Tembilahan (detikriau.org) – Kedepannya, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Indragiri Hilir berencana untuk memprogramkan budidaya ikan asli sungai Indragiri. Dengan upaya ini disamping diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat juga untuk menghindari punahnya ikan yang memiliki nilai ekonomis tinggi itu.

Dikatakan Kepala DKP Inhil, H Wiryadi Umar dalam kunjungan kerjanya di Balai Benih Ikan (BBI) Desa Mumpa Kecamatan Tempuling kemaren, beberapa jenis ikan yang kini memiliki nilai ekonomis yang sangat mejanjikan itu seperti Ikan patin sungai dan udang galah.

“Ikan-ikan itu kini banyak diminati oleh masyarakat karena rasanya yang enak. Jika ini bisa kita budidayakan dengan baik, tentunya akan memberi dampak peningkatan ekonomi masyarakat disamping tentunya untuk menjaga agar jenis ikan ini tidak sampai punah dihabitat aslinya,” Sampaikan Wiryadi

Disamping ikan-ikan asli perairan sungai Indragiri, daerah pesisir Inhil selama ini juga memang menjadi penghasil ikan. Bahkan ikan-ikan hasil tangkapan nelayan Inhil cukup banyak yang dipasarkan hingga ke Negri tetangga seperti Singapura dan Malaysia.

“Kekayaan sumber alam perairan yang kita miliki ini haruslah kita kelola dengan baik agar dapat memberi manfaat kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.” Tambahnya

Dalam kesempatan itu, mantan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Inhil itu juga berpesan kepada masyarakat untuk tidak mempergunakan racun dan bahan-bahan berbahaya lainnya guna menangkap ikan. Tindakan seperti ini menurutnya akan menjadi penyebab kerusakan habitas dan memusnahkan hewan air.

‘Hindari mencari keuntungan sesaat. Jika itu dilakukan, akibatnya akan memusnahkan, tidak hanya indukan tetapi juga anak-anak ikan. Dampaknya akan dirasakan dalam jangka panjang oleh anak cucu kita kedepannya.”Pesan Wiryadi. (dro)

Bagansiapapi (detikriau.org) – Bupati Rohil Suyatno menyerahkan bantuan saat mengunjungi para korban banjir di Kecamatan Bangko Pusako. Sebanyak 694 KK pada lima kepenghuluan korban banjir menerima paket sembako.

Penyerahan bantuan yang dilakukan Bupati Rokan Hilir, Suyatno, berlangsung pada Rabu (14/1/15) siang yang langsung menyambangi korban banjir. Penyerahan dipusatkan di halaman kantor Penghulu Bangko Mukti.

Sebanyak 694 KK pada lima kepenghuluan korban banjir menantikan Bupati Suyatno dengan antusias, mereka mendapatkan bantuan berupa sembako.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Suyatno mengatakan, Pemkab Rohil selalu menyediakan berbagai keperluan untuk bantuan tanggap darurat bagi korban bencana, terutama banjir.

Lebih lanjut, dia berharap bagi warga yang mengalami kesulitan akibat terkena bencana segera berkoordinasi dengan aparatur setempat, termasuk masalah kesehatan.

Sedangkan penghulu/lurah dan camat diharapkan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah jika diwilayahnya terjadi banjir.

Agar bisa cepat diberi bantuan yang dibutuhkan terutama bahan makanan bagi para korban.

Koordinasi yang baik tersebut, membuahkan hasil, ditandai saat itu penyerahan bantuan berupa mie instan, ikan sarden, selimut, beras, telur, gula dan lainnya.

Suyatno juga berharap kepada warga yang tinggal dibeberapa kecamatan lainnya yang rawan banjir, agar senantiasa waspada, terutama memperhatikan anak-anak saat diluar rumah.

Selain itu Pemkab Rohil juga berupaya tahun ini akan melakukan normalisasi Sungai Manasip yang ada didaerah tersebut termasuk infrastruktur jalan.

Sementara itu Camat Bangko Pusako, Sukardi mengatakan, 694 KK warga terkena banjir ini meliputi Kepenghuluan Bangko Kanan, Bangko Mukti, Bangko Makmur, Sungai Manasip dan Kepenghuluan Pematang Ibul.

