TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kurang efektifnya capaian kinerja ditahun pertama kepemimpinan Warohmah tidaklah semata diembankan kepada kesalahan pemimpin tetapi lebih kepada Kepala SKPD yang menjalankan berbagai program yang sudah dicetuskan.

Hal ini disampaikan Bupati Indragiri Hilir (Inhil) Drs HM Wardan MP disela penyampaian kata sambutannya saat membuka kegiatan sosialisasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan tahun 2014 bertempat di aula Kantor BAPPEDA Kabupaten Inhil jalan Akasia Tembilahan, Senin (1/12/2014).

Dinilai Bupati, rendahnya capaian kinerja itu disebabkan masih banyaknya pejabat-pejabat eleson yang jalan sendiri dalam menyelesaikan berbagai persoalan sehingga tidak membuahkan hasil yang maksimal sesuai dengan apa yang ia harapkan.

“Contohnya terkait persoalan upaya menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan sosial harusnya ada kerjasama antara Satker terkait untuk mencari solusi penyelesaiannya, jangan hanya jalan sendiri-sendiri tanpa arah,” sebut Bupati.

Dalam kesempatan itu Bupati juga menerangkan bahwa sebelumnya seluruh SKPD dari pejabat esselon 2 dan 3 sudah melakukan penandatanganan fakta integritas, siap untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya untuk mensukseskan berbagai program yang telah dicetuskan oleh Pemkab Inhil. Komitmen itu harus mampu ditunjukkan melalui penyediaan data dan penyelesaian target capaian progres kerja dilapangan.

“Saya mohon maaf jika kedepan akan kembali dilakukan evaluasi terhadap kinerja, karena sudah setahun berjalan ternyata masih ada SKPD yang belum memuaskan dalam menjalani program kerja yang diembankan,” kata Wardan.(Mirwan)

Tempuling (detikriau.org) – Bagian Humas Setda kabupaten Indragiri Hilir kembali melaksanakan pelatihan jurnalistik di Kecamatan Tempuling bertempat di Aula kantor Camat setempat, Senin (1/12). Sebelumnya kegiatan serupa ini juga dilaksanakan di Kecamatan Tembilahan Hulu.

Hadir dalam kesempatan ini, kasubag kerjasama media dan pers, Fery Irawan, Kabid Tapem Kantor Camat Temnpuling, H Baharudin beserta Staf, Lurah/kades dan Para peserta utusan dari Kelurahan/Desa Se-kecamatan Tempuling.

Dijelaskan Feri Irawan, kegiatan ini ditujukan untuk memperkenalkan dunia jurnalistik bagi aparatur pemerintah, mulai dari SKPD sampai kelurahan atau desa serta untuk memberikan pengetahuan jurnalistik dasar bagi peserta sehingga mengetahui tentang berbagai hal dan kaedah jurnalistik.

“Kita berharap dengannya para aparatur pemerintahan dapat memahami fungsi jurnalistik serta dapat memberikan informasi yang benar untuk disampaikan kepada publik.” Sampaikan feri

Dalam kesempatan itu, ditambahkan Feri, Kabag Humas Setdakab Inhil Ramdani dalam pelatihan sebelumnya juga sempat berpesan agar pejabat pemerintah jangan pernah takut dan apriori kepada media. Bahkan seharusnya media dapat lebih dirangkul agar penyampaian informasi kepada masyarakat dapat terkomunikasikan dengan baik.

Adapaun materi yang disampaikan dalam pelatihan ini yakni mengenai peranan kehumasan, organisasi pers, kaidah penulisan dan kode etik jurnalistik dengan mengahdirkan Narasumber dari Bagian Humas Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri hilir bekerjasama dengan organisasi pers di Inhil. (dro/adv pemkab inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – Bupati Inhil HM Wardan meminta kepada seluruh jajaran PNS dilingkungan Pemkab Inhil untuk meninggal mentalitas priyayi atau pengusaha yakni dengan cara menjadi birokrat yang melayani dan mengabdi sepenuh hati untuk kejayaan bangsa dan kesejahteraan rakyat.

Permintaan ini disampaikan Bupati dalam amarannya saat menjadi inpektur upacara peringatan HUT Korpri ke-43 dan HUT PGRI ke-69 tahun 2014 bertempat dihalaman komplek perkantoran Bupati Inhil jalan Akasia Tembilahan. Senin, (1/12/2014)

Tidak hanya itu, Bupati juga berpesan untuk selalu menjaga kode etik profesi, mempedomani sumpah jabatan serta tetap teguh berpegang pada komitmen Panca Prasetya Korpri.

”Buktikan kepada masyarakat bahwa integritas dan kinerja aparatur negara semakin berkualitas dan dapat dibanggakan,” Ujar Bupati.

Dalam kegiatan turut dihadiri oleh Forkopimda Inhil, pejabat eselon, jajaran pengurus serta anggota Korpri dan PGRI Kabupaten Inhil ini, Bupati juga berkesempatan menyerahkan piagam penghargaan bagi sejumlah PNS teladan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.(dro/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar sosialisasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan tahun 2014 bertempat di aula Kantor BAPPEDA Kabupaten Inhil jalan Akasia Tembilahan, Senin (01/12/2014).

