dalam pelaksanaanya tidak ada yang selesai. Tipe semacam ini yang sulit. Kita ingin tugas yang sudah diberikan dikerjakan sebaik mungkin,” tegasnya.(dro/*1)