TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan dapat pujian oleh Ketua Front Pembela Islam (FPI) Pusat, KH Ahmad Sobri Lubis Lc. Hal ini dituturkannya usai menghadiri peringatan Isra’ Mi’raj di salah satu Mesjid di kota Tembilahan, belum lama ini.

“Bupati di sini sudah cukup baik, bagus. Kita gembira dengan sikap beliau,” ujar Sobri Lubis sembari mendoakan Bupati Inhil ini senantiasa diberi kesuksesan dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin daerah.

“Semoga Bupati Inhil selalu diberikan kesuksesan dan dilindungi dari segala macam perbuatan buruk serta bisa membimbing umat di daerah Inhil ini lebih baik lagi,” tambahnya.

Ia menjelaskan, seorang pemimpin itu pada hakikatnya bukan sebatas memimpin daerah saja, namun juga memiliki kewajiban untuk membimbing akhlak pada rakyatnya, baik segi ibadah, moral maupun lainnya yang berkenaan dengan keagamaan.

Menurutnya, Bupati yang dikenal agamis ini telah masuk pada kriteria itu. Apalagi kita ketahui, dari sejumlah program Pemkab Inhil, salah satunya adalah program Magrib Mengaji, dimana program tersebut merupakan satu langkah untuk mencerdaskan anak-anak Inhil kedepan dibidang keagamaan.(mirwan/advertorial)

detikriau.org – Pembalut wanita berkualitas buruk disinyalir sebagai penyebab utama kanker mulut rahim di Indonesia. Para wanita, berhati-hatilah dengan pembalut Anda, periksa kualitas pembalut yang biasa Anda pakai!

Menurut World Health Organization, Indonesia merupakan negara dengan penderita kanker serviks nomor 1 di dunia dan 62% nya diakibatkan oleh penggunaan pembalut yang kurang berkualitas. Sebagai sampel, di RS Cipto Mangunkusumo ada 400 pasien kanker serviks baru setiap tahunnya dan persentase kematian akibat kanker serviks sekitar 66%.

Mengapa wanita mudah terinfeksi bakteria ?
Menurut penelitian terdapat sebanyak 107 bakteri per milimeter persegi ditemukan di atas pembalut wanita biasa, kondisi inilah yang membuat pembalut biasa menjadi sumber sarang pertumbuhan bakteri merugikan, meski pembalut biasa hanya dipakai selama 2 jam saja. Bayangkan banyaknya bakteri pada permukaan seluas pembalut, apalagi jika dipakai lebih dari 2 jam.

Perlu diketahui untuk para wanita, kemungkinan seorang wanita dewasa terjangkit infeksi vagina adalah 83%. Berarti dari 10 wanita ada 8 wanita yang mengalami infeksi vagina, 62% dari statistik tersebut disebabkan oleh pemakaian pembalut berkualitas buruk.

Jika seorang wanita mulai terjangkit infeksi vagina sejak usia 20 tahun, sedikitnya dibutuhkan 6 tahun dalam hidupnya hanya untuk proses pengobatan dan perawatan infeksi vagina.

Pembalut seperti apa yang biasa Anda pakai?
Kebanyakan wanita tidak pernah tahu tentang pembalut yang biasa mereka beli dan pakai selama ini. Dan mereka tidak pernah curiga dan tidak pernah mencoba merobek atau mengamati bahan pembalut yang biasa mereka pakai.

Faktor harga yang murah dan nyaman dipakai adalah pertimbangan kebanyakan wanita dalam membeli pembalut yang ada dipasaran, tanpa mengetahui sedikitpun resiko kesehatan dari pemakaian pembalut yang mereka pilih.

Pembalut wanita, termasuk klasifikasi produk sekali pakai. Karena itulah para produsen pembalut biasa kerap mendaur ulang bahan sampah kertas bekas dan menjadikan sampah kertas bekas ini menjadi bahan dasar untuk menghemat biaya produksi.

Dalam proses daur ulang sampah kertas bekas ini, tentu banyak menggunakan bahan-bahan kimia untuk proses pemutihan kembali, menghilangkan bau dan proses sterilisasi bakteri yang terdapat pada sampah kertas bekas.

Kertas daur ulang yang telah diproses dengan bahan kimia inilah yang kemudian dibungkus rapi dan siap dipasarkan sebagai pembalut biasa yang kita temukan dipasaran.
Para wanita membelinya dengan harga murah dan menggunakan tanpa perasaan was-was, namun berpotensi buruk bagi kesehatan mereka.

Bagaimana pembalut bisa memperburuk kesehatan wanita dari pemakaian pembalut biasa ?

Ketika sedang haid dan memakai pembalut biasa berkualitas buruk, tanpa disadari cairan darah yang sudah diserap oleh pembalut biasa akan bercampur dengan kimia dan bahan tidak steril yang terkandung dalam bahan pembalut.

