ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR — Konflik tapal batas antara Desa Pungkat dan Desa Belantak Raya, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), kian meruncing.

Berdasarkan informasi sementara yang dihimpun media ARBindonesia.com dari beberapa sumber, perselisihan yang telah terjadi sejak lama ini diduga dipicu oleh munculnya versi peta batas wilayah Desa Belantak Raya dan Pungkat.

Dari versi peta pertama itu, digunakan Pemerintah Desa Belantak Raya dan warga sebagai acuan dalam penguasaan wilayah administratif desa.

Boro-boro peta batas wilayah itu mendapat kesepakan dari sepadan Desa Pungkat, muncul kembali peta versi kedua yang lagi-lagi dianggap sangat merugikan wilayah administratif Desa Pungkat.

Luas wilayah Desa Pungkat tercatat semakin menyusut dan jauh dari ketentuan historis serta yuridis yang tercantum dalam dokumen peta induk pemekaran resmi. Sehingga memicu ketegangan yang berkepanjangan atar desa hingga saat ini.

Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan publik, sehingga muncul desakan agar diusut tuntas siapa pihak atau oknum yang diduga menjadi dalang di balik peredaran peta tersebut, yang selama ini menjadi akar permasalahan dan memecah kerukunan antar-warga Pungkat dan Belantak Raya.

Urgensi Penyelesaian Melalui Jalur Konstruktif

Konflik tapal batas ini butuh ketegasan Pemkab Inhil dalam penyelesaian, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi mengganggu stabilitas keamanan, menghambat roda pemerintahan desa, serta merugikan hak-hak keperdataan masyarakat setempat.

Untuk mengakhiri perselisihan ini secara adil dan bermartabat, diperlukan langkah-langkah penyelesaian yang komprehensif, seperti:

1. Verifikasi Dokumen Otentik
Pemerintah Kabupaten Inhil melalui bagian Tata Pemerintahan (Tapem) bersama pihak terkait, segera turun tangan untuk memvalidasi Peta Induk Pemekaran Asli Desa Pungkat dan mencocokkannya dengan kondisi riil di lapangan.

2. Transparansi dan Penelusuran Hukum
Membentuk tim investigasi independen untuk mengusut asal-usul dan legalitas dua versi peta yang beredar, guna menindak tegas pihak-pihak yang diduga sengaja mengubah batas wilayah demi kepentingan tertentu.

3. Mediasi dan Musyawarah Mufakat
Menggelar forum mediasi terbuka yang melibatkan para tokoh masyarakat, ninik mamak, serta perangkat desa dari Desa Pungkat dan Belantak Raya di bawah fasilitasi Camat Gaung dan Pemkab Inhil.

4. Penetapan Batas Definitif
Hasil verifikasi harus dituangkan secara resmi agar memiliki kekuatan hukum tetap dan memberikan kepastian ruang bagi kedua desa.

Penyelesaian konflik ini menuntut adanya itikad baik dari semua pihak. Dengan mengedepankan asas keadilan dan merujuk pada dokumen hukum yang sah, sengketa tapal batas di Kecamatan Gaung diyakini dapat diselesaikan secara damai demi kesejahteraan masyarakat luas.

Hingga berita ini ditayangkan, awak media tengah berupaya mengkonfirmasi Kepala Desa Belantak Raya dan pihak terkait guna mendapatkan informasi lainnya terkait batas desa. (Arbain)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Pemkab Inhil) bersama DPRD Inhil menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2026.

Penyelesaian pembahasan tersebut ditandai dengan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna ke-22 DPRD Inhil Masa Persidangan VII Tahun Sidang 2026, yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Inhil, Rabu (30/9/2026).

Pada rapat tersebut, Bupati Inhil H. Herman, SE., MT diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Inhil Drs. H. Tantawi Jauhari, MM., CGRE untuk menyampaikan pendapat akhir Bupati terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Inhil Iwan Taruna, ST., M.Si dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat serta anggota DPRD Inhil.

Sebelum pengambilan keputusan, rapat paripurna diawali dengan penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Inhil terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD 2026. Setelah itu, agenda dilanjutkan dengan pengambilan keputusan DPRD dan penyampaian pendapat akhir Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Membacakan pendapat akhir Bupati, Sekda Tantawi Jauhari menyampaikan bahwa seluruh tahapan pembahasan perubahan APBD telah dilaksanakan melalui pembahasan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.

Menurutnya, berbagai pandangan, koreksi, saran dan masukan yang disampaikan DPRD selama proses pembahasan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan anggaran daerah.

