TEMBILAHAN (detikriau.org) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) permainan anak di Taman Kota Jalan Gadjah Mada Tembilahan, Selasa (17/3/2015) sore.

Pada sidak perdana ini, petugas Satpol PP langsung mendata dan memberi surat teguran kepada para pengusaha permaian anak untuk tidak lagi melakukan kegiatan permainan anak di arena taman.

“Jika surat teguran ini diabaikan, maka kami dari petugas akan menindaklanjuti lebih tegas lagi,” kata Kasi Ops Satpol PP Budi Utomo saat dikonfirmasi awak media dilokasi.

Ia menjelaskan, Sidak ini dilakukan karena memenuhi laporan dari Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kabupaten Inhil. Berdasarkan laporan dari dinas tersebut, bahwa taman ini tidak dibenarkan untuk melakukan kegiatan selain untuk bersantai.

“Tidak hanya pada permainan anak, tetapi kegiatan dagang juga tidak dibenarkan. Dinas terkait memelihara taman ini khusus untuk tempat masyarakat bersantai saja,” tambahnya.

Ditambahkan, tidak hanya kali ini, petugas Satpol PP menyatakan akan terus memantau kegiatan tersebut hingga diyakini aman dari kegiatan yang menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan oleh Pemkab.(mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar pelatihan kader Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bertempat di aula Puskesmas Kelurahan Kuala Lahang, Senin (16/3/2015) kemaren

Pada pelatihan ini dihadiri Kabid Pembina Pengendalian Kemitraan dan Promosi Kesehatan (PPK PK) Dinkes Kabupaten Inhil Matzen S Kep Msi serta jajarannya, Kepala Puskesmas Kuala Lahang Zulfikar SKM MH, serta beberapa undangan lainnya.

Kepala Dinkes Kabupaten Inhil Dr Hj Alvi Furwanti Alwie melalui Kabid PPK PK, Matzen saat dikonfirmasi mengatakan kegiatan PHBS tersebut akan terus dilakukan diseluruh kecamatan yang ada di Bumi Sri Gemilang, minimal pada satu kecamatan tersebut satu desa/kelurahan yang diberi pelatian PHBS dengan materi yang sama.

Dijelaskan, kegiatan tersebut bertujuan agar setiap peserta pelatihan mampu melakukan pendataan minimal 10 KK untuk satu kadernya. Artinya, dalam waktu dekat masyarakat sudah bisa didata secara lengkap terhadap masalah PHBS ini.

“Sangat diharapkan kepada peserta pelatihan kader PHBS ini benar-benar pemahami materi yang telah disampaikan, dan dilanjutkan pemahaman materi tersebut kepada anggota keluarga terdekat dan seluruh masyarakat yang ada disekitar tempat tinggalnya,” tutur Matzen.

Selain persoalan PHBS, pihak Dinkes juga menyampaikan kepada peserta pelatihan kader terhadap manfaat rumah tangga sehat, penyampaian ini berfungsi supaya anggota keluarga tersebut mampu menciptakan keluarga sehat dan tidak mudah sakit, serta menjadikan anggota keluarga giat bekerja.

Perlu diketahui, pada pelatihan kader PHBS kali ini diikuti sebanyak 33 orang kader Posyandu se-Kelurahan Kuala Lahang dengan pemateri sebanyak 3 orang yakni, Kabid PPK PK Dinkes Inhil Matzen S Kep Msi, Kasi Pronkes Dinkes Inhil Fitri Astuti SST, dan Stap Pronkes Dinkes Inhil Mania Hairani.

“Materi yang kami sampaikan sebanyak 10 materi diantaranya seperti melakukan aktivitas fisik setiap hari, memberi bayi ASI eksikutif dan materi lainnya,” tutupnya.(mirwan/adv)

“Tunggakan Pelanggan Tercatat 12 Milyar Lebih”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Melihat situasi dan kondisi PDAM Tirta Ibdragiri sangat memprihatinkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta untuk segera menyikapi kondisi tersebut.

Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Inhil, Dani M Nursalam pada rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Inhil bulan Maret di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Inhil Jalan Soebrantas Tembilahan, Selasa (17/3/2015).

“Pemkab harus serius perhatikan kondisi PDAM, karena saat ini sudah sangat memprihatinkan, baik dari sisi pelayanannya termasuk juga belum ada direktur definitifnya,” ujar Dani.

Mirisnya lagi, Ketua Dewan Tanfizs DPC PKB Inhil mengaku sangat kaget setelah mengetahui dari hasil hearing kemaren kalau tunggakan pelanggan PDAM Tirta Indragiri ini mulai tahun 2007 sampai 2014 tercatat mencapai Rp 12 miliyar lebih.

Apalagi katanya, modal yang dikantongi pihak PDAM Tirta Indragiri sangat minim. Dan ini menjadi perhatian khusus bagaimana nasib kebutuhan air kota Tembilahan kedepan.

“Kami sangat terkejut, tunggakan masyarakat yang belum bayar itu sangat tinggi. Dari permasalahan ini jadi pertanyaan bagi kami, sepertinya PDAM Tirta Indragiri ini hanya bisa menjual saja, tetapi menagih tidak bisa,” tukasnya.

Dengan demikian, dimintanya kepada Pemkab untuk mencari solusi bagaimana PDAM Tirta Indragiri ini kembali eksis. “Minimal kita pikirkan bersama bagaimana mencarikan modal untuk kembali memulihkan pelayanan PDAM ini,” pungkas Dani.(mirwan/adv)

“Juga Bekerjasama dengan Kepolisian Polsek Tembilahan Kota”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) berjanji akan terus memantau segala aktivitas di Pasar Kuliner Kelapa Gading (PKKG) yang ada di Jalan Soebrantas Tembilahan.

