Pekanbaru (detikriau.org) – Walikota Pekanbaru melalui Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru H.M.Sukri Harto, melantik pejabat eselon II, Eselon III dan Eselon IV serta Kepala Sekolah sekota Pekanbaru di Aula kantor walikota Pekanbaru,Rabu (05/11) kemaren.

Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru didampingi oleh Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Pekanbaru, Asisten I, Asisten III dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

Pejabat eselon II yang dilantik yakni drg. Helda Suryani Munir, M.Kes menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Pekanbaru dan Zulfahmi Adrian, Ap.M.Si
menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru.

Pejabat eselon III yaitu Budi Mulia, SH menjabat sebagai Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru. Sedangkan pejabat eselon IV yang dilantik sebanyak tujuh orang

Untuk Kepala Sekolah sebanyak lima puluh tiga orang yakni tingkat Sekolah Menengah Atas satu orang, Tingkat sekolah Menengah Pertama lima orang dan tingkat Sekolah Dasar sebanyak empat puluh tujuh orang.

Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru mengharapkan kepada para pejabat yang baru dilantik ini dapat meningkatkan kinerja, inovasi dan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

“Pemerintahan kota pekanbaru akan selalu melakukan evaluasi disetiap pejabat struktural di lingkungan Pemerintahan kota Pekanbaru agar selalu terjadi peningkatan dalam semua satuan kerja apalagi dalam hal pelayanan kepada masyarakat kota pekanbaru.” Ujarnya. (dro/Humas Pemko)

JAKARTA–Pelaksanaan moratorium CPNS yang rencananya dilaksanakan tahun depan harus memperhatikan tiga aspek utama. Yaitu jumlah PNS, penyebaran, dan kualitas.

Menurut Mantan Wakil MenPAN-RB Eko Prasojo, dengan melakukan kajian tiga aspek tersebut moratorium semakin mudah dilaksanakan.

“Sebenarnya masalah aparatur di Indonesia itu ada di jumlah, penyebaran yang tidak merata, serta kualitas PNS yang variatif,” kata Eko kepada JPNN, Rabu (5/11).

Dari sisi jumlah, PNS di Indonesia jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Brunai. Namun jika dilihat kualitas, banyak PNS di Indonesia yang di bawah standar kompetensi. Sedangkan dari penyebaran, sangat tidak merata.

Di daerah perkotaan, saking menumpuknya pegawai, satu pekerjaan ditangani tiga sampai empat PNS. Sebaliknya di daerah terpencil, satu PNS mengerjakan lebih dari tiga pekerjaan.

“Nah ini dulu yang harus dibenahi. Kalau sudah diatur misalnya dengan peningkatan kompetensi PNS lewat diklat atau pelatihan, redistribusi pegawai atau mutasi pegawai antar instansi, baru kemudian bisa diketahui apakah PNS kita berlebih atau tidak,” tutur pria bergelar profesor itu.

Kalau ternyata PNS kita berlebih, namun untuk jabatan tertentu kurang misalnya guru dan tenaga kesehatan, mau tidak mau harus rekrutmen baru lagi. Sedangkan bagi PNS yang di bawah standar kompetensi, suka atau tidak suka mesti dilakukan pensiun dini.

“Jadi meski ada rekrutmen untuk guru dan tenaga kesehatan, tidak akan membuat jumlah PNS membengkak karena diimbangi dengan adanya pensiun dini bagi PNS yang di bawah standar kompetensi. Namun untuk melakukan pensiun dini harus hati-hati, harus ada standar baku untuk mengukur standar kompetensi PNS-nya,” paparnya.(jpnn)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Target satu Desa Satu Pustu selambatnya harus dipenuhi pada tahun 2016 mendatang karena memang pemerataan pelayanan kesehatan menjadi salah satu target utama Pemerintah kabupaten Indragiri Hilir.

Dikatakan Kepala Dinas (kadis) Kesehatan Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie, dari 197 Desa di Inhil, 126-nya sudah memiliki Pustu yang sudah operasional. Tahun anggaran 2014, Diskes Inhil membangun tambahan sebanyak 26 pustu di 26 Desa.

“artinya diakhir tahun 2014, 152 Desa di Inhil sudah memiliki Pustu. Jika tahun 2015 mendatang target kita untuk menambahkan pembangunan 45 pustu terealisasi, maka secara keseluruhan target 1 Pustu per Desa sudah dapat terpenuhi.” Jelasnya, rabu (5/11/2014)

Memenuhi infrastruktur maupun sarana kesehatan, menurut Alvi tidak hanya 1 Desa 1 Pustu. bisa saja 1 Desa kedepannya akan memiliki lebih dari 1 pustu. Semua tergantung kebutuhan masyarakat dan kemampuan anggaran. Namun untuk tahap awal ditargetkan minimal 1 Desa 1 Pustu.

Setelah sarana kesehatan itu terpenuhi, persoalan lainnya yang harus dituntaskan adalah upaya untuk mencukupi ketersediaan tenaga kesehatan yang akan memberikan pelayanan medis kepada masyarakat. Tentunya tidak mungkin ada pustunya tetapi tidak ada tenaga medisnya.

” Artinya harus ada keseimbangan antara sarana dengan tenaga medis. Paling tidak bisa sejalan antara penyediaan sarana dengan penambahan tenaga medis,” Tandas mantan kepala Bappeda Inhil ini. (dro/*1)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Satuan Unit Narkoba Polres Indragiri Hilir (Inhil) musnahkan barang bukti (BB) kasus narkoba jenis Sabu seberat 13,1 gram di Mapolres setempat, Rabu (5/11) sekitar pukul 10.00 WIB.

