Dinilai Memberatkan, BPJS Kesehatan Diminta Tidak Diterapkan di Inhil

Ketua Komisi IV DPRD Inhil, H Adriyanto (kanan) dan Sekretaris komisi, Herwanissitas (kiri)
Ketua Komisi IV DPRD Inhil, H Adriyanto (kanan) dan Sekretaris komisi, Herwanissitas (kiri)

Tembilahan (detikriau.org) – Jika hanya memberatkan masyarakat, BPJS Kesehatan diminta untuk tidak diterapkan di Kabupaten Inhil.

“Harusnya memberikan kemudahan bagi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Jika tidak, sebaiknya kita tidak menerapkan penggunaannya di Kabupaten Indragiri Hilir.” Sampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Inhil dalam Rapat Dengar Pendapat, senin (17/11)

Dinilai politisi dari PKB ini, pemberlakuan aturan yang dinilai memberatkan masyarakat seperti adanya keharusan kepada peserta BPJS untuk memiliki nomor rekening disalah satu dari 3 Bank yang ditunjuk. Untuk Inhil, ketentauan ini dinilai sulit untuk diterapkan karena tidak semua Kecamatan di Inhil memiliki Bank.

Ketentuan lainnya, calon peserta BPJS Kesehatan juga diharuskan untuk mengikutsertakan seluruh anggota keluarganya yang terlampir pada KK sebagai peserta BPJS. Ia mencontohkan jika dalam satu KK ada 6 angota keluarga, sementara kepala keluarga hanya berprofesi sebagai penarik becak. Dengan iuran terendah saja untuk kelas tiga sebesar Rp 25.500, sama artinya dalam satu bulan beban iuran yang harus dibayarakan adalah sebesar Rp 153 ribu.

“jika pembayaran iuran ini terlambat, peserta dikenai denda. Jumlah ini mungkin tidak memiliki arti bagi sebahagian orang tetapi sangat berarti bagi banyak orang lainnya.” Sampaikan

Sesuai Permenkes nomor 28 tahun 2014, Penerbitan kartu peserta BPJS Kesehatan yang baru bisa diberikan dalam waktu 3 hari setelah pendaftaran tetapi BPJS menetapkan pemberlakuan 7 hari setelah pendaftaran. Padahal, pasien yang sedang dirawat di rumah sakit hanya diberikan waktu beberapa hari saja, jika tidak bisa menunjukan kartu BPJS Kesehatan, maka akan dikategorikan dalam pasien umum.

“Artinya atuan baru BPJS sudah tidak sesuai dengan Permenkes,” tegas politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini.

Menanggapi kritikan, Kepala Unit Pemasaran BPJS Kesehatan Inhil, Dede Mirwan menjelaskan bahwa persyaratan dan ketentuan baru tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia bukan hanya berlaku untuk wilayah Kabupaten Inhil saja.

Apalagi, lanjut Dede, pada prinsipnya asuransi merupakan penanganan resiko bagi masyarakat. Untuk itu, diharapkan peserta yang mendaftar di BPJS Kesehatan tidak hanya pada saat sakit saja, tetapi harus mendaftarkan diri sebelumnya.

“Jika sifatanya kebijakan, kita hanya bisa menampung dan nantinya diteruskan ketingkat pusat karena kebijakan ini sifatnya secara Nasional,”. Tandasnya

Hearing yang digelar di ruangan rapat komisi IV Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV, H Adriyanto didampingi sejumlah anggota serta dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan, Dr Hj Alvi Furwanti Alwi, Direktur RSUD Puri Husada Tembilahan, dr Irianto, perwakilan Dinas Sosial, BPJS Kesehatan, serta Komunitas Donor Darah Inhil (KDDI).(dro/A)




Jokowi Naikan Harga BBM, PDIP Malah Salahkan SBY

4684304_20130626012307JAKARTA — Politikus PDIP, Hendrawan Supratikno menyalahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas kenaikan harga BBM bersubsidi. Menurutnya kenaikan BBM bersubsidi yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena kegagalan SBY melakukan tata kelola minyak dan gas.