“Kami terus pantau PKKG itu, karena banyak isu yang kami dapatkan dari masyarakat bahwa operasional di PKKG tidak sesuai dengan aturan yang kita tentukan,” ungkap Kepala Disperindag Kabupaten Inhil H Fahrolrozy pada rapat koordinasi Forkopimda, Selasa (17/3/2015).

Dijelaskan, dari pengaduan beberapa masyarakat tentang adanya kegiatan menyimpang di PKKG tersebut benar adanya, seperti mengeluarkan bunyi musik sangat keras, orang mabuk dan lainnya.

Dari persoalan tersebut, Disperindag telah mengeluarkan surat edaran untuk tidak lagi mengulangi dari beberapa kegiatan yang menyimpang itu. Bahkan tegasnya lagi, saat pemantauan langsung, Disperindag sempat mengusir bagi pengunjung yang sedang mabuk.

“Kita pastikan PKKG disitu tidak menyediakan Miras, tapi pengunjung itu datangnya memang sudah dalam kondisi mabuk. Bahkan, perempuan berpakaian seksipun kita usir, mereka bukan dari PKKG, namun para sales rokok yang aktif ke lokasi,” terangnya.

Atas persoalan inilah Disperindag menyikapi untuk menurunkan 5 petugas trantip setiap hari secara bergiliran yang bekerjasama dengan Polsek Tembilahan kota guna pemantauan langsung adanya kegiatan menyimpang di lokasi.(mirwan)

“seluruh aparatur Negara sudah waktunya untuk mulai merubah mainset dari “dilayani” menjadi “melayani”

Tembilahan (detikriau.org) – Bupati Inhil, HM Wardan diwakili Asisiten III Setdakab Inhil, H Afrizal ikut menhadiri kegiatan ramah tamah dengan Menteri Peberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi senin (16/3) malam. Pada kegiatan yang dilaksanakan di gedung Daerah Propinsi Riau ini turut di hadiri oleh Plt Gubri Arsyad Juliandi Rahman, Sekda Propinsi Riau, Bupati / Walikota Se-Propinsi Riau, Toko-tokoh masyarakat serta kalangan mahasiswa.

Dalam arahannya, Menteri PAN & RB RI mengatakan sesuai dengan agenda reformasi, tugas mereka adalah untuk melakukan pengawasan kepada aparatur – aparatur sipil Negara dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan ini merupakan tugas dari Kementrian sebagai Pembantu Presiden RI. Kegiatan silaturahmi ini sejalan dengan tugas pokok dan fungsi dimaksud.

Dalam kunjungan kerja ini, Menteri PAN & RB RI juga berkesempatan melakukan kunjungan ke beberapa kabupaten di Propinsi Riau. salah satunya di Kabupaten Pelalawan dengan melihat langsung kondisi masyarakat yang ada di daerah serta unit-unit pelayanan Publik yang ada di Daerah.

Kunker Menteri PAN & RB RI di akhiri dengan silaturahmi dan makan malam dengan Bupati/Walikota  se-Riau, salah satunya Bupati Inhil yang di wakili Asisten III Setda Inhil Drs.Afrizal.

Melalui sambungan telepon selularnya, selasa (17/3) Bupati Inhil melalui Asisten III menyatakan bahwa dalam sambutan mentri, menitipkan pesa presiden agar seluruh aparatur Negara sudah waktunya untuk mulai merubah mainset dari “dilayani” menjadi yang melayani. Aparatur Negara khususnya para pejabat agar dapat selalu turun langsung ke bawah. Jangan hanya sekedar duduk dimeja.

“Disamping itu, program-program yang akan dijalankan juga diharapkan dapat dijalankan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan yang sangat diharapkan masyarakat.” Terang Asisten. (mirwan/adv Pemkab Inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kondisi infrastruktur yang tidak memadai sejak dulu memang menjadi permasalahan serius di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), serta harus segera dicari solusi dan jalan keluarnya oleh Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.

Ini dapat dilihat dari cukup banyaknya keberadaan jalan penghubung, baik antar desa dan kelurahan, serta antar kecamatan di Negeri Seribu Parit, yang kondisinya rusak parah dan sangat memprihatinkan.

Seperti keberadaan jalan penghubung di Desa Sungai Iliran, Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS), yang dinilai oleh Kepala Desa (Kades), Ahmad Sukri sudah tidak layak untuk digunakan serta dilalui oleh para pengendara dan pengguna jalan.

Padahal, lanjut Ahmad Sukri, jalan penghubung di desa setempat merupakan akses terdekat dan sering digunakan oleh masyarakat, khususnya bagi mereka yang akan berkunjung ke Kecamatan Gaung dan Mandah ataupun sebaliknya.

“Jalan kita ini sudah tidak layak pakai lagi, karena lebih banyak yang rusak. Padahal, setiap hari banyak pengendara roda dua yang lewat disini untuk pergi ke daerah lain dan melakukan aktifitas sehari-hari,” tutur Ahmad Sukri saat berbincang dengan detikriau.org di ruang kerjanya, Selasa (17/3/2015).

Dijelaskan, seringnya para pengendara sepeda motor melewati jalan tersebut, dikarenakan jembatan penyeberangan sungai, baik menuju Kecamatan Gaung maupun Mandah, hanya ada satu-satunya di Desa Sungai Iliran.

“Jadi, kami harapkan kondisi jalan penghubung ini cepat diperbaiki oleh Pemda melalui instansi terkait, sehingga aktifitas sehari-hari masyarakat bisa berjalan lancar dan tidak terganggu. Ini juga dalam upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.(adi)