KUPANG — Selama sembilan tahun terakhir (2005-2014), sekitar 2.500 perahu nelayan tradisional asal Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), telah dimusnahkan oleh Pemerintah Australia tanpa tuduhan yang jelas.

“Selain perahu, tidak sedikit nelayan tradisional asal provinsi kepulauan itu juga telah diadili dan menjalani hukuman dengan tuduhan memasuki wilayah perairan negara itu secara ilegal,” kata Mantan Agen Imigrasi Australia Ferdi Tanoni di Kupang, Selasa.

“Memang banyak juga nelayan yang tidak diadili dan di deportasi kembali ke Indonesia, tetapi tidak sedikit yang menjalani proses hukum, sebelum di deportasi” katanya.

Ferdi Tanoni yang juga Pembela Nelayan Tradisional Laut Timor itu mengatakan, tuduhan Pemerintah Australia terhadap para nelayan tradisional itu sama sekali tidak mendasar.

Sebagai bukti, kata dia, pada bulan Juni 2014 lalu, Pengadilan Federal Australia di Darwin memenangkan perkara dari seorang nelayan asal Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dituduh Pemerintah Australia melanggar perairan namun tidak terbukti.

Pengadilan kemudian memerintahkan Pemerintah Australia untuk membayar ganti rugi kepada nelayan asal Kupang itu sebesar 60 ribu Dolar Australia atau sekitar Rp 660 juta.

Artinya, apa yang dituduhkan oleh Pemerintah Australia terhadap para nelayan tradisional selama sembilan tahun terakhir tidak mendasar.

Hanya saja, para nelayan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan upaya hukum dengan menggugat pemerintah di Pengadilan Federal Australia di Darwin, katanya.

Dia menambahkan, kalaupun para nelayan tradisional itu melanggar perairan negara itu, mestinya tidak perlu dihukum tetapi dikembalikan saja ke Indonesia. Alasannya karena para nelayan tradisional itu hanya mencari biota laut di perairan batas dua negara itu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Para nelayan ini bukan merupakan bagian dari jaringan mafia pencurian ikan di wilayah perairan negara itu.

“Kalaupun mereka memasuki wilayah perairan Australia, mestinya aparat keamanan mengembalikan mereka ke Indonesia. Mereka nelayan-nelayan kecil bukan beroperasi dengan kapal-kapal raksasa mencuri ikan,” kata Ferdi Tanoni.

Apalagi para nelayan ini sudah melakukan aktivitas dibatas dua negara itu sejak sekitar 400 tahun lalu secara turun temurun.(ROL)

JAKARTA–Penenggelaman beberapa kapal ikan asing oleh TNI AL dan Kementerian Kelautan dan Perikanan beberapa waktu lalu menyisakan sejumlah masalah.

Ini merupakan bentuk ketegasan dan keseriusan pemerintah untuk menghentikan maraknya ilegal fishing yang telah menimbulkan kerugian sangat besar bagi negara kita salama ini.

“Ada dua masalah yang membuat aksi penenggelaman yang heroik tersebut menjadi kurang maksimal mencapai target, yakni munculnya efek jera bagi para pelaku ilegal fishing dari negara-negara lain,” ujar anggota Komisi III DPR RI S. Dasco Ahmad, Selasa (9/12).

Masalah yang pertama, politisi Partai Gerindra ini melihat, aksi penenggelaman tersebut lebih terkesan sebagai simulasi belaka daripada tindakan penegakan hukum yang serius.

Awalnya, ia mengira kapal-kapal yang akan ditenggelamkan adalah kapal-kapal ikan asing yang tertangkap tangan tengah melakukan pencurian ikan di wilayah Indonesia.

Tapi, informasi yang valid menyebutkan, itu adalah kapal rongsokan milik nelayan Vietnam  yang telah ditangkap Kapal Patroli Hiu Macan milik Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2012 lalu.

Kapal nelayan Vietnam itu sudah lama disandarkan di Pulau Anambas dan peralatannya juga sudah dipreteli.

“Jika informasi tersebut benar, maka kita justru  akan dianggap tidak serius atau main-main dalam menegakkan hukum karena yang ditenggelamkan adalah kapal yang sudah tak berdaya,” jelas Dasco.

Masalah lainnya,  kapal yang ditenggelamkan terlihat hanya kelas perahu nelayan tradisional yang terbuat dari kayu dan bukan kapal trawl dari fiber dengan ukuran besar dan dilengkapi mesin dan  teknologi penangkapan ikan yang cangih.

Selama ini, imbuh Dasco,  yang jadi inti permasalahan penegakan hukum laut kita adalah tidak sanggupnya kapal-kapal patroli  mengejar dan menangkap kapal ikan aisng yang memiliki ukuran besar dan teknologi canggih.

