Bagansiapiapi (detikriau.org) – Wakil Bupati Rokan Hilir Erianda.SE mengingatkan agar aparatur pemerintahan bisa menjalankan tugasnya sebagai aparatur negara yang tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.

Hal Tersebut disampaikan wabup pada saat menyampaikan sambutan pada pelantikan anggota PPK dan PPS sekabupaten Rohil di gedung GOR di kawasan Batu Enam, Bagansiapiapi, baaaru-baru ini.

“Saya minta camat jangan sampai terlibat politik, saya dengar ada pejabat eselon II yang sibuk mengurus partai, janganlah. Itu urusan partai nantilah yang terpenting sekarang ini bagaimana kita sama-sama mendukung situasi yang aman di Rohil ini,” Pinta wabup.

Dia juga mengajak seluruh pihak untuk tidak ada sikap saling menjatuhkan terkait dengan kegiatan politik terutama pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat di kabupaten Rohil. Yang terpenting terangnya bagaimana seluruh pihak bisa sama-sama mendukung proses demokrasi dan situasi yang aman tercipta di kabupaten Rohil sehingga pelaksanaan pilkada sukses.

“Kepada seluruh jajaran pemerintah, camat dan lurah hingga aparatur ke bawah mari sama-sama kita sukseskan proses demokrasi nantinya. Jangan saling menjatuhkan karena kita ini semua bersaudara silakan pilih masing-masing siapa yang dijagokan tapi janganlah ada malah bermusuhan,” Ajaknya.

Begitu juga kepada anggota PPK dan PPS diharapkan bisa bersikap netral dan tidak terkotak-kotak. Kuncinya adalah dengan bekerja secara profesional.

“Jadi pada kesempatan ini saya harap jajaran pemkab memberikan dukungan pelaksanaan tahapan pilkada berjalan dengan aman, lancar dan tertib dan kalangan PNS bersikap netral saja. Jangan sampai terjun langsung ke politik, dukungan itu memang perlu tapi kebersamaan juga sangat penting,” ujarnya mengakhiri. [tris/adv]

“pihak sekolah harus benar-benar bisa mengembalikan “ruh” dari sebuah makna acara perpisahan dengan mengedepankan kebersamaan dan silaturahmi. ” bukan acara hura-hura.”

Tembilahan (detikriau.org) – Meski bukan sebuah keharusan, acara perpisahan sekolah adalah suatu kegiatan yang sah-sah saja, sepanjang dalam pelaksanaannya tidak memberatkan bagi orang tua siswa.

Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Inhil, Herwanissitas melalui sambungan selularnya kepada detikriau.org, sabtu (23/5).

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang biasa disapa Sitas ini, moment perpisahan, baik perpisahan sesama siswa maupun tenaga pendidik setelah sekian tahun menuntut ilmu disuatu lembaga pendidikan pastinya akan menjadi sebuah pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan.

Diakui ataupun tidak, saat-saat itu tentunya menjadi saat yang sangat ditunggu-tunggu terutama bagi setiap siswa. Ada rasa haru dan ada rasa kegembiraan. Semuanya bercampur aduk dan menjadi sebuah kenangan yang sangat berkesan.

“Kita yang pernah mengenyam pendidikan, pastinya pernah merasa saat-saat itu dan sulit untuk dilupakan. Artinya ini kegiatan yang sah-sah saja dan justru dinanti-nanti.” Ujar Sitas

Namun ia berharap agar pihak sekolah benar-benar bisa mengembalikan “ruh” dari sebuah makna acara perpisahan. Di mana acara tersebut harus lebih mengedepankan kebersamaan dan silaturahmi. ” bukan acara hura-hura yang pada akhirnya memberatkan orangtua siswa,” lagi kata Sitas.

Menurutnya, acara perpisahan sekolah cukup dilakukan secara sederhana dengan penuh makna dan bisa dinikmati seluruh siswa, orangtua dan juga para guru.

Disamping persoalan ini, sehubungan akan tibanya kembali tahun ajaran baru, ia juga mengingatkan kepada pihak sekolah untuk mempertimbangkan sebijak-bijaknya setiap rupiah pembebanan biaya bagi orang tua murid baru, walaupun dengan dalih telah mendapatkan persetujuan komite sekolah.

Seperti untuk pekaian seragam, dicontohkannya, bukankah bisa dibebaskan saja kepada orang tua untuk membeli dimanapun asalkan sesuai dengan ketentuan pakaian seragam yang diharuskan. Namun jika memang pertimbangan terbaik pihak sekolah yang harus mengadakan, tidak juga ada salahnya. Sepanjang harga yang dikenakan dalam batasan wajar.

“Kalau bisa sesuai harga di pasaran. Jangan terlalu mengada-ngada.” Ingatkannya

Dikatakan Sitas lagi, memberikan pendidikan kepada setiap anak Bangsa adalah kewajiban Negara dan ini harus mendapatkan dukungan dari semua pihak agar hak setiap anak Bangsa benar-benar dapat terpenuhi. (dro/advertorial)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Mengatasi persoalan defisit daya yang melanda Kota Tembilahan dan sekitarnya, Managemen PLN Area Rengat mendatangkan sebanyak 6 unit mesin tambahan, yang dikirim dari berbagai daerah, seperti Padang, Jambi dan Pekanbaru.

Menurut Manager PLN Area Rengat, Armunanto, mesin-mesin yang telah didatangkan di PLN Rayon Tembilahan saat ini, diantaranya 2 unit mesin yang direlokasi dari PLN Area Jambi, dengan kekuatan daya sebesar 700 KW, serta 2 unit mesin PLN yang berkekuatan daya sebesar 1 MW.

