Gaza City — Hamas, Jumat (7/11), mengumumkan pembentukan pasukan rakyat untuk melawan agresi terhadap Masjid Al Aqsa.

PressTV.ir memberitakan juru bicara Brigade Ezzedine al-Qassam, sayap militer Hamas paling disegani, mengatakan bagian pertama Pasukan Rakyat akan terlibat langsung dalam pembebasan Al Aqsa dan Palestina. Mereka terdiri dari 2.500 orang.

Pasukan ini, menurut Hamas, adalah kebutuhan jangka panjang. Mereka harus berada di garis depan setiap kali Israel berusaha mengambil alih Masjid Al Aqsa dan Yerusalem Timur.

Mohammed Abu Askar, seorang pejabat Hamas, mengatakan pemuda berusia di atas 20 tahun bisa mendaftar dan harus diap- menghadapi setiap konfrontasi dengan Israel. Mereka harus siap kehilangan nyawa, dan sepenuhnya mengabdikan diri untuk keselamatan Masjid Al Aqsa.

Pengumuman ini sebagai respon atas agresi terus-menerus yang dilakukan Israel terhadap tempat suci ketiga umat Islam dunia. Sebelumnya, sejumlah wanita tua dari Yerusalem Timur mendeklarasikan siap mati untuk melawan Israel yang mencoba merebut Masjid Al Aqsa.

Jumat (7/11) demonstran Palestina menggelar demo di pos pemeriksaan Qalandia, Beit Lahm, dan Al Khalil, untuk mengekspresikan kemarahan kepada Israel, dan menolak peraturan Israel agar penduduk di bawah usia 50 tidak boleh memasuki masjid. Israel merespon aksi demo dengan menggunakan gas air mata dan pentungan.

Kepolisian Israel mengerahkan 1.300 polisi dan tentara ke sekitar kota tua Al Quds. Sedangkan PM Israel Benjamin Netanyahu membicarakan rencana memindahkan paksa seluruh pemukim Arab dari Yerusalem Timur, dan sepenuhnya menjadikan Yerusalem sebagai kota Yahudi. (inilah.com)

JAKARTA — Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berencana menaikkan harga BBM subsidi sebelum akhir tahun. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan program kartu sakti untuk menjaga daya beli masyarakat.

Juru bicara PDIP, Eva Kusuma Sundari mengatakan, partainya saat ini adalah partai pendukung pemerintah. Sehingga, jika harga BBM subsidi naik, pihaknya tetap akan mendukung pemerintah. Termasuk, jika harga BBM tidak jadi dinaikkan, pihaknya tetap akan mendukung pemerintahan Jokowi-JK.

“Apapun yang diambil, naikkan atau tidak, (PDIP) mendukung full,” ungkapnya usai acara diskusi di Jakarta Pusat, Sabtu (8/11). (Baca: Rieke Diah Pitaloka: Tolak Kenaikan BBM!)

Menurutnya, terkait dengan  sumber anggaran program kartu sakti  yang dipermasalahkan. Hal itu terjadi disebabkan faktor sosialiasi yang kurang. “Kurangnya sosialisasi dan koordinasi internal,” ungkap mantan anggota Komisi III DPR periode 2019-2014 itu.

Eva menyatakan, dasar hukum tiga program kartu sakti yang dipermasalahkan berbagai kalangan sudah terangkum dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU BPJS. Selain itu, anggaran program tersebut berasal dari APBN 2014.

Sebelumnya, beberapa politikus PDIP menentang upaya Presiden Jokowi menaikkan BBM. Di antaranya adalah politikus Effendi Simbolon, Rieke Diah Pitaloka, dan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo.(republika)

JAKARTA (detikriau.org) – Mentri Dalam Negri Tjahyo Kumolo menolak untuk menandatangani APBD Riau tahun 2015. Mendagri juga meminta. agar APBD Riau itu diteliti kembali dan dikonsultasikan dengan DPRD.

Dikutip dari riauterkini.com, Jumat (7/11/14) mendagri Tjahyo Kumolo memanggil Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Aryadjuliandi Rachman. Pertemuan untuk membahas dugaan terjadi pemalsuan APBD Riau 2015 yang dilakukan Gubernur Riau nonaktif Annas Maamun sebelum ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

“Tadi pejabat Riau meminta putusan mendagri jangan kami ini disalahkan. Saya bilang kamu salah karena APBD itu diputuskan‎ bersama DPRD. Apa yang sudah diparaf dan DPRD meminta persetujuan Mendagri untuk acc harus sama dengan yang diputuskan. Ini kok tahu-tahunya diubah. Katanya bukan kami yang ubah tapi Pak Gubernur (Annas Maamun),” ujar Tjahjo kepada wartawan di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (7/11/14).

Ini besar (pemalsuan APBD Riau). Enggak mungkin soal receh. Jadi sekarang dikembalikan, kata Mendagri

Sebelumnya, kepada riauterkini.com, salah seorang pejabat penting di Kementerian Dalam sempat mengungkapkan temuan indikasi pemalsuan APBD Riau 2015 oleh Annas Maamun.

Temuan tersebut hasil dari upaya Kemendagri membandingan terhadap APBD Riau Tahun 2015 Rp 10,7 triliun yang disahkan DPRD Riau pada 4 September 2014 lalu, dengan dokumen APBD Riau yang dipalsukan. “Bedanya sangat jauh, rupanya APBD Riau mau dibagi-bagi ke kroni-kroninya Annas Ma`amun,” ujar pejabat yang menolak namanya dipublikan tersebut.