Barang haram itu merupakan hasil pengungkapan Satuan Unit Narkoba Polres Inhil, pada 19 Oktober 2014 yang lalu dengan satu tersangka Yuf (37).

Pemusnahan BB ini langsung dipimpin oleh Wakapolres Inhil, Kompol Devi Firmansyah SiK didampingi Kasat Narkoba AKP Detis Mayer Silitonga SH dengan dihadiri pihak Pengadilan Negeri Tembilahan, Kejaksaan Negeri serta tamu lainya.

Pada kesempatan itu, Wakapolres Inhil menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberi toleransi terhadap tindak kejahatan narkoba. “Kami tidak main-main untuk memberantas masalah penyalahgunaan narkoba jenis apapun. Karena kita tahu kejahatan narkoba dapat merusak mental para genarasi muda,” ujar Devi Firmasyah.

Meningkatnya jumlah penyalahgunaan narkoba belakangan ini, kata Wakapolres, disebabkan banyak faktor. Diantara lain rendahknya kesadaran masyarakat untuk tidak bersentuhan dengan narkoba.

Berkaitan dengan hal tersebut jajaran Kepolisian khususnya Polres Inhil akan meningkatkan langkah-langkah Preemtif dan Preventif berupa pembinaan dan sosialiasi tentang penyalahgunaan narkoba terhadap masyarakat luas.

“Kita berharap daerah kita (Inhil, red) menjadi salah satu daerah yang bebas Narkoba. Harapan ini juga menjadi harapan Pemerintah Daerah setempat,” tegasnya.(dro/*1)

Pelangiran (detikriau.org) – Jajaran kepolisian Polsek Pelangiran mengamankan seorang tersangka (TSK) pencurian pupuk milik perusahaan PT THIP berinisial RI (23). TSK diringkus oleh warga saat melakukan aksi bersama seorang rekannya yang berhasil melarikan diri di KCB 20.5 Blok 41 Mahoni Estate Afdeling 4 Desa Tanjung Sipang, Kecamatan Pelangiran sekitar pukul 12.15 Wib. Selasa (4/11/2014) kemaren.

“Mereka kepergok ketika sedang melakukan aksi. Saat itu, TSK RI tak bisa melarikan diri, sedangkan Paino, rekannya berhasil kabur,” ujar Kapolres Inhil, AKBP Suwoyo SIK MSi, melalui Paur Humas Ipda Warno Akman, Rabu (5/11).
ditambahkan Paur Humas, aksi pencurian itu diketahui oleh Sopandi dan Halasan. Saat kejadian, ke dua saksi sedang berjalan menuju perumahan KCB 20.5 Blok 41 Mahoni Estate Afdeling  4. Ditengah perjalanan mereka menemui tumpukan pupuk yang siap dibawa bersama dua orang pelaku.

“Saat diintorgasi oleh ke dua saksi, TSK Paino langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. Sedangkan RI berhasil ditangkap. Ke dua saksi langsung membawa TSK RI ke kantor Polisi terdekat,”jelasnya.

Dari keterangan RI, ia telah melakukan tindak pidana pencurian pupuk di PT THIP selama kurang lebih 4 bulan dan berhasil mengambil pupuk jenis MOP sebanyak 20 karung. Selain barang bukti pupuk petugas juga berhasil mengamankan satu unit sepeda motor yang dipergunakan untuk melansir barang curian.

“Sepeda motor yang kita amankan dari tangan RI juga tak dilengkapi dengan surat-surat. Kuat dugaan jika demikian, sepeda motor tersebut juga barang panas,” katanya.

Akibat kejadian itu perusahaan mengalami kerugian hingga puluhan juta. Polisi sendiri sedang mendalami kasus tindak pidana pencurian pupuk. Bisa saja ada penadah hasil curian yang dilakukan para tersangka. Pungkasnya (dro/*1)

Tembilahan (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil meminta agar Bupati dapat menjadikan perjalanan penggunaan APBD tahun 2014 sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh jajaran dibawahannya.

Permintaan ini disampaikan secara langsung oleh Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam, S.Pi melalui detikriau.org diruang kerjanya, rabu (5/1/2014). Dikatakannya, hingga menjelang penghujung tahun 2014, serapan APBD Inhil masih jauh dari harapan, hal ini harusnya dapat menjadi pembelajaran berharga agar kedepannya program-program pembangunan yang telah dituangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat jangan lagi sampai tertunda hanya disebabkan kinerja aparatur yang boleh dikatakan mengecewakan.

Ditambahkan oleh Ketua Dewan Tanfizs DPC PKB Inhil ini, perjalanan APBD Inhil tahun anggaran 2014 ini adalah ukuran kinerja pertama dimasa kepemimpinan HM Wardan dan H Rosman Malomo. Apa yang terjadi sepanjang tahun 2014 ini sekaligus juga menjadi acuan perjalanan RPJMD  kepemimpinan Warohmah. Kekurangan dan segala kelemahan hari ini pastinya dapat dijadikan cerminan agar kedepannya dapat lebih baik terutama dalam memenuhi janji-janji yang sudah terucapkan Bupati dan Wakil Bupati kepada masyarakat.

“Tidak hanya bagi pemerintah daerah. Ini pembelajaran dan evaluasi bagi kita semua agar kedepannya dapat lebih memberikan pengabdian dan kinerja terbaik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat Inhil.” Tandasnya.(dro)