TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) mengakui bahwa memang masih ada aparatur desa yang belum memiliki kemampuan, untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Inhil, H Rosman Malomo saat membacakan tanggapan Bupati terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD tentang usulan 6 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Inhil para Rapat Paripurna di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Rabu (6/5/2015) sore.

Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, H Mariyanto, didampingi Ketua DPRD, Dani M Nursalam dan Wakil Ketua DPRD, Sahruddin ini, dihadiri Wakil Bupati, H Rosman Malomo, serta diikuti 32 anggota DPRD dan sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil.

Dikatakan Wabup, Pemkab Inhil dalam hal ini bertindak sebagai pembina berkewajiban untuk terus meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur desa melalui beberapa kegiatan dalam program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ).

Diantara kegiatan tersebut yakni melakukan peningkatan kapasitas aparatur Desa melalui kegiatan pelatihan pengelola keuangan Desa dan pelatihan sistem informasi Desa serta pelatihan pembuatan peta Desa secara partisipatif, dan fasilitasi dalam penyusunan dokumen perencanaan Desa berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP-Desa).

“Outputnya adanya dokumen RPJM Desa dan RKP Desa serta APB Desa,” tutur Wabup.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kapasitas perangkat desa, akan dilakukan rencana pelatihan bagi Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), yaitu bagi Sekretaris Desa PNS akan dilakukan di Baso Bukit Tinggi, sedangkan Sekdes non PNS akan dikelola pelatihannya oleh BPMPD bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Riau.

“Disisi lain, dalam mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan desa dalam program DMIJ, maka dilakukan sistem manajemen masjid, agar masyarakat mengetahui dalam implentasi atau pengunaan dana program tersebut,” terangnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Setelah melalui berbagai tahapan dan mekanisme yang ditentukan, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menetapkan nama-nama ketua dan wakil ketua panitia khusus (pansus) I dan II, untuk membahas sejumlah kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) ke depan.

Penetapan dan pengumuman nama-nama ketua dan wakil ketua pansus I dan II ini, sempena dengan pelaksanaan Rapat Paripurna ketiga masa persidangan dua tahun sidang 2015, di aula Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Rabu (6/5/2015) sore.

Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, H Mariyanto, didampingi Ketua DPRD, Dani M Nursalam dan Wakil Ketua DPRD, Sahruddin ini, dihadiri Wakil Bupati, H Rosman Malomo, serta diikuti 32 anggota DPRD dan sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil.

Pada kesempatan itu, Sekretaris Dewan (Sekwan), H Fauzan Hamid membacakan hasil rapat Pansus DPRD, yang menetapkan Edi Gunawan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai Ketua Pansus I dan Ahmad Junaidi dari Partai Golongan Karya (Golkar) sebagai Wakil Ketua Pansus I DPRD Inhil.

“Pansus I ini, nantinya akan membahas tentang LKPj Bupati tahun anggaran 2014,” tutur Fauzan.

Selanjutnya, menetapkan HM Yusuf Said dari Partai Golongan Karya (Golkar) sebagai Ketua Pansus II dan Herwanissitas dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai Wakil Ketua Pansus II DPRD Inhil.

“Untuk Pansus II, akan membahas tentang 6 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yang telah disampaikan oleh Bupati Inhil kemarin,” imbuhnya.

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar pertemuan pendampingan tata kelola dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Rabu (6/5/2015).

Kegiatan yang dilaksanakan di aula Wisma Indah Sari Tembilahan ini diikuti 50 peserta, yang terdiri dari 25 Kepala Puskesmas dan 25 Bendahara JKN.

Kepala Dinkes Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie dalam sambutannya berharap agar setelah mengikuti pertemuan ini, para peserta bisa mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan yang telah didapatnya di tempat tugas masing-masing.

“Ke depan, saya harapkan adanya ketertiban dalam pencatatan dan pelaporan keuangan, baik itu pada pendapatan dan pengeluaran dana kapitasi JKN, yang setiap bulannya di laporkan ke Dinkes Inhil,” tutur Alvi.

Sementara itu, Panitia Pelaksana, drg Enni Kholisatun menjelaskan, pertemuan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada aparatur di Puskesmas, khususnya dalam pemanfaatan dana kapitasi JKN, sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Dengan pertemuan ini, kita harapkan pengelolaan dana kapitasi JKN di setiap Puskesmas akan lebih tertib dan teratur, baik dari segi penganggaran, pemanfaatan dan pelaporannya,” terang Enni, yang juga menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) Pembiayaan dan Jamkesmas Diskes Inhil.

