“Jangan Menjadi Sebatas Debat Kepentingan Politik”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pembentukan daerah otonom baru bertujuan untuk memperpendek rentang kendali antar seluruh wilayah yang ada didalamnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya penetapan ibukota kabupaten didasari pada hasil kajian yang benar-benar akurat dan bisa dipertanggungjawabkan, dengan memperhatikan berbagai masukan dan kondisi riil di lapangan.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Anggota DPRD Inhil, Edy Haryanto Sindrang terkait dengan proses pemekaran Kabupaten Indragiri Selatan (Insel), yang selama 3 periode kepemimpinan di Negeri Seribu Parit ini belum juga tuntas dan membuahkan hasil seperti yang diharapkan masyarakat.

Dikatakan Edy, untuk proses pemekaran Kabupaten Insel ini, seharusnya dewan presidium dan Komisi I DPRD Inhil bisa membicarakannya di tingkat bawah terlebih dahulu, khususnya kesepakatan tentang letak ibukota kabupaten, sehingga tidak terjadi konflik di kemudian hari.

“Saya secara pribadi menyetujui pemekaran Insel, cuma hari ini saya tidak bisa memutuskan ibukotanya dimana, karena harus ada kesepakatan bersama masyarakat, salah satunya melalui Musyawarah Besar (Mubes),” tutur Edy saat berbincang dengan sejumlah awak media di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Rabu (11/2/2015).

Oleh karena itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Inhil ini meminta kepada seluruh pihak terkait, untuk membicarakan kembali hal tersebut di tingkat bawah, sehingga pemekaran Kabupaten Insel ini tidak hanya dijadikan debatan kepentingan politik saja.

“Pada tahun 2013 lalu, perwakilan masyarakat Enok dan Tanah Merah sudah mendatangi Kemendagri, guna membicarakan proses pemekaran ini. Namun yang disampaikan Kemendagri saat itu, selagi masih ada konflik tidak akan dimekarkan,” terangnya.

Intinya, lanjut politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini, hasil kajian tentang pemekaran Kabupaten Insel sebelumnya harus diubah, karena hanya berdasarkan kepada kepentingan pihak tertentu.

“Pemekaran itukan bertujuan untuk memperpendek rentang kendali. Jadi, kalau dilihat dari jarak tempuhnya saja, yang lebih tepat ditunjuk sebagai Ibukota Kabupaten Inhil adalah di Kecamatan Reteh,” imbuhnya.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Tim Percepatan Pemekaran Kabupaten Inhut menyebutkan bahwa upaya pembentukan daerah otonom baru dibagian utara kabupaten Inhil masih tersandung rekomendasi dari Bupati Inhil.

Menurut salah seorang anggota Tim, Herman Mahat, kesimpulan ini didapatkan setelah dilakukannya rapat bersama antara Tim Percepatan Pemekaran Inhut dengan DPR RI di Jakarta belum lama ini. Katanya, upaya pemekaran Inhut masih tersandung masalah rekomendasi Bupati Inhil ke Gubernur Riau.

“Itu kesimpulan hasil rapat bersama DPR RI. makanya dalam waktu dekat kami akan melakukan pertemuan dengan Bupati Inhil untuk membicarakan hal ini agar proses pemekaran Inhut dapat segera ditindaklanjuti,”Ujarnya kepada awak media di Tembilahan kemaren.

Dikhawatirkannya, apabila berkas rekomendasi dari bupati Inhil lambat diproses, maka dipredeksinya akan menghambat pemekaran, karena berkas pemekaran tersebut paling lambat harus sudah rampung pada bulan Maret mendatang.

“Mudah-mudahan persyaratan ini bisa secepatnya kita tuntaskan dengan penyampaian rekomendasi Bupati ke pihak provinsi,”harapnya.

Senada, salah satu tokoh masyarakat Kecamatan Pelangiran H Ruslan yang juga tergabung dalam Tim tersebut menegaskan akan terus mengupayakan terwujudnya Kabupaten Inhut.

