TEMBILAHAN (detikriau.org) – Untuk mensyairkan agama Islam, Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan menggelar Maulid Al-Habsyi di pondopo kediamannya Tembilahan, Minggu (5/4/2015) malam.

Selain Wardan, tampak juga Staf Ahli Bupati Inhil Syar’i, Kabag Kesra Setda Inhil Arifin, PLT Binamarga Rasyid, Anggota DPRD Inhil Sumardi, dan majelis ta’lim.

“Kegiatan ini rutin kita laksanakan setiap malam Senin minggu pertama setiap bulannya,” kata Wardan kepada awak media.

Bupati mengungkapkan bahwa tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut untuk mensyairkan agama Islam di Negeri Seribu Parit.

“Mensyairkan agama Islam, sehingga nuansa relegi di negeri yang dikenal Kota Ibadah ini tetap menggema,” pungkas mantan Kadisdik Provinsi Riau. (Humas/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar apel gabungan bersama sejumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di wilayah kerjanya, Senin (6/4/2015).

Apel gabungan yang rutin dilaksanakan pada minggu pertama setiap bulannya ini, dipusatkan di lapangan Kantor Dinkes Inhil, Jalan Kesehatan Tembilahan.

Bertindak sebagai Pembina Apel  adalah Sekretaris Dinkes Inhil, Ridwan MKes, sedangkan Pemimpin Apel adalah Kasubag Keuangan dan Perlengkapan Dinkes, Feri Irawan, yang diikuti seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan honorer di lingkungan Dinkes, Puskesmas Gajah Mada, Puskesmas Tembilahan Kota dan Puskesmas Tembilahan Hulu.

Pembina Apel, Ridwan MKes dalam amanatnya mengingatkan kepada seluruh pegawai, untuk selalu meningkatkan disiplin kerja dan mempererat jalinan kesetiakawanan antar sesama, sesuai dengan Panca Prasetya Korpri.

“Mari kita saling mendukung dan bekerjasama, dalam upaya mensukseskan berbagai program pemerintah, khususnya yang berkaitan langung dengan bidang kesehatan,” pesan mantan Kabag Humas Setdakab Inhil ini.

Adapun para petugas apel lainnya, yakni Pembawa Acara, Hj Uliya, Perwira Upacara, Mauludi, Pembaca Do’a, Sudarto, Pembaca Pembukaan UUD 1945, Endang Heryono dan Pembaca Panca Prasetya Korpri, Erwan.(adi/adv)

Terkait Penyelamatan Kebun Kelapa Masyarakat Dengan Pola Swakelola,

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Mengingat terbatasnya dana dan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil), maka upaya penyelamatan perkebunan kelapa masyarakat harus dilakukan secara bertahap, salah satunya melalui pola swakelola.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Inhil, Amd Junaidi saat hearing bersama Dinas Perkebunan (Disbun), Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Bagian Keuangan Sekretariat Daerah (Setda), di ruang Baggar Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.

Ditegaskan Junaidi, apabila upaya penyelamatan perkebunan kelapa masyarakat dengan pola swakelola ini tidak terlaksana, maka pihaknya akan mengirimkan surat ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, untuk membatalkan permohonan alat berat yang telah disampaikan sebelumnya.

“Kemudian, alat berat yang merupakan aset pemda saat ini lebih baik kita lelang saja, sehingga tidak menjadi besi tua dan berkarat,” tutur Junaidi.

Dijelaskan Junaidi, apa yang mereka perjuangkan ini adalah semata-mata untuk masyarakat terutama para petani. Untuk itu, apabila Pemkab Inhil menemukan kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan programnya di lapangan, hendaknya dapat bersama-sama dengan DPRD mencari jalan keluar dan solusinya.

Apalagi, lanjut politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini, kondisi perkebunan kelapa masyarakat sudah sangat memprihatinkan. Dimana, ribuan kilonya sudak mengalami kerusakan yang cukup parah.

“Ini bukanlah pekerjaan yang mudah, jadi mari kita saling memberi dukungan dan bekerjasama. Kalau ada yang salah tolong diperbaiki, supaya semua progam yang kita rencanakan, khususnya untuk perbaikan perkebunan kelapa masyarakat berjalan dengan baik dan lancar,” terangnya.