Adapun narasumber dalam pertemuan pendampingan tata kelola dana kapitasi JKN tersebut, yakni dari perwakilan Bagian Keuangan dan Bagian Hukum Setda, serta Inspektorat Kabupaten Inhil.(adi/adv)

BAGANSIAPIAPI, (detikriau.org) – Meningkatkan motifasi, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menjanjikan hadiah berupa beasiswa bagi peraih nilai tertinggi Ujian Nasional (UN) tingkat SLPT 2015.

“Bagi siswa yang nantinya berhasil memperoleh predikaat tertinggi, kita akan berikan beasiswa,” ujar Erianda usai meninjau pelaksanaan UN, Senin (4/5/2015) kemaren.

Dalam kesempatan itu Wabup juga berpesaan kepada seluruh peserta UN untuk menyelesaikan tugas akhir di jenjang pendidikan menengah ini dengan baik serta juga mmapu meraih prestasi terbaik. “Kita pastinya berharap peserta UN tingkat SLTP sederajat tahun ini lulus seratus persen,” harap Wabup

Ujian nasional tahun ini masih menggunakan sistem manual. Soal UN bidang studi Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA ini berbentuk paket yang terdiri 50 soal objektif. UN sendiri akan dilaksanakan selama 4 hari

Dalam peninjauan pelaksanaan UN ini, Wabup didampingi Kepala Dinas Pendidikan, Ir Amiruddin, Plt Sekda, dan Ketua Bappeda, M Job Kurniawan. (tris/adv)

Tembilahan (detikriau.org) – Dewan menilai persoalan krisis listrik yang tak kunjung tuntas ini bukan semata disebabkan kondisi mesin tetapi lebih kepada persoalan manusianya. Mesin tidak bisa mengendalikan manusia tetapi justru manusia yang menjadi pengendali mesin.

“Artinya, persoalan hari ini bukan semata terletak pada persoalan mesinnya tetapi lebih kepada manusianya. Kami nilai manajemen PLN-nya yang tidak benar. Hari ini kondisi PLN sudah sangat kronis, bak pepatah hidup segan matipun tak mau, ” Kecam Wakil Ketua DPRD Inhil Feriyandi dalam hearing bersama manajemen PLN diruang rapat Komisi III gedung DPRD Inhil jalan HR Subrantas Tembilahan, selasa (5/5)

Politisi asal partai Golkar ini juga meminta agar pihak PLN tidak terus memainkan peran asal pusat senang. Sejak dulu ia menduga PLN selalu berupaya menyenangkan pihak pusat dengan mendapatkan penghasilan yang terus meningkat. Misalnya dengan terus melakukan penambahan pelanggan baru. Padahal kondisi ketersediaan daya sudah tidak memungkinkan.

“ini seperti kapal yang berkapasitas 100 penumpang tetapi dijejali dengan 200 penumpang. Konsekuensinya ditengah jalan, dihantam gelombang kecil saja kapal pasti akan karam karena kelebihan muatan. Ini yang terjadi kepada PLN sejak dulu. Ingatnya hanya menambah pelanggan tetapi lupa menambah daya. Makanya saya bilang bukan persoalan mesinnya teapi manusianya. Hanya itu persoalannya,” Kata Fery juga.

Senada, Ketua Komisi II, Junaidi yang juga ikut menghadiri hearing tersebut meminta pihak PLN untuk bersikap sangat tegas. Yang dikontrak PLN kepada pihak vendor menurutnya adalah daya bukan mesinnya. Artinya jika vendor tidak bisa memenuhi kewajiban sesuai kontrak, berikan keputusan yang tegas.

“Masyarakat bayar kepada PLN bukan kepada vendor. PLN harus tegas agar vendor benar-benar memenuhi kewajiban menyediakan daya sesuai kesepakatan.” Pinta Junaidi.

Bahkan saat itu Junaidi juga mempertanyakan apakah sanksi penalty yang diberikan PLN bagi Vendor yang tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam mneyediakan daya sebanding dengan penderitaan masyarakat.

Kepada pemerintah daerah, Junaidi juga menyindir agar tidak memprogramkan kegiatan yang muluk-muluk seperti menambah penerangan jalan ditempat-tempat yang sudah terang, karena ini akan semakin membebani PLN.

“Jalan M Boya itu sudah sangat terang, kenapa masih diprogramkan untuk pemasangan lampu penerangan jalan? Ini namanya akan semakin membebani kemampuan ketersediaan daya PLN. Saya minta hari ini semua pihak harus senada untuk bersama-sama memperjuangkan perbaikan krisis listrik ini.” Tegas Junaidi. (*/adv)