“Bagaimanapun yang paling banyak mencuri ikan kita adalah kapal-kapal besar itu. Jika mereka dijadikan target penenggelaman maka pencuri-pencuri ikan asing akan berfikir seribu kali untuk beroperasi di perairan Indonesia,” paparnya.(rol)

Tembilahan (detikriau.org) – diduga akbat kosleting listrik, 2 unit bedeng Perumahan Green Citra Jl. Beringin Kel. Sei. Beringin Kec. Tembilahan hangus terbakar. Meski tidak ada korban jiwa, akibat kejadian ini menimbulkan kerugian puluhan juta rupiah. Selasa (9/12)

Keterangan salah seorang penghuni bedeng, Samhudi, saat terjadinya kebakaran, bedeng memang dalam keadaan kosong. Saat itu ia bersama 9 orang penghuni bedeng lainnya sedang bekerja.

“Kami mengetahui kejadian kebakaran setelah melihat kepulan asap yang keluar dari dalam bedeng sekitar pukul 13.30 Wib. namun terlambat, api cepat membesar dan seluruh isi bedeng hangus terbakar,” Ujar Samhudi kepada detikriau.org.

Ditambahkan Samhudi, upaya seadanya yang dilakukan pekerja untuk memadamkan api tidak membuahkan hasil. Kobaran api baru bisa dipadamkan setelah 2 unit damkar dari BPBD Inhil memberikan bantuan.

Berdasarkan keterangan kapolres Inhil, AKBP Suwoyo Sik melalui Kapolsek Tembilahan, Ipda Agus Susanto, 2 unit bedeng pekerja pembangunan Perumahan Green Citra adalah milik H Rolis Bin Dasril (43) warga jalan M. Boya Tembilahan.

Dijelaskan Kapolsek, saksi mata, Ramlah Binti Sarwi (60), juru masak pekerja Perumahan Green Citra yang saat itu sedang mempersiapkan masakan untuk para pekerja tiba-tiba saja dikagetkan dengan suara teriakan dari arah luar yang memintanya untuk segera keluar.

Setibanya diluar, saksi menyaksikan bangunan bedeng yang dimanfaatkan sebagai kantor yang bersebelahan dengan bedeng tempat memasak sudah dijilati api besar.

“ Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun korban mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp 30 juta.” Terang Kapolsek. (dro/*1/Mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Selama pelaksanaan operasi Zebra sejak tanggal 26 November hingga 9 Desember 2014, sebanyak 910 kendaraan bermotor didapati melakukan pelanggaran. 842 diantaranya dikenai sanksi denda tilang.

Manurut Kapolres Inhil AKBP Suwoyo SIK MSi, melalui Kasat Lantas AKP Ahmad Salmi, pelanggaran didominasi oleh pengguna kendaraan roda dua, mulai dari yang tidak mengenakan helm hingga pelanggar arus dan lain sebagainya.

“68 pengendara hanya kita berikan sanksi teguran,” ujar Ahmad Salmi, Selasa (9/12).

Dijelaskan Kasart Lantas, operasi zebra 2014 ditujukan untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas, dimana 70 persen dari operasi ini dilakukan penindakan sedangkan 30 persennya berupa teguran.

“Sasaran kita pengendara yang tak menggunakan helm standar. Sedangkan bagi yang menggunakan helm tapi tidak benar dan  lampu utama motor tidak dihidupkan hanya diberikan teguran,”paparnya.(dro/*1)

Tembilahan (detikriau.org) – Wakil Bupati Inhil, H Rosman Malomo membuka secara resmi kegiatan pendidikan budaya politik bagi elemen masyarakat dan partai politik tajaan Badan Kesatuan Bangsa Politik Provinsi Riau bertempat di Aula Kantor Bupati Inhil lantai 5, selasa (9/12).

Turut hadir dalam kesempatan itu unsur Forkopimda Inhil, Kepala Badan Kesbangpolinmas Propinsi Riau, Kepala Badan Kesbangpol Inhil, beberapa Pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil serta Peserta Pelatihan.

Dalam sambutannya, Wabup menyatakan bahwa Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggungjawab setiap Warga Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik memiliki arti penting dan strategis agar dapat diketahui bagaimana sesungguhnya sistem politik Indonesia itu berjalan sesuai dengan mekanisme dan norma yang berlaku di negeri ini.

Oleh karena itu pemahaman tentang empat konsesus kebangsaan yakni Pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika serta Konsepsi NKRI merupakan hal yang mutlak untuk terus kita kembangkan. NKRI adalan sebuah Negara Demokrasi. Sesuai dengan amanat UUD RI Tahun 1945 bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Hakekat demokrasi adalah penghormatan terhadap Hak Azazi Manusia.

“Kendati demikian, hak azazi ini tidaklah bersifat mutlak karena ia akan berhenti manakala implementasi hak azazi kita telah menabrak hak azazi orang lain” Ujar Wabup.

Dalam kehidupan politik ditambahkan Wabup disadari bahwa politik itu identik dengan kepentingan-kepentingan, baik itu kepentingan yang bersifat pribadi, kelompok atau masyarakat secara luas yang pada gilirannya bermuara pada kepentingan nasional.

