Sistem Kerjasama tak Jelas, Perwakilan Petani Desa Pekantua Ngadu ke DPRD Inhil

Ketua Komisi I DPRD Inhil, HM Yusuf Said saat memimpin hearing bersama perwakilan petani di Desa Pekantua, Kecamatan Kempas
Ketua Komisi I DPRD Inhil, HM Yusuf  Said saat memimpin hearing bersama perwakilan petani di Desa Pekantua, Kecamatan Kempas

TEMBILAHAN (detikriau.org)-Sejumlah pewakilan petani dari Desa Pekantua, Kecamatan Kempas datang dan mengadu ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), di Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Senin (19/1/2015) sore.

Kedatangan perwakilan petani yang didampingi Kuasa Hukum dari Kantor Advokad Mohd Arsyad dan Rekan disambut Ketua Komisi DPRD Inhil, HM Yusuf Said dan para anggota, yang langsung ditindaklanjuti dengan melakukan hearing.

Kuasa Hukum Petani Desa Pekantua, Mohd Arsyad mengatakan, beberapa bulan yang lalu pihaknya telah mengajukan surat ke DPRD Kabupaten Inhil, terkait persoalan kerjasama antara petani dengan Koperasi Cipta Harapan dibawah naungan PT Agro Sarimas Kelapa dengan sistem plasma atau bagi hasil.

“Dari perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak yang telah dibuat sebelumnya, ternyata saat ini lokasi lahan perkebunan dan nama-nama anggota yang diserahkan oleh koperasi tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati,” tutur Arsyad.

Dijelaskan Arsyad, berdasarkan data yang diserahkan oleh kliennya, seharusnya semua nama-nama yang tercantum dalam surat perjanjian yang mereka buat dengan pihak koperasi, bisa memperoleh sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Tetapi saat ini, yang baru menerima sertifikat itu hanya sebanyak 266 petani, sedangkan sisanya dari jumlah keseluruh anggota sekitar 300 petani belum menerima,” terangnya.

Selain itu, persoalan lainnya adalah tentang kerjasama plasma atau bagi hasil 40-60. Dimana pembayarannya tidak merata, yakni hanya sebesar Rp 170 ribu pertiga bulan dan kadang-kadang ada yang bahkan tidak menerima

“Jadi kami surati Komisi I, karena ada persoalan hukum disini. Apalagi setelah di cek, ada nama-nama yang ada di surat perjanjian itu tidak pernah meneken untuk membuat surat di BPN. Kemudian, kita juga ingin mengetahui ukuran koperasi dalam ementapkan pembagian dari kerjasamanya. Makanya kita minta pihak DPRD memfasilitasi,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Inhil, HM Yusuf Said menyatakan bahwa pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu persoalan ini, untuk selanjutnya memanggil pihak-pihak yang terkait, dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang dihadapi para petani di Desa Pekantua.

“Kerjasama yang seperti inilah yang kita khawatirkan selama ini. Pihak perusahaan hanya ingin mengambil keuntungan sendiri dan merugikan masyarakat. Padahal, harapannya dengan kerjasama ini masyarakat bisa sejahtera. Tapi kita akan segera menindaklanjuti persoalan ini, sehingga bisa dituntaskan dan masyarakat tidak dirugikan,” pungkasnya.(Adi/adv DPRD Inhil)




Diskes Bertekad Wujudkan Puskesmas BLUD

Kadiskes Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie
Kadiskes Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) bertekat untuk mewujudkan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), seperti yang telah disandang oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada Tembilahan saat ini.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Diskes Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwi dalam menyikapi perubahan peraturan, khususnya dalam merespon persoalan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Dikatakan Alvi, dari 27 Puskesmas yang ada di Kabupaten Inhil, 21 Puskesmas diantaranya sudah masuk dalam kategori rawat inap, sedangkan 6 Puskesmas lainnya masih berstatus non rawat inap.

“Dengan kondisi fisik maupun sarana dan prasarana, serta SDM yang ada sekarang ini, masih harus dikuatkan lagi, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam Permenkes Nomor 75 Tahun 2014,” tutur Alvi saat dikonfirmasi detikriau.org di ruang kerjanya, Senin (19/1/2015) sore.

Penguatan diberbagai lini tersebut, lanjut Alvi, akan dilakukan dengan berbagai langkah, diantaranya membuat tim pembinaan Puskesmas, yang langsung dipimpin oleh masing-masing Kepala Bidang (Kabid) perwilayah yang sudah dibagi.

“Dengan melihat kondisi eksisting sekarang dan apa yang kita harapkan ke depan, tentunya hal ini harus kita perbaiki, termasuk salah satunya penguatan pelayanan kesehatan dasar melalui Puskesmas UGD 24 jam,” terangnya.

Dijelaskan mantan Kepala Bappeda Kabupaten Inhil ini, itulah beberapa langkah yang akan dilakukan Diskes, supaya apa yang diamanahkan oleh Permenkes diatas dapat diwujudkan di Negeri Seribu Parit ini.

“Disamping permasalahan lainnya yang harus juga dibenahi bersama, yakni persoalan capaian di semua Puskesmas, seperti program dan penguatan administrasi,” imbuhnya.(adi)




Bupati Inhil Resmikan DMIJ Desa Pulau palas

DSC_1737TEMBILAHAN (detikriau.org) –Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan resmikan hasil pembangunan fisik program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) tahun anggaran 2014 di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu, Senin (19/1/2015).

Menurut Bupati, melalui program DMIJ ini akan meningkatkan pembangunan desa. “Melalui DMIJ inilah yang menjadikan desa kedesa lebih maju lagi dari sebelumnya, maka tingkatkanlah program ini kedepannya,” ungkap Bupati.

