TEMBILAHAN (detikriau.org) – Masyarakat mendesak pihak PLN menempatkan tenaga professional untuk menduduki jabatan penting di jajaran PLN Rayon Tembilahan. Pemutusan pasokan listrik yang semakin hari semakin parah dinilai sudah sangat mengganggu aktifitas masyarakat.

Menurut salah seorang warga Tembilahan, Indra Gunawan, pemadaman yang kini semakin kerap terjadi jelas menunjukkan ketidakmampuan tenaga-tenaga yang menduduki jabatan strategis pada PLN Rayon Tembilahan. Selama ini menurutnya pihak PLN selalu menuntut masyarakat pelanggannya memenuhi semua kewajiban tepat waktu. Tidak mengindahkan, sanksi denda keterlambatan secara otomatis pasti diberlakukan.

Namun apabila PLN yang tidak mampu memenuhi kewajiban, masyarakat hanya diminta bersabar tanpa ada sedikitpun mendapatkan sanksi atas ketidakmampuannya.

“Ini namanya tidak adil. PLN hanya mau menang sendiri. Kita masyarakat selalu menjadi pihak yang dirugikan. Bayar telat, rekening tagihan pasti membengkak. Tapi disaat mereka yang tidak memenuhi kewajiban, paling banter PLN menyampaikan permintaan maaf.” Kritik Indra melalui detikriau.org di Tembilahan, Rabu (28/1)

Tidak hanya aktifitas masyarakat terganggu akibat terjadinya pemadaman listrik, bahkan berbagai peralatan elektronik juga menjadi sangat mudah rusak. Ia bahkan juga menduga pemadaman yang kerap terjadi secara berulang-ulang akan menjadi penyebab tagihan listrik menjadi membengkak.

“Tak ada kata lain. PLN harus mampu menempatkan tenaga-tenaga professional jika ingin memperbaikai krisis listrik yang terjadi saat ini,” Tambah Indra

Hendra, masyarakat Tembilahan lainnya juga mengaku kecewa dengan kondisi pelayanan PLN Rayon Tembilahan yang semakin hari dinilai semakin anjlok. Ia juga mendesak harus ada langkah konkrit  dari manajemen PLN Riau untuk menuntaskan persoalan ini.

“Kami masyarakat tidak mengerti bagaimana caranya. Yang jelas kami juga menuntut hak-hak kami sebagai pelanggan untuk tidak terus dikecewakan,” Pinta Hendra. (dro)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pada tahun 2015 ini, Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) berencana akan mengirim dokter dan perawat ke Rumah Sakit Jiwa, Tampan Pekanbaru untuk mengikuti pelatihan khusus. Langkah tersebut dalam rangka mempersiapakan tenaga medis untuk melakukan pengobatan serta mencegah dan mengantisipasi meningkatnya jumlah penderita penyakit ganggung jiwa di Negeri Seribu Parit ini.

“Kita akan persiapan tanga medis yang memiliki kemampuan untuk menangani pasien sakit jiwa,”Sampaikan Kepala Diskes Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie melalui Kasi Kesehatan, Devi Natalia, belum lama ini.

Kendati demikian diakui Devi, saat ini pendistribusian obat-obatan bagi mereka yang mengalami gangguan kejiwaan ini masih sangat rendah, namun diyakini pada Bulan Februari mendatang seluruh obat-obatan tersebut sudah terdistribusi ke seluruh Puskesmas.

Sementara itu, terkait dengan pencanangan Inhil Bebas Pasung 2017, Devi menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk turut mendukung dan bekerjasama dalam persoalan ini, seperti dengan memberikan laporan jika ada ditemukan pasien yang dipasung.

“Masyarakat bisa memberitahukannya ke Puskesmas dan dinas terkait, nanti akan ditangani secara langsung ,” imbuhnya.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kabag Kesra Setdakab Inhil, H Arifin nyatakan untuk beasiswa tahun anggaran 2015 bisa diambil dari biaya pendidikan berupa Bantuan Sosial (Bansos) yang telah dianggarkan sebesar Rp 5,7 Milyar lebih.

“Sebenarnya ini bukan anggaran beasiswa, tapi berupa dana bantuan biaya pendidikan, dan ditahun ini kita anggarkan sebesar Rp 5,7 Miliyar lebih,” kata Arifin melalui sambungan selular, Rabu (28/1/2015).

Meskipun bukan anggaran beasiswa, namun bisa dicairkan untuk beasiswa dengan alasan juga termasuk kategori keperluan pendidikan bagi mahasiswa yang tidak mampu.

