TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan nyatakan bahwa dalam masa kepemimpinannya sebagai Bupati Inhil akan memfokuskan pembangunan infrastruktur jalan penghubung.

“Dalam satu, dua dan tiga tahun kedepan saya masih menitik beratkan pembangunan infrastruktur jalan penghubung desa ke desa dan desa ke kecamatan,” Ujar Bupati saat menyambut kunjungan kerja (kuker) anggota DPRD Provinsi Riau dari Komisi D, serta sekaligus melakukan dialog bersama di aula lantai 5 Kantor Bupati Inhil, Jalan Akasia Tembilahan, Selasa (3/2/2015).

Menurut Bupati, Kabupaten Inhil ini merupakan daerah yang rentan dengan banjir, sebab Inhil ini merupakan daerah dataran rendah dan rawa. Oleh sebab itu, ia menginginkan pembangunan jalan di Bumi Sri Gemilang ini harus memiliki kualitas yang tinggi.

“Artinya, tidak lagi kita mengutamakan aspal atau hotmix, karena rawan dan rentan sekali dengan kondisi alam di daerah ini. Belum lagi ketika musim air pasang besar, sebagian ruas jalan yang ada di daerah kita tergenang air, makanya kita usulkan dengan rigit,” tutur Bupati Wardan.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Riau, Erizal Muluk menjelaskan bahwa kedatangan mereka bertujuan untuk meminta masukan dari Pemda setempat, khususnya tentang apa saja yang menjadi keinginan dan diperlukan dalam pembangunan daerah, sehingga bisa dibantu dari dana APBD Provinsi Riau.

“Tadi kita sudah mendengar banyak sekali permintaan dari Pemkab Inhil, terutama jalan, jembatan, listrik dan air bersih. Semua ini akan kami bawa ke provinsi dan akan kami pelajari, untuk dipilah mana saja yang bisa dibantu sesuai dengan alokasi dana yang disediakan oleh Pemprov bagi kabupaten dan kota se-Riau,” terang Erizal.

Jika tidak bisa dibantu seluruhnya oleh APBD Riau, lanjut Erizal, pihaknya akan berusaha meminta bantuan melalui dana APBN. Apalagi kalau dilihat kebutuhan untuk pembangunan di Kabupaten Inhil ini sangat besar.

“Jadi, kita perlu sharing dana dari APBD kabupaten, provinsi dan kalau perlu minta bantuan dana dari APBN. Yang jelas, kita pilih dulu mana yang menjadi prioritas untuk Inhil di tahun anggaran 2015 dan 2016 nanti,” imbuhnya.(mirwan/adi/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) meminta agar pembangunan Instalansi Pengolahan Air Limbah oleh pihak perusahaan harus jauh dari bantaran sungai atau laut.

Langkah tersebut dalam upaya mencegah dan mengantisipasi terjadinya pencemaran lingkungan, khususnya pada air sungai yang cukup banyak digunakan oleh masyarakat Negeri Seribu Parit untuk keperluan sehari-hari.

Menurut anggota Komisi III DPRD Inhil, M Amin, salah satu penyebab seringnya masyarakat terserang dan terjangkit penyakit kulit, seperti gatal-gatal adalah karena pihak perusahaan meletakkan IPAL tidak sesuai pada tempatnya.

“Ketika kami berkunjung ke beberapa perusahaan, kami dapati banyak perusahaan yang meletakan IPAL tidak jauh dari bantaran sungai,” tutur Amin, belum lama ini.

Dijelaskan Amin, seharusnya pembangunan perangkat dan peralatan teknik beserta perlengkapan yang memproses dan mengolah cairan sisa produksi pabrik seperti IPAL ini, ditempatkan sangat jauh dari tepian sungai, sehingga tidak mencemari air sungai di wilayah setempat.

“Sedangkan meletakkannya (IPAL, red) jauh saja bermasalah, apalagi jika dekat dengan sungai,” tambahnya.

Lebih lanjut dikatakan Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Inhil ini, kondisi itulah yang menyebabkan air sungai tercemar, sehingga memberikan dampak yang tidak baik bagi lingkungan dan masyarakat yang menggunakan air sungai untuk keperluan sehari-hari.

