“Pemasungan Termasuk Pelanggaran HAM”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), DR Hj Alvi Furwanti Alwie menyatakan bahwa apa yang telah dicapai oleh Puskesmas Pembantu (Pustu) Bakau Aceh, Desa Batang Tumu, Kecamatan Mandah dalam penanganan pasien dengan gangguan kesehatan merupakan modal awal keberhasilan dan patut menjadi contoh bagi yang lain, khususnya dalam mendukung dan mensukseskan Program Inhil Bebas Pasung tahun 2017.

“Kita bertekad dan berusaha semaksimal mungkin, supaya penuntasan pasung di Inhil bisa terwujud. Kita tidak mau ada lagi masyarakat yang dipasung,” tutur Alvi saat berbincang dengan detikriau.org di ruang kerjanya, kemarin.

Dijelaskan mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Inhil ini, pihaknya hanya ingin menolong masyarakat, karena pasung juga termasuk dalam salah satu pelanggaran Hak Azazi Manusia (HAM).

“Jadi, kita tidak mau nantinya terjadi tindak pidana yang bisa merugikan masyarakat disebabkan ketidaktahuan mereka, karena peran pemerintah disini bukan hanya untuk melakukan pengobatan terhadap para pasien, tapi juga melindungi masyarakat dengan program yang sebenarnya merupakan amanah dari Undang-undang,” tambahnya.

Oleh karena itu, mewujudkan Inhil Bebas Pasung tahun 2017 bukanlah pekerjaan yang mudah dan membutuhkan kerjasama serta dukungan dari seluruh lintas sektor, seperti di RSUD Puri Husada Tembilahan, yang rencanananya pada tahun 2016 mendatang akan dibangun ruang rawat inap jiwa.

Dengan begitu, lanjut Alvi, proses pelaksanaan pasung dalam arti kata bagi pasien yang mengalami gangguan kesehatan kejiwaan berat bisa diinapkan sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan, Pekanbaru, Provinsi Riau.

“Tapi nantinya, untuk pengembalian mereka (pasien, red) ke masyarakat membutuhkan peran serta tenaga kesehatan kita di lapangan, sebagai pendamping pasien dalam memberikan pengobatan secara berkelanjutan,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan menghadiri acara pengukuhan pengurus Ikatan Keluarga Kuantan Singingi (IKKS) Kabupaten Inhil periode 2015-2019. IKKS ini langsung dikukuhkan Bupati Kuansing H Sukarmis di aula Hotel Telaga Puri Tembilahan, Sabtu (4/4/2015) malam.

Dalam sambutannya, Bupati berpesan kepada pengurus IKKS Kabupaten Inhil yang baru dikukuhkan itu dan kepada masyarakat asal Kabupaten Kuansing yang ada di Inhil secara umum untuk tetap selalu kompak, apalagi masyarakat Kuansing yang ada di Inhil ini dicintai oleh pimpinan daerahnya.

“Baru kali ini saya menerima kunjungan Bupati yang membawa bawahannya lebih dari 100 orang, saya fikir ini merupakan kecintaan Bupati terhadap warganya yang ada disini,” kata Wardan.

Disampaikannya, dari sejumlah masyarakat Inhil saat ini, ada sekitar 8 persennya merupakan warga asal Kuansing. Hal tersebut dapat dirasakan keberadaan masyarakat asal Kuansing yang bermukim di Negeri Sri Gemilang.

“Tidak merasa asing lagi, karena sudah biasa berbaur khususnya dikepemerintahan, karena warga Kuansing yang ada disini ada yang menjadi Kepala Satker, anggota DPRD dan banyak juga yang menjadi guru,” sampaikannya.

Bupati Kuansing H Sukarmis mengungkapkan dalam pemaparannya bahwa ia sangat apresiasi dengan Pemkab Inhil. Sebab, mau berbaur dengan warga yang bukan asli Inhil, sehingga masyarakatnya di Inhil ini merasa nyaman tinggal di Kabupaten Inhil.

Tidak hanya itu, Sukarmis sangat mendukung segala program yang sedang dijalankan Pemkab Inhil. Dengan demikian diinginkannya kepada wardanya yang berada di Inhil ini untuk tetap mendukung terlebih membantu kesuksesan pengelolaan Pemkab Inhil kedepan.

“Karena banyak yang memiliki kedudukan disini, maka saya minta dukunglah pak Wardan dalam memimpin Inhil ini dari berbagai sektor,” pintanya.