Ia menjelaskan dari laporan 20 pemerintah kecamatan bahwa sampai saat ini hampir semua desa diseluruh kecamatan sudah mampu menuntaskan program DMIJ ini hingga 100 persen, minimal 80 persen. “Tentunya saya sangat berterima kasih telah menjalankan program ini dengan baik, meski masih ada terdapat beberapa desa yang belum maksimal,” tuturnya. (mirwan/adv pemkab inhil)




Bupati Inhil Tanam Pohon Penghijauan di Desa Pulau Palas

DSC_1744TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan melakkan penanaman pohon penghijauan di Desa Pulau Palas kecamatan Tembilahan Hulu, Senin (19/1/2015).

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa Dinas Kehutanan telah mempersiapkan sebanyak 3 ribu batang pohon untuk 20 Kecamatan di Inhil. Nantinya, disetiap Kecamatannya akan ditanami sebanyak 150 batang pohon.

“Disetiap kecamatan itu akan diterapkan penanaman 150 batang pohon, dengan itu diharapkan nantinya Inhil ini bersih dan nyaman dengan rimbunan pohon penghijauan,” kata Wardan.

Menurutnya, penanaman itu hanya merupakan tahap awal dari program penghijauan, yang terpenting diperlukan pemeliharaan setelah dilakukannya penanaman pohon dalam jangka panjang. Upaya ini tidak bisa dilakukan sendiri, sangat diharapkannya kerjasama dari semua pihak untuk menyukseskan penghijauan di Bumi Sri Gemilang ini. (mirwan/adv pemkab inhil)




Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan, DKP Inhil Fokus Kelola Hasil Perikanan

Kepala DKP Inhil, H Wiryadi Umar memperlihatkan kepiting bakau yang merupakan salah satu hasil tangkapan alam nelayan yang memiliki potensi ekonomi sangat menjanjikan.
Kepala DKP Inhil, H Wiryadi Umar memperlihatkan kepiting bakau yang merupakan salah satu hasil tangkapan alam nelayan yang memiliki potensi ekonomi sangat menjanjikan.

Tembilahan (detikriau.org) – Sebagai daerah pesisir, bumi Kabupaten Indragiri Hilir sangat kaya dengan berbagai potensi perikanan. Jika mampu dikelola dengan baik, sumber kekayaan perairan ini pastinya akan dapat memberi dampak bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan.

Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Inhil, H Wiryadi Umar, sebagai salah satu daerah yang kaya dengan hasil perairan, selama ini keberadaan Kabupaten Inhil kurang dikenal. Hasil budidaya dan ikan tangkap nelayan kebanyakan hanya dipasok kepada pedagang pengepul yang selanjutnya dijual kembali kepada pedagang besar di beberapa daerah diluar Inhil seperti Kuala Tungkal Provinsi Jambi termasuk Riau Kepulauan seperti Tanjung Pinang dan Batam.

“Harga jual dari nelayan kepada pedagang pengepul sangat rendah jika dibandingkan dengan harga dipasaran. Akibatnya, dengan penghasilan yang rendah, pastinya juga akan berdampak pada tingkat kesejahteraan nelayan, ” Ujar Wiryadi saat ditemui diruang kerjanya, senin (19/1)

Dicontoh Wiryadi, cincinot (sejenis hewan kerang-kerangan yang banyak terdapat didaerah pesisir inhil. red), ditingkat nelayan hanya dihargai  Rp 6 ribu perkilo, padahal dipasaran harganya bisa mencapai Rp 35 rb. Apalagi dengan nelayan hanya menjual hasil tangkapannya kepada pedagang pengepul selanjutnya dipasarkan kembali kepada pedagang besar di daerah lain, pasar sama sekali tidak mengetahui bahwa penghasil “cincinot “ itu adalah kabupaten Inhil.

“persoalan ini yang harus kita tuntaskan kalau ingin mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan nelayan,” Sebut Wiryadi

Ditambahkannya, diwilayah pesisir Inhil, tidak hanya hewan kerang-kerangan seperti cincinot yang sangat mudah didapatkan, beberapa hewan lainnya seperti ikan bakut (ikan malas. Red), kepiting bakau, udang tenggek dan berbagai jenis lainnya juga memiliki potensi ekonomi yang sangat menjanjikan .

“dengan wilayah inhil yang dikelilingi perairan pastinya perikanan memiliki potensi yang sangat besar sebagai salah satu upaya mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat jika mampu dikelola dengan baik,” Yakini mantan kepala Dinas Tanaman pangan Hortikultura dan Peternakan Inhil ini. (dro/adv pemkab inhil)




Humas Pemkab Rohil Akan Pasang Videotron di Tiga Daerah Strategis

19Bagansiapapi (detikriau.org) – Sampaikan informasi mengenai program dan rencana kerja kepada pegawai dan masyarakat, serta informasi tender dan kegiatan-kegiatan yang akan di adakan pemerintah di Kabupaten Rokan Hilir, Riau.Tahun ini, Bagian Humas Pemkab Rohil akan memasang videotron di tiga daerah yang strategis di Rokan Hilir.

Adapun daerah tempat memasang Videotron yaitu di Bagansiapiapi (Kec.Bangko) , Ujung Tanjung (Kec.Tanah Putih Tnjg Melawan)dan Bagan Batu ( Kec.Bagansinembah).

Demikian dikatakan  Kabag Humas Pemkab Rohil, Hermanto.S.Sos kepada wartawan di kantornya Jalan Merdeka, Senin  (19/01/15).

“Sesuai dengan intruksi pak wakil bupati, tahun ini kami (Humas) sudah menganggarkan dana untuk membeli videotron. Tujuannya agar masyarakat mengetahui seluruh kegiatan yang berhubungan dengan Pemkab Rokan Hilir,” kata Hermanto. [tris/adv]