Tembilahan (detikriau.org) – Bupati Inhil yang diwakili Sekda, H. Alimuddin, RM melakukan Penandatanganan Nota kesepakatan bersama antara RSUD Purihusada Tembilahan dengan BPKP yang berisikan tentang pengembangan,penerapan dan penguatan tata kelola BLUD pada RSUD Purihusada Tembilahan. Rabu (19/11)

Dalam sambutannya sekda mengharapkan agar pendampingan oleh BPKP kedepannya dapat dilakukan sejak awal sehingga dapat memajemendan memverifikasi berbagai proposal hibah dan dan bansos dengan baik. Dengan dilakukan sejak awal tahun anggaran juga diharapkan penyusunan administrasinya dapat disusun dengan lebih baik.

Kepada skpd, Sekda meminta untuk memprogramkan kegiatan ini dengan lebih baik. Jika pendampingan dilakukan sejak dari awal, diharapkan pelaksana kegaiatan akan dapat lebih memahami apa yang boleh dijalankan dan mana yang tidak.

“Kalau sudah diujung tahun anggaran seperti ini pastinya cukup sulit. Nanti kalau ada apa-apa justru yang diteror, ya bupati, sekda dan satker.” Ujar Sekda

Ditambahkan Sekda, jika memang suatu kegiatan secara aturan sudah tidak ada persoalan, ya silahkan jalankan, tetapi jika masih ada persoalan, sebaiknya ditunda dulu, selsaikan dulu kelengkapan administrasinya dan penuhi semua rambu-rambunya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam kesempatan itu sekda juga mengucapkan terimakasih atas bantuan pendampingan dari bpkp. Menurut Sekda, pendampingan yang juga telah dilakukan BPKP beberapa waktu lalu terkait program bansos, dirasakan sangat besar manfaatnya.

“Dengan pendampingan itu kita bisa berupaya agar dapat mempersiapkan segala sesuatunya untuk memenuhi rambu-rambu yang disyaratakan. Apalagi saat ini begitu ketatnya pertanggungjwaban penggunaan keuangan, baik secara administrasi maupun pelaksanaannya dilapangan.”ditambahkan Sekda

Sementara itu, Direktur RSUD Puri Husada Tembilahan, dr Irianto menilai dengan adanya pendampingan BPKP dapat memberikan tambahan penegtahuan kepada pihaknya agar dalam penggunaan anggaran tidak menyalahi aturan. Manalagi menurutnya penggunaan keuangan di RSUD untuk BLUD cukup besar dan tentunya harus dijalankan secara tranparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Dengan pengelolaan secara tranparan dan dapat dipertanggungjawabkan kita dapat bekerja dengan lebih nyaman,” Tandas Irianto.

Dalam acara penandatanganan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Inhil Lantai 5 ini juga dihadiri olehKepala BPKP Riau, Asisten III, Kadis Kesehatan, Kadis Sosial, Kadishubkominfo, Inpektorat dan Direktur RSUD Puri Husada Tembilahan. (dro/adv pemkab inhil)

detikriau.org – Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengumumkan penyesuaian tarif angkutan umum. Untuk angkutan umum , kenaikan maksimal 10% dari tarif sebelum kenaikan harga BBM.

“Untuk kereta api, kenaikannya tidak banyak, bervariasi. Ada yang Rp2.000, ada yang Rp13.000 untuk jarak jauh. Untuk kapal laut kelas ekonomi, tidak akan ada kenaikan tarif,” kata Jonan sebagaimana dilansir BBC, Selasa (18/11).

Polemik kenaikan harga BBM dan korelasinya terhadap tarif angkutan umum mendapat sorotan dari Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia, I Kadek Dian Sutrisna Artha.

Menurutnya, pemerintah semestinya memberi subsidi kepada angkutan umum mengingat transportasi akan berdampak langsung kepada harga-harga kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat.

