Bupati Serahkan SK CPNS Jalur Umum 2013

1aBagansiapiapi (detikriau.org) – Bupati Rokan Hilir H.Suyatno menyerahkan Surat Keputusan (SK) calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari pelamar umum tahun 2013 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir secara simbolis kepada 3 calon Pegawai Negeri Sipil mewakili 199 CPNS lainnya.

Penyerahan SK dilakukan di lantai 4 kantor Bupati Rohil, Rabu (01/04/15) yang dihadiri Plt.Sekda Drs.H.Surya Arfan.Msi, Kepala BKD Roy Azlan.Ap, Anggota DPRD Rohil Tatang Hartonk  mewakili Ketua DPRD Nasruddin Hasan serta seluruh Kepala SKPD di lingkungan Pemkab Rohil dan seluruh CPNS.

Dalam sambutannya, H.Suyatno mengajak seluruh Calon Pegawai Negeri Sipil yang hadir untuk mengucapkan rasa syukur, karena dari sekian ribu pelamar yang mendaftar, hanya 199 yang lulus.

“Nasib ditangan bapak-ibu,dari sekian banyak pelamar, hanya sebagian kecil saja yang diterima oleh pemerintah,” kata Suyatno.

Selain dari itu, dirinya juga berpesan,mengingat tidak lama lagi akan memasuki tahun politik untuk kabupaten/kota yang ada di Riau, diharapkan kepada PNS atau CPNS tidak ikut berpolitik.

“Situasi politik saat ini sedang hangat-hangatnya, jika kedapatan akan diberi sanksi, sanksi itu ada,” tegas Suyatno.

Dalam kesempatan itu, bupati Suyatno juga mengatakan pemerintah kabupaten Rokan Hilir akan merekrut tenaga akutansi sebanyak 40 orang.

“Mereka akan kita letak di Satker-Satker yang berkaitan dengan keuangan, salah satunya seperti bagian Keuangan,” jelasnya. [tris/adv]




40 Tenaga Akuntansi Terima SK Pengangkatan dari Bupati

1Bagansiapiapi (detikriau.org) – Sebanyak 40 orang tenaga akuntasi hasil seleksi Tim BP2AK Unri menerima SK pengangkatan Sebagai tenaga pembantu akuntansi. SK diserahkan langsung oleh Bupati Rokan Hilir H.Suyatno secara simbolis dilantai 4 kantor bupati Rohil, Jalan Merdeka, Rabu (01/04/15). Mereka akan ditempatkan diseluruh badan/kantor/dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Hadir pada acara penyerahan SK, Wakil Bupati Rohil, Erianda, Plt.Sekda Surya Arfan, Ketua DPRD / mewakili, BP2AK dari Unri, seluruh Kepala Dinas/Kantor/Badan dilingkungan Pemkab Rohil.

Dalam Sambutannya, bupati Suyatno mengucapkan terima kasih kepada BP2AK Unri yang telah bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam perekrutan tenaga Akuntasi. “Ini untuk meningkatkan laporan keuangan kita, ini yang kita harapkan selama ini,” kata Suyatno.

Jelasnya, kemarin banyak yang mendaftar dan ikut tes, namun karena hanya diterima 40 orang. “Selamat bergabung dengan Pemda,” ujar Suyatno.

“Jadi kita ingin yang terbaik dalam persiapan pelaporan keuangan,” tambahnya.

Dirinya juga berharap kepada tenaga akuntansi yang membantu Satker yang ada di Rohil dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan bagian Keuangan Setda Rohil. “Karena mereka yang selama ini menyiapkan laporan keuangan,” kata Suyatno lagi.

Kepada kepaala dinas, pinta bupati, untuk memperhatikan secara serius dalam hal membuat laporan, karena laporan dari BPK RI Rohil banyak menunggak laporan keuangan.

“Keseriusan ini sangat kita butuhkan, jangan main-main lagi. Karena seperak pun uang yang keluar,SPJ nya harus jelas,” sambungnya.

Terkait dengan tempat tinggal para tenaga akuntasni, Suyatno mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan asrama dan dilengkapi dengan fasilitasnya.