Sementara itu, Ketua IKKS Kabupaten Inhil Zulbahri mengatakan akan tetap solid dalam satu wadah sebagai warga Kuansing. Namun ia juga menyatakan komitmen membantu kemajuan daerah Kabupaten Inhil.(mirwan/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Perlahan namun pasti, Program Indragiri Hilir (Inhil) Bebas Pasung tahun 2017 yang telah dicanangkan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) beberapa waktu lalu menunjukan perkembangan dan kemajuan yang cukup mengembirakan.

Pasalnya, sejumlah pasien dengan gangguan kesehatan kejiwaan yang terdata oleh para petugas medis di lapangan sudah mengalami perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, hingga bisa kembali berbaur di tengah-tengah masyarakat, dimana sebelumnya mereka hanya dipasung dan jauh dari keramaian.

Seperti pengakuan Sopianto, Kepala Pustu Bakau Aceh, Wilayah Kerja Pustu Batang Tumu, Kecamatan Mandah saat berbincang dengan detikriau.org. Menurutnya, setelah dilakukan penjaringan di wilayah kerjanya, ditemukan ada 2 pasien yang mengalami gangguan kesehatan kejiwaan.

“Mereka adalah Pak Rus, yang sudah dipasung selama 20 tahun dan Ibu Ner, yang dipasung sekitar 3 tahun,” tutur Sopianto saat ditemui di Kantor Dinkes Inhil, Jalan M Boya Tembilahan, kemarin.

Setelah mendapatkan perawatan dan pengobatan yang intensif dari tenaga medis, lanjut Sopianto, akhirnya Ibu Ner sudah bisa berbaur kembali ke masyarakat, seperti pergi ke pasar sendiri, bisa melakukan pekerjaan rumah, serta mampu berkomunikasi dengan pihak keluarga dan masyarakat.

“Begitu juga dengan Pak Rus, yang pertama kali ingin diberikan tindakan injeksi atau suntikan mengamuk, tapi setelah seminggu suntikan pertama dan diberikan obat secara rutin setiap malam, kini sudah mau dan dengan keinginan sendiri minta disuntik, serta bisa berkomunikasi secara kooperatif,” terangnya.

Senada dengan itu, Kepala Dinkes Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie menyatakan bahwa apa yang telah dicapai Pustu Bakau Aceh ini merupakan modal awal keberhasilan dan patut menjadi contoh bagi yang lainnya terutama dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi para pasien dengan gangguan kesehatan kejiwaan.

“Kita bertekad dan berusaha semaksimal mungkin, supaya penuntasan pasung di Inhil bisa terwujud. Kita tidak mau lagi ada masyarakat yang dipasung,” imbuhnya.(adi/adv)

“1 Orang Tenaga Honorer UPTD Pendidikan Inhil”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) jaring 22 orang pada razia Penyakit Masyarakat (Pekat) terdiri dari 16 perempuan cantik dan 6 orang pria, Jum’at (3/4/2015) malam.

Kepala Satpol PP TM Syaifullah melalui Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah (PPUD), Hadi Rahman menjelaskan, razia pekat kali ini menurunkan sebanyak 115 personil yang dibantu oleh TNI dan Polri yang dilakukan pada dua zona yakni Tembilahan dan Tembilahan Hulu. Dari kedua zona tersebut petugas mendatangi lebih dari 20 titik, diantaranya Hotel, Wisma dan tempat-tempat hiburan.

“Ini dilakukan karena juga menyangkut Perda nomor 21 tentang ketertiban umum, dimana pada Perda ini disampaikan setiap orang dilarang untuk menyediakan tempat atau memberi kesempatan untuk orang lain untuk berbuat asusila,” katanya.

Terkait 22 orang yang terjaring razia, disampaikannya terdapat 4 yang berpasang-pasangan tanpa bisa menunjukkan identitas yang jelas, seperti tidak adanya surat nikah dan lain sebagainya, sehingga tercatat oleh tim yustisi sebagai pasangan ilegal.

Ironinya, setelah dilakukannya investigasi oleh petugas Satpol PP, dikatakan Hadi mayoritas mereka itu masih berstatus mahasiswa. Namun status mahasiswa tersebut sudah dipenghujung, artinya mereka yang terjaring itu sudah hampir selesai menjalani perkuliahan.

Dan parahnya lagi, seorang honorer UPTD Pendidikan yang jauh-jauh datang dari Kecamatan Pulau Burung juga ikut terjaring oleh petugas Satpol PP. “Kami akan dalami seorang honorer UPTD Pendidikan Pulau Burung ini, kedatangannya ke kota Tembilahan ini dalam rangka apa, apakah hanya sebatas berbuat asusila atau ada keperluan lain,” terangnya.

