“Jangankan kondisi di Kecamatan, kota Tembilahan saja listriknya macam minum obat, bagaimana kita mau lakukan sistem UN CBT”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Helmi D menilai sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Inhil ini belum siap untuk memberlakukan sistem UN Computer Basset Test (CBT).

Ketidaksiapan ini disebabkan belum memadainya fasilitas pendukung. Bahkan ia menyebutkan, mayoritas sekolah di Kabupaten Inhil ini belum pantas menerapkan sistem tersebut.

“Meski belum ada intruksi dari Disdik Provinsi Riau, kita sudah mengakui kalau kita belum siap. Bagaimana untuk melakukannya, fasilitas kita untuk itu masih minim,” sampaikannya usai mengikuti Musrenbang RKPD Kabupaten Inhil tahun 2015, Selasa (10/3/2015).

Selain itu, kondisi belum maksimalnya pembangkit listrik juga sempat disinggungnya sebagai salah satu hambatan. Apalagi katanya, sekolah-sekolah yang berada di Kecamatan mayoritas terkendala pasokan listrik.

“Jangankan kondisi di Kecamatan-kecamatan, kota Tembilahan saja listriknya macam minum obat, bagaimana kita mau lakukan sistem UN CBT,” pungkasnya.(mirwan)

“Terkait Tawaran Kerjasama Perusahaan”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Saat ini, pola kemitraan yang banyak ditawarkan oleh pihak perusahaan kepada masyarakat terutama para petani, dinilai sangat memberatkan dan merugikan kalangan petani.

Seperti pola kerjasama 65-35 (perusahaan 65 dan petani 35) yang diiming-imingi perusahaan, inikan tentu saja akan membunuh dan membinasakan masyarakat secara perlahan-lahan. Belum lagi ditambah keterpurukan perekonomian masyarakat, yang disebabkan berbagai permasalahan di bidang perkebunan dan pertanian.

Menyikapi kondisi tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPRD Inhil, Edy Haryanto meminta seluruh pihak terkait terutama Pemerintah Daerah (Pemda), untuk melakukan evaluasi menyeluruh terjadap kerjasama ini.

“Sekarang, perusahan-perusahaan sudah masuk hampir di setiap kecamatan. Inilah yang harus diantisipasi dan dicari jalan keluarnya, supaya tidak ada masyarakat kita yang dirugikan oleh pihak perusahaan,” tutur Edy saat berbincang dengan detikriau.org di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, beberapa waktu lalu.

Dengan kerjasama seperti ini, dicontohkan Edy, ada lahan masyarakat seluas 10 hektar, Kalau hanya 3,5 hektar yang diberikan kepada masyarakat, sementara ada kewajiban yang harus masyarakat bayarkan, yakni kredit kepada pihak lainnya, tentu masyarakat akan menjadi pihak yang dirugikan.

“Jika sudah begitu, masyarakat dua kali kena. Sudah bayar hutang ke pihak bank, lahannya juga habis. Kalau ini dibiarkan terus, apa yang akan terjadi dengan masyarakat kita,” terangnya.

Oleh karena itu, Pemkab Inhil melalui dinas dan instansi terkait harus segera menyikapi permasalahan ini, dalam upaya menyelamatkan masyarakat di Negeri Seribu Parit ini dari tangan penjajah.

“Pemangku kepentingan harus melihat posisinya, yakni sebagai pengayom dan pelindung masyarakatnya. Jangan pernah lupa akan hal itu,” pungkasnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pada tahun 2015 ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kucurkan dana  sebesar Rp 55,455 milyar untuk membanguna Rumah Layak Huni (RLH) di daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Pernyataan ini diungkapkan Plt Kepala BPMP Bangdes Provinsi Riau H Daswanto saat dijumpai usai mengikuti Musrenbang RKPD Kabupaten Inhil tahun 2015 di gedung Engku Kelana Tembilahan, Selasa (10/3/2015).

“Dananya sudah tersedia, tinggal pelaksanaannya saja. Sekitar Rp 70 juta per unitnya,” katanya.

Dari sejumlah dana itu, akan dibangun sebanyak 711 unit RLH yang akan dialokasikan keseluruh desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Inhil. Dan masing-masing desa itu katanya, akan dibangun 3 unit RLH.

Namun ia mengatakan, hal tersebut hanya sebuah gambaran secara umum dari Pemprov Riau. Dalam pelaksanaan realisasinya di lapangan nanti Pemkab Inhil lah yang lebih mengetahui pembagiannya.

“Kamikan tidak tau apakah harga kebutuhan dana perunitnya di Inhil ini sama atau tidak dengan daerah lain, jadi kita serahkan saja ke Pemkab Inhil. Tapi secara umum pembagian yang telah kami konsep itu setiap desa dapat 3 unit RLH,” tutupnya.(mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) gelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Inhil tahun 2015, Selasa (10/3/2015).

Musyawarah yang berlangsung di Gedung Engku Kelana Tembilahan ini langsung dipimpin oleh Bupati Inhil HM Wardan dan dihadiri beberapa Kepala SKPD Provinsi Riau, Ketua DPRD Kabupaten Inhil Dani M Nursalam, serta diikuti seluruh jajaran Pemkab Inhil.

Bupati menyebutkan, digelarnya Musrenbang ini untuk mensingkronkan apa yang telah dirumuskan oleh semua pihak terkait, dan diakumulasikan keseluruhannya serta prioritas program kerja bisa ditetapkan.

