TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pembangunan Astaka dan tribun Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Provinsi Riau ditargetkan rampung satu minggu menjelang pembukaan.

“Itu sesuai tanggal berakhirnya kontrak. Namun kita berharap penyelesaiannya bisa lebih cepat,” Ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Fauzar kemaren di Tembilahan

Tujuan agar pembangunan astaka dan tribun selesai diatas target, menurut Fauzar akan memberikan kemudahan jika ada bagian-bagian yang ditambahkan ataupun dekorasi. Kendati dituntut cepat, namun bukan berarti pembangunanya dikerjakan asal-asalan.

Selain astaka dan tribun, panitia juga sudah mempersiapkan lokasi bazar di bekas pasar pujasera Jalan Kapten Muktar. (dro/*1)

Tembilahan (detikriau.org) – Banjir pasang yang menjadi langganan bagi warga Tembilahan setiap tahunnya memang dirasakan cukup menggangu aktivitas masyarakat. Tak sedikit perumahan penduduk ikut pula tergenang air terutama yang berhampiran dengan bantaran sungai. Namun bagi sebahagian warga lainnya, naiknya permukaan air ini dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas yang cukup bermanfaat.

“pastinya repot, tapi mau bilang apa lagi karena memang kondisi seperti ini kejadian alam rutin setiap tahunnya khususnya bagi kami warga Tembilahan. Daripada mengeluh, lebih baik kita manfaatkan aja untuk aktifitas positif seperti membersihkan kendaraan. Lumayan gratis,” Ujar Budi, warga Tembilahan Hulu sembari tertawa. Ahad (23/11) kemaren

Tidak hanya Budi, Iyan (42), warga Tembilahan Hulu lainnya pun tidak ambil pusing dengan datangnya banjir rob. Meski merasa cukup repot, Iyan mengaku masih bisa bersyukur dengan kondisi alam sungai di Inhil dengan pasang surut.

“Kalaupun air naik, biasanya tidak berlangsung lama. Saat air dilaut surut, banjir juga akan ikut turun. Coba bandingkan dengan daerah lain yang banjirnya bisa berhari-hari, pasti lebih repot. Ya kita bersyukur aja.” Sampaikan Iyan.

Pantaun lapangan, naiknya permukaan air di Inhil khususnya didaerah pesisir memang menjadi langganan rutin setiap tahunnya. Kejadian rutin ini menjadi hal yang lumrah bagi warga Inhil. Sebagai daerah dengan tofografi dataran rendah, saat pasang naik apalagi diiringi dengan curah hujan tinggi tentu akan menyebabkan permukaan air meningkat.

Sejauh ini, berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah setempat untuk mengurangi dampak banjir tahunan ini. Misalnya dengan membangun turap disepanjang bibir sungai, pembangunan drainase dan pintu klep serta meninggikan sejumlah ruas jalan. Meski tidak mampu menghilangkan dampak secara keseluruhan. Upaya ini dinilai sudah cukup meminimalisir dampak banjir rob. (dro)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Harga sejumlah barang kebutuhan pokok masyarakat makin melambung pasca kenaikan harga BBM. Lonjakan harga ini dinilai semakin memberatkan kehidupan warga khususnya kalangan tidak mampu.

‘’Harga cabai merah di pasaran sudah menembus Rp 120 ribu per kilogram,’’ ujar pedagang sayuran keliling di Kecamatan Tembilahan, Ayuk panjang (47 tahun) Senin (24/11). Padahal, sebelumnya harga cabai merah di pasaran menurutnya hanya berkisar Rp 30 ribuan per kilogram.

Kenaikan ini menurut Ayuk, menyebabkan sebagian pedagang sayuran keliling enggan membeli cabai merah. Pasalnya, dengan harga cabai merah yang sudah terlalu mahal akan sepi peminat dan cenderung menimbulkan kerugian pedagang karena tidak habis terjual.

Selain cabai, jenis komoditas lainnya yang mengalami kenaikan adalah ikan basah. Rata-rata kenaikan sebesar 20 persen. “Solar naik bang, pemasok juga sudah naikkan harga jual” Ujar Anto, pedagang ikan dipasar parit 11 Kecamatan Tembilahan Hulu. Kenaikan lainnya juga terjadi untuk komoditas beras. Untuk beras karungan 10 kg semua merek mengalami kenaikan sekitar Rp 10 – Rp 15 ribu.

“Disamping dipengaruhi kenaikan harga BBM, untuk komoditas sayur-sayuran seperti cabe, kenaikan juga disebabkan berkurangnya pasokan terutama dari pemasok wilayah sumbar disebabkan terputusnya ruas jalan,” Ujar Wahyu, pedagang cabe dipasar terapung Tembilahan.

Lonjakan sejumlah barang kebutuhan pokok ini cukup banyak mendapatkan keluhan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga terpaksa harus pandai-pandai mengatur keuangan agar tidak semakin merasa kesulitan.

“Masyarakat kecil seperti kami tidak mendapat gaji bulanan. Dengan bekerja serabutan, penghasilan yang diperoleh suami setiap harinya hanya pas-pasan dan bahkan kerap kurang. Kami hanya bisa pasrah,” Ungkap Obi, salah seorang pembeli yang sempat dimintai tanggapan  dilapangan.(dro)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sebanyak 25.750 Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Kabupaten Indragiri Hilir mulai menerima dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Senin (24/11).