“Catatan-catatan tersebut akan menjadi perhatian, baik dalam pelaksanaan anggaran sampai dengan akhir tahun maupun sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah pada masa yang akan datang,” ujar Sekda.

Ia menambahkan, masukan yang diperoleh selama pembahasan tidak hanya menjadi bagian dari penyempurnaan dokumen anggaran, tetapi juga menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.

Setelah memperoleh persetujuan bersama, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 beserta Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada kesempatan tersebut, Pemkab Inhil turut menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Inhil atas kontribusi, perhatian, serta pemikiran yang diberikan selama proses pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Pemerintah daerah berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif dapat terus diperkuat dalam rangka mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir. (Galeri Foto)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Bupati Indragiri Hilir diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Muammar Ghaddafi, resmi melepas Pawai Ta’ruf MTQ ke 56 tingkat Kecamatan Mandah, yang berlangsung pada Rabu (30/9) siang.

Acara dihadiri sejumlah Pimpinan OPD Pemkab Inhil, Camat beserta unsur Forkopimcam Mandah, Alim Ulama, tokoh masyarakat, ratusan peserta pawai dan penonton yang memenuhi Lapangan Sepakbola Kelurahan Khairiah Mandah.

Kemeriahan Pawai Ta’ruf bagi Bupati Inhil tidak hanya menjadi sarana kreativitas dan penyemarak MTQ, tetapi sebagai media syiar Islam.

“Kehadiran peserta dari berbagai desa dan kelurahan yang ada di Mandah, menjadi gambaran budaya gotong royong yang tumbuh di masyarakat. Kebersamaan ini menjadi upaya dalam menumbuhkan kecintaan terhadap Kitab Suci Al-Qur’an,” ujar Staf Ahli.

Selain Pawai Ta’ruf, MTQ juga disemarakkan dengan berdirinya stan-stan bazar sebagai ruang promosi produk unggulan masyarakat setempat.

“Bazar yang juga kita resmikan hari ini, menjadi sarana bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas dan inovasi produk agar dapat bersaing di pasaran,” lanjut Muammar.

Selanjutnya Bupati berharap, kesertaan masyarakat hingga generasi muda dalam kedua giat ini dapat menjadi jalan membangun kehidupan keluarga yang religius dan penuh kebersamaan. (Galeri Foto)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Belasan proyek peningkatan jalan lingkungan di bawah lingkup Dinas PUTRPKP Inhil Tahun Anggaran 2025 disinyalir terdapat kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi.

Dari data yang di himpun awak media, dari 17 pekerjaan peningkatan jalan lingkungan yang diduga bermasalah, terdapat 10 paket yang rawan terjadi kerusakan dini akibat ketidak sesuaian spesifikasi (spek).

Total kerugian dari 10 paket peningkatan jalan lingkungan itu
diperkirakan bernilai pantastis yakni mencapai setengah miliar rupiah lebih.

Meskipun mekanisme pengembalian kerugian negara menjadi prosedur yang lazim ditempuh oleh pihak penyedia jasa (kontraktor), persoalan mendasar mengenai mutu fisik dan ancaman terhadap masa umur pembangunan infrastruktur jalan tersebut tetap menyisakan kekhawatiran serius bagi publik.

Melalui PPK Bidang PKP Dinas PUTRPKP Inhil, Ade WiDodo
tak membantah terkait adanya ketidak sesuaian spesifikasi terhadap beberapa paket pekerjaan jalan lingkungan tahun anggaran 2025.

Menurut Ade, ketidak sesuaian spesifikasi itu terletak pada komposisi campuran Cor Beton Mutu Fc 10 Mpa (Concrete Mixer). Ia juga menyatakan telah mengingatkan kepada pihak pelaksana agar komposisi campuran Cor Beton harus sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak.

“Kita sudah ingatkan! namun masih terdapat kelemahan pada pelaksana lapangan yang belum sepenuhnya menerapkan campuran maupun bahan Cor Beton Mutu Fc 10 Mpa sesuai komposisi spesifikasi teknis sehingga mengakibatkan mutu Cor Beton Mutu Fc 10 Mpa tidak mencapai kualitas yang ditetapkan dalam kontrak,” tutur Ade, Selasa 29/9/2026). (Arbain-red)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir, Tantawi Jauhari, menghadiri Upacara Ziarah Nasional memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Taman Makam Pahlawan (TMP) Yudha Bakti, Tembilahan Hulu, Senin (28/9/2026).