“Ini sudah meresahkan masyarakat, kita minta Badan Lingkungan Hidup (BLH) memikirkannya. BLH harus memberi teguran kepada perusahaan yang bersangkutan dan meminta mereka memindahkan letaknya,” imbuhnya.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dalam rangka persiapan kawasan bebas rokok, maka Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) berencana akan menyediakan lokasi khusus bagi masyarakat yang merokok, terutama di sekitar fasilitas umum dan tempat pelayanan kesehatan.

Dengan begitu, diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang merokok di sembarang tempat, karena bisa mengganggu kesehatan orang lain yang berada disekitarnya.

Kepala Diskes Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie melalui Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Pengendalian Kemitraan dan Promosi Kesehatan (P2KPK), NS Matzen MSi mengatakan bahwa untuk keperluan tersebut, saat ini pihaknya sedang menggodok Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Bebas Rokok.

Dimana, dalam pelaksanaannya harus melibatkan berbagai pihak terkait, karena sebelumnya harus melalui berbagai tahapan-tahapan yang telah ditentukan, seperti mengikuti studi pembelajaran ke daerah percontohan.

“Untuk Perda Kawasan Bebas Rokok ini, rencananya kita akan melakukan studi pembelajaran di Padangpanjang. Lokasi itu dipilik karena Sumatera Barat (Sumbar) dianggap sebagai salah sattu kabupaten yang berhasil menjalankannya,” tutur Matzen saat ditemui detikriau.org di ruang kerjanya, kemarin.

Apabila Perda tersebut disetujui, lanjut Matzan, maka akan ada tempat-tempat khusus bagi masyarakat yang merokok, terutama di fasilitas umum dan tempat pelayanan kesehatan.

“Selama ini, kita lihat di tempat pelayanan kesehatan masih banyak masyarakat yang bebas merokok ke sana-sini, juga di tempat-tempat umum. Karena itu, dengan adanya Perda ini kita harapkan tidak ada lagi masyarakat yang merokok sembarangan,” imbuhnya.(adi)

Bagansiapapi (detikriau.org) – Dinas Cipta Karya dan Tataruang bakal memblacklist beberapa perusahaan lokal dan luar yang melakukan pekerjaan tidak sesuai kontrak tahun 2014, lalu, dengan sanksi tegas rekanan tidak boleh mengikuti tender selama 2 tahun. 

Selain itu, kata Kepala Dinas Cipta Karya dan Tataruang Rohil Suwandi, Selasa (3/2), bagi perusahaan yang masuk daftar blacklist tidak akan dapat mengikuti kegiatan tender baik di kabupaten dan propinsi.

“Perusahaan dianggap gagal tidak mampu menyelesaikan pekerjaan yang diberikan. Padahal, tender yang dilaksanakan dengan selektif,” jelasnya

Menurutnya, rata-rata nilai pagu kegiatan pekerjaan yang tidak tuntas dikerjakan pihak rekanan sekitar Rp500 jutaan, sedangkan nilai pagu diatas Rp1 miliar sebahagian selesai dikerjakan dan sebahagian dipending karena waktu pelaksanaan yang terbatas.

Mengantisipasi kedepan, jelas Suwandi, dapat dilakukan dengan mengesa lebih awal pelaksanaan kegiatan lelang. Sebab, sebahagian besar kegiatan perencanaan sudah siap dikerjakan, sekaligus surat ketetapan PPTK.

“Kita perkirakan lelang bulan Maret 2015, karena Sk PPTK sedang dalam proses. Mudah-mudahan kegiatan dapat tepat waktu baik lelang dan fisik,” ungkapnya.

Suwandi menambahkan, menyangkut kegiatan yang tidak tuntas, akan dilakukan evaluasi bersama tim banggar. Namun, jika kegiatan tersebut muncul dalam anggaran tahun berjalan akan dilelang kembali disesuaikan dengan pagu anggaran tersedia.

Dalam program skala prioritas, tambah Suwandi, Dinas Cipta Karya memprogramkan penyediaan saran air bersih mencakup wilayah perkantoran hingga Ibukota Bagansiapiapi. Dengan anggaran diperkirakan mencapai Rp11 miliar.