Ia menerangkan, dari jumlah 1500 lebih proposal permohonan beasiswa dari mahasiswa yang telah diajukan ke pihaknya ini akan diverifikasi secara detail. Sebab, bagi penerima dana tersebut harus betul-betul diperuntukkan untuk keperluan pendidikan seperti, mahasiswa yang memang kondisi sedang tidak mampu.

Selain itu juga akan diperuntukkan kepada para anak yatim yang sedang menjalani pendidikan, pelatihan Qori’ dan keperluan lain sebagainya.

Terkait beasiswa, tim verifikasi Kesra Setdakab Inhil dipastikannya mulai bekerja pada Februari mendatang. Sebab saat ini tim tersebut sedang dalam proses pembuatan Surat keputusan (SK) yang akan ditanda tangani oleh Bupati Inhil.

“Jadi, jika permohonan itu lolos verifikasi, dan benar dia tidak mampu, serta data proposal tersebut sesuai dengan keterangan yang diberikan perguruan tinggi, Insya Allah akan dicairkan,” tandasnya.(mirwan/adv pemkab Inhil)

“Hearing Komisi III DPRD Inhil dan BLH”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar rapat dengar pendapat bersama Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Rabu (28/1/2015).

Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan ini dipimpin langsung Ketua Komisi III, Iwan Taruna didampingi para anggota, serta dihadiri Kepala BLH Inhil, H Encik Kamal Syahindra dan jajarannya.

Pada kesempatan itu, berdasarkan hasil pantauan, BLH menyampaikan ada sebanyak 17 perusahaan yang beroperasi di Negeri Seribu Parit ini yang kehadirannya berdampak pada kerusakan lingkungan.

Dimana dari 17 perusahaan tersebut, 3 diantaranya sudah diberikan sanksi peringatan akan dicabut izin operasinya.

“Kita panggil BLH kesini, bertujuan untuk menanyakan tindak lanjut terhadap perusahaan yang terbukti melakukan perusakan lingkungan,” tutur Iwan Taruna.

Dijelaskan Iwan, jika kehadiran perusahaan telah terbukti meresahkan dan merugikan masyarakat, maka BLH sebagai instansi terkait harus berani mengambil langkah tegas.

“Kita wanti-wanti BLH agar cepat menyelesaikan persoalan ini, karena jika dibiarkan bisa makin buruk dampaknya,” terangnya.

Selain itu, juga dibahas terkait program kerja BLH Inhil di tahun anggaran 2015 ini. Pasalnya, sejak pembahasan KUA PPAS, APBD hingga verifikasi di Pemprov Riau, DPRD Inhil menyatakan perlu mengetahuinya.

“Penting bagi kami membahas masalah ini bersama BLH, supaya terjalin komunikasi yang baik antara kita ke depannya, dalam rangka mendukung dan mensukseskan program pembangunan daerah,” imbuhnya.(adi)

Bagansiapapi (detikriau.org) – Upaya mengantisipasi terulangnya kasus Karhutla di Kabupaten Rohil perlu dilakukan sosialisasi sekaligus memberikan pemahaman terhadap siswa sekolah serta masyarakat. Sosialisasi dilakukan sebagai upaya pencegahan.

Kabid Pengendalian Dampak Lingkungan Bapedalda Rohil Suta Wirapraja, Rabu (28/1), mengatakan bapedal dalam persoalan penangganan Karhutla tetap berfokus pada pencegahan melaui sosialisasi, namun terpenting memberikan edukasi (pemahaman-red) kepada masyarakat luas.

“Selain sosialisasi terpenting lagi yakni, masyarakat tua dan muda diberikan pemahaman arti bahaya serta resiko membakar hutan secara semabarangan. Selain itu, perlunya masyarakat mengelola lahan gambut agar tidak terjadi Karhutla,” ungkapnya.

Kemudian, lanjut Wira, kegiatan sosialisasi pencegahan karhutla tahun 2015, difokuskan di lima kecamatan yakni Pasir Limau Kapas, Kubu, Kubu Babussalam, Pujud dan Tanjung Medan, karena wilayah tersebut dinilai rawan karhutla.

“Kegiatannya sekaligus, kalau di Kecamatan Kubu dan Kubu Babussalam pemberian bantuan mesin pompa kepada Masyarakat Peduli Api (MPA). Selanjutnya, Turun ke perusahaan perkebunan sebagai tindak lanjut audit kepatuhan tim Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP),” ujarnya singkat. [tris/adv]