TEMBILAHAN (detikriau.org) – Puluhan mahasiswa yang tergabung Forum Aksi Mahasiswa Inhil (FAMI) yang merupakan gabungan seluruh organisasi kemahasiswaan baik Internal maupun eksternal kampus melakukan aksi demonstrasi atas berbagai persoalan di Kabupaten Inhil, Rabu (18/2/2015).

Dalam aksinya, massa mendatangi 3 titik yakni Kantor DPRD dan Bupati Inhil serta Kejaksaan Tembilahan. Mereka menilai Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Inhil lemah pada kontrol menyikapi persoalan daerah,baik persoalan harga Kopra, konflik perusahaan, pembangunan infrastruktur dan lainnya.

“Dimana jiwa seorang pemimpin, dimana kepedulian wakil rakyat, masyarakat Inhil menangis merasakan kondisi daerah semakin terpuruk. Perekonomian masyarakat tidak akan meningkat kalau infrastukturnya tidak mendukung,” teriak Indra Gunawan selaku orator di depan Kantor DPRD Inhil.

Senada yang disampaikan Korlap Aksi, Pirman dalam orasinya meminta kepada Pemda untuk serius menangani persoalan daerah yang dinilainya sudah sangat memprihatinkan. Dimana menurutnya, tanah Inhil ini telah dikuasai perusahaan-perusahaan untuk memuluskan investasinya dan melakukan pembodohan kepada masyarakat Inhil.

Padahal katanya, banyak perizinan perkebunan dinilai terindikasi melawan hukum dan aktivitasnyapun mengabaikan kelestarian lingkungan, dicontohkannya seperti kasus PT SAL di Desa Pungkat beberapa waktu lalu.

Bahkan pasca terjadinya konflik di Desa Pungkat itu menurut Pirman pula, sampai saat ini belum ada ekspos dari Pemerintah, meski Pemda telah membentuk Tim Evaluasi untuk mengevaluasi perizinannya.

“Tim itu seperti tidak bekerja, begitu juga persoalan yang lainnya seperti harga kelapa sampai hari ini belum ada kontrol yang jelas dari Pemerintah, perlu diketahui kelapa itu nadinya masyarakat Inhil,” pungkasnya, di depan Kantor Bupati Inhil yang juga menyampaikan harga kelapa sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar dan lagi-lagi dikendalikan oleh Kapitalis.

Tuntutan massa pada aksi kali ini ada 4 yakni massa meminta secepatnya mengevaluasi seluruh perizinan perusahaan perkebunan dan HTI yang ada di Kabupaten Inhil dan pencabutan izin perusahaan yang izinnya bermasalah dan terbukti merusak lingkungan. Kedua, massa meminta pemerintah membuat Perda untuk mengontrol harga kelapa.

Sedangkan tuntutan ketiga, dimintanya secepatnya menggesa pembangunan infrastuktur yang berkualitas disertai kontroling yang tegas. Dan terakhir massa meminta kepada Kejaksaan Negeri Tembilahan mengusut tuntas secara transparan terkait kasus-kasus korupsi yang ada di Inhil.

“Jika dalam 1 atau 2 bulan tuntutan dan aspirasi kami ini tidak ditindak lanjuti, maka kami akan melakukan konsolidasi lebih jauh dengan kawan-kawan untuk kembali mempersoalkan masalah ini lebih tegas,” pungkas Pirman.

Ketua DPRD Kabupaten Inhil Dani M Nursalam menanggapi bahwa segala apa yang disampaikan massa tersebut merupakan persoalan yang selalu dipikirkannya selama ini. Karena, dari tuntutan tersebut merupakan tupoksi dari Pemda.

Sementara itu, Asisten II Setdakab Inhil Fauzar berjanji apa yang telah disampaikan sejumlah mahasiswa itu akan disampaikan kepada Bupati. Saat itu, menurutnya kebetulan Bupati sedang tidak ada di tempat karena ada kesibukan di luar kota Tembilahan.

“Mungkin apa yang terjadi di Inhil ini memang perlu perbaikan, jadi kita dari Pemerintah sangat menyikapi. tuntutan itu annti akan kami sampaikan kepada pak Bupati,” tutupnya.

Sebelumnya, di depan kantor Bupati, massa sempat ricuh dengan petugas keamanan karena sejumlah mahasiswa itu memaksakan untuk masuk. Namun, dikarenakan petugas keamanan tetap bertahan, terjadilah sedikit kericuhan.(mirwan)

Bagansiapapi (detikriau.org) – Bupati Rokan Hilir H.Suyatno secara resmi membuka rapat konsolidasi pelaksanaan Upsus ( Upaya Khusus ) padi, jagung dan kedelai. Acara itu dalam rangka mendukung program swasembada pangan nasional tahun 2017. Hadir Dandim 0303/Bengkalis Letkol Arh. Wachyu Dwi Haryanto, Ketua DPRD Rohil yang diwakili Wakil Ketua I DPRD Rohil, Drs.Jamaluddin, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Riau, Zailani dan staf ahli Menteri Pertanian RI.

