TEMBILAHAN (detikriau.org) – Mahasiswa asal Tembilahan yang melanjutkan jenjang pendidikan di kampus Ege University kota Izmir Turki, Muallimin juga ikut berkomentar terkait persoalan kondisi listrik yang dikelola oleh PLN Rayon Tembilahan melalui akun Facebooknya.

“Kasian Tembilahan,” tulisnya dengan singkat di dinding Facebook miliknya dengan nama akun Muhammad Muallimin Al Hafiz, Kamis (2/4/2015).

Ketika dikonfirmasi detikriau.org melalui pesan Facebook, ia sangat prihatin dengan masyarakat kampong halamannya, terlebih kepada keluarganya sendiri yang ada di kota Tembilahan. Sebab mahasiswa yang akrab disapa Emen ini tidak bisa membayangkan durasi mati bergilir hingga 8 jam.

“Baru kali ini saya dengar mati bergilir hingga 8 jam, bagaimana aktivitas warga disana?,” pertanyakannya.

Ia juga sempat mengungkapkan sejauh pengetahuannya bahwa penyakit kota Tembilahan itu dari dulu tidak terlepas dari persoalan listrik, namun untuk kali ini sudah dinilainya sangat parah.

Apalagi terkait janji pihak PLN itu sendiri untuk mensegerakan perbaikan, namun tetap belum terpenuhi.

“Dari banyak berita Tembilahan di situs yang saya baca, kasian saya dengan teman-teman disana, apalagi keluarga saya banyak di Tembilahan,” tambahnya.

Oleh sebab itu, mahasiswa yang menempuh program studi Sastra Turki ini sangat menyayangkan jika Pemerintah maupun seluruh pihak terkait tidak mensegerakan melakukan perbaikan gangguan mesin PLN tersebut, terlebih kepada pihak pengelola mesin itu sendiri. (mirwan)

Tembilahan (detikriau.org) – Komisi IV DPRD Inhil melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), kamis (2/4). Pelaksanaan RDP yang didasari informasi Bidang Pendidikan Masyarakat Peduli Inhil (MPI) tentang carutmarutnya mutasi tenaga pendidik yang juga dihadiri oleh Beberapa kepala sekolah setingkat SD hingga SMA di Kota Tembilahan dan Tembilahan Hulu ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Inhil, Ardiyanto didampingi Sekretaris, Herwanissitas dan beberapa anggota.

Diterangkan Ardiyanto, MPI menilai eksodus tenaga pendidik dari Desa ke Kota sangatlah tidak tepat. Akibat kebijakan ini, terjadinya penumpukan tenaga pendidik di perkotaan, padahal sekolah-sekolah di Desa masih sangat kekurangan tenaga pendidik.

Menaggapi itu, Kepala Dinas Pendidikan, Helmi D, diwakili Sekretarisnya, Ahmad Ramani menerangkan bahwa mutasi para guru yang dilakukan beberapa waktu lalu telah dilakukan sesuai aturan. Mutasi menurutnya diawali dari permintaan para guru itu sendiri yang kemudian dipertimbangkan sesuai ketentuan aturan serta pertimbangan lainnya. Disdik bukanlah menjadi pemutus tetapi sebelumnya harus melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Baperjakat.

“banyak pertimbangan kita, seperti pertimbangan kemanusiaan karena guru juga butuh penyegaran dengan dipindahtugaskan ditempat tugas baru setelah puluhan tahun bertugas di daerah, berjauhan dengan istri atau suami, kesehatan dan lain sebagainya,” Ujar Ramani

Kepala BKD Inhil, Syaifuddin, juga menyatakan alasan yang hampir senada. Menurutnya, mutasi menjadi hak setiap orang. Usulan yang disampaikan Disdik selanjutnya dibahas pihaknya bersama baperjakat.

“Artinya semua sudah kita lakukan sesuai aturan,” kata Syaifuddin.

Menanggapi ini, Sekretaris Komisi IV DPRD Inhil meminta Pemkab Inhil untuk mempertimbangkan pembatalasan mutasi tenaga guru yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Menurutnya, dengan pindahnya beberapa tenaga guru disekolah-sekolah di Desa ke Kota menyebabkan semakin terpuruknya proses pendidikan ditingkat Desa disebabkan minimnya tanaga pengajar.

Menurutnya, masyarakat Desa juga berhak untuk pintar bukan hanya masyarakat yang bertepat tinggal di perkotaan. “bagaimana masyarakat desa bisa pintar kalau guru saja tidak ada? Ini harus jadi pertimbangan sebelum mengambil kebijakan,” pintanya.

Pria kelahiran Sungai Bela Kecamatan Kuindra ini mengaku memaklumi pertimbangan kemanusiaan untuk melakukan mutasi, namun yang perlu menjadi catatan, apakah setelah guru yang dipindahkan sudah ada penggantinya?