“Kita siapkan asramanya di komplek pemerintahan di Batu Enam dan kita lengkapi semua fasilitasnya, kecuali yang tinggal di sini (Bagansiapiapi-red), yang dari luar kita siapkan fasilitasnya, komputer juga kita siapkan,itu tanggung jawab Satker,” ujar Bupati.

Ia juga berpesan kepada tenaga akuntansi bekerjalah dengan baik dan benar dalam menyusun laporan keuangan. [tris]




Upaya Penyelamatan Kebun Kelapa Dalam, Komisi II DPRD Gelar Hearing Bersama SKPD Terkait

Ketua Komisi II DPRD Inhil Amd Junaidi (kanan) didampingi anggota, Edi Gunawan
Ketua Komisi II DPRD Inhil Amd Junaidi (kanan) didampingi anggota, Edi Gunawan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar hearing bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, guna mempertanyakan sejauh mana pelaksanaan program penyelamatan perkebunan kelapa dalam milik masyarakat dengan pola sewa kelola, yang sebelumnya telah disepakati antar kedua belah pihak, Selasa (31/3/2015).

Hearing atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipusatkan di Ruang Banggar Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan ini dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD, Ahmad Junaidi didampingi para anggota, dan diikuti Kepada Dinas Perkebunan (Disbun), H Mukhtar T, perwakilan Inspektorat, Bappeda dan Bagian Keuangan Setdakab Inhil.

Pada kesempatan itu, Junaidi menyatakan bahwa selama dua tahun terakhir ini program penyelamatan perkebunan kelapa dalam tidak terlaksana dengan baik dan maksimal, dikarenakan keterbatasan anggaran dan lain sebagainya, sedangkan kerusakan lahan perkebunan sudah semakin meluas dan bertambah.

“Jadi kita ingin mempertanyakan, bagaimana pola sewa kelola ini bisa segera dilaksanakan, dalam upaya penyelematan perkebunan kelapa dalam milik masyarakat kita,” tutur politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Kepala Disbun Inhil, H Mukhtar T menjelaskan bahwa upaya penyelamatan perkebunan kelapa dalam ini dilakukan dengan membangun trio tata air, seperti tanggul, pintu klep dan drainase, yang dilakukan dengan dua pola, yakni pola swakelola dan kontraktual.

Namun sebelum dilaksanakan, lanjut mantan Kepala Diporabudpar Inhil ini, pihak telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, guna mengantisipasi timbulnya berbagai masalah di kemudian hari, khususnya yang berkaitan dengan pola swakelola yang sangat memerlukan kehati-hatian dalam penerapannya di lapangan.

“Kesimpulannya, karena mengingat berbagai hal, maka kita hanya melakukan pola kontraktual. Tapi meski begitu, kami akan terus berupaya melakukan perbaikan perkebunan kelapa dalam ini dengan maksimal,” terangnya.

Senada dengan itu, perwakilan Inspektorat, H Basrin menambahkan bahwa saat ini yang bisa dilakukan hanya dengan pola kontraktual. Sedangkan pola swakelola belum bisa diterapkan, karena masih dalam proses agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

“Dalam pelaksanaannya, swakelola ini harus terperinci secara detail. Sementara pada proses perencanaan sebelumnya masih dalam bentuk umum, sehingga belum bisa diterapkan dan dilaksanakan,” kata perwakilan Bagian Keuangan Setdakab Inhil, Abdul Rasyid.(adi/adv)




Ridwan Minta Aparatur di Dinkes Inhil Tingkatkan Disiplin dan Kinerja

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh aparatur di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diminta, untuk terus meningkatkan kedisiplinan dan kinerjanya.

Permintaan tersebut disampaikan Sekretaris Dinkes Inhil, Ridwan MKes saat membuka salah satu kegiatan, yang dipusatkan di aula Kantor Dinkes, Jalan M Boya Tembilahan, beberapa waktu lalu.

Dikatakan Ridwan, dalam upaya mendukung dan mensukseskan berbagai program pemerintah terutama yang berkaitan langsung dengan masalah kesehatan, sangat dibutuhkan kedisiplinan aparatur dan tenaga kesehatan.

Oleh karena itu, kinerja seluruh aparatur dan tenaga kesehatan, khususnya di lingkungan Dinkes Inhil harus terus ditingkatkan, sehingga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan bain.

