TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (DP Korpri) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tahun 2015 di Mesjid Yayasan Amal Pancasila Jalan Baharuddin Yusuf Tembilahan, Selasa (28/4/2015).

MTQ Korpri ini berlangsung selama dua hari dari tanggal 28 sampai 30 April mendatang. Kegiatan ini dibuka resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Inhil H Alimuddin RM dan dihadiri sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil serta anggota Korpri Kabupaten Inhil.

Sekda Inhil mengatakan dalam sambutannya bahwa MTQ Korpri ini perdana dilakukan di Kabupaten Inhil. Sebelumnya, jika ingin mengirimkan peserta MTQ dari Korpri ini langsung menunjuk siapa yang akan mewakili Korpri Inhil. Dari penyelenggaraan Musabaqah itu diakui Sekda kalau Korpri Inhil saat ini telah melangkah satu langkah kedepan.

Menurutnya, dari MTQ perdana tersebut sangat luar biasa. Kenapa tidak, ternyata antusias anggota Korpri yang ingin bersaing cukup banyak. MTQ kali ini tercatat sebanyak 37 peserta terdiri dari dinas dan instansi sebanyak 13 orang, unit Korpri Kecamatan sebanyak 16 orang dan dari instansi vertikal sebanyak 8 orang.

“Setelah dibukanya MTQ, ternyata banyak yang siap bersaing dan ini membuktikan Korpri kita juga berkompoten terhadap baca al-Qur’an,” kata Alimuddin yang juga menjabat sebagai ketua DP Korpri Kabuputen Inhil.

Ia mengharapkan dari MTQ itu bisa menumbuhkan bibit-bibit Qori’ dan Qori’ah Korpri yang handal, kalau perlu katanya Kori’ dari Korpri ini bisa menular ke anak-anak Inhil. Pada intinya, ia sangat menginginkan yang terbaik untuk daerah Inhil kedepannya.(mirwan/adv pemkab inhil)

Bagansiapiapi (detikriau.org) – Tahun ini, Pemkab Rokan Hilir mendapat jatah dari Sekolah Tinggi Transportasi Darat ( STTD ) Kementerian Perhubungan untuk Pembimbingan kader-kader Taruna Perhubungan.

53 kuota untuk Rokan Hilir, rencananya sebanyak 10 orang akan di kuliahkan di sekolah tinggi tersebut.

Hal itu disampaikan Plt.Sekda Rohil, Drs.H.Surya Arfan.Msi Kepada wartawan usai melakukan pelantikan Penjabat Lurah Bagan Kota, kemarin.

“Saya berangkat bersama Kepala BKD dan Kadis Perhubungan ke Sekolah Tinggi Transportasi Darat di Bekasi. Alhamdulillah mendapatkan respon positif dari mereka dan tahun ini kita mendapat jatah 10 orang untuk dididik atau dibimbing menjadi kader-kader Taruna Perhubungan,” ujar Surya.

Diterangkannya, dari hasil analisa, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir memerlukan sebanyak 53 orang para taruna-taruna perhubungan untuk melayani lalu lintas yang ada di Rokan Hilir. “Artinya,dari kondisi sekarang, mungkin akan berubah pada lima tahun mendatang atau pada beberapa tahun mendatang, untuk saat ini kita butuh 10 orang,” sambungnya.

“Pemerintah daerah akan mengedarkan surat ke seluruh sekolah-sekolah yang ada di kabupaten Rokan Hilir. Bagi anak-anak kita kelas 12 yang akan tamat, silahkan mendaftar diri ke Dinas Perhubinhan, kita akan terima dan akan kita ambil untuk pendaftaran 99 orang untuk seleksi administrastif,” papar Surya Arfan.

Sambung Surya Arfan, setelah seleksi secara administratif oleh tim dari Rohil, mereka selanjutnya akan di kirim ke Pekanbaru. “Disana mereka akan menjalani seleksi teknis yang akan dilakukan tim dari Sekolah Tinggi Transportasi Darat,” ujar Surya. [tris/adv]

SELATPANJANG(detikriau.org) – Tokoh masyrakat Kabupaten Kepulauan Meranti, Efendi Sag menilai bahwa peredaran Narkoba di daerah ini sudah sangat kronis. Diibaratkan dengan penyakit menurutnya kini sudah berada pada stadium 4.