Dan saat seorang wanita duduk tanpa disadari cairan kotor dari pembalut akan keluar kembali karena terkena tekanan dan naik ke atas dan masuk kembali ke organ kewanitaan. Hal ini yang akan menyebabkan infeksi.

Bagaimana cara mengetahui kualitas pembalut?

Tumpahkan 35 – 50 ml/cc air pada permukaan pembalut. Diamkan beberapa saat sampai air meresap lalu tekan selembar tissue yang di taruh pada permukaan pembalut. Ini adalah posisi saat wanita duduk, ada tekanan pada pembalut.

Apa yang terjadi? Apakah tissue menjadi basah? Kalau tissue anda basah, ini menandakan daya serap pada pembalut tersebut kurang baik.

Siapkan setengah gelas air putih, usahakan gunakan gelas yang bening atau transparan dan alat pengaduk.

Sobek pembalut anda dan ambil bagian inti di dalamnya (bahan penyerap, kapas). Masukkan ke dalam gelas berisi air sebagian dari bagian inti pembalut anda, lalu aduk.

Apa yang anda lihat? Apakah bagian inti pembalut tersebut hancur, seperti pulp kertas dan air berubah menjadi keruh? Kalau jawabannya iya, ini menandakan pembalut tersebut menggunakan bahan yang kurang berkualitas, kertas daur ulang.

Coba anda bayangkan setiap bulan selalu menggunakan pembalut yang terbuat dari kertas daur ulang, bahan kurang berkualitas dengan proses pembuatan menggunakan bahan kimia yang berbahaya! Para wanita berhati-hatilah, pilihlah pembalut yang berkualitas. (dro/erteerwe)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Hingga saat ini, pemadaman listrik bergilir masih terus diberlakukan di sejumlah daerah di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), termasuk Kota Tembilahan dan sekitarnya.

Kondisi tersebut tentunya sangat meresahkan masyarakat, karena sudah berlangsung cukup lama dan belum ada tanda-tanda akan segera berakhir.

Padahal, sesuai dengan janji managemen PLN beberapa waktu lalu, persoalan pemadaman listrik bergilir untuk Kota Tembilahan dan sekitarnya ini akan tuntas pada akhir Bulan April 2015

Namun, sampai kini apa yang dijanjikan oleh managemen PLN itu tidak kunjung terbukti dan hanya terkesan sebagai Pemberi Harapan Palsu (PHP).

“Kita minta pihak PLN jangan hanya bisa memberikan janji-janji saja, tanpa ada bukti nyata. Kemarin bilangnya pertengahan April, kemudian akhir april, tapi sampai sekarang belum juga normal lampu kita. Jadi, jangan suka PHP-in masyarakat lah,” tutur Ketua Komisi III, Iwan Taruna saat hearing bersama PLN Area Rengat dan PLN Rayon Tembilahan, di Gedung DPRD Inhil, beberapa waktu lalu.

Senada dengan itu, Anggota Komisi III DPRD Inhil, Zulbahri menyatakan bahwa permasalahan krisis listrik yang melanda Kota Tembilahan dan sekitarnya ini merupakan kesalahan dari managemen PLN. Apalagi, kondisi seperti ini bukan pertama kali terjadi.

“Sejak saya kecil sampai sekarang, masalah PLN ya itu-itu saja. Jadi, seharusnya ini bisa segera diselesaikan, bukan malah menimpakan kesalahan kepada pihak lain,” Sindirnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Jika di kota Tembilahan durasi pemadaman bergilir PLN diberlakukan 2 : 1, di Kecamatan kondisinya jauh lebih memprihatinkan. seperti di Kecamatan Pelangiran. Masyarakat di Kecamatan Inhil bagian Utara ini bahkan sudah bergelap-gulita selama dua pekan.

“Iya, sekitar 2 minggu belakang ini kota kami gelap gulita,” sampaikan Camat Pelangiran Sutarno Wandoyo kepada detikriau.org, Rabu (13/5/2015).

Disampaikannya juga, kondisi penerangan seperti ini pastinya akan sangat mengganggu aktivitas masyarakat setempat, terlebih bagi pengusaha yang membutuhkan aliran listrik.

“Memang ada juga masyarakat yang memiliki mesin genset tapi tentunya hanya sebagian kecil, itupun mereka sudah kesulitan karena biasanya bergantung pada tenaga mesin PLN. apalagi bagi warga yang murni bergantung dengan PLN,” katanya lagi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhi) H Tengku Eddy Efrizal saat dikonfirmasi mengaku belum menerima laporan secara tertulis adanya gangguan pembangkit listrik PLN di Pelangiran.

Seharusnya katanya, pihak PLN ini jika ada persoalan mensegerakan melakukan koordinasi kepada pemerintah daerah melalui dinas terkait, dalam hal ini adalah Distamben.

“Saya memang ada dengar info secara lisan, tapi saya belum menerima laporan secara tertulis. Kalau begini akan saya hubungi secepatnya pihak PLN,” Ujar Tengku Eddy.