“Kita yang telah diberi amanah dan kepercayaan ini, hendaknya dapat bekerja dengan maksimal dan penuh tanggung jawab, seperti saat memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tutur Ridwan.

Selanjutnya, bagi seluruh tenaga medis yang ditempatkan di wilayah terpencil dan tidak diminati di Negeri Seribu Parit ini, juga diharapkan dapat selalu berada di tempat tugasnya, karena keberadaan tenaga medis sangat dibutuhkan oleh masyarakat.(adi/adv)




OTK Sambit Kaca Rumah Dinas Kepala Pln

kaca pecahBengkalis (detikriau.org) – Pasca aksi demo warga kota se sei pakning kabupaten Bengkalis kamis (28/3/2015) lalu, Senin (1/4/2015), sekitar pukul 23.00 WIB, kaca jendela rumah dinas Kepala PLN Sub Rayon Bengkalis, Ismet, di jalan Jendral Sudirman Sei Pakning, pecah terburai dilempar batu oleh oknum tak dikenal (otk).

Menurut ismet, kepada detikriau.org, Senin (2/4/2015) di Sei Pakning, dirinya mengaku kaget akan peristiwa tersebut.

“Malam peristiwa itu kebetulan saya tengah berada di kantor yang juga bersebelahan dengan rumah dinas. Sekitar pukul 23.00 WIB saya pulang, saya melihat pecahan kaca jendela rumah hancur terburai diteras dengan beberapa bongkahan batu dibagian dalam rumah. Nah, saat itu saya baru menyadari dan kaget bahwa ada yang menjahili rumah dinas,” ujar ismet.

Namun, tambah Ismet, pihaknya juga mengakui hingga saat ini belum berniat untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian.

“Peristiwa ini memang membuat saya kaget dan bertanya-tanya. Tapi  saya belum melaporkan kepada pihak yang berwajib,” tambahnya.

Sementara itu, menurut data PLN Sub Rayon Bengkalis Sei Pakning, hingga hari ini jadwal pemadaman listrik diberlakukan di kota sei pakning yang berkoneksi langsung dari dumai diantaranya wilayah tanjung leban, sepahat, tenggayun, api-api, temiang, parit 1 apiapi, sukajadi, bukitbatu, sei selari, buruk bakul, batang duku, kampung baru, dan kampung jawa.(eko)

 




TKP Perkosaan, Ratusan KTP Siak Juga ditemukan Berserakan

DSC_2775 copyTEMBILAHAN (detikriau.org) – Dibalik persitiwa tragis pemerkosaan siswi SMA juga ditemukan kejadian ganjil. Di Tempat Kejadian Perkara (TKP) disebuah rumah kosong berwarna hijau di Jalan Pendidikan Tembilahan itu juga ditemukan tumpukan ratusan KTP Siak dalam kondisi berserakan.

Dari pantauan awak media di lapangan, Senin (30/3/2015) kemaren, sejumlah KTP Siak itu berserakan layaknya sampah. Padahal, banyak dari KTP tersebut masih berlaku hingga beberapa tahun kedepan.

Namun banyak juga beberapa KTP yang sudah tidak berlaku lagi atau masa aktifnya sudah berakhir. Dari ratusan KTP itu juga ditemukan adanya KTP Elektronik atau e-KTP. Sayangnya hingga hari ini awak media belum mendapatkan informasi pasti siapa penghuni terakhir rumah yang menjadi saksi bisu peristiwa tragis itu.

Ketiak dikomfirmasi, pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Inhil pun menyatakan tidak mengetahui adanya temuan sejumlah KTP Siak tersebut. Menurut pejabat Disdukcapil mengaku bahwa seharusnya setiap warga yang mengganti KTP, KTP sebelumnya harus dimusnahkan, minimal disimpan di tempat khusus.

“Saya tak tau, nanti saya coba koordinasikan dulu kepada pimpinan dinas terkait persoalan ini,” kata Sekretaris Disdukcapil Inhil, Bastian Yunus, Selasa (31/3/2015).

Sementara itu, Kapolres Inhil AKBP Suwoyo Sik Msi melalui Kasat Reskrim, AKP Ade Zamrah saat dihubungi, senin (31/3) menegaskan, petugasnya akan melakukan penyelidikan atas penemuan sejumlah KTP Siak di TKP pemerkosaan tersebut.(mirwan)