Terkait dengan persoalan ini, Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten Inhil, H Alimuddin RM ditemui di kantor Bupati, rabu (11/2) menegaskan bahwa sejak awal Pemkab Inhil sudah memberikan dukungan penuh atas keinginan masyarakat Inhil dibagian utara itu untuk membentuk Kabupaten baru.

Persoalannya menurut Sekda, Tim Percepatan Pemekaran Inhutlah yang harus melengkapi segala persyaratan administrasi sebagaimana ketentuan perundangan-undangan.

“Artinya dari Pemda sudah mendukung dari awal untuk pemekaran Inhut ini, tinggal penyelesaian secara administrasinya saja,” kata Sekda.

Ditambahkan Sekda, untuk rekomendasi Bupati adalah persoalan yang sangat gampang, apalagi Bupati Inhil ditegaskan Sekda telah berkomitmen untuk memberikan dukungan wacana pemekaran Inhut tersebut.

“kalau tidak salah saya, rekomendasi itu sudah diteken oleh Bupati, yang jelas Bupati pasti sangat merespon wacana pemekaran Inhut ini. Tidak ada alasan untuk tidak merespon karena semua ini demi mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sebanyak 33 Ahli Madya Kesehatan/Perawat dari Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diwisuda di Politeknik Kesehatan (Poltekes) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Provinsi Riau, Rabu (11/2/2015).

Prosesi wisuda yang dilaksanakan pada sidang senat terbuka Poltekes Kemenkes Riau periode ke-2 tahun akademik 2014/2015 ini, diikuti 33 perawat yang berasal dari Pustu, Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Inhil.

Turut hadir saat itu, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Aparatur Kemenkes RI, civitas akademika Poltekes Kemenkes Riau dan Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Inhil beserta jajarannya.

Kepala Diskes Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie berharap, dengan diwisudanya 33 Ahli Madya Kesehatan/Perawat dari Kebupaten Inhil yang seluruhnya sudah bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) ini, dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama menjalani pendidikan di bangku perkuliahan.

Selain itu, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Inhil ini juga berpesan kepada seluruh wisudawan dan wisudawati, untuk terus belajar serta meningkatkan kualitas dan kompetensi diri, dalam rangka memberikan dan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat di Negeri Seribu Parit.

“Mari sama-sama kita bekerja secara cerdas, bekerja keras, bekerja ikhlas dan bekerja tuntas dalam mewujudkan Inhil Sehat, menuju kabupaten yang lebih maju, bermartabat dan bermarwah,” ajak Alvi.

Adapun 33 peserta yang lulus dalam ujian akhir mahasiswa program khusus Diploma III Keperawatan Kabupaten Inhil Poltekes Kemenkes Riau tahun akademik 2013/2014, yakni Ade Purnama Sari, Anwar, Ari Setyaningsih, Atan Khairum, Daryadi, Endang Susanti dan Erwansyah.

Selanjutnya Eva Yunita, Fahrul Rizal, Gusmalena, Hendriyani, Herna, Ida Ema, Ima Nitrayani, Jutina Wati, Lindaeviati, Luci Indria Sari, M Timbul, Marwah, Meilinda, Murti, Nieke Sagala, Nofia, Nurhikmah, Nurul Indriyani, Nurwanto, Ramli, Rasyidah, Refi Fathoni, Rosdiana Elita, Rosiman, Sri Susianti dan susilawati.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Guna mengantisipasi semakin meluasnya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), seluruh masyarakat terutama para petani diharapkan untuk pro aktif dalam melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan.

Imbauan tersebut disampaikan Bupati Inhil, HM Wardan usai memimpin rapat koordinasi bersama seluruh stakeholder terkait di Kota Tembilahan, beberapa waktu lalu.

Dikatakan, mengingat pada tahun 2014 lalu Negeri Seribu Parit termasuk dalam salah satu daerah penyumbang asap di Provinsi Riau, maka harus ada tindak lanjut dan kebijakan Pemda dalam upaya mencegah kejadian tersebut terulang kembali.

