TEMPULING (detikriau.org) – Tidak hanya ditampar, Md (11), pelajar kelas V salah satu SD di Kecamatan Tempuling bahkan juga mengaku sempat ditendang dibagian perut dan wajah hingga mulutnya bengkak.

“pipi kiri dan kanan saya ditampar berulang kali bahkan ditendang pada bagian perut dan paha berkali-kali. Moncongku juga ditendangnya sampai bengkak,”Tutur Md kepada detikriau.org saat dijumpai oleh sejumlah awak media di kediamannya, Kamis (4/6/2015).

Dari pengakuannya lagi, waktu itu, Selasa (26/5/2015) kemaren, sebenarnya ia sudah meminta maaf kepada pelaku, Ri yang juga ayah dari adik kelasnya itu. Namun permintaan maafnya tidak digubris. Pelaku tetap menganiaya dan menyeretnya ke ruang perpustakaan.

Sesampainya di Perpustakaan, bukannya untuk membicarakan permasalah, Md mengaku ia ditendang-tendang oleh pelaku berulang kali hingga membekas dibeberapa bagian tubuhnya.

“Sudah habis saya dibantainya, baru guru kami menghampiri memisahkan,” kata si korban lagi.

Sementara itu, Ibunda korban As (48) saat dikonfirmasi awalnya ia tidak mengetahui persoalan tersebut. Namun dikarenakan ia merasa curiga karena dibeberapa bagian tubuh anaknya tampak lebam, ia pun mendatangi sekolah untuk meminta keterangan.

“Setelah saya dapatkan keterangan, saya bicarakan dulu dengan suami saya. Awalnya belum mau melaporkan ke polisi, tapi akhirnya kami berfikir lagi karena perobatan anak saya biaya sendiri, tidak ada yang datang ke rumah, mau tak mau kami datangi Mapolsek,” katanya.

Dari pengakuan sang Bunda, kondisi anaknya ini sangat miris. Kenapa tidak, setelah dianiaya, si korban tak dapat mengikuti pelajaran selama kurang lebih 1 minggu. “Baru tadi, kamis (4/6) anak saya bisa masuk sekolah,” tandasnya.

Sebelumnya, berdasarkan keterangan Kapolres Indragiri Hilir (Inhil) AKBP Hadi Wacaksono Sik melalui Kanit Reskrim Polsek Tempuling Ipda Syamsul Kamar, Rabu (3/6/2015) bahwa pelaku penganiayaan tersebut merupakan orang tua teman korban disekolah.

Kronologis kejadian, pada saat jam istirahat sekitar pukul 15.00 WIB, selasa (26/5/2015), korban bersama anak pelaku sedang bermain di halaman sekolah. Ditengah bermain, keduanya saling mengejek. Disaat pulang ke rumah, anak pelaku ini mengadu bahwa ia diejek teman sekolahnya Md kepada ayahnya dan sang ayah-pun tak terima dan mendatangi korban ke sekolah.(mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – 12 Inspektorat Kabupaten/Kota  menggelar pertamuan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).  kegiatan yang dilaksanakan di aula Puri Cendana Tembilahan ini ditujukan untuk melakukan pemuktakhiran data Provinsi Riau 2015, Rabu (3/6/2015) malam.

Pembukaan acara ini dimulai pada pukul 20.00 WIB yang dihadiri oleh Staf Ahli bidang Politik dan Hukum Gubernur Riau H Kasiaruddin, Kepala Inspektorat Provinsi Riau, perwakilan BPK Provinsi Riau serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Inhil.

Pada pembukaan pemutakhiran ini ditandai dengan pemukulan Gong oleh Staf Ahli Gubri yang didampingi oleh Wakil Bupati Inhil H Rosman Malomo, Kepala Inspektorat Provinsi Riau E Fajri dan Kepala Inspektorat Kabupaten Inhil Hj Iriyanti.

Staf Ahli Gubri menuturkan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan rutin dilakukan setiap tahunnya. Sebab, ia menilai pengawasan dari Inspektorat tersebut salah satu manajemen dalam pemerintahan, dan ini katanya sangat penting untuk diperhatikan kegiatannya.