“Jadi, programnya kita akan buat intek pengolahan air bersih sekaligus membangun jaringannya. Kalau sumber airnya akan diambil dari Parit Atmo karena ketika musim kemarau air Sungai Rokan mampu mencukupi ketersediaan bahan baku air,” imbuhnya. [tris/adv]

Bagansiapapi (detikriau.org) – Wakil Bupati Rokan Hilir, Riau Erianda.SE menyaksikan serah terima jabatan antara Plt.Sekdakab Rohil yang lama H.M.Job Kurniawan.Ap.Msi dengan Plt.Sekda baru, Drs.H.Surya Arfan.Msi, yang pelantikan berlangsung di lantai 4 Kantor Bupati Rokan Hlir,Selasa (03/2/15).

Dalam sambutannya, Erianda menjelaskan, ditunjuknya Plt.Sekda Baru oleh Bupati dikarenakan Plt.Sekda sebelumnya (M.Job Kurniawan) akan melaksanakan ibadah umroh pada tanggal 05 Februari ini.

Selain itu, Wabup juga mengatakan, bahwa Surya Arfan akan menjabat sebagai Plt.Sekda Rokan Hilir sampai ada Sekda definitif.

“Plt. Sekda akan menjabat sampai waktu yang belum bisa di tentukan,” ucapnya Erianda.

Dia juga berharap, dalam waktu dekat ini, Rokan Hilir harus memiliki Sekretariat Daerah yang defenitif.

“Kami sudah berdiskusi dengan bupati Rokan Hilir, kami upayakan Sekda Rokan Hilir tidak Plt (Pelaksana Tugas) lagi. Siapa pun calonnya, itulah yang terbaik dan yang jelas orang pekerja,” ujar Erianda.

Dalam kesempatan itu, M. Job Kurniawan juga mengucapkan terima kasih kepada para asisten, Kepala Bagian dan Kepala SKPD dilingkungan Pemkab Rokan Hilir yang selama ini telah membantunya dalam melaksanakan tugas sebagai Plt.Sekda di Kabupaten Rokan Hilir.

Job juga menjelaskan, meskipun dia sudah pulang dari umroh, dirinya tidak akan menjabat Plt.Sekda lagi, karena Bupati Rokan Hilir sudah menunjukan Plt.Sekda yang baru,yang mana Plt.Sekda Rokan Hilir akan menjabat sebagai Plt Sekda sampai ada Sekda defenitif.

“Setelah saya pulang dari umroh, saya akan fokus menjalankan tugas sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Rohil,” jelas M. Job.

Sementara Surya Arfan (Plt Sekda baru) berharap kepada para Asisten, Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Rohil agar dapat membantunya dalam melaksanakan tugas.

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada Bupati Rokan Hilir yang telah mempercayainya untuk menjabat sebagai Plt.Sekda.

Hadir pada acara serah terima jabatan, kepala BKD Rohil, Roy Azlan.SP, Kepala dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Suwandi.S.Sos dan kepala SKPD, para Asisten, Kabag dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Rohil. [tris/adv]

JAKARTA- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, memberikan dukungan terhadap rekannya Bambang Widjojanto untuk menjalani pemeriksaan di Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri.

Saat melepas keberangkatan Bambang, Samad mengatakan ini merupakan risiko perjalanan panjang memberantas korupsi di negeri ini.

“Apa yang menimpa Pak BW dan pimpinan KPK adalah risiko perjalanan panjang memberantas korupsi di negeri ini,” kata Samad di KPK, Jakarta, Selasa (3/2/2015).

Samad pun menegaskan dukungan pegawai KPK dan segenap masyarakat menjadi semangat KPK agar tidak pernah surut untuk memberantas korupsi.

“Ini apresiasi untuk Pak BW dan kita tidak akan pernah surut untuk memberantas korupsi di negara ini. Marilah kita berdoa agar supaya KPK tetap berdiri seperti sekarang ini,” tukas Samad.

Bambang pun langsung memimpin doa sebelum Bambang berangkat ke Mabes Polri.(tribun)