“Saya harapkan tentunya bisa zero hotspot, dengan melakukan antisipasi sedini mungkin. Jadi, jika masyarakat menemukan adanya titik api, segera laporkan ke aparat setempat,” tutur Bupati Wardan.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Inhil, pada Rabu (11/2/2015) ini terdeteksi 4 titik api, yang tersebar di dua kecamatan, yakni Kecamatan Gaung dan Kempas.

“Dari pantauan satelit tera dan aqua hari ini, diketahui ada 4 titik api di Kabupaten Inhil, terdiri dari 1 titik di Desa Simpang Gaung dan 2 titik di Desa Pungkat, Kecamatan Gaung. Kemudian, 1 titik lagi di Desa Bayas Jaya, Kecamatan Kempas,” terang Kelapa BLH Inhil melalui Kepala Bidang (Kabid) Kerusakan Lingkungan, Ardhi Yusuf. (adi/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Meski terbuka untuk umum, namun yang mendaftar dan mengikuti fit and proper test untuk jabatan direktur utama PDAM Tirta Indragiri yang dibuka oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) hanya diikuti oleh satu orang.

Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Alimuddin RM  usai melakukan fit and proper test bagi calon direktur PDAM Tirta Indragiri di Balai Utama Kantor Bupati Inhil, Rabu (11/2/2015).

“hanya satu orang yang mengikuti, padahal terbuka untuk umum. kalau Bupati anggap ini tidak layak maka bisa saja peluang untuk jabatan dirut ini dibuka lagi,” sampaikan Sekda.

Diterangkan, memang saat ini bukan Bupati langsung yang melakukan fit and proper test tersebut, namun hasil dari semua yang didapatnya akan disampaikan kepada pimpinan, dalam hal ini Bupati Inhil.

“Bupati yang menentukan layak atau tidaknya, kita hanya menyampaikan point-point serta nilai-nilainya saja yang didapat selama pelaksanaan fit and proper test ini,” tutup Alimuddin.

Sebagaimana diketahui, sejak ditinggalkan Dirut PDAM Tirta Indragiri sebelumnya, Kemas Yusfery yang kini menjabat sebagai Dirut PDAM Pekanbaru. Kursi Dirut perusahaan daerah pengelola air bersih di kabupaten Inhil ini hanya dijabat oleh Pelaksana tugas, Edywan Shasby.

Untuk memaksimalkan pelayanan PDAM TI, Pemkab Inhil mengupayakan untuk merekrut seorang Direktur tetap. Kesempatan untuk menduduki jabatan ini sebelumnya sudah disampaikan Pemkab Inhil secara terbuka. Namun sayangnya hingga batas akhir pembukaan lowongan ini nyatanya hanya mendaftar seorang calon.(mirwan)

PELANGIRAN (detikriau.org) – Setiap bulannya, Pemerintah Kecamatan Pelangiran mengumpulkan seluruh Sekretaris Desa (Sekdes) se-Kecamatan Pelangiran di aula Kantor Camat setempat. Hal ini dimaksudkan untuk melakukan evaluasi kinerja sekaligus memberikan masukan yang dapat dipergunakan dalam menjalankan tugas-tugas Sekdes kedepannya.

Hal tersebut disampaikan Camat Pelangiran Sutarno Wandoyo S Sos MH melalui sambungan selularnya, Rabu (11/2/2015). Menurutnya, jika ini tidak dilakukan bisa menimbulkan kelalaian dalam bekerja.

“Sekdes itu penting keaktipannya dikepemerintahan desa. Jika tidak dilakukan evaluasi, mereka bisa lalai. Biasanya yang kita temui yang kerap lalai bekerja itu ada pada Sekdes. Namun hal ini juga tidak mengurangi perhatian kami terhadap kinerja para Kadesnya,” kata Camat.

Dengan melakukan evaluasi secara berkala ia berharap akan dapat lebih memicu para sekdes untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinyansecara lebih maksimal. Jika tidak, dikhawatrikan akan menghambat misi Pemerintah Kecamatan dalam membangun daerah.

“Itu salah satu upaya kita untuk membangun Kecamatan Pelangiran,” tutupnya. (mirwan)