Namun sebagai warga Negara yang baik maka harusnya menempatkan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi atau golongan. Dengan pendidikan politik ini diharapkan upaya pencapaian kepentingan itu dapat dilakukan dengan cara-cara yang elegan dan beradab.

Pendidikan politik tentunya merupakan bagian integral dari pembangunan politik yang meliputi struktur dan kultur politik. Oleh karena itu dalam pengembangan kehidupan politik nasional sebaiknya tidak melupakan sejarah dengan melihat dan menelaah nilai-nilai luhur budaya bangsa yang dianut, diyakini dan dikembangkan oleh nenek moyang kita.

“dengan demikian diharapkan dinamika kehidupan politik nasional dapat berjalan dalam suasana yang aman, damai dan harmonis dengan tetap mengedepankan tatacara yang sopan, santun dan beretika, yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan kesamaan, sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa.”Pesan Wabup

Dipenghujung sambutannya Wabup menegaskan bahwa jika pendidikan politik mapan, diharapkan akan mampu memberikan kontribusi positif dalam upaya menciptakan stabilitas politik ditengah dinamika politik yang cenderung mengalami pasang surut. Stabilitas politik akan berpengaruh besar terhadap lancarnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang tentunya ditujukan untuk kesjahteraan masyarakat sebagimana yang dicita-citakan.

Kegiatan Pendidikan Politik yang di laksanakan selama 1 hari ini menghadirkan narasumber dari Kesbangpol linmas Propinsi Riau, Drs.Tyas Tinov, M.Si dan Prof.Sudjianto, M.Si dengan diikuti 80 orang peserta berasal dari Tokoh Masyarakat, Organisasi pemuda, Organisasi Wanita, Fungsionaris Parpol yang ada di Kabupaten Inhil. (dro/adv pemkab inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – Di era demokrasi dewasa ini, sangat dibutuhkan komitmen dan konsistensi yang tinggi dari seluruh masyarakat untuk memahami akan rasa kebangsaan yang benar, serta menjaga nilai-nilai budaya bangsa yang menjadi identitas diri sebagai warga negara Indonesia.

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa adalah sarana untuk membangkitkan semangat nasionalisme, yang dapat dilakukan dengan senantiasa memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan negara dalam kehidupan bermasyarakat.

Kehendak bangsa untuk bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Repulik Indonesia merupakan syarat utama dalam mewujudkan Nasionalisme.

“Dengan demikian, tidak pada tempatnya lagi untuk mempersoalkan perbedaan suku, agama, ras, budaya dan golongan.” Sampaikan Bupati dalam sambutan tertulisnya yang dibcakan staf ahli Bupati, Drs Sar’i saat membuka kegiatan sosialisasi penyuluhan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa tajaan Badan Kesbangpol Kabupaten Inhil yang turut dihadiri Unsur Muspida, beberapa Pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil dan peserta sosialisasi, Selasa (9/12/2014).

Krisis yang dialami Bangsa Indonesia saat ini menurut Bupati kian menjadi sangat multi dimensional yang saling kait-mengait. Krisis ekonomi yang tidak kunjung henti berdampak pada krisis sosial dan politik, yang pada perkembangannya justru menyulitkan upaya pemulihan ekonomi.

Konflik horizontal dan vertikal Yang terjadi dalam kehidupan sosial merupakan salah satu akibat dari semua krisis yang ada, yang tentu akan melahirkan ancaman dis-integrasi bangsa. Apalagi bila melihat bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang plural, seperti beragamnya suku, budaya daerah, agama, dan berbagai aspek politik lainnya, serta kondisi Geofrafis negara kepulauan yang terbesar.

Mungkin saja persoalan-persoalan yang kini dihadapi Bangsa ini berawal dari kesalahan dalam menghayati dan menerapkan konsep awal “Kebangsaan dan Pancasila“ yang menjadi pondasi ke Indonesia-Indonesia-an. Kesalahan inilah yang dapat menjerumuskan Indonesia, seperti yang ditakutkan presiden pertama RI, soekarno adalah Indonesia “Menjadi bangsa kuli dan kuli di antara bangsa bangsa“ bahkan yang lebih buruk lagi adalah “Menjadi bangsa pengemis dan pengemis diantara bangsa-bangsa”.

“Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Kesbangpol Kabupaten Indragiri Hilir yang menjembatani acara ini, sehinga dapat terlaksana dengan baik dan kepada para peserta agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan bersungguh-sungguh.”Pesan Bupati

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan selama 1 hari dengan bertemakan “Kita Jadikan empat pilar Kebangsaan sebagai Sarana memperkokoh kehidupan Berbangsa dan Bernegara” ini menghadirkan narasumber Dandim 0314 Inhil, Kaban Kesbangpol Linmas Propinsi Riau dengan diikuti 40 orang peserta yang terdiri dari utusan Organisasi masyarakat, LSM dan Pelajar. (dro/adv pemkab inhil)