“SBY tidak mengerjakan PR-nya,” kata Hendrawan saat dihubungi Republika, Senin (17/11).

Hendrawan mengatakan pemerintahan Jokowi berada dalam posisi dilematis. Menurutnya kalau saja SBY mengelola minyak dan gas dengan benar maka Jokowi bisa menunda kenaikan BBM bersubsidi. “Kalau saja SBY lakukan upaya efisiensi dan diversifikasi energi paling tidak pemerintah bisa menunda,” ujarnya.

PDIP sebenarnya tidak menolak kenaikan harga BBM. Asalkan kenaikan dilakukan dengan terlebih dulu memenuhi tiga aspek prakondisi: pertama, efisiensi produksi dan distribusi tata niaga minyak dan gas, kedua diversifikasi dan konversi energi, ketiga menguatkan program perlindungan sosial ke masyarakat.

Persoalannya, tiga aspek tersebut tidak terlebih dulu dilaksanakan pemerintah. Hendrawan mengatakan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi bersamaan dengan upaya realisasi tiga aspek prakondisi yang diinginkan PDIP. “Ini ketiganya dikerjakan berbarengan dengan kenaikan (BBM bersubsidi),” ujarnya.

PDIP memperkirakan kenaikan BBM bersubsidi akan memberi dampak inflasi antara dua sampai tiga persen. Namun Hendrawan optimistis program “kartu sakti” Jokowi bisa membantu masyarakat mengurangi dampak kenaikan BBM bersubsidi.

Menurutnya meski tiga aspek prakondisi menaikan BBM bersubsidi diabaikan Jokowi, PDIP tetap mendukung kebijakan tersebut. “Kami akan kawal terus. Kami mendukung,” katanya.

Sebelumnya pemerintahan Jokowi menaikan harga BBM bersubsidi premium dari Rp 6500/liter menjadi Rp 8500/liter. Sementara solar dari Rp 5000/liter menjadi Rp 7500/liter.




BPMPD Inhil Taja Pelatihan Posyantek 2014

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Indragiri Hilir menggelar pelatihan manajemen kelembagaan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) tahun 2014, Senin (17/11).

Kepala BPMPD Inhil, H Yulizal dalam sambutannya mengatakan, keberadaan Posyantek diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di wilayah sekitarnya, baik di kecamatan maupun di desa dan kelurahan melalui pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG).

“Melalui pelatihan ini akan diberikan materi bagaimana pelayanan teknis, informasi dan promosi tentang berbagai jenis TTG kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas berbagai jenis produk yang dihasilkan usaha kecil dan menengah (UKM) di masyarakat,” tutur Yulizal.

Dijelaskan, pengembangan Posyantek ini dapat diarahkan melalui penguatan regulasi, restrukturasi, privatisasi yang berfokus pengembangan standar pelayanan publik berbasiskan ekonomi, sehingga memberi dampak positif terhadap pembangunan ekonomi di daerah sekitarnya.

“Saya harapkan pelatihan ini dapat membuahkan konsep pemikiran dan rencana tindak serta membentuk jejaring kerja antar Posyantek. Selanjutnya, kepada peserta yang mengikuti pelatihan juga diharapkan dapat membina, mengelola dan mengembangkan Posyantek di daerah masing-masing,” tambahnya.

Kegiatan ini dilaksanakan di aula salah satu Hotel di Tembilahan diikuti sebanyak 24 peserta yang terdiri dari Kasi PMD dan pengurus Posyantek kecamatan, dengan menghadirkan narasumber dari BPN Bangdes Riau, Universitas Muhammadiyah, BPMPD Inhil serta praktisi atau tokoh Posyantek.(dro/A/adv pemkab inhil)




9 Nawicita Jokowi-JK di Inhil Hanya Tinggal Penyesuaian

Bupati Inhil, HM Wardan
Bupati Inhil, HM Wardan

Tembilahan (detikriau.org) – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, HM Wardan menyebut, beberapa point dari 9 Nawicita Presiden Joko widodo dan Yusuf Kalla sudah sejalan dengan program-program yang sudah dijalankan pada Pemerintahan Kabupaten Inhil. Untuk itu Pemkab tidak lagi perlu banyak melakukan perubahan.