“Hasil temuan setiap tahunnya akan kita tindak lanjuti agar kedepan lebih baik lagi. Yang jelas, tata kelola dalam kepemerintahan secara keseluruhan masuk dalam pengawasannya, terutama pada tata kelola keuangan dan aset,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Provinsi Riau, E Fajri saat dikonfirmasi di tempat acara menegaskan bahwa pengawasan itu yang terpenting katanya adalah tindak lanjut, karena jika tidak ada tindak lanjutnya maka dinilainya tidak ada menghasilkan apa-apa.

“Oleh karena itu kita serius menggelar kegiatan ini agar kedepan bisa kita tingkatkan kualitas, baik pengawasan maupun menindaklanjuti temuan-temuan nantinya,” tukas Fajri.(mirwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – DPRD Inhil memberikan catatan dengan enam rekomendasi terhadap Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.

Catatan itu disampaikan Juru Bicara (Jubir) Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Inhil, Edi Gunawan saat membacakan laporan hasil pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2014 pada Rapat Paripurna di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, beberapa waktu lalu.

Enam rekomendasi itu adalah:

1. Secara ekonometrik bahwa kinerja dalam pengelolaan pendapatan seharusnya dihitung atas dasar pertumbuhan pendapatan setelah dikurangi dengan pertumbuhan ekonomi ditambah tingkat inflasi. Rumusan itu menghasilkan kinerja rill dari perolehan pendapatan sebagai hasil dari upaya raihan peluang dan netralisasi faktor distorsitas karena tingkat inflasi. Tidak adanya data terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2014 dan data tingkat inflasi tahun 2014 Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana data yang disampaikan pada buku LKPJ adalah data tahun 2013, sehingga gambaran dalam menghitung kinerja  tahun 2014 terhadap pengaruh pertumbuhan kedua indikator perekonomian tersebut  sulit dilakukan, untuk itu kepada Pemerintah Daerah  harus memiliki tabulasi data yang diolah sesuai dengan kondisi eksisting dan keterkinian, akurat, valid, dan  reliable. Kedepan bahwa alasan tidak adanya data lantaran belum dikeluarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), bukan lagi menjadi dasar alasan pembenaran.
2. Agar dalam menetapkan besaran belanja pada setiap SKPD disesuaikan dengan skala kebutuhan prioritas yang disesuaikan dengan rencana indikator akan target capaian sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir  Tahun 2013 – 2018.
3. Agar dalam menghitung perkiraan pada belanja tidak langsung dilakukan dengan cermat dan terukur, khususnya pada pos belanja pegawai, berkenaan dengan gaji pegawai, karena terdapat sisa lebih pada pos ini sebesar lebih kurang  sebesar 147 milyar, yang semestinya dapat dimanfaatkan untuk pos pada belanja langsung.
4. Agar dapat diberikan sanksi yang tegas terhadap kinerja SKPD yang progress pekerjaannya tidak sesuai dengan target yang ditetapkan, dengan menetapkan  minimal realisasi keuangan  diatas 90 %,  atau disesuaikan dengan target pada RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir, tentunya tetap memperhatikan kepatutan dan penghematan belanja pegawai .
5. Tingginya belanja pegawai terkadang tidak berbanding lurus dengan belanja barang dan jasa, satu sisi belanja pegawai bisa mencapai 100 persen tetapi disisi lain belanja barang dan jasa justru dibawah 50 %,  harusnya  persoalan kebijakan dan penyesuaian belanja pegawai diatur oleh peraturan bupati sehingga ada ukuran dan takaran yang jelas, agar setiap kegiatan pada pos belanja pegawai disesuaikan pengeluarannya dengan pos pada belanja barang dan jasa maupun  belanja modalnya.
6. Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir terdapat penurunan target yang cukup signifikan terhadap target kesepakatan pada  APBD tahun 2014, khususnya disektor penerimaan pajak daerah dan restribusi daerah, padahal besaran target yang disepakati pada APBD tahun 2014 masih sangat belum menunjukkan keseimbangan antara PAD dengan rasio  jumlah penduduk serta luasan wilayah, karena jumlah APBD tahun 2014 sebesar 2,1 Triliyun sedangkan PAD yang diterima kisaran 100 milyar atau sama dengan 0,5 % dari jumlah APBD Kabupaten Indragiri Hilir. Sehingga ketergantungan kita terhadap sumber dana pusat melalui APBN sangatlah tinggi sekali, hal ini tergambar pada APBD Tahun 2015 ketika dana perimbangan dikurangi 25 %, dampaknya sangatlah  terasa. Sangat belum optimalnya pelaksanaan penerimaan disektor PAD agar dapat menjadi perhatian serius dan harus segera  dilakukan pembenahan secara mendalam terhadap sistem manajemen penerimaan maupun pengelolaan PAD Kabupaten Indargiri Hilir, dengan melakukan pembenahan terhadap restrukturisasi sistem pendataan dengan validasi data yang akurat terhadap sumber wajib pajak dan restribusi daerah,  melakukan peningkatan terhadap kualitas SDM aparatur,  pengembangan dan penagihan pajak dan restribusi yang handal, terukur sebagai upaya intersifikasi, serta ekstensifikasi sumber sumber PAD yang baru, meningkatkan kerja sama dan koordinasi yang baik antar sektor SKPD dalam penerimaan dan pungutan PAD dimana Dinas Pendapatan Daerah adalah penanggung jawab dalam pelaksanaannya, menyampaikan informasi secara terbuka  di media terhadap penerimaan PAD dan membentuk tim pengawasan guna menghindari kebocoran penerimaan PAD. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Wakil Bupati Indragiri Hilir (Inhil) H Rosman Malomo menghadiri pembukaan pemutakhiran data tingkat provinsi Riau tahun 2015 yang digelar oleh pihak Inspektorat di aula salah satu Hotel di kota Tembilahan, Rabu (3/6/2015) malam.

