Tembilahan (detikriau.org) – RAPBD Inhil Tahun Anggaran 2015 diperkirakan akan mengalami defisit sebesar Rp 487 milyar.

Hal ini disampaikan oleh Bupati Inhil, HM Wardan dalam rapat paripurna penyampaian nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD tahun anggaran 2015, di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Senin (24/11/2014) malam

Diterangkan Bupati, Pendapatan Daerah pada RAPBD 2015 diperkirakan sebesar Rp, 1,859 Trilyun yang terdiri dari PAD sebesar Rp 108 Milyar, Dana perimbangan sebesar Rp 1,468 Trilyun serta pendapatan lain-lain sebesar Rp 283 milyar.

Sedangkan Belanja daerah direncanakan sebesar Rp 2,346 triliun. Sehingga APBD Inhil tahun anggaran 2015 diperkirakan mengalami defisit sebesar Rp 487 milyar.

”Rencana belanja daerah pada RAPBD 2015 dialokasikan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp1,135 triliun, belanja langsung sebesar Rp1,211 triliun,” ulas HM Wardan.

Sementara itu Silpa tahun berkenaan diperkirakan sebesar Rp 22,696 miliar yang merupakan perkiraan dana bagi hasil, dana reboisasi dan sisa dana alokasi khusus yang belum digunakan,” tutup Bupati. (dro/A)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Penyusunan RAPBD Inhil Tahun Anggaran 2015 tetap ditekankan pada pokok-pokok kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang mendasar, yaitu program-program pembangunan yang lebih mengakar dan menyentuh masyarakat

Pernyataan ini disampaikan Bupati Inhil, HM Wardan dalam rapat paripurna penyampaian nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD tahun anggaran 2015, di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Senin (24/11/2014) malam

“ program yang telah disusun ini dengan memperhatikan usulan masyarakat dan identifikasi atas permasalahan-permasalahan pada tahun-tahun sebelumnya,” Ujar Bupati

Selain itu, Bupati juga menjelaskan bahwa penyusunan RAPBD Kabupaten Inhil tahun anggaran 2015 ini, diupayakan sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, yang menekankan pada keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

“Ini dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, sesuai dengan potensi dan kondisi daerah,” terangnya.

Rapat Paripurna Penyampaian pidato pengantar Bupati Inhil tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Ferryandi didampingi Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam serta Wakil DPRD, H Mariyanto dan Syahruddin

Rapat paripurna yang digelar setelah penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2015 ini, turut dihadiri 41 anggota DPRD Inhil dan pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil.(dro)

Tembilahan (detikriau.org) – Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau melaksanakan kegiatan sosialisasi pengembangan satu desa satu PAUD. Kegiatan yang dilaksanakan di salah satu Hotel di Tembilahan itu dibuka secara resmi oleh Kadisdik Inhil, Helmi D, senin (24/11/2014) malam

Turut Hadir dalam sosialisasi yang direncanakan selama dua hari sejak tgl 24 s/d 25 November 2014 itu Kasi PAUD Disdik Prov Riau, Dian Mutia, Bunda PAUD Kabupaten Indragiri Hilir, Hj Zulaikah, Ketua GOPTKI Kab Inhil, Hj Hariati Alimuddin, peserta sosialisasi dan tamu undangan lainnya.

Panitia penyelengara, Dian Mutia dalam laporannya menyampaikan bahwa tujuan dari sosialisasi ini antara lain adalah untuk mempercepat tuntasnya Program Satu Desa satu PAUD,memberi akses layanan PAUD yang lebih luas dan merata di Provinsi Riau.

“Termasuk untuk memberi pengetahuan dan pegangan bagi para Bunda PAUD untuk mendorong berdirinya lembaga PAUD di Desa dan Kelurahan yang belum memiliki PAUD serta mendorong terwujudnya Program Satu Desa Satu PAUD melalui pembangunan Lembaga PAUD di Desa dan atau kelurahan yang belum memiliki PAUD.” Terangnya

Sementara itu, Bunda PAUD Inhil, Hj Zulaikah Wardan menyatakan sambutan baiknya dengan terlaksananya kegiatan ini. Ia berharap melalui kegiatan ini akan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat terutama para orang tua akan pentingnya pemberian pendidikan kepada anak-anak usia dini.

Dengan pemahaman itu, orang tua dengan iklas dan kesadaran sendiri mau mengantarkan putra-putrinya untuk dididik pada lembaga-lembaga PAUD yang sudah ada didaerahnya masing-masing.

“Kita berharap dengan peran serta dan kemauan para orang tua akan dapat mencapai target APK PAUD kita ditahun 2015 sebesar 85 persen meskipun target secara Nasional ditahun 2015 itu hanya sebesar 75 persen,” Ujar Zulaikah.

Zulaikah juga berharap agar seluruh peserta dapat menyerap informasi yang disampaikan dan memahami secara benar apa yang menajdi tugas-tugas mereka sebagai Bunda PAUD di daerahnya masing-masing. Tandasnya

Kegiatan sosialisasinya ini mengikutsertakan sebanyak 120 orang yang terdiri dari Bunda PAUD Kecamatan dan Bunda PAUD Desa/Kelurahan di Kab Inhil dengan menghadirkan narasumber dari Bunda PAUD Kab Inhil, Dinas Pendidikan Prov Riau dan Dinas Pendidikan Kab Inhil.(dro/adv pemkab inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – Memasuki musim penghujan, rusaknya infrastruktur jalan mulai banyak dikeluhkan masyarakat terutama masyarakat diperdesaan. Mereka berharap, persoalan infrastruktur yang dinilai tak pernah tuntas ini dapat menjadi prioritas pemerintah kabupaten Inhil kedepannya.