“Kebanyakan tidak, Akibatnya proses belajar mengajar disekolah yang ditinggal pastinya akan terganggu. Saya minta atas nama masyarakat, batalkan mutasi yang telah dilakukan.” pintanya.

Anggota Komisi IV DPRD Inhil, Hasmawi menyampaikan kondisi bahwa di SD 012 Desa Panglima Raja Kecamatan Concong dengan jumlah murid sebanyak 342 siswa awalnya memiliki 4 orang guru berstatus PNS. Padahal sesuai rasio, idealnya 1 guru untuk 30 siswa, artinya minimal di SD ini memiliki 11 guru PNS.

Justru anehnya menurut Hasmawi, menjelang pelaksanaan ujian beberapa waktu yang lalu, 1 guru PNS bahkan dimutasikan ke Tembilahan.

“Saya sudah cek, guru yang pindah ini tanpa adanya rekomendasi, baik dari Kepala Sekolah maupun UPTD. Kita boleh cek kebenaran informasi ini,” Tantang Hasnawi

SMPN satu atap Desa Sungai Berapit Kecamatan Concong ditambahkannya, awalnya dengan 152 siswa memiliki 3 guru PNS. Namun ditahun 2013, 2 guru PNS dipindahtugaskan. Awal tahun ajaran baru, SMP hanya didaftari 7 Siswa baru karena para orang tua siswa tidak ingin meragukan untuk menitipkan anaknya dididik disekolah yang tidak memiliki tenaga guru ini.

“Dua guru ini pindah juga tidak ada rekomendasi kepsek maupun UPTD, yang ada hanya rekomendasi pejabat. Apakah ini prosedural dan tidak menyalahi aturan,” Pertanyakan politisi partai Demokrat ini.

Masih menurutnya, kalau alasan lamanya bertugas seorang guru di desa bisa menjadi pembenaran, salah seorang mantan gurunya yang sudah bertugas sejak tahun 1982 di concong nyatanya sampai hari ini juga tidak pernah dipindahtugaskan.

“Jika seperti ini saya yakin pendidikan di Inhil lama kelamaan akan semakin hancur.” Kecam Hasmawi.

Menurut Hasmawi untuk mengelola pendidikan perlu kearifan, bijaksana dan saling terbuka dalam mengambil berbagai kebijakan.

Menanggapi informasi yang disampaikan pihak Dewan ini, Sekretaris Disdik, A Ramani berjanji untuk segera menindaklanjuti dengan langsung turun kelapangan. Ia berjanji pihaknya akan komit untuk membenahi pendidikan Inhil namun harus mendapatkan dukungan semua pihak.

“Jika kita ingin perbaiki pendidikan harus ada dukungan dari semua pihak, tidak bisa semata hanya dilakukan oleh disdik.” Harapnya.

Diujung RDP, Ketua komisi IV meminta kepada Pemkab Inhil untuk meninjau kembali SK pemutasian nomor: KPTS. 172/III/HK-2015 tentang penempatan dan mutasi PNS dilingkungan Pemkab Inhil tanggal 12 Maret 2015. Kemudian segera untuk memenuhi kekurangan guru yang di daerah serta melakukan pertimbangan baik buruknya terhadap usulan mutasi terhadap Sekolah yang ditinggalkan sebelum mengamini permintaan mutasi seorang tenaga pendidik. (dro/adv)

Tembilahan (detikriau.org) – Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diseprindag) Inhil, H Fahrolrozy membantah beredarnya isu bahwa pelaksanaan pameraan batu akik tajaan Disperindag didanai melalui APBD Inhil. Pendanaan kegiatan ini menurutnya didapatkan dari sponsor pihak BUMN dan Swasta.

“Sama sekali tidak benar, kegiatan itu didanai oleh sponsor dari BUMN dan Swasta. Bahkan pesertanya aja hanya diminta berpartisipasi iuran pembayaran biaya listrik PLN dan PDAM. Yang lainnya gratis,” sampaikan Fahrolrozy melalui sambungan selularnya, kamis (2/4).

Menurut mantan kepala Dinas Perhubungan Inhil itu, pernyataan ini sangat perlu disampaikan agar tidak timbulnya persepsi yang salah ditengah masyarakat akibat beredarnya informasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Untuk sekedar mengingatkan, Disperindag Inhil berencana untuk menggelar kontes batu akik. Kegiatan ini akan mengundang asosiasi dan kolektor batu berharga ini dari kabupaten dan kota di Riau.

“Pameran tersebut kita rencanakan pada minggu pertama bulan April,” ungkap Kadisperindag Inhil, akhir bulan sebelumnya.

