TEMBILAHAN (detikriau.org) – Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) mengatasi kembali terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Bupati Inhil HM Wardan wacanakan membuat surat edaran yang dibagikan ke Mesjid-mesjid.

“Rencananya kita akan buat surat edaran yang ditujukan ke Mesjid-mesjid di setiap kecamatan dan dimintakan kepada petugas mesjid untuk membacakan sebelum Shalat Jum’at,” ungkap Bupati Inhil HM Wardan saat mimpin rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Balai Kantor Bupati Inhil Jalan Akasia Tembilahan, Selasa (17/2/2015).

Timbulnya Karhutal dinilai Bupati kerap terjadi disebabkan kelalaian pada masyarakat itu sendiri. Jika masyarakat paham akan dampak dari kebakaran itu maka mereka akan sadar sendiri dan mengurangi melakukan pembakaran, bahkan tidak akan melakukan lagi.

“Maka perlu kita pahamkan dampak dari Karhutla itu kepada masyarakat, ini dilakukan karena dampak terjadinya karhutla yang sangat kita khawatirkan,” tutur mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau itu.

Surat edaran nantinya, dijelaskan Wardan, jika tidak melalui Camat kemungkinan akan dilakukan memalui Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Inhil. Sebab katanya, Kemenag ini sejalan dengan kegiatan Mesjid.(mirwan/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh ranting pada Satuan Karya Pramuka (Saka) Bhakti Husada Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diminta untuk melakukan pelatihan perilaku hidup sehat di wilayah kerjanya masing-masing.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Saka Bhakti Husada, Ridwan MKes terkait dengan telah dilantiknya kepengurusan organisasi kepramukaan di lingkungan Diskes Inhil ini oleh Bupati, HM Wardan, beberapa waktu lalu.

Dikatakan Ridwan, dalam upaya mendukung dan mewujudkan Inhil sebagai Kabupaten Pramuka, maka pihaknya mempunyai peran dan tugas untuk menggalakkan kegiatan kepramukaan, khususnya di lingkup aparatur dan tenaga kesehatan di Negeri Seribu Parit.

“Saka Bhakti Husada ini mempunyai ranting-ranting di 27 Puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah di Inhil. Jadi, kami harapkan mereka dapat melakukan pelatihan terutama tentang perilaku hidup sehat dan lain sebagainya,” tutur Ridwan kepada detikriau.org di Kantor Diskes, Jalan M Boya Tembilahan, kemarin.

Adapun sasaran pelatihan tersebut, lanjut mantan Kabag Humas Setda Inhil ini adalah kalangan pemuda dan remaja, yang terdiri dari siswa SMP dan SMA sederajat.

“Dengan adanya pelatihan ini, disamping para peserta mendapatkan ilmu tentang kepramukaan, mereka juga akan memperoleh informasi tentang dunia kesehatan,” terangnya.

Apalagi saat ini, kata Ridwan lagi, sudah ada beberapa ranting yang telah melakukan pelatihan, seperti di Kuala Lahang dan Pulau Kijang.

“Jadi, kami harapkan hal seperti ini dapat ditiru dan turut dilakukan oleh ranting-ranting lainnya,” imbuhnya.(adi)

Tembilahan (detikriau.org) – Bupati Inhil, HM Wardan memerintahkan kepada pihak Kecamatan untuk lebih tanggap dalam mengantisipasi dan mencegah terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) diwilayah kerjanya masing-masing. Bupati bahkan menyebutkan selama ini pihak Kecamatan belum maksimal untuk menangani musibah yang hampir terjadi setiap tahunnya itu.

“Terus terang saya agak kecewa. Terkadang saya lebih dahulu mendapatkan informasi terjadinya Karhutla dibandingkan Camatnya,” Sindir Bupati dalam sambutannya pada rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di lingkungan Pemkab Inhil yang berlangsung di Balai utama Kantor Bupati Inhil lantai 5 jalan Akasia Tembilahan, Selasa (17/2/2015).

Untuk itu, Bupati meminta kepada seluruh kecamatan di Inhil untuk melakukan rapat bulanan serupa forum yang dirapatkan saat itu. Sebab, menurutnya ini sangat untuk mendapatkan informasi secara jelas tentang berbagai permasalahan yang terjadi dimasing-masing Kecamatan.