Saat dikonfirmasi, Wabup mengatakan kalau kegiatan tersebut sangat positif karena berkumpulnya seluruh Inspektorat se-Provinsi Riau guna memutakhirkan data-data atas berbagai temuan dan pemeriksaan yang telah dilakukan.

“Sesungguhnya, bukan banyaknya yang menjadi tolak ukur, akan tetapi sejauh mana satuan perangkat daerah yang punya masalah dalam menyajikan laporan itu bermasalah dan secepatnya direspon untuk diperbaiki,” kata Rosman.

Dengan demikian, ia mengharapkan kepada satuan perangkat kerja yang ada di Kabupaten Inhil ini supaya dapat mengikuti acara tersebut dengan seksama.

“Saya kira ini satu langkah untuk memperbaiki wawasan dan lebih memantapkan dalam melakukan pengawasan dimasa yang akan mendatang,” imbuhnya.(mirwan/advertorial)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), DR Hj Alvi Furwanti Alwie secara langsung melantik Kepala UPT Puskesmas Teluk Belengkong, Imam Santoso dan Kepala TU Puskesmas Concong, Reni Susilawati, Kamis (4/6/2015).

Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang dipusatkan di aula Wijaya Kusuma Kantor Dinkes, Jalan M Boya Tembilahan ini turut dihadiri Sekretaris Dinkes, Ridwan MKes, para Kepala Bidang, Kasubbag dan aparatur di lingkungan Dinkes Inhil.

Pada kesempatan itu, Kadinkes  menyatakan bahwa jabatan adalah amanah dan tanggung jawab yang dibebankan kepada seseorang yang dinilai mampu dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

“Jadi, kepada Kepala Puskesmas Belengkong dan Kepala TU Puskesmas Concong yang baru dilantik saya harapkan dapat menjaga dan menjalankan kepercayaan yang telah diberikan ini,” tutur Alvi.

Selanjutnya, mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Inhil ini menginstruksikan kepada pejabat yang baru dilantik untuk langsung bekerja serta menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dengan seluruh jajaran dan berbagai pihak terkait di wilayah tugasnya masing-masing.

Langkah tersebut, lanjut Alvi, dalam rangka mendukung dan mensukseskan seluruh program pemerintah khususnya di bidang kesehatan masyarakat.

“Mari kita terus berusaha untuk meningkatkan kinerja dan kompetensi diri dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat guna mewujudkan Kabupaten Inhil yang sehat,” imbuhnya.(adi/adv)