Tembilahan (detikriau.org) – Meski dikritik tidak transparan, hingga hari ini pekerjaan paket perbaikan jalan Provinsi Rumbai jaya –Tempuling – Tembilahan tak juga tampak memasangkan papan proyek. Ironisnya, bukan hanya untuk paket pekerjaan ini, sejumlah paket pekerjaan proyek provinsi lainnya juga ditemui melakukan hal yang serupa.

Berdasarkan data yang berhasil dirangkum detikriau.org, proyek perbaikan ruas jalan Provinsi ini terbagi dalam beberapa pekerjaan yakni, peningkatan jalan dari Rumbai Jaya – Tempuling dengan pagu dana Rp 7,5 M. kemudian peningkatan jalan dari Tempuling – Tembilahan juga dengan pagu dana yang sama sebesar Rp 7,5 Milyar.

Diruas jalan Provinsi ini juga, Dinas PU Provinsi Riau tahun anggaran 2014 ini juga menggelontorkan dana untuk paket pemeliharaan jalan dari Rumbai jaya – Tempuling dengan pagu dana Rp 7,5 Milyar dilanjutkan dengan paket pekerjaan pemeliharaan jalan Tempuling – Tembilahan juga dengan pagu dana yang sama sebesar Rp 7,5 Milyar. Masih disepanjang ruas jalan Provinsi dari Rumbai Jaya – Tempuling – menuju kota Tembilahan ini, Dinas PU Provinsi juga menggelontorkan dan sebesar Rp 5 Milyar yang diperuntukkan bagi pemeliharaan jembatan.

Disamping untuk ruas jalan Provinsi Rumbai jaya – Tempuling – Tembilahan ini, Dinas PU Provinsi Riau juga menganggarkan beberapa pekerjaan lainnya, diantaranya adalah paket peningkatan jalan dalam kota Tembilahan sebesar Rp 15 Milyar. Kemudian paket pekerjaan peningkatan jalan kayu jati Kecamatan Tembilahan hulu sebesar Rp 2,5 Milyar. Paket pekerjaan jalan Tembilahan – Mandah Rp 10 Milyar. Pembangunan drainase dalam kota Tembilahan Rp 5 Milyar termasuk paket pekerjaan Peningkatan jalan Sungai Luar – Parit Jambrah Rp. 10 Milyar.

Tidak hanya paket pekerjaan tersebut diatas, Dinas PU Provinsi Riau juga menyalurkan beberapa proyek lainnya di Inhil. Sayangnya, paket-paket pekerjaan proyek pemerintah yang notabenenya didanai melalui uang rakyat ini terkesan dijalankan dengan tertutup. Tidak mudah bagi masyarakat umum mengetahui dimana dan berapa besaran dana yang digelontorkan untuk sebuah pekerjaan proyek. Apalagi, kewajiban rekanan untuk memasangkan plang proyek kerap kali tidak diindahkan, celakanya, pelanggaran akan hal ini juga terkesan tiada sanksi apapun.

Sebelumnya, senin (27/10/2014) yang lalu, terkait dengan tidak diindahkannya aturan untuk memasangkan plang proyek ini, Kadis PU Inhil, H fauzar ketika dikomfirmasi menyatakan bahwa untuk pekerjaan proyek tingkat Provinsi, secara teknis PU Kabupaten tidak bisa mencampuri. Pihaknya hanya sebatas melakukan pengawasan dan melakukan koordinasi dengan provinsi.

“nanti kita akan coba sampaikan persoalan ini kepada pihak Provinsi. Plang proyek itu memang wajib untuk dipasang sebagai bentuk tranparansi pengerjaan proyek yang didanai pemerintah.” Jawab Fauzar singkat. (dro)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kadisdik Inhil, Helmi D mengingatkan agar pihak sekolah mempergunakan dana BOS sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku.

“Gunakan dana itu dengan tepat, serta sesuai juknis yang ada di buku panduan,” Sampaikan Kadisdik dal;am sambutannya saat membuka kegiatan sosialisasi BOS untuk SD dan SMP sederajat, sabtu (1/11/2014) kemaren

Pada kegiatan yang digelar di aula Gedung STAI Auliaurrasyidin, Parit 6, Kecamatan Tembilahan Hulu ini, diikuti sebanyak 312 peserta, yang terdiri dari kepala sekolah dan bendahara tingkat SD dan SMP sederajat di Kabupaten Inhil.

Dana BOS menurut Helmi selama ini dinilai sangat membantu phak sekolah dan siswa kurang mampu. Karenanyalah dana ini harus dipergunakan dengan benar agar siswa kurang mampu dapat terus menikmatinya

“Dana BOS bisa digunakan untuk berbagai keperluan, diantaranya keperluan rehap gedung sekolah, bantuan siswa tidak mampu,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Kurikulum SMP di Disdik Inhil, M Nasir berharap agar peserta dapat mengikuti sosialisasi tersebut dengan sungguh-sungguh, khususnya tentang tata cara pengelolaan dan penggunaan keuangan sekolah yang baik dan benar, serta tepat sasaran.

