Pansus I DPRD Inhil Gelar Rapat Pembahasan Ranperda Inisiatif

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir melalui Panitia Khusus (Pansus) I menggelar rapat kerja dalam rangka membahas dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD Kabupaten Indragiri Hilir.

Rapat kerja tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 2 Oktober 2026, pukul 20.00 WIB, bertempat di Ruang Rapat Komisi II DPRD Kabupaten Indragiri Hilir. Agenda ini merupakan bagian dari proses pembahasan Ranperda yang tengah dilakukan DPRD bersama pihak-pihak terkait.

Adapun materi yang dibahas dalam rapat kerja Pansus I meliputi:

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Indragiri Hilir tentang Pengangawasan Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Indragiri Hilir tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pembahasan kedua Ranperda tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Indragiri Hilir. Melalui Pansus I, DPRD melakukan pendalaman terhadap substansi rancangan regulasi serta berbagai aspek yang berkaitan dengan penerapannya di daerah.

Rapat kerja ini diharapkan dapat menjadi ruang untuk memperkaya pembahasan, menyelaraskan substansi Ranperda dengan kebutuhan daerah, serta memastikan materi yang dirumuskan memiliki landasan dan arah pengaturan yang jelas.

DPRD Kabupaten Indragiri Hilir terus mendorong proses pembentukan peraturan daerah dilakukan melalui pembahasan yang terukur dan melibatkan masukan dari pihak-pihak terkait, sehingga Ranperda yang dihasilkan dapat menjadi instrumen regulasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah. (Adv)




Coffee Morning Bersama Insan Pers, Kapolres Inhil Sosialisasikan Program Perlinsos Digital

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Kapolres Indragiri Hilir AKBP Donny Eko Listianto, S.H., S.I.K., M.H., didampingi Wakapolres serta Pejabat Utama (PJU) Polres Inhil, melaksanakan Coffee Morning bersama insan media, Jumat (2/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Rekonfu Polres Inhil tersebut menjadi ruang silaturahmi sekaligus diskusi antara jajaran kepolisian dengan para awak media dalam membangun komunikasi dan sinergi untuk menyampaikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Inhil membuka ruang diskusi terkait berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat, sekaligus memberikan sosialisasi mengenai Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital.

Program Perlinsos Digital merupakan bagian dari transformasi digital pemerintah melalui Kementerian Sosial dalam memperbaiki tata kelola data serta penyaluran bantuan sosial agar lebih transparan, akurat dan tepat sasaran.

Kapolres menjelaskan bahwa Perlinsos Digital bukan merupakan program bantuan sosial baru, melainkan sistem digitalisasi pendataan dan pengelolaan perlindungan sosial. Program tersebut mencakup berbagai bantuan pemerintah, di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi serta melakukan pendaftaran secara mandiri melalui portal resmi Perlinsos dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan PIN Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Proses pendaftaran juga dilengkapi dengan verifikasi wajah atau liveness detection, kemudian masyarakat dapat memilih menu pendaftaran bantuan PKH atau BPNT serta melengkapi data pendukung yang diperlukan.

Kapolres Inhil AKBP Donny Eko Listianto mengatakan, sinergi dengan media sangat penting untuk memastikan informasi mengenai program pemerintah dapat diterima masyarakat secara benar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Kami membuka ruang komunikasi dan diskusi dengan rekan-rekan media. Informasi yang benar harus sampai kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami program pemerintah dan memanfaatkannya melalui mekanisme resmi,” ujar Kapolres.

Menurutnya, media memiliki peran strategis dalam membantu memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya terkait transformasi digital pelayanan publik dan perlindungan sosial.

Kami berharap rekan-rekan media dapat bersama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah percaya informasi yang belum jelas sumbernya, terutama terkait bantuan sosial. Gunakan kanal resmi dan ikuti mekanisme yang telah ditetapkan,” tambahnya.

Coffee Morning tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan menjadi bagian dari upaya Polres Inhil memperkuat kemitraan dengan media, sekaligus mendorong keterbukaan informasi dan pelayanan publik yang semakin baik kepada masyarakat. *




Relokasi 1.153 Pedagang Pasar Yos Sudarso Tembilahan, Pemda Inhil Pastikan Seluruhnya Dapat Tempat

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) memastikan seluruh pedagang Pasar Yos Sudarso Tembilahan yang telah tervalidasi akan mendapatkan tempat saat relokasi ke Tempat Penampungan Sementara (TPS).

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Inhil, Dr. Trio Beni Putra, untuk menjawab kekhawatiran para pedagang terkait ketersediaan lapak di lokasi TPS.

Trio menjelaskan, berdasarkan hasil validasi terbaru, terdapat sebanyak 1.153 pedagang yang tercatat akan direlokasi. Sementara itu, lapak yang saat ini telah dibangun Pemkab Inhil baru 564 lapak.

“Jumlah pedagang yang tervalidasi hari ini sebanyak 1.153, sementara lapak yang tersedia dibangun oleh Pemda Inhil baru 564 lapak,” jelas Trio Beni Putra kepada wartawan, Kamis (1/10/2026).

