Tembilahan (detikriau.org) – Atasi persoalan banjir pasang, masyarakat berharap agar pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk membenahi saluran drainase terutama diseputaran kota Tembilahan. Selama ini hampir seluruh saluran pembuangan air itu mampet dan tidak berfungsi dengan baik.

Dikatakan Andre (34), warga Tembilahan, tersumbatnya saluran drainase ini menjadi penyebab air tidak bisa dengan cepat dialirkan kesungai. Akibatnya saat curah hujan tinggi, air melimpah dan menggenangi badan jalan hingga kerumah-rumah penduduk berhampiran.

“Coba saja perhatikan saluran drainase seperti di jalan H Khalidi (lorong garam. Red), drainase sama sekali tidak mengalir, airnyapun berwarna hitam, kotor, berbau dan menjadi tempat bersarangnya jentik-jentik nyamuk,” Sampaikan Andre, ahad (11/1)

Senada, Iwan (37), warga Tembilahan lainnyapun membenarkan. Ia berharap agar kondisi ini sgera mendapatkan perhatian pemerintah agar terciptanya kota Tembilahan menjadi kota yang bersih dan indah.

“Harus ada penanganan serius dan terus menerus. Jika persoalan tidak bisa diatasi maka akan sangat sulit untuk menjadikan kota Tembilahan sebagai kota yang bersih,” Saran Iwan

Ditambahkan Iwan, selain melakukan upaya pembersihan dan normalisasi saluran drainase, pemkab juga diminta selalu melakukan sosialisasi dan mengajak keterlibatan secara langsung dari masyrakat. Tanpa adanya kesadaran untuk bersama-sama menjaga kebersihan, segigih apapun usaha pemerintah diyakininya akan sulit mendapatkan hasil maksimal.

“setidaknya ada upaya himbuan secara terus menerus agar masyarakat mau ikut bersama-sama menjaga kebersihan. Jika perlu berikan sanksi jika masih ada masyarakat yang tidak mengindahkan untuk menjaga kebersihan.” Ujar Iwan

Pantauan lapangan, tidak hanya disatu lokasi, hampir seluruh saluran drainase seputaran kota Tembilahan memang tidak berfungsi dengan baik. Disebahagian besar, drainase tidak obahnya seperti kolam lumpur dan menimbulkan bau yang tidak sedap.

Beberapa penyebab diantaranya saluran drainase dipenuhi dengan lumpur, sampah, hingga berbagai material lainnya. Kerap upaya untuk melakukan pembersihan oleh petugas menjadi sulit karena kebanyakan pemilik bangunan ruko menutup saluran drainase dengan cor beton. Harusnya memang ada aturan yang memberikan sanksi agar kepentingan masyarakat umum ini dapat memberikan hasil baik dan menjadikan kota Tembilahan yang Indah dan bersih. (dro)

Bagansiapapi (detikriau.org) – Proses pencairan keuangan untuk kegiatan pembangunan di Kabupaten Rohil semakin pendek, menyusul pelimpahan kewenangan teken SPD dari Bupati Suyatno pada Kabag Keuangan.

Pelimpahan kewenangan itu disambut baik sejumlah rekanan Pemkab Rokan Hilir menyambut baik pelimpahan kewenangan Bupati terhadap kepala SKPD dan Kabag Keuangan. Salah satunya pelimpahan teken SPD/SKO kepada Kabag Keuangan.

Menurut sejumlah rekanan di Bagansiapiapi, Sabtu (10/1/15), pelimpahan kewenangan dalam rapat evaluasi tersebut, dinilai rekanan akan mempercepat proses lelang sampai pencairan.

Karena untuk proses pencairan, biasanya, rekanan harus menunggu SPD/SKO diteken Bupati terlebih dahulu, kalau sekarang, tidak demikian, diajukan SPM dari kepala SKPD, baru Kabag Keuangan keluarkan SPD/SKO.

Terjadinya perubahan system ini, rekanan memperkirakan bulan Februari, proses tender akan mulai dilaksanakan, sehingga mereka mempersiapkan diri lebih awal.