“Saat ini, cukup banyak pengelola keuangan sekolah, seperti kepada dan bendahara sekolah yang belum memahaminya. Jadi, melalui kegiatan ini diharapkan tidak ada lagi kesalahan dan penyelewengan dalam penggunaan dana BOS ini,” imbuhnya. (dro/adv pemkab inhil)

“Penganggaran diharapkan atas dasar skala prioritas, bukan dikarenakan faktor lain”

Tembilahan (detikriau.org) – Warga jalan Batang Tuaka gang Keluarga Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan berharap agar pemerintah kabupaten melalui Dinas terkait bersedia untuk melakukan perbaikan kerusakan badan jalan lingkungan ditempat tinggal mereka. Ruas jalan lingkungan dengan lebar 2 meter dan panjang 135 meter itu sudah mengalami kerusakan cukup lama dan dirasakan sudah menggangu kelancaran aktifitas warga sekitar.

Menurut pengakuan tokoh warga setempat, M Syafi’i, kerusakan semenisasi jalan dilingkungan mereka itu menyebabkan kerapnya warga terjatuh akibat terperosok ke lobang jalan.

“Jangankan warga lainnya, kami yang setiap harinya melintasi ruas jalan inipun kerap terjatuh karena terperosok ke dalam lobang,” Sampaikan Syafii.

Ditambahkannya, kerusakan badan jalan ini sudah beberapa kali mereka sampaikan kepada pemerintah setempat namun sayangnya masih juga belum juga ditanggapi.

Tidak hanya Syafi’i. Ujang, warga setempat juga menyampaikan haraaan yang senada. Kesediaan pemerintah untuk melakukan perbaikan ruas jalan lingkungan ini sudah sangat dinanti-nanti oleh masyarakat sekitar.

“Banyak badan jalan yang dinilai masih layak sudah kembali diperbaiki. Tetapi jalan yang benar-benar membutuhkan belum juga ditanggapi. Harusnya penganggaran dilakukan dengan mempertimbangkan skala prioritas bukan didasari faktor lainnya,” Kritik Ujang.

Berdasarkan pantauan lapangan, hingga hari ini, masih cukup banyak ruas jalan lingkungan warga yang kondisinya sudah cukup parah dan masih belum juga dilakukan perbaikan. Padahal harus diakui seperti penuturan warga, ada badan jalan yang masih sangat layak, tetapi karena dilokasi sekitar ada tempat tinggal orang penting, kerusakan sedikit saja, jalan sudah kembali diperbaiki.

Bahkan ada juga kegiatan semenisasi jalan yang dilakukan dengan dana pemerintah, padahal diruas jalan itu baru satu, dua berdiri perumahan warga. “katanya ada pejabat yang punya tanah disitu bang. Wajar aja belum dibangun rumah, jalannya sudah disemenisasi. Padahal masih banyak lingkungan jalan warga lainnya yang masih sangat membutuhkan,” Sampaikan salah seorang warga Tembilahan, yadi, ahad (2/11/2014). (dro)

Jakarta (detikriau.org) – Pemerintahan Jokowi diprediksi tidak akan berlangsung lama. Jokowi bukannya dijatuhkan oleh Koalisi Merah Putih (KMP), otaknya ada di dibalik pendukungnya sendiri.

Dikutip melalui jpnn.com, minggu (2/11/2014), Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Muhammad Budyatna menilai pemerintahan saat ini tidak bisa disebut sebagai Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Faktanya, menurut dia, dalam kabinet nyaris tidak ada loyalis Jokowi dan kader terbaik PDI Perjuangan.

“PKB itu sejak awal maunya JK jadi presiden. Ketum Partai NasDem punya hubungan khusus dengan JK dan Partai Hanura, Ketua Umumnya, Wiranto pernah menjadi cawapres JK pada pemilu 2009 lalu. Dengan demikian, barisan menteri Jokowi adalah orang-orang JK. Tidak tepat ini disebut Pemerintahan Jokowi,” kata Muhammad Budyatna.

Selain itu, dia juga menyayangkan Jokowi yang tidak bisa membaca fakta tersebut karena keterbatasannya. “Yang dia lihat Prabowo saja sebagai musuh,” ujarnya.

Termasuk PPP yang masuk ke KIH sekarang adalah kelompok yang diprakarsai oleh Suharso Monoarfa yang pernah jadi anak buah JK di perusahaannya, yang menginisiasi agar JK dijadikan capres sebelum pemilu lalu yang membuat panas kuping SDA.

“Dia juga yang mendorong PPP mendukung Jokowi karena ada JK di dalamnya,” tegasnya.