Tidak hanya itu, Bupati yang dikenal agamis ini juga memerintahkan kepada seluruh camat untuk mengeluarkan Surat Keputusan (SK) terhadap pengurus Forkopimda yang ada di kecamatannya masing-masing.

“Jadi kedepan rapat serupa ini tidak hanya kita lakukan di pemerintahan Kabupaten saja, namun juga disetiap Kecamatan bahkan desa agar dapat merangkum berbagai permasalahan dengan lebih rinci. Setelah itu, camat melaporkan hasil rapat kepada pimpinan daerah diitngkat Kabupaten,” pintanya.

Rapat-rapat terus dilakukan setiap bulannya dan lebih tepatnya setiap tanggal 17, terkecuali tanggal 17 itu bertepatan pada hari libur maka akan ditunda.

“Dengan adanya rapat rutin ini, saya berharap setiap camat memiliki laporan tersendiri atas berbagai persoalan yang terjadi diwilayah Kecamatan yang ia pimpin.” Tandas Bupati.

Selain Bupati, Rapat Forkompimda ini juga tampak dihadiri Ketua DPRD Inhil, Kapolres Inhil, Kajari Tembilahan, Ketua Pengadilan Agama, Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, serta seluruh kepala Badan, Bagian, Dinas dan camat se-Kabupaten Inhil. (mirwan/adv Pemkab Inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pembetukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kepada unsur pimpinan daerah di Kabupaten Inhil pada rapat 17 hari bulan di aula Lantai 5 Kantor Bupati, Jalan Akasia Tembilahan, Selasa (17/2/2015).

Rapat yang digelar rutin setiap tanggal 17 ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam, Dandim 0314 Inhil, Letkol Inf Djarot Suprihanto, Kapolres Inhil, AKBP Suwoyo, Kepala Pengadilan Agama, Moh Nur, Perwakilan Kepala Kejaksaan Negeri dan Perwakilan dari Pengadilan Negeri Tembilahan.

Pada kesempatan itu, Bupati Wardan yang juga merupakan Ketua Forkopimda berharap forum ini dapat terus menjalin dan meningkatkan koordinasi dengan baik, khususnya dalam mendukung dan mensukseskan pembangunan di Negeri Seribu Parit.

“Dengan terbentuknya forum ini, mudah-mudahan dapat membangun dan memajukan negeri kita cinta Kabupaten Inhil,” tutur Bupati Wardan.

Senada dengan hal itu, Kapolres Inhil, AKBP Suwoyo berharap agar forum ini tidak hanya dapat membahas permasalahan-permasalahan umum pada setiap menggelar rapat, namun juga dapat mengimpelemntasikan solusi dari setiap permasalahan tersebut.

Sementara, Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam menyatakan bahwa Forkopimda semestinya dapat mendukung dan memberi kepastian agar tugas Pemerintah Kabupaten Inhil berjalan dengan baik.

“Keberadaan Forkopimda ini seperti simbiosisi mutualisme, sepatutnya menguntungkan semua pihak, karena jika yang satu bermasalah, maka akan berdampak pada bidang lainnya,” imbuhnya.(adi/adv pemkab inhil)

Bagansiapapi (detikriau.org) – Sebanyak 30 orang pemuda dari Kecamatan Pasir Limau Kapas Desa Panipahan Barat menyampai aspirasinya ke kantor Bupati Rokan Hilir Jalan Merdeka Bagansiapiapi, Selasa (17/02/15). Mereka yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Panipahan (Gempa) meminta penghulu Panipahan Barat, Mustar Ali mundur dari jabatannya dan mengembalikan hak-hak rakyat.

Salah seorang dari massa Geram, Azlan meminta kepada Bupati Rokan Hilir untuk mengeluarkan surat keputusan Bupati Rokan Hilir tentang pemberhentian Mustar Ali sebagai penghulu Panipahan Darat. “Mustar Ali mundur harga mati,” teriak massa.

Mustar Ali diduga telah menyelewengkan dana bantuan BLSM sebanyak 70 orang warga dengan masing-masing menerima 500 ribu.

“Kasus ini sudah kita sampaikan ke Polres Rokan Hilir,” kata Azlan.