Dikarenakan PLN Kecamatan Pelangiran masih dibawah naungan PLN Rayon Tembilahan, maka katanya, Distamben akan melakukan titik koordinasi dengan Manajer PLN Rayon Tembilahan, dan ini akan dilakukannya dalam waktu dekat.

Terkait hal ini, Manajer PLN Rayon Tembilahan Budi Warman saat dihubungi awak media membenarkan kalau PLN di Pelangiran itu masih dibawah naungannya. Untuk kondisi mesin saat ini, ia telah mengirimkan para pekerja yang akan memperbaiki gangguan mesin tersebut.

“Kita sedang mengupayakan dan sekarang sudah satu mesin kita sediakan untuk di sana, tinggal satu mesin lagi. Karena di Pelangiran itu membutuhkan dua mesin untuk normal kembali,” jelasnya.

Untuk target penormalan pembangkit listrik, Budi belum bisa memastikan kasih masih menunggu selesainya pekerjaan perbaikan. “ Kita akan upayakan secepatnya.” Pungkas Budi. (mirwan)

Jakarta (detikriau.org) – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, HM Wardan menghadiri Opening Ceremoni Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) TH 2015 yang di buka Presiden Joko Widodo, Rabu (13/5/2015).

Hadir bersama Bupati pada kegiatan yang dilaksanakan di Hall D Jiexpo Kemayoran, Jakarta ini yakni Sekda Inhil, Kadis Pertambangan dan Energy, Kadis Perikanan dan Kelautan, Kadis Ciptakarya dan Perumahan, Kaban Perizinan dan Ketua Dekranasda Hj.Zulaikhah Wardan serta Dirut PDAM Tirta Indragiri.

Pada Kesempatan ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung pentingnya keaktifan kepala daerah untuk mempromosikan dan memberdayakan potensi daerahnya. Padi di sawah-sawah daerah Merauke, misalnya, yang menurut presiden memiliki potensi yang sangat menjanjikan.

Dalam kesempatan ini, Apkasi juga kembali mengadakan Apkasi International Trade and Investment Summit (AITIS) 2015. Pameran AITIS ini dilaksanakan tanggal 13 hingga 15 Mei 2015 di Hall D, A1, 2 dan 3 Jiexpo Kemayoran, Jakarta.

Pameran AITIS tahun ini banyak peserta yang dilibatkan seperti pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat yang terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bappenas, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, BKPM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pekerjaaan Umum, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bank Indonesia, Kadin, pelaku usaha BUMN dan BUMD dan perusahaan asing yang berasal dari Asean, Tiongkok, Australia, Timur Tengah, Afrika, Eropa dan Amerika Serikat.

“Pada kesempatan ini juga Bupati dan rombongan juga menyempatkan untuk mengunjungi Stand Pameran Kabupaten Inhil yang juga ikut serta dalam Pameran AITIS tersebut”, Sampaikan Kabag Humas Setdakab Inhil, Ahmad Ramani

Untuk diketahui, sebelumnya pada pelaksanaan MUNAS APKASI yang turut di hadiri puluhan Kepala Daerah Se-Indonesia, Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan Mardani H Maming terpilih sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Seluruh Kabupaten Indonesia (APKASI) periode 2015-2020.

Bupati Mardani terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional ke IV APKASI di Hotel Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta, Selasa (12/5). (humas/advertorial)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Syaifuddin siap menerima laporan dari siapa saja terkait kedisipinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Inhil.

“Kita terbuka, siapa saja yang mengetahui secara langsung ada seorang PNS melanggar peraturan silahkan laporkan ke BKD,” ungkapnya kepada sejumlah awak media usai penyerahan SK CPNS kepada tenaga honorer K2 di gedung Engku Kelana, kemaren.

Jika ada pengaduan yang diterima nantinya, maka BKD Inhil berjanji akan segera memproses untuk menindak lanjuti penyelewengan oknum PNS tersebut, sebab insan yang berstatus PNS itu katanya telah menyandang beberapa aturan.

Salah satunya persoalan kedesiplinan. ini sesuai dengan PP 53 tahun 2010. Dimana di dalamnya, telah tercantum beberapa kriteria tentang kedisiplinan seorang PNS.

“BKD akan menindaklanjuti kesalahan PNS itu sesuai dengan aturan yang ada, jika kesalahannya sampai pemberhentian, maka terpaksa kami berhentikan dari PNS,” kata Syaifuddin dengan tegas.

Namun demikian, sampai hari ini, PNS di Kabupaten Inhil menurutnya belum ada yang diberikan sanksi hingga pemberhentian.

“Jika pelanggarannya hanya sarapan di warung pada jam kerja, itu hanya pendataan sampai berapa kali ia melanggar, kalau keseringan baru kita beri sanksi berupa sanksi administrasi, namun sampai sekarang belum ada yang terima sanksi itu, karena mayoritas hanya melakukan satu kali saja,” jelasnya.(mirwan)