Menurut informasi, dari 12 kewenangan Bupati, tujuh kewenangan sudah dilimpahkan kepada kepala SKPD, satu kewenangan kepada Kabag Keuangan, tinggal empat kewenangan yang masih dipegang bupati. [tris/adv]

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Memaksimalkan keberadaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang telah tersedia, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berencana akan menggelar Festival Memancing Dunia.

Langkah tersebut dalam rangka menghidupkan kembali lokasi wisata Pantai Solop di Kecamatan Mandah, yang selama ini tidak termanfaatkan secara optimal, baik untuk sumber pendapatan daerah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Bupati Inhil, HM Wardan mengatakan, untuk menghidupkan kembali pantai tersebut, maka pihaknya akan membangun jermal-jermal, sehingga bisa digunakan untuk para pemancing.

“Ke depan, kami benar-benar akan memaksimalkan pengelolaan Pantai Solop yang merupakan salah satu tempat wisata di Negeri Seribu Parit,” tutur Bupati Wardan saat menyampaikan eksposenya dihadapan anggota DPRD Provinsi Riau dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Inhil, kemarin.

Dijelaskan, dengan pembangunan jermal di daerah tersebut, selain menjadi lokasi bagi para pemancing, juga akan menjadi tempat kunjungan para wisatawan, yang tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari luar daerah.

Dengan begitu, lanjut mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini, diharapkan lokasi wisata Pantai Solop ini akan ramai dikunjungi oleh para wisatawan dan lebih dikenal oleh masyarakat luas, sehingga bisa memberikan dampak yang tidak hanya bagi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

“Jadi, nanti kita bikin festival mancing dunia di Pantai Solop itu,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata (Disporabudpar) Inhil, Rudiansyah juga membenarkan adanya wacana menghidupkan kembali keberadaan Pantai Solop.

“Tapi itu semua tentu saja membutuhkan waktu. Diperkirakan baru bisa terealisasi pada tahun 2016 nanti,” terangnya.(adi/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meminta agar Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, untuk lebih memperhatikan nasib para petani kelapa yang ada di daerah tersebut.

Pasalnya, saat ini jumlah buah yang dihasilkan dari pohon kelapa milik para petani sudah semakin berkurang, yang diakibatkan oleh intrusi air laut dan berbagai gangguan alam lainnya.

Permasalahan tersebut dinilai harus menjadi prioritas utama dalam program pembangunan Pemkab Inhil ke depan, apalagi mengingat sekitar 70 persen masyarakat di Negeri Seribu Parit ini menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian kelapa.

Menurut Ketua Komisi II DPRD Inhil, Junaidi, Pemda seharusnya lebih mengutamakan nasib para petani dengan selalu memberikan apa yang diperlukan mereka seperti salah satunya pembuatan tanggul untuk manahan intrusi air laut.

“Saat ini, yang paling dibutuhkan para petani kita adalah tanggul. Jadi, Pemkab melalui Disbun seharusnya memprioritaskan itu,” kata Junaidi, kemarin.

Dijelaskan politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini, pembuatan tanggul yang dibutuhkan di seluruh Inhil adalah sepanjang 400 KM, namun tahun ini Pemkab Inhil baru sanggup menganggarkan sepanjang 200 KM.

“Mestinya, Disbun cepat mengerjakan yang 200 KM itu, jangan sampai habis tahun anggaran tak dikerjakan lagi seperti tahun sebelumnya. Sudahlah hanya mampu menganggarkan 200 KM, jika tak selesai juga tentu bisa tambah menderita petani kita,” imbuhnya. (adi/adv DPRD Inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) berencana akan kembali memprogramkan peningkatan sektor kepariwisataan di daerah tersebut, salah satunya keberadaan Danau Mabelu di Kecamatan Kuala Indragiri, yang belum diketahui dan digarap secara maksimal oleh pihak terkait.