Kemendagri, lanjutnya, telah melakukan evaluasi total terhadap APBD Riau yang asli. Sebagaian besar mata anggaran yang diusulkan dalam APBD Riau Tahun 2015 telah dilakukan pencoretan dan koreksi. Namun, Donny enggan menjelaskan mata anggaran mana yang dicoret atau dikoreksi, termasuk apakah usulan APBD Riau Tahun 2015 Rp 10,7 triliun ditolak.

Atas temuan tersebut, Kemendagri telah menerjunkan tim untuk melakukan investigasinya. Namun, ia belum bisa memastikan temuan kapan bakal diumumkan atau ditindaklanjuti ke aparat penegak hokum. (dro/rtc)

Tembilahan (detikriau.org) – Bunda PAUD Inhil, Hj Zulaikah mentargetkan di tahun 2016 mendatang seluruh anak usia dini di Kabupaten Indragiri Hilir sudah mampu terlayani melalui program pembentukan lembaga PAUD baru.

Sebagai gambaran akan terpenuhinya target pelayanan bagi anak usia dini ini, menurutnya, tahun anggaran 2015 nanti, Bupati Inhil sudah berkomitmen untuk memberikan bantuan sebanyak 179 lembaga PAUD baru serta melalui kementrian pendidikan, Inhil juga mendapatkan bantuan sebanyak 20 lembaga PAUD baru.

“Dengan terbangunnya lembaga PAUD baru itu nantinya diharapkan di tahun 2015 APK PAUD Inhil minimal mencapai 75 – 83 persen,” Ujar Istri Bupati Inhil ini kemaren di Pekanbaru

Dalam kesempatan itu, Hj Zulaikah Wardan berharap agar mitra paud terutama dari kalangan swasta melalui dana csrnya benar-benar memiliki komitmen dan perhatian yang tinggi terhadap upaya peningkatan dan pengembangan paud yang ada di Inhil.(dro/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan menilai kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri hilir (Inhil) mengecewakan. Lambanya kenerja Dinas yang mengurus sektor mata pencaharian terbesar masyarakat Inhil ini akan memperlambat upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penilaian ini disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Inhil, Amd Junaidi kemaren di Tembilahan. Disbun dinilainya lamban dalam upaya melakukan perbaikan sektor perkebunan masyarakat padahal hal ini menjadi kebuthan mendasar yang sudah amat mendesak.

“Kita kecewa dengan kinerja dinas ini. Salah satu kekecewaan kita karena tidak terlaksananya penyelematan kebun-kebun rakyat. Padahal ini menjadi kebutuhan yang amat mendasar,” kata Junaidi.

Persoalan apapun yang terjadi di sektor perkebunan, dinilai Politisi Golkar ini akan banyak pihak merasakan dampaknya. Terutama masalah kesejahteraan masyarakat terlebih lagi para petani itu sendiri. Mengingat hampir 70 persen masyarakat menggantungkan hidup dari sektor itu.

“Persoalan kebun, bukan saat ini diperbaiki saat ini pula akan merasakan dampaknya. Tapi akan dirasakan mereka beberapa tahun ke depan. Toh kalau tidak kita selamatkan saat ini, maka akibatnya sangat dirasakan di masa mendatang,” tegasnya.

Kekecewaan yang disampaikan Ketua Komisi II DPRD Inhil ini ditambahkannya sangatlan erat kaitanya dengan visi dan misi Kepala Daerah dalam meningkatkan perekonomian rakyat. Ketika Bupati ingin melakukan itu, tentu pedomannya pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

“PDRB terbesar kita dari sektor perkelapaan. Orang akan ingat Inhil, karena kita sebagai daerah penghasil kelapa terbesar. Namun jika penyelamatan perkebunan lamban kita lakukan, lambat laun sektor kebanggan ini akan tinggal kenangan saja,” paparnya.

Jika ingin mensejahterakan rakyat Inhil maka yang harus diprioritaskan adalah petani. (dro/*1)

TEMBILAHAN (detikriau.org) –Antisipasi masuknya air laut yang kerap menggenangi ruas-ruas jalan dalam kota Tembilahan, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) membangun 7 pintu klep. Pembangunananya ditempatkan di titik-titik sumber masuknya air laut akibat pasang dalam musiman.

Dikatakan Bupati Inhil. HM Wardan, dampak kerap masuknya air laut hingga menggenangi ruas jalan dalam kota Tembilahan, daya tahan aspal menjadi menurun. Biasanya hanya beberapa bulan setelah dibangun, aspal akan mengelupas dan pecah.

“Saat ini kita sudah membangun 7 pintu klep di titik-titik masuknya air pasang,” ungkap Bupati saat neninjau pelaksanaan gerakan masyarakat (Gemar) jumat bersih, Jumat (7/11) pagi kemarin.

Konsep untuk membebaskan Tembilahan dari ancaman banjir pasang, kata Bupati bukan hal yang mustahil. Artinya, setiap keinginan tentu ada jalan apalagi demi kebaikan dan tujuan pembangunan.

“Kita jangan terpaku pada musim. Saya rasa tidak mustahil untuk membebaskan kota ini dari banjir pasang. Buktinya, baru 7 pintu klep yang dibangun sudah mampu menangkal masuknya air laut,”terang Bupati.(dro/*1)