“Dari Musrenbang ini, maka kita bisa merumuskan pokok-pokok pikiran dalam memprioritaskan pembangunan di Kabupaten Inhil, terlebih sebagai gambaran untuk tahun 2016 mendatang,” ungkapnya.

Dijelaskan, dari Musrenbang itu akan diperhatikan beberapa item yang dinilai penting dalam mengembangkan daerah Kabupaten Inhil ini, diantaranya terkait persoalaan infrastruktur jalan, pengembangan pendidikan terlebih pada fasilitasnya, dimana menurutnya, masih banyak sekolah di Inhil ini memerlukan rehabilitas. Selain itu, juga termasuk persolaan kesehatan dan pertanian Inhil.

Namun demikian, ia mengungkapkan bahwa infrastruktur jalanlah yang menjadi prioritas terpenting yang akan diupayakannya terutama jalan penghubung desa yang akan dibangun melalui Program DMIJ.

“Karena hanya desa yang tau apa kebutuhan mereka, kita dari Pemkab siap menyalurkan dana untuk pembangunannya,” ujar Wardan.(mirwan/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melalui Seksi KIA, KB dan Gizi memberikan bimbingan teknis (bimtek) bagi tenaga kesehatan, khususnya bidan-bidan yang ada di Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS), Selasa (10/3/2015).

Kegiatan yang dipusatkan di aula Puskesmas Kelurahan Teluk Pinang ini, dihadiri Kepala Dinkes Inhil diwakili Kepala Seksi (Kasi) KIA, KB dan Gizi, Siti Munziarni, Kepala UPT Puskesmas Teluk Pinang, Siti Kordiati dan Kepala UPT Puskesmas Sungai Iliran, Kusmahendra.

Kasi KIA, KB dan Gizi Dinkes Inhil, Siti Munziarni dalam sambutannya mengajak seluruh tenaga kesehatan terutama bidan, untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam bekerja, sehingga tidak ada bidan yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, karena ini juga berkaitan langsung dengan eksistensi dan nama baik Puskesmas dimana ia ditempatkan.

“Buatlah berbagai inovasi dalam pelaksanaan program kerja dan penyuluhan, guna mempermudah pekerjaan di lapangan, serta dalam upaya mencapai dan mensukseskan program-program kesehatan yang telah direncanakan,” tutur Imun, begitu ia akrab disapa.

Apalagi, berdasarkan data yang ada pada tahun 2014 lalu, jumlah kematian ibu dan bayi di Negeri Seribu Parit ini masih termasuk dalam kategori tertinggi di Provinsi Riau, yakni mencapai 24 ibu dan 183 bayi.

Oleh karena itu, lanjut Imun, tenaga kesehatan harus lebih banyak melakukan penyuluhan dan konseling di lapangan, agar masyarakat lebih mengetahui dan memahami apa yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan dan keselamatannya, terutama bagi ibu dan bayi.

“Kita harus tahu tugas dan fungsi kita, serta bertanggung jawab dalam mendukung dan menyukseskan berbagai program kesehatan. Jadi, ke depan tidak ada lagi bidan yang hanya bisa melaksanakan satu pekerjaan saja, tapi harus menguasai seluruh pekerjaan, khususnya terkait KIA, KB dan Gizi,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Masyarakat berharap janji pihak PLN untuk menormalkan pasokan listrik di Kabupaten Inhil khususnya di Kota Tembilahan dapat benar-benar dipenuhi. Dengan kondisi pasokan listrik byar pet yang sudah beberapa bulan ini dirasakan sudah sangat merugikan masyarakat.

“Kita berharap janji pihak PLN untuk menormalkan pasokan listrik bulan april mendatang benar-benar terpenuhi. Jangan nanti setelah sampai waktunya PLN kembali beralasan dengan berbagai dalih.”Pinta Ridwan, warga Tembilahan, selasa (10/3)

Ditambahkannya, dengan kondisi listrik seperti saat ini, aktifitas keshariannya sudah sangat terganggu. Bekerja dengan mempergunakan perangkat komputer, jika terputusnya pasokan listrik, seluruh pekerjaan akan menjadi tertunda. “ya kita mau bilang apa lagi. Yang jelas kami meminta agar PLN benar-benar memnuhi janji itu.” Harap Ridwan

Senada, Anto, warga Kecamatan Tembilahan Hulu juga menyampaikan permintaan demikian. Dengan usaha sampingan dengan membuat es batu, kestabilan pasokan listrik menurutnya menjadi keharusan.

“kalau listrik mati, pastinya es kita tidak akan beku dan uangpun tidak mungkin kita dapatkan. Mudah-mudahan memang april nanti PLN sudah kembali normal dan usaha kamipun dapat kembali berjalan dengan baik.” Ujar Anto.

Pantauan, saat ini terputusnya pasokan listrik tidak hanya terjadi satu atau dua kali. Padamnya lampu ini bahkan kerap terjadi hingga belasan kali dalam hitungan waktu 24 jam.

Dengannya, cukup banyak masyarakat yang sudah menyampaikan keluhan akan kerusakan perangkat elektronik akibat kondisi seperti ini. (dro)

April, Pasokan Listrik PLN Rayon Tembilahan diyakini Kembali Normal