Apabila kondisi ini tidak bisa diperbaiki, kata Junaidi, berarti semua pihak terkaitlah yang mencoreng kearifan lokal di Negeri Seribu Parit, yang selama ini telah dijalankan dan dipertahankan oleh para orang tua serta masyarakat terdahulu.

“Kalau kita menunggu masyarakat atau petani yang memperbaikinya mana mungkin, karena mereka tidak akan mampu dan tidak memiliki dana. Jadi, kitalah yang harus berupaya semaksimal mungkin,” pungkasnya.(adi/adv)

Tembilahan (detikriau.org) – Amankan lokasi bentrokan kelompok Sambas dan Nias dilokasi Perusahaan milik PT SRL di Kecamatan kempas, Polres Inhil menurunkan sebanyak 40 personil yang langsung berada di bawah pimpinan Kapolres, AKBP Suwoyo Sik, Msi. Saat ini, pihak kepolisian juga sedang menjalankan mediasi diantara kedua belah pihak yang bertikai.

“kita sedang upayakan mediasi dan penggalangan kepada kedua belah pihak untuk meredam bentrok susulan,” Sampaikan Kapolres Inhil, AKBP Suwoyo Sik, MSi melalui pesan singkatnya, Senin (6/4)

Disamping itu ditambahkan Kapolres, pihaknya juga sudah melakukan pengamanan sejumlah senjata tajam dan alat-alat lainnya dari kedua belah pihak, melakukan pengamanan dan patroli disekitar lokasi sekaligus menyelidiki awal permasalahan terjadinya bentrokan.

“kita juga mendatangkan pegawai perusahaan yang terlibat, mempertemukan perwakilan dari kedua belah pihak dan mengupayakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah,” Rinci Kapolres.

Saat ini ujar Kapolres ia bersama kabag ops, beberapa perwira staff termasuk 60an personil masih berada dilokasi kejadian. Saat ini kondisi dalam keadaan terkendali, aman dan kondusif.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, dua kelompok dari dua etnis berbeda, sambas dan Nias terlibat saling serang. Akibatnya kejadian ini, sebahagian dari mereka mengalami luka-luka akibat lemparan kayu dan sabetan senjata tajam.

Menurut informasi, bentrokan diawali dengan hilangnya 5 unit handphone dan dompet milik warga dari suku Sambas. Entah dari mana angin berhembus, tersiar berita bahwa yang melakukan pencurian adalah warga dari camp yang dihuni suku nias yang berjarak sekitar 1 km.

Sabtu (4/4) sekitar pukul 08.30 WIB sejumlah orang yang berada di camp Sambas mendatangi camp Nias dengan membawa mesin pemotong kayu dan minyak bensin yang katanya berniat  membakar camp tersebut. Namun warga yang ada di camp Nias melakukan perlawanan sehingga kelompok dari camp Sambas mundur.

Sekitar pukul 10.30 WIB, dua orang petugas keamanan PT SRL didampingi  BKO Polres Inhil dan perwakilan pihak yang kehilangan hp, Hendra dan Paud, mendatangi camp Nias untuk mempertanyakan siapa yang melakukan pencurian hp milik mereka.

Entah dipicu apa, karyawan yang tinggal di camp Nias yang berjumlah sekitar 15 orang itu langsung memukuli Hendra dan Paud. Petugas yang ada berusaha melerai dengan melakukan tembakan ke udara untuk mencegah meluasnya pertikaian.

Kedua perwakilan pihak yang merasa kehilangan Hp yang dipukul langsung pergi dan memberitahukan kepada teman-temanya. Sekitar pukul 14.00 WIB kelompok camp Sambas yang berjumlah sekitar 100 orang mendatangi camp Nias dengan maksud melakukan aksi balas dendam. Di camp Nias sudah berjaga-jaga dengan berbagai peralatan.

Meski dilokasi itu sudah berjaga sekitar 20 personel kelpolisian ke dua belah pihak tersebut tetap saling serang dengan menggunakan kayu. Sehingga terdapat sejumlah korban luka ringan, lecet dan sebagainya.