Meski Inhil belum memiliki asosiasi. Namun pada pameran batu akik yang akan digelar di Dayang Suri jalan Jendral Sudirman Tembilahan ini menurutnya akan mengundang seluruh pengrajin batu yang ada di Inhil.

Diterangkannya, Kota Tembilahan sendiri memiliki 31 pengrajin batu dan di Sungai Guntung Kecamatan terdata sekitar 40 pengrajin batu. (dro)

Bagansiapiapi (detikriau.org) – Bupati Rokan Hilir H.Suyatno.Amp secara resmi menyambut Kunjungan Kerja Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI ) Provinsi Riau di gedung Serbaguna Bagansiapiapi, Kamis (02/04/15). Kunjungan kerja tersebut dalam rangka Seminar Pendidikan untuk memeriahkan Hari Pendidikan Nasional. Dalam rombonganya PGRI Riau diwakil Ketua PGRI Riau Dr.H.Syahril.SPG.MM dan rombongan.

Bupati Rohil dalam sambutannya mengatakan, bahwa pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menyambut baik terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Ketua PGRI Rohil, yang mana PGRI Rohil telah menandatangani MOU dengan Bank Mandiri Cabang Dumai, perusahaan dan Dinas Kesehatan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan  para guru yang ada di Rohil.

Dirinya juga berharap, pertemuan ini dapat membangun Rokan Hilir ke depannya. “Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi dunia pendidikan di kabupaten Rokan Hilir ini,” harap Suyatno.

Bupati juga menilai, kehadiran organisasi guru di Rokan Hilir sangat baik dan sudah sangat bagus. “Mereka sudah kompak,” sambungnya.

Tidak lama lagi, tambah Suyatno, kita akan memasuki ujian akhir nasional,diharapkan kepada seluruh guru untuk memperhatikan anak didik agar Rokan Hilir mendapat menghasilkan peringkat yang baik di Provinsi Riau.

“Dari sekarang ini lah kita tunjuk ajarkan anak didik kita,” pintanya.

“Informasi yang saya terima, anak didik kita sering main game di warnet-warnet. Saya sudah perintahkan Satpol PP dan pihak terkait untuk menertibkan warnet. Jika ada anak didik yang main disana. Mudah-mudahan anak didik kita lulus seratus persen,” ujar Suyatno.

Turut hadir dalam acara ini, Ketua DPRD Nasruddin Hasan, Plt.Sekda Drs.Surya Arfan.Msi, Kepala Bappeda H.M.Job Kurniawan.Ap.Msi, seluruh Kepala SKPD, Ketua PGRI Rohil Zulfikar.SE.MM dan seluruh Pengurus PGRI Rohil lainnya. [tris/adv]

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Ratusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sistem Informasi Administrasi Komputer (Siak) yang ditemukan di TKP pemerkosaan siswi SMA di kota Tembilahan beberapa waktu lalu kini sudah ra’ib.

Sebelumnya, Selasa (31/3/2015) kemaren, awak media sempat menelusuri persoalan ditemukannya sejumlah KTP aneh itu ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) sekitar pukul 09.30 WIB, saat itu sejumlah KTP itu masih ada di TKP, namun beberapa jam kemudian, sekitar pukul 11.30 WIB petugas kepolisian mendatangi TKP dan ratusan KTP itu telah raib.

Dari pantauan awak media di lapangan, terlihat petugas kepolisian hanya dapat mengantongi 1 kantong plastik kecil saja. Bahkan sampai saat ini pihak kepolisian pun belum bisa memberi keterangan.

“Nanti ya, kami masih melakukan penyelidikan,” kata Kapolres Inhil AKBP Suwoyo Sik Msi melalui Kasat Reskrim AKP Ade Zamrah kepada awak media, Rabu (1/4/2015).

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kabupaten Inhil MJ Verman saat dihubungi melalui telpon selularnya, Rabu (1/4/2015) juga menyatakan hal yang serupa, artinya Disdukcapil sendiri juga tidak mengetahui adanya serakan ratusan KTP Siak itu, terlebih hilangnya KTP tersebut.

“Kami punya gudang tersendiri, jika ada yang ganti dengan e-KTP, maka KTP Siak itu kami gudangkan dan akan dimusnahkan,” pungkasnya.

Namun demikian, sedikit mengganjal, salah satu pemilik KTP Siak yang masih berlaku atas nama Nisa Wahyuni (33) warga Jalan Pelajar Tembilahan ketika dijumpai di kediamannya menjelaskan, terakhir ia memegang KTP yang ditemukan itu di kantor Disdukcapil.

“Saya mengambil e-KTP dan saya serahkan KTP Siak ini, setelah itu saya tidak tau lagi,” katanya dengan raut wajah agak bingung.” Rabu (1/4/2015). (mirwan)