Bupati Inhil dalam sambutannya sekaligus membuka secara resmi sosialisasi pagi itu mengatakan bahwa kegiatan seperti ini sangat bagus untuk dilaksanakan terutama membicarakan berbagai hal terkait berbagai persoalan yang ada dimasyarakat terutama persoalan kemiskinan dan mengupayakan solusi untuk mengatasi persoalan itu.

“Oleh karena itu, ikutilah sosialisasi ini dengan baik dan pahami apa yang harus dikerjakan untuk masyarakat,” kata Bupati Inhil.

Ditambahkannya, sangat diharapkan bagi yang mengikuti sosialisasi dapat menerapkannya dilapangan terutama dilingkungan tempat tinggal masing-masing. Sehingga kegiatan ini tidak hanya sebatas kegiatan seremonial dan retorika saja. Selama ini kata Bupati, kebanyakan hanya sebatas kegiatan, namun pemahaman untuk menjalankannya sangatlah minim.

“Jangan kita sia-siakan kegiatan ini, mari kita jadikan modal dalam bekerja,” ajaknya.

Sosialisasi yang dimulai pukul 09.30 WIB ini dihadiri Bupati Inhil HM Wardan, kepala Dinas, Badan dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil, serta para pekerja sosial lainnya.(mirwan/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Wakil Bupati Inhil, H Rosman malomo ikut nimbrung meramaikan kegiatan peringatan hari AIDS sedunia tajaan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) kabupaten Inhil, Senin (01/12/2014).

Kegiatan yang digelar di tepi badan jalan simpang empat jalan M Boya Tembilahan kota sekira pukul 02.30 WIB ditujuakan untuk memberi pencerahan kepada masyarakat umum akan bahaya penyakit menular yang disebut Aids itu.

Wakil Bupati H Rosman Malomo saat dikonfirmasi detikriau.org mengatakan bahwa untuk saat ini masyarakat Indragiri Hilir sudah ada yang terjangkiti penyakit HIV-Aids ini, baik dari kalangan anak-anak hingga lanjut usia bahkan penyakit itu tidak mengenal siapa yang diidapnya, baik Pejabat, PNS, karyawan, petani dan lain sebagainya.

“terhitung sejak tahun 2010 – 2-14, ada 106 warga Inhil yang sudah terjangkiti. 72 diantaranya bahkan sudah masuk kategori AIDS,” ujar H Rosman Malomo.

Jika hal ini tidak segera diatasi kata Rosman, maka dikhawatirkan akan menular lebih cepat dan berkembang kepada anak-anak Inhil yang tidak berdosa.

Menghindari terjadinya hal demikian, bersama KPA Inhil Wabup rela turun mengkampanyekan secara langsaung kepada masyarakat Indragiri Hilir agar lebih waspada terhadap penyakit HIV AIDS. (mirwan/adv pemkab inhil)

Detikriau.org – Sejumlah warga Papua melakukan unjuk rasa di Jakarta, menuntut agar Papua Barat diberikan “hak untuk menentukan nasib sendiri”.

Ketua umum aliansi mahasiswa Papua, Jefri Wenda, mengatakan aksi diikuti oleh sekitar 300 mahasiswa asal Papua di Jawa dan Bali.

Dalam orasi yang dimulai sejak pagi hingga siang hari itu, mereka menggunakan atribut bendera bintang kejora di lengan dan kepala. Sesekali mereka berteriak “Merdeka!”

Unjuk rasa dilakukan bertepatan pada 1 Desember, yang dianggap sebagai hari kemerdekaan Papua. Upaya menuntut Papua merdeka kerap disuarakan oleh pemimpin separatis Benny Wenda di luar negeri.

“Berikan kebebasan dan hak untuk menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua Barat,” kata Jefri.

Mereka juga meminta pemerintah menarik unsur militer dan polisi dari Papua Barat dan menutup perusahaan asing di wilayah itu.

Mereka menolak tegas paket Otonomi Khusus Plus untuk Papua yang sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat.

Jalan tengah

RUU Otonomi khusus Papua sebelumnya dianggap bisa menjadi jalan tengah karena memberi ruang yang lebih luas kepada Papua dalam bidang pemerintahan, keuangan, dan kewenangan pengelolaan sumber daya alam.

Dewan Pakar Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, Masud Said, mengatakan revisi otonomi khusus ini merupakan “upaya prosedural, konstitusional, dan konsultif.”

“(Dibuat) dengan timbal balik komunikasi antara rakyat Papua yang diwakili oleh pemerintah provinsi, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, dan orang tua di Papua,” katanya kepada BBC Indonesia.

Ini adalah solusi paling baik untuk menyelesaikan masalah Papua, klaim Masud.

“Paling bagus melalui undang-undang. Kalau tidak melembaga, kekhawatiran-kekhawatiran akan muncul. Tuntutan apapun disampaikan secara konstitusional akan menjadi sah.” (BBC)