Rencana tersebut menurut Bupati Inhil, HM Wardan dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan potensi aset wisata di Negeri Seribu Parit ini, yang dianggap akan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dikatakan Bupati, Danau Mabelu yang terletak di Desa Sungai Bela, Kecamatan Kuala Indragiri (Kuindra) ini memiliki potensi wisata yang sangat luar biasa, karena kondisi alamnya yang masih sangat alami dan belum terganggu oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab.

“Tidak hanya itu saja, di Danau Mabelu ini pada musim-musim tertentu juga akan ada dan terlihat sejumlah burung bangau putih, yang datang dan bermain-main disana,” ujar Bupati, belum lama ini.

Dijelaskan, berdasarkan informasi yang didapat ada pihak dan oknum tertentu yang sudah mulai memanfaatkan kondisi alam tersebut untuk kepentingan dan keuntungan pribadinya, tanpa melakukan perawatan dan pelestarian lingkungan setempat.

“Hal ini akan kita sikapi dengan serius dan kita minta mereka segera memperbaiki ekosistem lingkungan sekitar yang telah mereka rusak itu,” tambahnya.

Oleh karena itu, Bupati menginstruksikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, untuk mampu merencanakan program-program pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Inhil, sehingga menjadi objek wisata daerah yang menjanjikan.

“Pembangunan objek wisata daerah ini harus dipikirkan lebih serius dan menjadi prioritas, karena dengan pengembangan potensi alam yang begitu bagus, maka daerah kita ini akan dikenal di daerah luar melalui para wisatawan yang nantinya berkunjung ke seluruh lokasi objek wisata daerah yang ada,” imbuhnya. (adi/adv pemkab inhil)

Pekanbaru (detikriau.org) – Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI) Riau, mendesak Presiden Jokowi melalui mentrinya untuk segera melanjutkan PNPM Mandiri Perdesaan, mengingat masih ada pengendalian yang belum selesai dilakukan dilapangan.

Pernyataan ini disampaikan IPPMI Riau melihat polemik yang terus saja terjadi di lapangan pasca diberhentikannya ribuan fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan yang sekitar160 an fasilitator ada di Provinsi Riau.

Penghentian secara mendadak itu menurut IPPMI dikhawatirkan akan berdampak pada tidak terkontrolnya pelaksanaan akhir PNPM Mandiri Perdesaan yang seyogyanya berakhir di bulan April 2015 sesuai dengan alur kegiatan. Pemerintah pusat segera menetapkan satker PNPM-MPd untuk penyelesaian kegiatan PNPM-MPd TA. 2014 yang masih menjadi persoalan dilapangan.

Ketua IPPMI Agustian didampingi anggota IPPMI dari seluruh Kabupaten di Provinsi Riau dalam Pernyataan sikap ini juga juga  mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk merealisasikan penyiapan regulasi pendukung implementasi UU Desa berupa Permen, Perbup dan petunjuk pelaksanaan operasional.

“Kami juga Mendesak Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah mengimplementasikan UU Desa dilakukan secara konsisten melalui Pendampingan yang memiliki Kompetensi, Penguatan kapasitas desa, Pengelolan Dana Desa yang terbuka dan transparan.” Ujar Agustian, jum’at (9/1/2015)

Ditambahkannya, IPPMI Riau juga mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melibatkan seluruh anggota dan fasilitator pemberdayaan masyarakat yang profesional menjadi bahagian utama dalam pendampingan implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menurut Agus, IPPMI Riau telah melakukan pertemuan dengan Kepala BPM BANGDES pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015, hasil pertemuan tersebut bahwa Sekda Atas nama Gubernur Riau telah menyurati menteri dalam negeri terkait keberlanjutan Pendampingan Terhadap Penyelesaian Kegiatan PNPM-MPd TA. 2014.

Bahkan pemerintah Riau juga telah melakukan pres release ke media yang meminta keberlanjutan pendampingan  Terhadap Penyelesaian Kegiatan PNPM-MPd TA. 2014 yang ditembuskan kepada  Presiden Republik Indonesia , kemetrian dan jajaran terkait.(dro/rls)