“Dengan memberi fasilitas yang lebih layak untuk angkutan dan segala subsidi yang berkaitan dengan transportasi umum, itu tentunya akan dapat meredam dampak langsung kenaikan harga BBM serta meningkatkan daya beli masyarakat,” kata Kadek. (dro)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Meskipun belum ada ketentuan, sejumlah angkutan umum dikabupaten Indragiri Hilir sudah menaikan harga jual tiket.

Diakui sejumlah pengusaha angkutan, kenaikan harga tiket seiring dengan terjadinya kenaikan harga BBM itu terpaksa dilakukan agar usaha transpotasi mereka tatap dapat berjalan dan mendapatkan keuntungan.

“Hari ini juga harga jual tiket kami berubah. Rata-rata naik hingga 31 persen. Namun harga jual ini masih bersipat sementara sampai ada kentuan dari Pemerintah,” Ujar Karno, agen Speedboad Bina Bahari, Selasa (18/11).

Tak hanya angkutan umum jalur sungai, kenaikan ongkos juga terjadi pada armada angkutan darat. Jika sebelumnya sekali jalan harga tiket Tembilahan-Pekanbaru dibandrol Rp 130 ribu, hari ini dijual seharga Rp 150 ribu.

“Naik Rp 20 ribu per kepala,” kata salah seorang agen Travel di Tembilahan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Inhil, H Tantawi Jauhari, menyatakan sampai saat ini pihaknya memang belum  menetapkan tarif angkutan umum. Jika memang ada kenaikan yang diberlakukan pengusaha angkutan menurutnya hal itu sah-sah saja mengingat adanya kenaikan harga BBM

“Kita rasa sah-ah saja ada kenaikan harga tiket, BBM juga sudah naik. Namun yang perlu diingat, kenaikan itu harusnya disesuaikan dengan harga BBM saat ini. Artinya persentase kenaikan yang diberlakukan supaya tidak memberatkan masyarakat,” jawabnya.(dro/*1)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kantor Pos Tembilahan belum memastikan kapan pastinya dana Program Simpan Pinjam Keluarga Sejahteran (PSKS) bisa disalurkan kepada sekitar 25.750 keluarga miskin di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

“Kapan penyalurannya belum bisa kami sampaikan. Kita masih menunggu informasi selanjutnya dan tetap menjalin koordinasi besama pemerintah daerah,” Ujar kepala kantor pos Tembilahan, Ade Novel, selasa (18/11)

Menurut Ade, untuk kabupaten inhil, PSKS disalurkan kepada sebanyak 25.750 RTS. “Namun data rilnya belum kita dalami, hanya jumlahnya saja,”Tambah Ade

Dikutip dari antaranews, PT Pos Indonesia (Persero) mengumumkan pembayaran Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) dilakukan secara serentak di seluruh Kantor Pos di Indonesia kepada 14.075.925 Rumah Tangga Sasaran (RTS) mulai 18 November 2014.

“Masa pencairan dana PSKS direncanakan pada bulan November-Desember 2014. Masyarakat penerima PSKS mulai hari ini (18/11) siap dilayani seluruh Kantor Pos di Indonesia,” kata Ketua Tim Pelaksana PSKS, Amrizal di Jakarta, Selasa (18/11)

PSKS merupakan program pemberian bantuan dana simpanan dari Pemerintah dalam rangka membangun keluarga produktif untuk memberdayakan dan melindungi masyarakat miskin.

Saat ini jumlah masyarakat miskin menurutnya sekitar 25 persen (15,5 juta) telah mempunyai KPS (Kartu Perlindungan Sosial).(dro/*1)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan, membuka pendidikan dan pelatihan Dasar (Diklatsar) tenaga ketertiban pasar, di Gedung Adat Melayu, Sungai Beringin, Tembilahan, Senin (17/11) malam.

Tenaga ketertiban pasar ini dibawah pembinaan langsung Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Melalui kegiatan itu petugas diharapkan mampu bertindak profesional dalam melakukan pembinaan terhadap pedagang.