“Kemudian, kami juga akan mendatangkan 1 unit mesin dari Pekanbaru, dengan kekuatan 650 KW dan 1 unit mesin lagi, yang direlokasi dari Padang, serta ditambah generator mobile dari Pekanbaru berdaya 200 KW,” tutur Armunanto saat ditemui sejumlah awak media di Kantor PLN Rayon Tembilahan, Sabtu (23/5/2015).

Dengan didatangkannya 6 unit mesin tersebut, lanjut Armunanto, pihaknya dan managemen PLN Rayon Tembilahan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan permasalahan defisit listrik di Kota Tembilahan saat ini.

” kami mohon masyarakat bisa bersabar dan memberikan kami kesempatan untuk menyelesaikannya dalam waktu yang sesingkat mungkin,” tambahnya.

Senada dengan itu, Manager PLN Rayon Tembilahan, Budi Warman menjelaskan, apabila semua mesin yang didatangkan ini bisa beroperasi, maka PLN Rayon Tembilahan akan mendapatkan tambahan daya sebesar 2,4 MW, yang digunakan untuk menutupi defisit daya yang mencapai 3,6 MW.

“Jika ditambah dengan mesin PLN yang sedang diperbaiki saat ini, insya Allah pada 30 Mei nanti tidak ada lagi pemadaman, dengan catatan tidak ada lagi unit mesin lainnya yang rusak,” terangnya.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan melakukan pertemuan bersama perwakilan 26 pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Provinsi Riau, Jum’at (22/5/2015) sore kemarin.

Pertemuan yang dipusatkan di rumah dinas Bupati Inhil, Jalan Kesehatan Tembilahan ini, turut dihadiri sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil.

Pada kesempatan itu, Koordinator BEM se-Riau, Zulfahendri menyampaikan keluhan masyarakat terkait dengan persoalan pemadaman listrik bergilir yang sudah berlarut-larut, serta keberadaan infrastruktur jalan yang menjadi tanggung jawab provinsi yang dinilai udah tidak layak untuk digunakan.

“Seperti kita ketahui, listrik dan jalan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi pemerintah. Jadi, seharusnya persoalan ini menjadi perhatian serius pemda dan pihak terkait lainnya untuk segera dituntaskan,” tutur Zulfahendri.

Menanggapi penyampaian perwakilan mahasiswa tersebut, Bupati Wardan mengakui bahwa sejumlah ruas jalan lintas provinsi yang ada di Negeri Seribu Parit, memang dalam keadaan rusak parah dan sangat memprihatinkan.

“Memang sekarang cukup banyak jalan lintas provinsi yang rusak dan belum diperbaiki, seperti jalan penghubung dari Rumbai Jaya menuju Tembilahan,” terang Bupati.

Kendati demikian, saat ini biaya untuk perbaikan ruas jalan provinsi tersebut telah dianggarkan sebesar Rp 300 Milyar, hanya saja belum dilakukan pelelangan atau tender, sehingga tidak bisa dimulai pengerjaannya.

“Kita berharap perbaikan jalan ini menggunakan rigid, karena kalau dibangun dengan aspal akan cepat rusak. Apalagi kondisi daerah kita yang memang sangat labil,” tambahnya.

Terkait dengan kondisi pemadaman listrik bergilir, Bupati menyatakan telah melakukan berbagai upaya, mulai dari menjumpai GM PLN Riau Kepri hingga berkunjung langsung ke Medan dan Dirut PLN di pusat, namun hingga kini belum ada jalan keluarnya.

“Yang jelas, pemda tidak diam saja dan sudah melakukan berbagai upaya maksimal, supaya persoalan-persoalan ini bisa segera tuntas,” pungkasnya.(adi/advertorial)

“Harus Pasarkan Sesuai HET”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Fahrolrozy mengatakan secara tegas jika ada agen ataupun pangkalan Gas Elpiji ukuran 3 Kilogram yang nakal, ia tidak segan-segan untuk menutupnya.

Pernyataan tersebut dilontarkannya saat melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di seputar kota Tembilahan terkait langkanya Gas Elpeji 3 Kilogram saat ini, dan sekaligus melakukan Sidak adanya indikasi beras berbahan pelastik, Jum’at (22/5/2015) kemaren.

“Himbauan kita, para agen harus menjual Gas Elpeji 3 Kilogram sesuai Harga Enceran Tertinggi (HET), jika sampai kami temukan ada pangkalan yang bermain, maka kami tidak beri ampun, langsung kami tutup,” ungkapnya dengan tegas.

Mantan Kepala Dishubkominfo Kabupaten Inhil ini juga menegaskan tidak dibenarkan melakukan pendistribusian Gas Elpeji itu melalui tenaga calo atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Diinginkannya, pendistribusian tersebut dilakukan sesuai prosedur yang diberlakukan pemerintah. Dan diingatkannya, kepada pangkalan maupun agen Gas Elpiji untuk mengutamakan kepada masyarakat miskin.

Adapun hasil Sidak waktu itu, disampaikannya memang disejumlah toko yang menjual enceran tidak tersedia lagi dan terlihat jelas katanya tabung-tabung Gas Elpeji ukuran 3 Kilogram dalam keadaan kosong.

“Yang jelas, jika sempat kami temukan ada permainan HET pada Elpeji ini, kami dari pemerintah akan ambil tindakan tegas,” tutup Kadisperindag Inhil.(mirwan)