Upacara yang dipimpin Dandim 0314/Inhil Letkol Arm Wahib Mustofa Fathurrahman ini berlangsung khidmat. Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran unsur Forkopimda, personel TNI-Polri, serta pejabat di lingkungan Pemkab Indragiri Hilir.

Prosesi diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, mengheningkan cipta, peletakan karangan bunga oleh Inspektur Upacara, dan ditutup dengan pembacaan doa bersama.

Usai upacara, Sekda Inhil Tantawi Jauhari menyampaikan bahwa Ziarah Nasional ini bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan momentum penting untuk menyerap nilai-nilai perjuangan para pahlawan.

“Ziarah Nasional ini menjadi pengingat bagi kita semua atas jasa dan pengorbanan para pahlawan. Nilai-nilai patriotisme serta semangat rela berkorban ini harus terus kita teladani,” ujar Tantawi Jauhari.

Ia menambahkan, semangat perjuangan tersebut hendaknya terus diimplementasikan dalam pengabdian sehari-hari demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

“Melalui momen ini, kita berharap semangat para pejuang terus menginspirasi seluruh elemen di Indragiri Hilir untuk menjaga keutuhan bangsa serta memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” tambahnya. (Galeri Foto)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR — Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bahaya laten narkoba menjadi dua musuh bersama yang tak boleh diberi ruang. Menyadari hal ini, Polsek Reteh, Polres Indragiri Hilir, mengambil langkah taktis dengan turun langsung merangkul para Ketua RT dan RW di Desa Seberang Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Senin (28/9/2026).

Bertempat di Aula Kantor Desa Seberang Pulau Kijang, sosialisasi yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Reteh, IPTU Rozi Dhasa Prima, S.I.P., M.H, ini berlangsung interaktif dan penuh kebersamaan. Kegiatan strategis ini turut dihadiri oleh Camat Reteh Hasnur Rasidi, S.Kep., Kepala Desa Seberang Pulau Kijang Supangat, jajaran personel Polsek Reteh, para Kepala Dusun, hingga tokoh masyarakat setempat.

RT/RW: Mata, Telinga, dan Benteng Pertama Desa

Dalam pemaparannya, Kapolsek Reteh menegaskan bahwa kesuksesan menjaga keamanan lingkungan tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum. Peran aktif masyarakat, khususnya para pengurus RT dan RW yang berada di garda terdepan, menjadi kunci utama.

“Kita jangan menunggu api muncul baru bergerak. Pencegahan harus dilakukan sejak awal. Karena itu, peran RT dan RW sangat penting untuk mengingatkan warga dan segera melaporkan apabila ditemukan adanya potensi kebakaran,” tegas IPTU Rozi.

Warga kembali diingatkan agar tidak melakukan cara-cara instan seperti membakar saat membuka atau membersihkan lahan. Tindakan sepele yang memicu kebakaran besar kini menjadi atensi ketat demi keselamatan bersama dan kelestarian lingkungan.

Tutup Rapat Ruang Gerak Narkoba

Tak hanya soal karhutla, ancaman peredaran gelap narkotika yang mengincar masa depan generasi muda juga menjadi sorotan tajam dalam forum tersebut. Kapolsek mengajak seluruh elemen desa untuk meningkatkan kepekaan sosial terhadap aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar.

Dukungan masyarakat melalui keberanian melapor dinilai jauh lebih efektif untuk memutus rantai peredaran barang haram tersebut.

“Jangan beri ruang bagi narkoba di lingkungan kita. Apabila mengetahui adanya indikasi peredaran atau penyalahgunaan narkoba, segera sampaikan kepada pihak Kepolisian. Informasi masyarakat sangat membantu dalam menjaga keamanan dan masa depan generasi muda,” serunya.

Perkuat Sinergi dan Komunikasi Aktif

Menutup rangkaian kegiatan sosialisasi, Polsek Reteh mendorong terbangunnya komunikasi dua arah yang aktif antara warga, Bhabinkamtibmas, dan jajaran kepolisian.

“Dengan jalur komunikasi yang cepat, setiap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) diharapkan dapat diredam sedini mungkin sebelum berkembang menjadi masalah besar,” tutup IPTU Rozi.

Berkat komitmen kuat dari seluruh pihak yang hadir, kegiatan sosialisasi ini berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif, menandai lembaran baru sinergi erat antara pemerintah, kepolisian, dan masyarakat Desa Seberang Pulau Kijang. (Arb)