Hadir juga Kepala SKPD dlingkungan Pemkab Rohil serta Camat, Koramil/Babinsa, Kepala UPTD Distanak se-Rokan Hilir dan kelompok tani sebagai undangan.

Sebelum membuka acara secara resmi, Bupati Rokan Hilir menandatangani Fakta Integritas mendukung Swasembada Pangan bersama dengan Danramel se-Rohil dan menyerahkan bantuan kepada masing-masing kelompok tani yang di wakili ketua kelompok. Bupati juga menyerahkan bantuan yang diserahkan berupa rekening tabungan yang berisi 1 milyar perkelompok. Adapun kelompok tani yang mendapatkan bantuan sebanyak 7 kelompok.

Dalam sambutannya, bupati Suyatno menyampaikan bahwa telah menandatangani fakta integritas, yang mana intinya Pemkab mendukung swasembada pangan. “Kita mengucapkan terima kasih kepada kementerian pertanian khususnya Dinas Pertanian dan perternakan Kab.Rohil yang telah memperjuangkan untuk mendapatkan APBN buat Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)”.

Namun Suyatno menyayangkan, begitu banyak Gapoktan di Rohil, hanya tiga kelompok tani yang mendapatnya. “Tiga kecamatan itu kecamatan Pekaitan, kecamatan Bangko Pusako dan kecamatan Sinaboi,” ujarnya.

Ia juga menceritakan mengapa Presiden Republik Indonesia H.Jokowidodo libatkan TNI pada swasembada pangan, karena pada saat presiden mengikuti acara APEC beberapa waktu lalu, PM Thailand bertanya ke presiden, kapan membeli beras lagi ke Thailand?. Tentunya hal ini membuat presiden malu.

Tambah Suyatno, Presiden saat itu langsung mengintruksikan panglima TNI untuk mendukung swasembada pangan. “Mengapa harus TNI yang dilibatkan, padahal TNI itu aparat menjaga keamanan Negara. Hal itu karena TNI bekerja tidak kenal lelah,” katanya.

“Jadi camat dan lurah kalau ada melihat Koramil atau Babinsa turun ke sawah, jangan kaget. Karena mereka mau membantu kita,” paparnya.

Suyatno juga menghimbau kepada masyarakat jangan ada lagi masyarakat yang mengalih fungsikan lahan, “Kita tidak ingin hal seperti ini berkelanjutan. Jangan hanya tahunya kebun sawit saja”.

Rokan Hilir saat ini, merupakan daerah penghasil kedelai nomor satu di Riau. “Ini harus kita pertahankan.Kalau bisa jangan hanya kedelai saja, usahakan jagung dan padi,” ajak bupati. (tris/adv]

Tembilahan (detikriau.org) – Anggota DPRD Inhil, Edy Haryanto meminta kepada seluruh aparatur pemerintahan untuk tetap bekerja maksimal dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat. Asal bekerja benar dan tidak melanggar aturan, menurutnya tidak ada yang perlu untuk ditakutkan.

Pernyataan ini disampaikannya melalui detikriau.org diruang kerjanya, gedung DPRD Inhil jalan HR Subrantas Tembilahan, selasa (17/2).

Menurut politisi dari Partai Golkar Inhil ini, hal itu perlu diingatkannya menanggapi informasi timbulnya keresahan sebahagian pejabat yang takut tersandung masalah hukum sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukannya.

“Aturan sangat jelas. Saya rasa kalau kita bekerja sesuai ketentuan aturan, tak ada yang perlu kita takutkan. Jangan sampai rasa ketakutan justru menurunkan kinerja kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” Ujar putra Kelahiran Enok ini.

Apapun alasannya ditambahkan Sindrang, sebagai pelayanan masyarakat, melaksanakan program pembangunan yang sudah direncanakan adalah sebuah kewajiban. Apalagi menurutnya APBD Inhil sudah disahkan pada akhir November tahun 2014 yang lalu dan seluruh kegiatan untuk kesejahteraan masyarakat itu harus segera dilaksanakan.

“Keinginan Bupati, selambatnya maret seluruh program pembangunan bagi masyarakat harus sudah dijalankan agar manfaatnya juga segera dapat dirasakan oleh masyarakat.”

“Kalau ada yang takut. Lebih baik letakkan jabatan. Saya rasa masih banyak yang berani dan mau bekerja benar,”Singgungnya

Sebelumnya, beredar informasi dari berbagai sumber bahwa sebahagian pejabat merasa hilang keberanian untuk menjalankan berbagai program pembangunan yang sudah diprogramkan. Ketakutan ini timbul; akibat adanya beberapa oknum pejabat yang saat ini tersandung masalah hukum sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukannya. (dro)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pada tahun 2015 ini, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) harus rela kehilangan Dana Bagi Hasil (DBH) yang cukup besar, yakni senilai Rp 280 miliar.

Hilangnya DBH hingga mencapai miliaran rupiah tersebut dikarenakan dampak dan pengaruh dari turunnya harga minyak dunia.