Dikatakan Bupati, beberapa program yang sudah sejalan dengan 9 Nawacita tersebut adalah membuat pemerintahan tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah desa dalam kerangka Negara kesatuan dan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sekotr strategies ekonomi domistik.

”Beberapa sudah sejalan, artinya kita tinggal menyesuaikan saja lagi dengan beberapa yang belum sesuai itu,” kata HM Wardan saat memimpin rapat koordinasi Muspida di Jajaran Pemerintahan Kabupaten Inhil Tahun 2014 di Gedung Engku Kelana Tembilahan, Senin (17/11/2014).

Selain menjelaskan 9 Nawacita Jokowi tersebut bersama peserta Rakor yang hadir. HM Wardan juga menjelaskan program-program yang telah dijalankan dan akan dijalankan pada tahun 2015 mendatang.

Dikatakannya juga, beberapa program yang akan di jalankan pada tahun 2015 diantaranya, renovasi beberapa pasar rakyat agar menjadi lebih respensetatif pembangunan pintu klep sebanyak 20 hingga 30 untuk mengatasi persoalan banjir tahunan agar kota Tembilahan tidak lagi terendam air.

”Saya harap program-program yang akan dijalankan pada tahun 2015 itu dapat berjalan dengan baik.” tutup Bupati.(dro/A/adv pemkab inhil)




Berciuman bisa tularkan 80 juta bakteri

141117090021_kiss_624x351_bbc_nocreditdetikriau.org – Satu ciuman selama 10 detik bisa menularkan lebih dari 80 juta bakteri, kata ilmuwan Belanda.

Mereka memantau perilaku berciuman 21 pasangan dan menemukan bahwa pasangan yang berciuman sembilan kali sehari cenderung lebih berpotensi berbagi bakteri liur.

Studi menunjukkan bahwa mulut adalah rumah bagi 700 jenis bakteri berbeda, namun laporan ini mengungkap bahwa sebagian bakteri lebih mudah berpindah tempat.

Riset ini diterbitkan di jurnal Microbiome.

Satu tim dari Organisasi Belanda untuk Riset Sains Terapan (TNO) mewawancarai 21 pasangan untuk mengetahui kebiasaan berciuman mereka, termasuk berapa sering mereka berciuman tahun lalu dan kapan mereka terakhir melakukannya.

Ilmuwan mengambil sampel bakteri dari lidah dan liur relawan sebelum dan sesudah ciuman selama 10 detik.

Satu orang responden kemudian mengonsumsi minuman probiotik yang mengandung bakteri dari jenis mudah dikenali.

Saat ia berciuman selama 10 detik dengan pasangannya, ilmuwan mendeteksi jumlah bakteri yang dipindahkan ke partner berciumannya mencapai 80 juta bakteri.(BBC)




BBM Belum Naik, Kebutuhan Pokok Sudah Meroket

bbmTembilahan (detikriau.org) – Meski harga BBM belum naik, saat ini sejumlah kebutuhan pokok sudah melonjak tajam. Kondisi seperti ini tentunya akan semakin memberatkan masyarakat.

Pengakuan salah seorang pemilik toko jalan Bahruddin Jusuf Kecamatan Tembilahan mengaku, dalam seminggu belakangan ini, harga jual beras ditokonya mengalami kenaikan sekitar 20 persen dari harga biasanya termasuk berbagai barangan dagangan lainya. Ia menyebutkan kenaikan ini sebagai antisipasi rencana kenaikan BBM oleh pemerintah.

“dari pemasok harga beli kita juga sudah meningkat. Jualnya pastinya juga akan mengikuti. Kita kini belum bisa memprediksi berapa kenaikan rilnya setelah perubahan harga BBM nantinya. ” sampaikannya kepada detikriau.org, minggu (16/11/2014)

Kenaikan harga kebutuhan masyarakat ini hampir terjadi pada semua komoditas. Kondisi seperti ini banyak mendapatkan keluhan masyarakat. Ironisnya kenaikan BBM di dalam Negri terjadi saat harga minyak dunia mengalami penurunan tajam.