Sukardi menilai, bantuan yang diberikan ini sangat bermanfaat bagi warganya yang terkena musibah banjir. [tris/adv]

TEMBILAHAN (detikriau.org) –DPRD Inhil menilai belum melihat peran dan kontribusi nyata dari keberadaan BP3AKB bagi masyarakat. Sejauh ini masih cukup banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa sebenarnya tugas dan fungsi nyata BP3AKB di lapangan.

“Kami harapkan pimpinan dan jajaran di BP3AKB ini mempunyai terobosan-terobosan baru, khususnya dalam melakukan sosialisasi dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat sesuai peran dan fungsinya,” Sampaikan anggota Komisi IV DPRD Inhil Surya Lesmana dalam hearing bersama BP3AKB, di ruang rapat Komisi IV, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Selasa (13/1).

Menurut Surya, jangan dana yang sudah ada dan dikucurkan untuk BP3AKB hanya digunakan untuk kebutuhan operasional dan administrasi perkantoran saja, sehingga manfaatnya belum dapat dirasakan langsung oleh masyarakat terutama yang berada di daerah pedesaan.

“Kalau perlu, BP3AKB ini coba membuat semacam tempat pelatihan bagi ibu-ibu yang hobi kuliner, supaya dengan pelatihan itu kaum ibu bisa siap turun ke pasar dan membantu peningkatakan pendapatan keluarga,” tambahnya.
Menanggapi hal itu, Kepala BP3AKB Inhil, Hj Djamilah menyatakan bahwa pihaknya akan bekerja dengan lebih maksimal lagi, khususnya dalam menyelesaikan berbagai kasus yang selama ini ditemukan di lapangan, baik itu yang bersangkutan dengan perempuan maupun anak-anak.

Dengan begitu, lanjut mantan Asisten III Setda Inhil ini, diharapkan keberadaan BP3AKB dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat terutama dalam penyelesaian berbagai kasus yang menimpa masyarakatnya.

“Dulu kita punya PLKB, yang sekarang sudah menjadi UPTD. Sebelumnya mereka hanya konses pada KB saja, tapi untuk ke depan akan dilibatkan dalam segala hal, sehingga mereka bisa melakukan sosialisasi termasuk jika ada permasalahan di lapangan langsung segera diketahui dan ditangani,” tandasnya.

Kegiatan hearing ini dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPRD Inhil, H Adriyanto didampingi seluruh anggota dan diikuti oleh Kepala BP3AKB, Hj Djamilah beserta jajarannya.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dalam meningkatkan Kota Layak Anak (KLA) di kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tidak hanya dilakukan oleh Badan terkait, namun juga perlu dukungan dari pihak-pihak lain seperti Dinas-dinas yang menangani persoalan Kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.

“BP3AKB tidak bisa bicara dan bekerja sendiri tanpa ada dukungan. Dinas Kesehatan misalnya dengan membuat layanan kesehatan ramah anak, begitu dengan Dinas Pendidikan dan lain sebagainya,” ungkap Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Inhil, Hj Djamilah usai melakukan hearing dengan Komisi IV DPRD Inhil, Selasa (13/1/2015).

Hingga saat ini, pihaknya menyatakan sudah membentuk beberapa indicator, salah satunya Forum Anak yang merupakan satu dari 32 indikator menuju menuju Kota Layak Anak. Dan itu sudah dibentuk diseluruh kecamatan yang ada di lingkungan Kabupaten Inhil.

Dalam membuat Forum Anak ini, diterangkan Djamilah, disetiap kecamatan mempasilitasi seluruh kebutuhan Forum Anaknya masing-masing, jikalau haknya tidak terpenuhi maka berhak melaporkan ke BP3AKB Inhil.

“Selain itu juga mereka disarankan untuk ikut serta dalam proses pembangunan daerah dimulai dari musrenbang di forum ank di kecamatan masing-masing,” tandasnya. (mirwan/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – DPRD Inhil berharap agar Bupati Inhil, HM Wardan benar-benar dapat menunjuk sosok yang mempunyai kemampuan untuk menjabat sebagai Dirut PDAM Tirta Indragiri. Hal ini sangatlah penting agar pelayanan perusahaan penyedia air bersih ini dapat memberikan karya terbaik bagi masyarakat.

