Jakarta – Pemerintah menepis anggapan bahwa ada kelangkaan elpiji 3 kilogram di beberapa daerah. Pemerintah pun menekankan dua hal terkait isu kelangkaan elpiji 3 kg.

“Di beberapa lokasi ada situasi di mana elpiji 3 kg mungkin sulit didapat, yang sulit itu kasuistis, yang sangat terbatas seolah-olah menjadi isu besar. Malam ini kami mengklarifikasi apa yang terjadi. Ada dua hal yang ditekankan,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, dalam konferensi pers di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), di Jakarta, Kamis malam 26 Februari 2015.

Yang pertama, tidak ada isu kenaikan harga elpiji 3 kg. Sudirman mengatakan, bahwa pemerintah tidak menaikkan harga elpiji bersubsidi. “Tidak beralasan kalau harga elpiji 3 akan naik,” kata dia.

Yang kedua, permintaan elpiji bersubsidi ini aman. “Masyarakat dipermainkan spekulasi,” kata mantan dirut PT Pindad (Persero) itu.

Pelaksana Tugas Dirjen Minyak dan Gas Kementerian ESDM, I Gusti Nyoman Wiratmaja, mengatakan bahwa ada sembilan lokasi yang terjadi kelangkaan elpiji 3 kg, yaitu Binjai, Subang, Sumedang, Depok, Bogor, Bekasi, Jepara, Tebing Tinggi, dan Karet, Jakarta, selama beberapa hari ini. Tapi, setelah dicek, ditemui kejanggalan.

“Setelah dicek, daerah yang kesulitan memperoleh elpiji 3 kg, tapi tidak langka,” kata dia.

Kemudian, lanjut Wiratmaja, pemerintah dan Pertamina pun melakukan tiga langkah untuk menyelesaikan isu kelangkaan elpiji ini. Yang pertama, Pertamina menambah pasokan.

Di Depok, perusahaan pelat merah itu menambah pasokan 93 ribu tabung dan Bogor 260 ribu tabung. Kemudian, mereka juga menambah 50 persen pasokan di Majalengka, Cirebon, Kuningan, Cianjur, dan Garut. “Artinya, supply di masyarakat sangat cukup dan lebih dari cukup,” kata dia.

Yang kedua, Pertamina juga melakukan operasi pasar di Sukmajaya, Cinere, Cibinong, Cikarang, Depok, dan Bogor.

Yang ketiga, BUMN energi ini juga menyediakan elpiji 3 kg di SPBU Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Harganya Rp16 ribu per tabung dan pembeliannya dibatasi maksimal 3 kg.

“Untuk masyarakat semua, kami menyediakan call center. Kalau ada kesulitan, tolong telepon (021) 500 000. Kami akan bergerak cepat kalau ada kesulitan elpiji 3 kg,” kata dia.(vivanews)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Guna meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, maka Puskesmas Gajah Mada Tembilahan berkomitmen untuk menyiapkan dan menyediakan jasa ambulance dan siaga bencana 24 jam.

Hal itu diungkapkan Kepala Puskesmas Gajah Mada Tembilahan, Subowo Radianto saat pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi para bidan di wilayah kerja setempat, kemarin.

Dikatakan Subowo, tenaga kesehatan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengayomi serta memberikan pelayanan bagi masyarakat.

“Jadi, semua PNS, PTT dan honorer harus benar-benar melaksanakan tugasnya selama jam kerja,” tutur Subowo.

Oleh karena itu, Kepala Markas PMI Inhil ini menginginkan, selain menyediakan pelayanan UGD 24 jam, pihaknya juga akan menyiapkan ambulance dan siaga bencana 24 jam, sehingga masyarakat yang membutuhkan pertolongan medis bisa segera terlayani.

“Dengan semangat baru ini, mari kita bekerjasama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, supaya masyarakat itu sehat semua dan pelayanan kesehatan dapat terus ditingkatkan,” harap Subowo, yang baru saja menjabat sebagai Kepala Puskesmas Gajah Mada Tembilahan ini.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir  (Inhil) lakukan pengembangan kawasan hutan konservasi alam mangrove yang berpotensi mejadi ekowisata Alam. Konservasi ini dilakukan di Desa Sungai Asam Kecamatan Reteh.

Hal Ini disampaikan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Encik Kamal Syahendra melalui Kasubbid Kerusakan Pesisir dan laut, Riduan. Kamis (26/2/2015).

Ia menjelaskan dari konservasi alam mangrove yang ada di Desa Sungai Asam Kecamatan Reteh dilakukan secara swadaya masyarakat dan sekarang menjadi Ekowisata Alam yang telah ditetapkan oleh Provinsi Riau pada tahun 2013 lalu.

“Bermula dari swadaya masyarakat yang di motori seorang warga bernama Abas, hingga keberhasilannya mendapatkan penghargaan dari Presiden SBY beberapa tahun lalu, karena keberhasilannya dalam memulihkan ekosistem mangrove yang rusak pada saat itu,” jelas Riduan.

Ia menerangkan, sekarang ekowisata yang ada sudah di fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Riau berupa jalan dan pemondokan, lanjutnya dari pemerintah kabupaten terus melakukan bimbingan kepada masyarakat.