Pengambilan dana sebesar Rp 200 ribu perbulan ini, dilakukan di masing-masing cabang Kantor Pos di kecamatan yang ada di Kabupaten Inhil.

Kepala Kantor Pos Tembilahan, Ade Novel mengatakan, dana tersebut akan dibayarkan untuk 2 bulan, yaitu Bulan November dan Desember 2014, sehingga dana yang dikeluarkan Kantor Pos dan diterima RTS adalah sebesar Rp 400 ribu.

“Kami menjadwalkan pembayaran ini akan tuntas maksimal hingga tanggal 2 Desember nanti,” Sampaikan Ade.

Kendati demikian, lanjut Ade, berhubung Kantor Pos hanya ada di 12 kecamatan, sehingga ada beberapa kecamatan yang pengambilanan dana PSKS ini bergabung dan ada juga pembayarannya dilakukan di titik komunitas.

“Untuk beberapa desa atau kecamatan, ada juga pembayaran komunitas. Rencananya komunitas di Belengkong, Concong, Pulauburung, serta beberapa tempat lainnya,” Tandasnya.(dro/A)

“Ajak Mahasiswa Turut Serta Dengar dan Sampaikan Keluhan Masyarakat”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Banyak keluhan dari sejumlah kalangan di kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) terhadap pembangunan infrastruktur yang belum terialisasi secara maksimal, dan ini menjadi perhatian khusus dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Inhil.

Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam saat membuka forum bersama mahasiswa Indragiri Hilir di kantor DPRD Inhil Tembilahan, Senin (24/11/2014), dikatakannya bahwa ia serta Perwakilan Rakyat lainnya sedang memperhatikan pekerjaan program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) yang dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Inhil.

“Bukan saya tidak percaya dengan program itu, namun yang menjadi pertanyaan bagi kami, kenapa keluhan masyarakat Inhil terus diutarakan terhadap pembangunan, khususnya infrastruktur,” kata Dani.

Ia meminta kepada mahasiswa yang hadir untuk ikut membantu DPRD Inhil mendengarkan keluh resah dari masyarakat. “Jikalau kami tidak tahu, maka rekan-rekan mahasiswa bisa menyampaikan kepada kami,” sebut Dani.

Selain itu, mahasiswa sempat menanyakan terhadap persoalan harga Kopra yang tidak konsisten disetiap bulan dan tahunnya.

Hal ini ditanggapi Dani bahwa Pemerintah Daerah tidak bisa menentukan standar harga tersebut. “Siapapun Bupatinya, tidak akan bisa menetapkan standar harga Kelapa, beda dengan Kelapa Sawit, itu sudah ada ketentuan, dan juga bukan dari Pemerintah Daerah,” jelasnya. (Mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) -Puluhan mahasiswa yang tergabung dari dua organisasi kemahasiswaan, BEM Unisi dan HMI Cabang Tembilahan menggelar aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM. Senin (24/11)

Pantauan, berorasi di kantor Bupati Inhil, dihadapan Asisten I, Darussalam, mahasiswa menyatakan penolakan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, karena dampaknya sangat menyengsarakan masyarakat, khususnya masyarakat miskin di Kabupaten Inhil.

“Pemerintah harus bergerak cepat dalam menyikapi dampak dari kenaikan harga BBM ini, sehingga tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang lebih luas lagi,” teriak Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Demo, M Tasakka.

Menanggapi aspirasi massa mahasiswa tersebut, Darussalam berjanji akan menyampaikan aspirasi mahasiswa ini kepada pimpinan. “Nanti kami juga akan lakukan rakor untuk mengantisifasi dampak-dampak kenaikan BBM ini,” tambahnya.

Usai menyampaikan orasinya di Kantor Bupati Inhil, massa mahasiswa kembali melanjutkan aksi demonstrasi ke Gedung DPRDInhil jalan HR Subrantas Tembilahan.

Ditangga masuk gedung wakil rakyat ini, dihadapan Ketua DPRD, Dani M Nursalam didampingi Wakil Ketua, H Maryanto dan Syahruddin, serta sejumlah anggota DPRD Inhil lainnya massa mahasiswa kembali menyatakan sikap penolakan kebijakan Pemerintah yang telah menaikkan harga BBM.

Menyikapi tuntutan massa demonstran, Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam menjelaskan bahwa kebijakan menaikkan harga BBM ini sudah berlaku sejak beberapa waktu yang lalu. Jadi, sebagai masyarakat tentunya harus mengawal kebijakan lainnya yang dibuat terkait dampak keputusan menaikkan harga BBM tersebut.

“Karena ini merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, kami nyatakan apa yang menjadi keinginan mahasiswa akan kami sampaikan kepada Pemerintah Pusat. Namun, karena kebijakan ini sudah dijalankan, kita mesti bersepakat bahwa kita harus mengawal kebijakan-kebijakan Pemerintah setelah kenaikan harga BBM ini, seperti penggunaan kartu sakti di lapangan nantinya,” Ajak Dani.(dro/A)