“Kita ingin petugas ketetiban pasar ini mampu bertidak profesional dan mementingkan kepentingan umum,” kata Bupati saat membuka kegiatan tersebut.

Diklatsar, lanjut Bupati bertujuan meningkatkan kemampuan, keterampilan dan ketahanan fisik para anggota tenaga ketertiban pasar agar mampu melaksanakan tugas dengan baik. Kemudian petugas juga dituntut untuk disiplin.

“Meski dengan waktu Diklatsar yang singkat ini kita ingin semua peserta mampu menyerap pengetahuan yang diberikan  para nara sumber. Karena kita tahu kegiatan ini akan memberikan mafaat cukup besar dalam pelaksanaan tugas nanti,” tukas Bupati.

Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Inhil, H Pahrolrozy, menambahkan maksud dan tujuan lain dari kegiatan ini guna menciptakan tenaga yang tertib agar mampu menjalankan tugas sesuai prosedur.

“Mereka akan selalu ada di pasar. Untuk itu mereka harus memiliki etika baik dan mengetahu cara melakukan tindakan. Pada dasarnya ada beberapa ketentuan yang wajib dipahami saat melakukan penertiban para pedagang yang berjualan tak pada tempantya,” tegas Pahrolrozy.

Total petugas yang mengikuti Diklatsar sebanyak 32 orang ditambah 8 PNS. Petugas pasar itu sendiri memiliki tim pendamping yang terdiri dari Bupati, Unsur Muspida, dan tokoh-tokoh masyarakat.(dro/*1)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan pada APBD Inhil Tahun Anggaran 2015 diprediksi akan mengalami penurunan.

Penurunan PAD sebesar 6,9 persen dimana PAD tahun 2014 tercatat sebesar Rp 107,879 milyar sedangkan PAD tahun 2015 hanya sebesar Rp 100,433 milyar. Hal itu disebabkan terjadinya penurunan target pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain.

Sedangkan penurunan dana perimbangan diperkirakan sebesar 1,48 persen dari anggaran sebesar Rp 1,489 triliun pada APBD-P 2014 menjadi Rp 1,467 triliun pada RAPBD tahun 2015.

“Penghitungan penetapan target PAD pada tahun 2015 berdasarkan realisasi PAD yang belum dapat diwujudkan oleh Pemkab Inhil, disamping melihat kecenderungan serta dinamika pertumbuhan ekonomi Inhil dalam satu tahun ke depan,” Sampaikan Asisten II Setdakab Inhil, H Fauzan hamid saat dilaksanakan rapat internal antara DPRD bersama Pemkab Inhil, dalam rangka pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di Gedung DPRD Inhil, Senin (17/11/2014) sore.

Sementara itu, pada penyusunan RAPBD Inhil tahun 2015 juga diperkirakan perimbangan pendapatan dan belanja daerah akan mengalami defisit sebesar Rp 400,022 miliar. Defisit tersebut selanjutnya akan ditutup melalui pembiayaan, dimana Silpa tahun 2014 diperkirakan sebesar Rp 428,201 miliar.

“Silpa tersebut selain untuk menutup defisit, juga akan digunakan untuk pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 5,475 miliar dan sebagai Silpa berkenaan sebesar Rp 22,696 miliar.” Terangnya

Ditambahkan oleh manatan Kepala Disdukcapil Inhil ini, Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal pada Bank Riau, sedangkan Silpa berkenaan terdiri dari dana reboisasi dan sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014,” tutupnya.

Namun meskipun terjadinya penurunan PAD dan Dana Perimbangan, secara total pendapatan daerah pada APBD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2015 diproyeksikan akan mengalami peningkatan sebesar 2,81 persen, yakni dari Rp 1,79 triliun pada APBD 2014 menjadi Rp 1,84 triliun.(dro/A)