Menanggapi kasus tertangkapnya oknum kepolisian di Kabupaten Meranti yang tertangkap aparat Polres Kepulauan Meranti beberapa waktu lalu, dinilai Tokoh Masyarakat Kepulauan Meranti, Efendi SAg, sudah sangat kronis dan sudah berada di level stadium 4.

“Maraknya peredaran narkoba di Kabupaten Meranti ini bukan lagi di tingkat terendah, melainkan sudah sangat kronis. Ibaranya di level stadium 4. Apalagi di Kabupaten ini, oknum anggota polisi yang tersangkut kasus narkoba pun sudah tidak asing lagi didengar,” ungkap Efendi, kepada wartawan, melalui sambungan telepon genggam, Ahad (26/4) malam kemaren.

Dengan kondisi seperti ini Ia berharap, pihak kepolisian dan pemerintah daerah untuk tidak setengah hati dan tebang pilih dalam memerangi dan menangani persoalan narkoba di Kabupaten Kepulauan Meranti.

“Saya berharap pihak kepolisian dan pemerintahan untuk tidak setengah hati dalam penanganan persoalan narkoba di Meranti ini. Kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan. Bahkan lebih baik lakukan tes urin kepada masing-masing jajaran pepemerintahan daerah termasuk aparat penegak hukum,” ujarnya.

“Kita sering mendengar penangkapan narkoba, tapi ngapa tak tuntas-tuntas. Seolah-olah terputus begitu saja mata rantainya. Apakah tak ada bandar besar nya..? Sementrara si A dapat dari si B. Dan B dari C, dan C dari E dan seterusnya. Kita minta pihak Kepolisian dan pemerintahan tidak setengah-setengah berantas narkoba. Kasihan generasi kita kedepan jangan sampai mereka kecanduan dan dipengaruhi narkoba sehingga dapat merusak masa depan.Ini tanggung jawab semua pihak,” tambahnya lagi.

Untuk itu, Efendi meminta pihak terkait untuk dapat segera membentuk Badan Narkotika Daerah (BNK). “Kita mendesak agar Badan Narkotika Negara (BNN) turun untuk menindak lanjuti kasus narkoba di Meranti sesegera mungkin dan melakukan koordinasi kepada berbagai pihak seperti tokoh dan pemuka masyarakat serta instansi terkait. Bentuk segera BND. Ini warning bagi penegak hukum,” tutupnya. (eko)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait diminta untuk segera melakukan proses pelelangan terhadap seluruh paket kegiatan yang masuk dalam rencana kerja dan pembangunan daerah.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Inhil, Iwan Taruna. Permintaan ini disampaikan mengingat waktu pelaksanaan program kerja pemerintah daerah (pemda) yang saat ini sudah memasuki akhir bulan pertama pada triwulan kedua tahun anggaran 2015.

Dikatakan Iwan, meskipun masih menunggu keputusan tentang pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH), namun Pemkab Inhil mestinya sudah memulai proses pelelangan sejumlah paket kegiatan, khususnya paket kegiatan pada dinas dan instansi yang tidak termasuk dalam pengurangan DBH.

“Kapan lagi waktunya, sekarang kan sudah hampir masuk bulan 5 dan musim penghujan, nanti kondisi alam pula yang disalahkan. Bingung juga kita lihat kinerja pemda ini, di satu sisi kalau ditanya ke satker, alasannya menunggu pengurangan DBH,” tutur Iwan saat ditemui sejumlah awak media, di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Senin (27/4/2015).

Padahal, lanjut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, jika dilihat dari semangat pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sudah dilakukan sekitar 6 bulan lalu atau tepatnya pada Bulan November 2014, maka pelaksanaan kegiatan seharusnya bisa cepat dan tidak molor seperti tahun sebelumnya.

“Tapi nyatanya, sampai hari ini paket kegiatan yang sudah disahkan belum juga dilakukan pelelangan dan pengerjaannya, sehingga kita menjadi bingung dan tak tahu apa masalahnya,” terang Iwan.

Oleh karena itu, Ketua Gapensi Inhil ini meminta agar Pemda tidak menjadikan pengurangan DBH sebagai alasan, untuk menunda serta melalaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam pembangunan daerah.

Apalagi seperti diketahui, beberapa paket kegiatan sudah masuk dalam ULP namun belum juga dilakukan pelelangan. Apakah ini dikarenakan pokja belum terbentuk atau ada permasalahan dan kendala lainnya. Namun yang jelas, Iwan meminta agar seluruh kegiatan yang tidak termasuk dalam penundaan karena pengurangan DBH harus segera dilaksanakan.