Adi, pedagang keliling warga Tembilahan menuturkan bahwa setiap penghujung tahun, saat curah hujan tinggi dan naiknya permukaan air, hampir seluruh jalan penghubung kecamatan terutama dibagian utara pesisir Inhil rusak. Akibat tergenang air, badan jalan menjadi becek dan licin.

“Dengan kondisi seperti ini, tranportasi menjadi sulit. Namun karena pekerjaan ini satu-satunya mata pencaharian yang menafkahi keluarga saya, sesulit apapun, kita akan tempuh.” Ungkap Adi di Tembilahan, selasa (25/11)

Ditambahkan Adi, persoalan kerusakan jalan penghubung Kecamatan ini bukan persoalan baru. Kejadian serupa ini terus berulang setiap tahunnya. Hanya saja sejauh ini, persoalan infrastruktur jalan yang dinilainya sudah menjadi kebutuhan vital masyarakat itu seakan tak pernah terselesaikan.

“Kita hanya berharap dibawah kepemimpinan pak Wardan persoalan ini dapat menjadi prioritas untuk dituntaskan,” Harap Adi

Tidak hanya Adi, dalam sebuah kesempatan perbincangan belum lama ini, Herman, warga Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS) juga menyampaikan keluhan senada. Ia juga membenarkan bahwa saat musim penghujan tiba, seluruh ruas jalan menjadi rusak.

“ setiap tahun bang. Entah kapan kami bisa merasakan memiliki infrastruktur jalan yang setidaknya memadai.” Ujar Herman. (dro)

JAKARTA — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dasar dan Menengah, Anies Baswedan mengatakan guru honorer tidak akan dikhususkan untuk mendapat Kartu Indonesia Pintar (KIP),  Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Menurutnya tidak elok jika memasukkan guru ke dalam golongan miskin.

“Kami tidak ingin guru masuk ke dalam golongan miskin makanya tidak akan mengkhususkan KIP, KIS, KKS buat guru. Guru honorer yang gajinya kecil arahnya ingin diubah saja statusnya sehingga gajinya jadi lebih baik,” kata Anies di Jakarta, Senin, (24/11).

Menurutnya gaji guru seharusnya tidak  di bawah UMR, sebab pekerja pabrik saja ada pengaturan upah minimal. “Jangan sampai guru yang  mendidik anak-anak orang lain. Namun  dia sendiri tak punya cukup uang untuk menyekolahkan anak-anaknya,”kata Anies.

Namun, lanjutnya, kalau guru honorer memang sudah termasuk dalam golongan kurang mampu, secara otomatis mereka mendapat KIP, KIS, KKS. Secara struktural, ujar Anies, pengelolaan guru akan berubah. Kemendikbud akan membentuk  direktorat jendral khusus yang  akan mengurus guru tersendiri.

Ia menambahkan, selama ini pengurusan guru terpencar-pencar. Sehingga pengurusan guru juga tidak fokus. (republika)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bahas mutasi kepala sekolah, Komisi IV DPRD Inhil menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) diruang rapat Komis IV gedung DPRD Inhil Jalan HR Subrantas Tembilahan bersama Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Senin (24/11)

Pimpinan rapat, ketua komisi IV, H Adrianto meminta agar Disdik Inhil mematuhi Permendiknas Nomor 28 tahun 2010 untuk melakukan mutasi dan penggantian seorang kepala sekolah.

Adrianto menilai bahwa proses pelantikan kepala sekolah yang dilakukan beberapa waktu lalu memang menjadi polemik. Seharusnya persoalan itu tidak sampai terjadi jika intansi terkait menerapkan aturan yang berlaku.

Sekretaris Komisi IV, Herawanissitas bahkan sebutkan proses mutasi kasek sejak dulu selalu tidak sesuai aturan. “Dinas harusnya bisa melakukan perbaikan, mumpung masalah ini belum terlalu jauh,” sebut Politisi PKB ini.

Saat ini ditambahkan Sitas, ada beberapa kasek yang sudah menjabat melebihi 20 tahun. Padahal sesuai aturan, paling lama hanya boleh menjabat selama 2 priode atau 8 tahun. Kalaupun masih menjabat, kasek berasangkutan harus dipindah ke sekolah yang akreditasinya dibawah.

“Sejauh kebijakan yang diambil dinas itu diatur dalam mekanismenya, kami akan tetap mendukung. Namun kita juga harus memahami, kalau memang ketentuan tersebut benar-benar  diberlakukan maka hanya beberapa orang guru saja yang bisa menjabat kasek,” tegasnya.

Sebagai wakil rakyat, kalangan DPRD komit untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja dinas. Tujuanya agar kesalahan-kesalahan buruk tidak sampai terulang kembali dimasa-masa mendatang.

6 poin yang direkomendasikan melalui RDP ini, Disdik diminta  mensosialisasikan Permendikanas nomor 28 tahun 2010 keseluruh guru yang ada di Inhil. Pengangkatkan Kasek harus mengacu pada kualifikasi akademik sang calon Kepala Sekolah.

Pengiriman guru untuk mengikuti pelatihan Calon Kepala Sekolah (Cakep) harus diperbanyak. Kasek yang belum menjabat selama 2 tahun agar dikembalikan lagi ke tempat semula ia menjadi kasek, mengingat pada mutasi kasek yang sudah dilangsungkan hanya sekitar satu bulan lalu.

Kemudian, Disidk harus memberikan pelatihan bagi kasek dan pengawas sekolah, agar jangan sampai pengawas tidak mengetahui apa yang harus diawasinya dan terkahir Kadisdik untuk lebih mengevaluasi kinerja seluruh kasek agar tercipta pendidikan yang bermutu.(dro/*1)