Bupati Inhil, HM Wardan menyatakan bahwa pengurangan DBH itu sangat mempengarahi tatanan pemerintahan di Negeri Seribu Parit. Apalagi jika mengingat APBD Inhil sudah disahkan dari tahun 2014 lalu.

Kendati demikian, mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini menegaskan kepada seluruh Satuan Kerja (Satker) di Inhil ini untuk tetap memulai seluruh kegiatan, program dan progres fisik paling lambat pada bulan Maret nanti.

Selanjutnya, Bupati Inhil yang dikenal agamis ini juga mengingatkan kepada seluruh Satker, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan membuat time schedule yang jelas, sehingga dapat menjalankan seluruh bentuk pekerjaan dengan baik dan maksimal.

“Dengan spirit baru ini, tidak ada lagi kerja lambat. Jika di tahun 2014 lalu alasan terlambatnya dikarenakan pengesahan APBD, jangan sampai pengurangan DBH ini juga dijadikan alasan,” kata Bupati Wardan, Selasa (17/2/2015)

Bupati juga berpesan kepada seluruh jajaran dibawahnya untuk tetap bekerja professional dan bersungguh-sungguh dalam memberikan pengabdian kepada daerah dan masyarakat. (adi/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta serius untuk memperioritaskan pembangunan daerah terutama di bidang pembangunan tanggul mekanik guna mengamankan kebun-kebun masyarakat dari intrusi air laut.

Permintaan tersebut disampaikan anggota Komisi II DPRD Inhil, Samino menyikapi hasil Musyawarah Rencana Pembangunan dari daerah pemilihan (dapil) 5, yang meliputi Kecamatan Enok, Tanah Merah, Concong dan Kuala Indragiri (Kuindra), belum lama ini.

Dikatakan Samino, dari hasil Musrenbang itu diketahui bahwa kondisi lahan perkebunan masyarakat setempat sudah sangat kritis, dikarenakan intrusi air laut yang melanda sebagian besar wilayah tersebut.

“Jadi, pembenahan tanggul mekanik sangat dibutuhkan oleh masyarakat Inhil, yang mayoritas penduduknya berprofesi dan menggantungkan hidupnya dari hasil perkebunan dan pertanian,” tutur Samino ditemui di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, kemarin.

Untuk itu, lanjut politisi dari PDI Perjuangan Inhil ini, Pemkab Inhil melalui Dinas Perkebunan (Disbun) harus segera merealisasikan pengerjaan proyek pembangunan tanggul, seperti yang sudah masuk dalam rencana dan program kerja di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2015.

“Kami minta pihak Disbun lebih memperhatikan nasib masyarakat terutama para petani kelapa, karena saat ini jumlah buah yang dihasilkan dari pohon kelapa milik para petani sudah semakin berkurang, yang diakibatkan oleh intrusi air laut dan berbagai gangguan alam lainnya,” terangnya.

“Yang paling dibutuhkan para petani kita saat ini adalah tanggul. Jadi, Disbun seharusnya mengutamakan pelaksanaan program pembangunan tanggul bagi petani,” imbuhnya.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) komit benahi di dua taman yang ada di kota Tembilahan, yakni Taman di Jalan Swarna Bumi dan Taman di Jalan Gadjah Mada.

Pernyataan ini disampaikan Kepala DKPP Kabupaten Inhil Eddywan Syasby melalui Kabid Pertamanan, Azwizarwi, Selasa (17/2/2015). Dikatakannya, kedua taman tersebut harus dikembangkan sebagai ojek untuk bersantai bagi warga kota Tembilahan maupun warga yang berkunjung ke kota Tembilahan ini.

“Taman itu mempunyai fungsi dan manfaat tersendiri seperti yang dimanfaatkan kebanyakan orang untuk bersantai melepaskan lelah, belajar dengan santai dan dijadikan tempat bermain bagi anak-anak,” katanya.

Selain itu lanjutnya, bebatuan yang ada di taman Jalan Gadjah Mada khususnya berguna untuk kesehatan bagi para Lansia yang berjalan di batu itu. Maka demikian, pihak DKPP Inhil berkomitmen untuk membenahi kedua taman itu untuk ditingkatkan pelestariannya.

Ia menjelaskan, rencana pembenahan ini salah satunya berupa penambahan pepohonan yang akan bermanfaat untuk berteduh. Artinya, dengan adanya pohon nantinya, para pengunjung taman akan lebih tertarik dan lebih merasakan kenyamanan.

Ditambahkan, menanam pohon nanti butuh waktu yang lama, dan ini perlu kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat untuk saling menjaga dan pemeliharaannya.

“kita berharap seluruh masyarakat dapat bersama-sama menjaga kebersihan dan keamanan di taman kota kita ini sebagai fasilitas umum milik seluruh masyarakat juga, tidak hanya mengandalkan kinerja yang dimiliki oleh petugas kami,” harapnya.

Untuk jumlah tenaga operasional DKPP Inhil ini cukup banyak. Jika dirincikan katanya, maka terbagi pada 3 orang mandor, 1 orang penata lampu, 18 juru taman, 10 orang juru tebas , 10 lampu, dan 3 koordinator. (mirwan/adv pemkab inhil)