Asisten I Setda Rohil, Wan Rusli Syarif didampingi Kabag Humas Pemkab Rohil Hermanto.S.Sos temui massa dari Gempa. Wan Rusli minta 4 orang perwakilan untuk ke lantai 3 (ruang Bupati) dan massa setuju.

Bupati Rokan Hilir H.Suyatno melalui Asisten I Bidang Pemerintahan Setda H.Wan Rusli Syarif usai bersilahturami dengan empat orang perwakilan Gempa di ruang kerja bupati, kepada wartawan Wan Rusli menjelaskan bahwa Pemkab telah lama menerima tuntutan mereka

“kita sudah membentuk tim, yang terdiri dari inspektorat seminggu lalu, saat ini sedang diproses,” ujar Wan Rusli.

Ditambahkannya, saat ini pihaknya belum bisa memastikan apa yang dituduhlan oleh massa Gempa, karena saat ini tim sedang bekerja.

“Jika penghulu Panipahan Darat memang terbukti menyelewengkan dana BLSM, kami laporkan ke kepolisian nanti akan kami berhentikan,” jelasnya.

Mengenai penghulu yang telah memberhentikan seluruh Ketua RT yang ada di Panipahan Barat, Wan Rusli menjelaskan bahwa tim juga akan menproses dan menyelidiki penyebabnya. [tris]

Bagansiapapi (detikriau.org) – Diikuti jajaran TNI/POLRI, seluruh Instansi pemkab Rohil serta Siswa SMP dan SMA, Bupati Rokan Hilir H.Suyatno memimpin langsung upacara apel 17 sekaligus upacara Indonesia bebas narkoba tahun 2025. Upacara di pusatkan di halaman kantor Bupati Rohil, di Bagansiapiapi, Selasa (17/2/15).

Dalam kesempatan ini, bupati juga ikut memusnakan barang bukti hasil tangkapan pihak kepolisian Resort Rokan Hilir.

Dalam pidatonyo, Bupati H.Suyatno menyampaikan bahwa dirinya baru beberapa hari lalu rapat dengan presiden Jokowidodo di istana Bogor bersama kepala daerah se indonesia lainnya. Rapat membahas tentang narkoba. Dalam rapat, terungkap bahwa setiap tahunnya terjadi kematian yang luar biasa di Indonesia dan angkanya mencapai 18 ribu jiwa.

Kematian itu katanya, bukan karena demam berdarah, diare, pilek atau demam biasa,melainkan karena penyalahgunaan narkoba.

Ketua BNK Rohil Ini juga mengatakan bahwa diantara Kabupaten/kota yang ada di Riau, kabupaten Rokan Hilir masuk nomor 2 paling banyak peredaran narkoba. Hal itu dikarenakan, posisi Rokan Hilir sangat strategis yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan Pulau Sumatra .

“Maka dari itu, saya menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Rohil jika ada informasi mengenai peredaran narkoba, sampaikan ke kami, biar kami tindak lanjuti dengan kepolisian dan jangan ragu-ragu,” harapnya.

Masih menurut Bupati Suyatno, bahwa rapat dengan presiden juga membahas tentang kebakaran hutan dan lahan (Karhutla ). Presiden mengintruksikan seluruh kabupaten/kota se Riau untuk antisipasi Karhutla, karena musim sudah memasuki musim kemarau berdasarkan prediksi BMKG Provinsi Riau.

Untuk itu dirinya meminta semua pihak untuk mengantisiapsi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla ) di Rohil,agar jangan sampai terjadi hal serupa (2014) lalu terulang lagi.

“Dampak Karhutla luar biasa, siswa-siswa dilibur. Untuk itu dikesempatan yang baik ini, saya menghimbau untuk menjaga keamana lingkungan kita,” ajaknya.

“Apa bila bapak-bapak dan ibu- ibu mendapat informasi, bahwa tempat kita ini ada kebakaran hutan yang di lakulan oknum, segera mungkin sampaikan kepada kami, kepada aparat yang ada untuk segera ditindak lanjuti,” tambahnya

Hadir pada upacara, Ketua DPRD Rohil, Kepala Kejari Bagansiapiapi, Kapolres Rohil, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Kodim 0303 Bengkalis mewakili Danrem, para staf ahli, Asisten dan Kabag dilingkungan Setda rohil, Kepala SKPD Pemkab Rohil, tokoh Agama, pemuda serta masyarakat. [tris/adv]