“yang terpenting lakukan penilaian secara professional. Jangan ada pertimbangan lain apalagi karena unsur kedekatan,” Pinta Ketua Komisi II DPRD Inhil, AMD Junaidi ditemui di kantor DPRD Inhil, selasa (13/1/2015)

Dinilai politisi dari Partai Golkar Inhil ini, sejauh ini, kinerja PDAM TI masihlah belum menunjukkan prestasi terbaik. Sampai saat ini, masih banyak didapati keluhan masyarakat, terutama persoalan kualitas dan kelancaran distribusi air. Tanpa ditangani oleh sosok pimpinan yang benar-benar mempunyai kemampuan, pembenahan PDAM TI pastinya akan menjadi pekerjaan yang cukup berat.

“artinya penunjukkan Dirut adalah langkah awal untuk membenahi kinerja perusahaan daerah ini kedepannya. Makanya haruslah dilakukan dengan bersungguh-sungguh dan seprofesional mungkin,” Tambahnya

Selain itu, ia juga mengharapkan siapapun yang nantinya terpilih haruslah mampu membuat kontrak target kerja dalam jangka waktu beberapa bulan. Jadi, ketika ia tidak mampu menyelesaikan target tersebut maka dimintanya dengan keikhlasan hati mengundurkan diri “Karena ini menyangkut hajat orang banyak, dan kita tidak mau lagi persoalan PDAM ini terulang kembali, cukuplah yang sudah-sudah,” tuturnya.

Sejauh ini, diakuinya untuk nama-nama calon direktur PDAM Tirta Indragiri pihaknya belum mengetahui. Seharusnya sebagai mitra pemerintah kata Junaidi, minimal harusnya diberi tahu perkembangan siapa saja yang sudah mendaftar.

“Tapi jika Bupati berpikiran lain, ya tidak juga jadi persoalan, siapa saja boleh asalkan dijalankan dengan pertimbangan terbaik. (dro/mirwan/adv DPRD Inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Presidium Pembentukan Kabupaten (DPPK) Insel tetap menyatakan keoptimisan untuk mengupayakan terwujudnya pembetukan kabupaten Indragiri Selatan. Meski aturan terbaru tentang pemekaran sudah diberlakukan, hal itu diyakini tidak akan meyurutkan langkah mereka untuk terus berjuang.

“Kita tidak akan menarik mundur apa langkah yang sudah dijalankan. Kita tetap optimis meskipun harus kembali berjuang lebih keras,” Sampaikan Ketua DPPK Insel, Muhammad Kamal ditemui di gedung  DPRD Inhil kemaren.

Dikatakan Kamal, apa yang mereka perjuangkan ini sepenuhnya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik kedepannya. Dengan terwujudnya pemekaran, ia berkeyakinan upaya mempercepat kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Inhil dibagian selatan itu akan lebih cepat tercapai.

“Yang namanya usaha tidak boleh cepat menyerah. Tantangan adalah batu ujian. Jika kita yakin disertai do’a dari seluruh masyarakat, kami berkeyakinan usaha dengan penuh pengorbanan selama ini tidak akan sia-sia,” Yakini Kamal.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyatakan sudah kembali mengkomunikasikan rencana pembentukan Insel kepada pihak DPRD Inhil. Ia berharap hasil pertemuan pertemuan itu dapat segera direkomendasikan ke Komisi II DPR RI dalam konteks percepatan pemekaran kabupaten Insel.

Diakuinya dengan terbitnya turan pembentukan daerah otonomi baru itu akan sedikit memperlambat rencana pemekaran, sebab peraturan pemerintah baru ini membutuhkan waktu pembahasannya cukup lama.

Langkahnya saat ini, dijelaskan Kamal bahwa pihaknya segera mempersiapkan seluruh administrasi yang belum disempurnakan yang diminta oleh Komisi II DPR RI dan termasuk hal-hal yang lain yang masih dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Inhil.

“Kita pastinya juga berharap agar Bupati Inhil memberikan bantuan maksimal sesuai komitmen beliau saat maju dalam kampanye pilkada Bupati beberapa waktu yang lalu,” Tandas Kamal. (dro/mirwan)