Namun lanjutnya, dari keseluruhan yang terjaring oleh petugas itu belum masuk ketahap tipiring, tapi masih pada tahap pembinaan karena keseluruhannya itu masih baru temuan awal yang sampai saat ini belum masuk pada catatan Satpo PP.

“Mereka hanya kami panggil orang tua atau keluarga yang mendukung saja untuk dikembalikan. Jika sampai ketahap tipiring maka bisa diancam kurungan 6 bulan dan atau denda 50 juta,” tutupnya.(mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dan Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan (Kalsel) diangankan teken MoU. Hal ini dilontarkan kedua Bupati Kabupaten tersebut pada acara Ramah Tamah suku Banjar Kalses di kediaman Bupati Inhil Tembilahan, Jum’at (3/4/2015) malam.

Seperti yang disampaikan Bupati Inhil HM Wardan pada pemaparannya, ia membuka diri dan mengundang para investor dari Kalimantan secara umum untuk bisa berinvestasi di Kabupaten Inhil, hal ini tentunya kata Wardan sebagai salah satu langkah percepatan pelaksanaan pembangunan di Inhil.

Apalagi masyarakat Kabupaten Inhil ini banyak asli dari Kalsel itu sendiri, diperjelasnya dari sejumlah masyarakat Inhil yang ada saat ini, sekitar 38 persen merupakan warga asli suku Banjar. Dalam hal ini, tentu juga merupakan satu alasan untuk saling berbagi.

“Saya harap silaturrahmi ini tidak hanya sebatas sampai disini saja, namun tetap berlanjut. Apakah nanti berupa MoU ataupun bentuk lainnya, minimal balasan kunjungan kami ke Kalimantan,” ungkap orang nomor satu di Negeri Sri Gemilang ini.

Tidak hanya sebatas itu, Wardan sempat membahas persoalan perkelapaan Inhil yang dinilainya sangat berpotensi, bahkan menjadi nadinya masyarakat Inhil. Menurutnya, yang menjadi pelopor perkelapaan di Inhil ini adalah orang Banjar.

Terkait persoalan ini, ditanggapi Bupati Balangan Kalsel H Sefek Effendie bahwa tujuannya mengunjungi Kabupaten Inhil ini adalah untuk mempererat tali silaturrahmi.

Namun yang juga tidak kalah pentingnya adalah membicarakan persoalan kerjasama, sebab ia menyampaikan bahwa daerah yang  ia pimpin  tidak ada pohon kelapa. “Mana tau ada peluang bisnis, baik dari Kalimantan ke sini, ataupun sebaliknya,” kata H Sefek.

Bupati Balangan menegaskan, hubungan baik antara kedua daerah ini akan terus dieratkan dan diinginkannya membangun daerah secara bersama, lebih khusus dalam peningkatan ekonomi masyarakat.

“Setelah kami pulang nanti, kita akan mencoba menganalisa apa yang mungkin bisa kita kembangkan di sini, jikapun kami tidak punya kelapa, tapi kami disana banyak karet,” tukasnya.

Selain itu, banyak lagi persoalan lain yang menjadi angan-angannya, apalagi sempat terdengar olehnya bahwa Kabupaten Inhil ini sedang krisis listrik, seumpama Inhil membutuhan batu bara sebagai upaya peningkatan pasokan listrik, sebagai pimpinan daerah, ia siap membantu.(mirwan/adv pemkab inhil)

Reteh (detikriau.org) – Setelah melakukan pencarian selama 3 hari, akhirnya jasad Su (42),  seorang warga yang tersambar petir di Kecamatan Reteh berhasil ditemukan, Jum’at (3/4/2015).

Jasad korban ini ditemukan oleh anggota Basarnas Polsek Reteh bersama Pol Air Polres Inhil, yang dibantu masyarakat di perairan Sungai Gangsal, Parit Hidung Mancung, Desa Mekar Sari sekitar pukul 10.00 WIB.

Menurut Kapolres Inhil, AKBP Suwoyo melalui Paur Humas, IPTU Warno, setelah ditemukan jasad korban langsung dibawa anggota ke rumah duka di Jalan Bunga Padi, Kelurahan Pulau Kijang.

“Korban telah dikebumikan usai pelaksanaan Shalat Jumat siang tadi,” kata Warno.

Untuk diketahui, Anak Buah Kapal (ABK), Su (42) dan Nahkoda Kapal, Mu (30) yang merupakan warga Pulau Kijang, Kecamatan Reteh disambar petir pada Rabu (1/4/2015) kemarin.

Akibat sambaran petir itu, Mu mengalami luka bakar pada bagian leher, sedangkan Su terjatuh ke sungai dan baru ditemukan pada hari ini oleh aparat dan masyarakat yang ikut mencarinya.(adi)