“Hari ini, masyarakat sudah berteriak, karena melihat kondisi jalan yang belum juga dibangun. Jadi bukalah mata pemerintah, atau tidak usah saja sekalian supaya masyarakat tidak mengharap pembangunan yang ada di Inhil ini,” pungkasnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Alimuddin RM menghadiri pelantikan pengurus cabang Pemuda Panca Marga (PPM) Kabupaten Inhil periode 2014-2019 di aula Kodim 0314 Kabupaten Inhil Tembilahan, Senin (27/4/2015).

Selain pelantikan, saat itu juga berlangsung acara pembukaan latihan dasar militer (Bela Negara) yang dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Inhil Dani M Nursalam, Ketua Koni Kabupaten Inhil H Syamsuddin Uti, Ketua PPM Provinsi Riau serta sejumlah jajaran Dandim 0314 Kabupaten Inhil.

Sekda Inhil mengatakan atas nama pemerintah ia mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru dilantik. Sangat diharapkannya kepada pengurus baru ini bisa membantu Pemkab Inhil dalam membangun daerah Kabupaten Inhil.

“Mari bersama-sama kita membangun daerah ini, tingkatkan lagi kinerjanya yang lebih berkualitas, agar daerah ini kedepan bisa lebih baik lagi,” pesan Alimuddin.

Ia memberi saran, untuk pengurus baru ini bisa beradaptasi dengan jajaran Pemkab Inhil dari segala sektor. Sebab jika itu terwujud, maka keharmonisanpun katanya akan dapat dirasakan juga. Jadi selain kemajuan daerah meningkat, keindahan kebersamaanpun juga bisa didapat.

Senada, Komandan Komando Distrik Militer (Dandim) 0314 Kabupaten Inhil Letkol Inf Djarot Subroto juga menyampaikan hal yang serupa. Bahkan, ia mengatakan setelah dilantik pengurus baru PPM sera latihan dasar militer ini bukan diutamakan pada militernya, namun pembinaan keseharian suatu daerah tersebut yang akan dipasilitasi.

Sebab katanya, jika bersosialisasi bagus maka juga akan menghasilkan pundamental yang bagus pula. “Militer zaman dulu dengan militer zaman sekarang berbeda, dan cara memfungsinyapun juga bisa dibedakan,” katanya.

Sementara itu, Ketua PPM Kabupaten Inhil yang baru dilantik, Rudiansyah menegaskan akan berbuat banyak pada kepengurusan periodenya ini, dalam waktu dekat akan diprogramkan apa yang mesti ia lakukan.

“Yang jelas bagi saya, organisasi ini adalah harga mati untuk RI. Maka kedepan akan kita akan lakukan pelatihan dasar lagi dengan harapan kita bisa seperti orang tua zaman dulu yang memiliki semangat tinggi,” tukasnya.(mirwan/adv pemkab inhil)

“1 Orang ditetapkan Sebagai Tersangka”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepolisian Polres Indragir Hilir (Inhil) segera memproses dugaan tindak pidana korupsi pengadaan buku di Perpustakaan Daerah kabupaten Inhil pada tahun 2015 ini.

Pernyataan tersebut dilontarkan Kapolres Inhil AKBP Suwoyo Sik Msi melalui Kasat Reskrim AKP Ade Zamrah kepada sejumlah awak media, kemaren. Dikatakannya, saat ini dugaan tindak pidana korupsi pengadaan buku di Perpustakaan itu telah ditetapkan 1 tersangka.

“Sampai saat ini baru 1 tersangka, kemungkinan besar akan berkembang kepada tersangka-tersangka lainnya,” sampaikan Ade Zamrah.

Menurutnya saat ini berkas tersebut sedang dalam proses penyelidikan Tipidkor Polres Inhil dan telah dimintakannya pengauditan BPKP termasuk keterangan-keterangan saksi.

“kita juga telah lakukan penyitaan barang-barang bukti berupa buku-buku serta dokumen-dokumen pendukung lainnya,” Kata Ade lagi

Ia menyampaikan, dugaan tindak pidana korupsi pengadaan buku tahun 2014 ini ditaksir menimbulkan kerugian Negara mencapai Rp 300 juta.(mirwan)