Jokowi juga dinilainya hanya mengambil elite kelas dua PDI Perjuangan, sementara elite PDIP sekelas Pramono Anung, Ahmad Basarah, Eva Kusuma Sundari, Rieke Diah Pitaloka, Maruarar Sirait, Arief Wibowo, Arif Budimanta, Hasto Kristiyanto malah tidak diakomodir Jokowi. “Jokowi ini seperti dijebak, dia disodori dan dipaksa mengambil lapis kedua PDIP,” tegasnya.

Jokowi harusnya segera mengantisipasi berbagai langkah blunder yang dilakukan anggota-angota koalisinya dan berbagai kekalahan KIH terhadap KMP bisa jadi disengaja. Ini agar pemerintahan Jokowi tidak berlangsung lama.

“Jadi bisa saja nanti Jokowi dijatuhkan tapi bukan oleh KMP, otaknya ada di balik para pendukungnya sendiri,” prediksi Muhammad Budyatna. (dro)

Tembilahan (detikriau.org) – Bupati Inhil, HM Wardan berharap target jumlah jamaah sebanyak 25 ribu pada hari puncak peringatan gema muharam, senin (3/11/2014) esok dapat tercapai. Sejauh ini, panitia sudah melakukan berbagai upaya agar target itu bisa terpenuhi.

Menurut Bupati disela tinjauannya pada persiapan pelaksanaan even religi gema muharam dilapangan upacara jalan gadjah mada Tembilahan, ahad (2/11/2014), salah satu penentu keberhasilan iven ini adalah dengan kehadiran massa yang melimpah ruah.

“Kita sudah lakukan berbagai persiapan melalui beberapa kali rapat yang langsung saya pimpin dan rapat-rapat panitia,termasuk melakukan upaya sosialisasi dan himbauan langsung kepada masyarakat,” Ujar Bupati.

Himbau kepada masyarakat, ditambahkan Bupati juga dilakukan dengan penyampaian melalui masjid-masjid setiap pelaksanaan shalat jum’at serta selebaran-selebaran yang disampaikan keseluruh kecamatan se Inhil.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga sempat menyampaikan ungkapan rasa syukurnya dengan telah dilaksanakannya lomba pembacaan shalawat nariyah dengan peserta dari seluruh tingkatan lembaga pendidikan, pegawai serta kelompok-kelompok pengajian. Bupati menilai, dengan perlombaan ini diharapkan masyarakat akan semakin fasih dan sering bershalawat kepada Nabi junjungan umat, Muhammad SAW.

‘Lebih dari itu, tentunya keberkahan yang kita harapkan” Harap Bupati.

Sesuai janji Rasulullah SAW, dengan kerap bershalawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah akan melimpahkan berkah dan semoga kebarokahan itu juga dilimpahkan dalam upaya kita untuk menjalankan berbagai program pembangunan di Inhil. Tandas Bupati. (rul/adv pemkab inhil)

Jakarta – Koalisi Indonesia Hebat (KIH) telah menggelar rapat paripurna perdana. Dalam rapat tersebut, koalisi pro Jokowi itu juga memilih pimpinan DPR tandingan.

Peneliti Founding Fathers House (FFH) Dian Permata menilai kelahiran DPR tandingan merupakan bentuk frustrasi Koalisi Indonesia Hebat. “Koalisi partai pendukung pemerintah Jokowi-JK dinilai gagal dalam melakukan manuver politik dan lobi di parlemen,” kata Dian kepada Tribunnews.com, Minggu (2/10/2014).

Kegagalan itu, menurut Dian, makin paripurna ketika Pramono Anung, politikus kawakan PDI Perjuangan, menolak mengisi jabatan Ketua DPR tandingan. Keberadaan DPR tandingan diprediksi tidak akan berlangsung lama.

“Ini dikarenakan efek bola salju dari manuver KIH itu sangat negatif,” katanya.

Bahkan, ujar Dian, mulai ada cibiran untuk pilpres atau presiden tandingan. Awalnya, KIH bermimpi DPR tandingan akan mendapat posisi tawar di DPR dan mendapatkan respons Koalisi Merah Putih (KMP), koalisi yang menguasai alat kelengkapan DPR.

“Tapi, gayung tidak bersambut. PDI Perjuangan sebagai partai besar dan motor KIH harus mencoba mencari exit strategy mengatasi persoalan tersebut. Bisa saja melakukan pendekatan atau lobi-lobi dengan partai-partai dengan yang tergabung dengan KMP,” ungkapnya.

Ia mengungkapkan manuver ini bisa berhasil apabila PDI Perjuangan dalam melakukan dialog politiknya tidak menggunakan pendekatan sebagai partai pemenang Pileg 2014. “Tetapi sebagai mitra partai di DPR,” kata Dian.

Diketahui, lima fraksi yang menggelar rapat paripurna tandingan yakni PDIP, Hanura, PKB, NasDem dan PPP. Mereka juga menunjuka pimpinan DPR sementara yakni Ida Fauziah dari fraksi PKB; Effendi Simbolon (PDIP); Dossy Iskandar (Hanura); Syaifullah Tamliha (PPP); Mayjen (Purn) Supiadin Aries (Nasdem).