Hingga penutupan perdagangan akhir pekan ini, Jumat (14/11/2014) harga minyak mentah acuan WTI spot berada di level US$ 75,82 per barel, sehari sebelumnya sempat meenyentuh level US$ 74,21 per barel. Level tersebut terendah selama kurang lebih empat tahun terakhir. Harga minyak mentah sempat berada di level US$ 71,24 pada 24 Agustus 2010.

Di satu sisi, sejumlah pengamat menyebutkan perubahan harga BBM tidak tergantung harga minyak mentah dunia karena itu akan berarti mengikuti mekanisme pasar. Namun di sisi lain, faktanya sejak era pemerintahan Megawati, perubahaan (kenaikan) harga minyak mintah dunia memicu perubahan harga BBM bersubsidi.

Pada era Megawati, ketika harga minyak mentah dunia menyentuh level US$ 32,68, BBM bersubsidi pun ikuti naik, premium naik Rp 100 dari Rp 1.450 menjadi Rp 1.550 per liter dan solar naik Rp 250 menjadi Rp 1.150 per liter. Pada 2003, ketika minyak mentah dunia menyentuh level tertinggi US$ 37,96, premium ikut naik Rp 260 menjadi Rp 1.810 per liter dan solar menjadi Rp 1.890 per liter atau naik Rp 740.

Memasuki era pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SB) – Jusuf Kalla (JK), kenaikan harga BBM bersubsidi lebih lagi. Selama tiga kali kenaikan BBM subsidi pada era tersebut, mencapai hingga 300 persen. Pada Maret 2005, ketika minyak mentah dunia menyentuh level US$ 56,8 per barel, kenaikan BBM bersubsidi premium sebesar RP 590 menjadi Rp 2.400 per barel dan solar naik Rp 210 menjadi Rp 2.100 per liter.

Selang delapan bulan berikutnya, tepatnya Oktober 2005, premium naik tajam Rp 2.100 menjadi Rp 4.500 per liter dan solar naik Rp 2.200 menjadi Rp 4.300 per liter. Saat itu harga minyak mentah kembali menyentuh level tertinggi di harga US$ 69,91 per barel.

Kenaikan ketiga kalinya pada era SBY-JK, terjadi pada 2008, di mana kala itu harga minyak menyentuh level tertinggi sepanjang sejarah ke harga US$ 145,31 per barel. Pemerintah pun menaikkan BBM bersubsidi premium naik Rp 1.500 menjadi Rp 6.000 per liter sedangkan solar naik Rp 1.200 menjadi Rp 5.500.

Pada periode keduanya Presiden SBY yang didampingi wapres Boediono pada periode 2009-2012 kembali menurunkan harga BBM bersubsidi premium kembali ke level Rp 4.500 dan solar pun kembali ke level Rp 4.500 per liter. Saat itu harga minyak mentah dunia berangsur turun dan menyentuh level tertinggi pada periode tersebut di harga US$ 113,39 per barel.

Lalu bagaimana harga minyak dunia 2014 ini setelah pergantian tampuk pimpinan nasional ke Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla? Minyak dunia sebetulnya meluncur tajam hingga menyentuh level terendah selama kurang lebih empat tahun terakhir dengan harga US$ 74.2 per barel pada perdagangan Kamis (13/11/2014).

Meski demikian Presiden Jokowi merencanakan akan menaikan harga BBM bersubsidi sekitar Rp 1.500 – Rp 3.000. Hal itu berarti harga BBM bersubsidi akan berada di kisaran Rp 8.000 – Rp 9.500 per liter. Pertanyaannya kenapa kenaikan harga BBM bersubsidi begitu drastis? Padahal Negara bisa meraup untung sekitar US$ 25 per barel, mengingat asumsi harga minyak mentah pada APBN-P 2014 mencapai US$ 106 per barel.

Namun sejumlah pengamat juga tetap berpendapat tingginya subsidi minyak diatas Rp 300 trilyun terlalu besar dan terlalu memberatkan APBN. Oleh karenanya subsidi BBM harus dipangkas. (dro)