Dengan demikian, masih terdapat kekurangan sekitar 589 lapak yang harus disiapkan sebelum proses relokasi ke TPS di Jalan Sudirman Tembilahan.

Trio menambahkan, untuk mempercepat pemenuhan kekurangan tersebut, Pemda Inhil akan menggandeng mitra strategis melalui skema dukungan kemitraan dan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Inhil.

“Selain anggaran daerah, kami membuka ruang kemitraan dan CSR perusahaan agar pembangunan lapak bisa lebih cepat selesai,” ungkap Trio.

Adapun lapak tambahan akan disesuaikan dengan jenis dagangan, seperti pedagang pakaian, buah-buahan, dan kuliner.

“Kita usahakan dalam bulan ini kekurangan lapak selesai dibangun,” terang Trio.

Trio menegaskan, proses relokasi tidak akan dilakukan sebelum ketersediaan lapak bagi seluruh pedagang terpenuhi sesuai data hasil validasi.

Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian kepada para pedagang sekaligus memastikan proses relokasi berlangsung secara tertib.




Perkuat Ketahanan Pangan, Rutan Dumai Kembali Panen Sayur Pak Coy Dan Kangkung.

ARBindonesia,com.Dumai-Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Dumai kembali melaksanakan panen sayuran hasil program ketahanan pangan, berupa pakcoy dan kangkung yang dibudidayakan secara hidroponik di lingkungan Rutan Dumai, Rabu(30/9/26).
‎
‎Kegiatan panen ini menjadi salah satu bentuk keberlanjutan program ketahanan pangan yang dikembangkan Rutan Dumai dengan melibatkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam proses budidaya tanaman, mulai dari penyemaian, perawatan hingga masa panen.
‎
‎Budidaya sayuran menggunakan sistem hidroponik dipilih karena dapat memanfaatkan lahan secara optimal sekaligus menghasilkan tanaman yang relatif cepat dipanen. Selain pakcoy dan kangkung, Rutan Dumai juga terus mengembangkan berbagai kegiatan produktif lainnya sebagai bagian dari pembinaan keterampilan bagi Warga Binaan.(dir).
‎
‎Panen tersebut turut menjadi momentum untuk melihat hasil dari proses pembinaan dan pemanfaatan lahan produktif yang telah dilakukan secara berkelanjutan.
‎
‎Melalui program ketahanan pangan ini, Rutan Dumai tidak hanya mendorong pemanfaatan lahan secara produktif, tetapi juga memberikan pengalaman dan keterampilan bercocok tanam kepada Warga Binaan yang diharapkan dapat menjadi bekal setelah selesai menjalani masa pidana.
‎
‎Rutan Dumai berkomitmen untuk terus mengembangkan program pembinaan yang produktif dan berkelanjutan, sejalan dengan upaya mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan.
‎




Wakil Ketua II DPRD Inhil Hadiri Upacara Peringatan Hari Kesakitan Pancasila

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (1/10/2026).

‎Kegiatan peringatan tersebut diikuti oleh Wakil Ketua II DPRD Kab. Inhil, Asmadi, SH dan Unsur Forkopimda kab. Inhil beserta jajaran pemerintah daerah, TNI, Polri, serta berbagai elemen terkait.

‎Para peserta tampak mengikuti rangkaian kegiatan dengan penuh khidmat dan mengenakan pakaian dinas masing-masing.

‎Mengusung semangat “Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia yang Berdaulat, Adil, dan Makmur”, peringatan ini menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman masyarakat.

‎Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober juga menjadi momentum untuk mengenang sejarah perjuangan bangsa serta memperkokoh pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

‎Melalui peringatan tersebut, seluruh elemen masyarakat diharapkan terus menjaga semangat gotong royong, toleransi dan persatuan demi mewujudkan kehidupan berbangsa yang aman, harmonis dan berkeadilan.

‎Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga menjadi landasan bersama dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Adv)




Rutan Dumai Perkuat Pengawasan Kamar Hunian, Deteksi Dini Gangguan Kantib Jadi Prioritas.

ARBindonesia,com.Dumai – Rutan Dumai lakukan kontrol dan pemeriksaan kamar hunian Warga Binaan untuk pastikan kondisi kamar tetap aman, tertib, bersih, dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), Selasa (28/9). Kegiatan tersebut bagian dari deteksi dini untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Rutan Dumai.

Selain memeriksa kamar hunian, petugas berdialog dengan Warga Binaan untuk mengetahui kondisi dan situasi yang berkembang di lingkungan hunian. Komunikasi tersebut juga jadi sarana bagi petugas dan Warga Binaan untuk menyampaikan informasi secara langsung.

Karutan Dumai, Enang Iskandi mengatakan kegiatan ini guna memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai SOP. Hak Warga Binaan diberikan sesuai aturan, tanpa ada tambahan atau permintaan di luar ketentuan yang berlaku. **team