“BLH terus melakukan bimbingan bagi warga pesisir tentang manfaat tanaman mangrove dan pelestariannya,” pungkasnya.(mirwan/adv pemkab inhil)

Teluk Belengkong (detikriau.org) – Markas Besar Tentara Nasional Indonesia berencana akan membantu pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kecamatan Teluk Belengkong, Kabupaten Indragiri Hilir.

Kebijakan tersebut karena mengingat tidak semua kecamatan yang ada di Negeri Seribu Parit ini mendapatkan aliran listrik, seperti Kecamatan Teluk Belengkong yang medan dan daerahnya berkanal serta sulit dijangkau.

Untuk mewujudkan rencana itu, ‎Kamis (26/2/2015) Panglima Komando Daerah Militer I ‎Bukit Barisan Mayor Jendral Edy Rahadi didampingi Danrem Wirabima Brigjen Prihadi Agus Irianto mengunjungi langsung kawasan Desa Saka Rotan, Kecamatan Teluk Belengkong.

Di kawasan ini akan dibangun 1 unit kincir air, yang mampu menghasilkan sekitar 40 ribu watt. Dari jumlah itu, diperkirakan mampu memasok kebutuhan listrik bagi 200 Kepala Keluarga (KK).

Pangdam TNI Wilayah I Bukit Barisan Mayjen Edy Rahadi mengatakan, Kecamatan Teluk Belengkong memang membutuhkan perhatian dalam bidang kelistrikan.

“Daerahnya memang memerlukan perhatian, oleh karenanya kami memilih disini untuk membangun PLTA,” katanya.

Pembangunan PLTA ini, diperkirakan akan selesai dalam jangka waktu 1 bulan setengah.

Untuk diketahui, kedatangan Pangdam bersama Dandrem ini menggunakan 2 helikopter dan mendarat sekitar pukul 09.30 WIB di lapangan sepak bola Desa Saka Rotan. Kedatangan petinggi TNI ini disambut langsung Bupati Inhil, HM Wardan beserta jajarannya.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Asisten II Setda Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil ) H Fauzar hadiri milad Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ke-68 yang digelar oleh HMI Cabang Tembilahan bertempat di aula STAI Auliaurrasyidin Kec Tembilahan Hulu, Kamis (26/2/2015).

empena milad, HMI Cabang Tembilahan juga menggelar dialog pemantapan strategi Kabupaten Inhil dalam menghadapi Masyarapat Ekonomi Asean (MEA) yang dibuka langsung oleh Asisten II Setdakab Inhil.

Mewakili Bupati Inhil, Asisten II menyampaikan sangat mengapresiasi dengan apa yang diselenggarakan oleh para Kader HMI Cabang Tembilahan ini dengan melakukan dialog bersama yang bertujuan bersama-sama memantapkan daerah Kabupaten Inhil kedepannya.

“Ini merupakan satu langkah daya saing dalam menghadapi pasar bebas Asean nantinya, dan juga untuk meningkatkan kekuatan ekonomi di tingkat Asean. Maka demikian melalui acara seperti ini sudah saatnya pemantapan dalam menghadapi MEA agar dapat diterapkan dalam peningkatan daya saing nanti,” katanya.

Menurut Fauzar, dalam menghadapi daya saing ekonomi Asean tersebut tentunya ada beberapa hambatan yang dialami. Diantaranya, masih lemahnya dunia pendidikan, dan juga dunia industri yang masih rapuh dalam memanfaatkan bahan mentah yang belum bisa dikelola dengan baik oleh negeri ini.

Sebab itu, ia sangat menyambut baik dengan diselenggarakannya dialog tersebut dengan narasumber cukup ternama di Kabupaten Inhil ini yang merupakan guru dari salah satu Universitas di kota Tembilahan.

“Sudah saatnya segala stekholder yang ada untuk siap dan mampu bersaing dalam menghadapi pasar bebas Asean dalam meningkatkan mutu perekonomian yang meningkat,” tandasnya(mirwan/adv pemkab inhil).

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) bagi Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) juga diharapkan oleh Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam juga tidak akan berpengaruh pada program penyelamatan kebun kelapa masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat menggelar diskusi bersama perwakilan mahasiswa, di ruang kerjanya, kemarin.

Dikatakan Dani, program penyelamatan kebun kelapa masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama Pemkab Inhil. Pasalnya, sekitar 70 persen lebih masyarakat di Negeri Seribu Parit ini berprofesi sebagai petani, yang menggantungkan hidupnya pada hasil perkebunan kelapa.

“Walaupun DBH kita berkurang, program penyelamatan kebun kelapa masyarakat jangan sampai dipangkas dari usulan kita semula, seperti pembangunan tanggul sepanjang 400 km,” tutur Dani.

Oleh karena itu, lanjut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, ke depan pihaknya akan terus mendorong pemda untuk lebih maju, sehingga tidak hanya berkutat pada permasalahan tanggul dan trio tata air saja, tetapi sudah masuk pada peningkatan kualitas dan hasil perkebunan kelapa.

“Kondisi perkebunan kelapa masyarakat yang semakin kritis saat ini harus menjadi prioritas utama penyelesaiannya oleh seluruh pihak terkait, khususnya Pemkab Inhil selaku pelaksana dan pengambil kebijakan,” imbuhnya.(adi)