Saat itu, satuan kepolisian Polsek kempas yg di pimpin kapolsek langsung lakukan evakuasi kedua belah pihak dan membawa korban ke klinik milik PT SRL. Berdasarkan informasi, dari pihak Nias yaitu Panaha dan ucok mengalami luka-luka sedangkan dari sambas terdapat  9 orang luka- luka akibat lemparan kayu dan luka akibat benda tajam.

Humas PT SRL Abdul Hady saat dikomfirmasi melalui sambungan selulernya membantah bahwa yang bertikai adalah karyawan PT SRL SRL, mereka menurutnya adalah karwan dari perusahaan sub kontraktor.

“Mereka kontraktor, bukan karyawan kami. Jadi kami tak bisa memberikan komentar apa-apa,” jawab Hadi. (mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – sempat kabur setelah melakukan aksi kejahatannya, akhirnya pelarian pasangan suami isteri (pasutri) yang diduga membunuh kedua majikannya di Desa Teluk Pantai, Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS), Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) harus berakhir saat pihak kepolisian menangkap mereka pada Sabtu (4/4/2015) kemarin.

Pelaku SU (suami) dan KH (Istri) yang telah kabur selama sepekan ini, berhasil diamankan di Kampung Lhook Puuk, Kecamatan Reja, Kabupaten Pidi Jaya, Provinsi Aceh, sekitar pukul 01.30 WIB.

Kapolres Inhil, AKBP Suwoyo melalui Kasat Reskrim, AKP Ade Zamrah mengatakan, saat ini tersangka dan barang bukti sudah diamankan oleh gabungan tim opsnal Polres Inhil dan Polres Pidie.

“Masih dalam proses pemindahan menuju Polres Inhil,” tutur Ade kepada awak media.

Motif terjadinya pembunuhan sekaligus pencurian tersebut, lanjut Ade, dikarenakan faktor sakit hati kepada korban yang merupakan majikannya.

“Berdasarkan pengakuan pelaku, ia mengaku sakit hati karena sering dicaci maki oleh kedua korban,” terangnya.

Sekedar mengingatkan, sebelumnya pasutri HA (70) dan Al (55) ditemukan tewas di rumahnya di Desa Teluk Pantaian, Kecamatan GAS, Kabupaten Inhil pada Sabtu (28/3/2015) lalu sekitar pukul 03.00 WIB.

Setelah dilakukan olah tempat kejadian perkara oleh Polres Inhil, maka ditetapkan pasutri yang suaminya bekerja dengan korban adalah pelakunya‎.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Mengingat Rapat Dengar Pendapat (RDP) terutama tentang upaya penyelamatan perkebunan kelapa masyarakat yang dilaksanakan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tidak kunjung membuahkan hasil, maka diminta selain diikuti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait juga bisa dihadiri langsung oleh Bupati, HM Wardan.

Permintaan tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPRD Inhil, Alfian saat hearing bersama Dinas Perkebunan (Disbun), Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Bagian Keuangan Setda, di Ruang Banggar Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.

Dikatakan Alfian, upaya penyelamatan perkebunan kelapa masyarakat merupakan hal yang sangat penting dan mendesak, sehingga harus menjadi prioritas utama bagi Pemkab Inhil dalam pelaksanaan program-programnya di lapangan.

Apalagi seperti diketahui, sebagian besar masyarakat di Negeri Seribu Parit ini menggantungkan hidupnya dari hasil perkebunan kelapa, baik untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari maupun kebutuhan penunjang lainnya, seperti pendidikan dan kesehatan.

“Jadi, kalau memang pertemuan dengan SKPD ini tidak juga membuahkan hasil, lebih baik kita lakukan hearing bersama Bupati Inhil,” tutur Alfian.

Dijelaskan Alfian, buat apa selama ini Pemkab Inhil berkoar-koar dan bicara masalah penyelamatan perkebunan kelapa masyarakat, jika ternyata tidak ada action dan bukti di lapangan.

“Karena itu, saya usulkan lebih baik kita langsung lakukan pertemuan dengan Bupati, untuk menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam upaya penanganan kondisi perkebunan kelapa masyarakat yang saat ini makin memprihatinkan,” pungkasnya.(adi/adv)