TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan menyerahkan bantuan sebanyak 20 Al-Qur’an dan dana pembangunan Masjid Al-Hanasah Kelurahan Teluk Pinang sebesar Rp 20 juta, Kamis (9/7/2015) malam.

Penyerahan bantuan secara simbolis yang diterima langsung oleh pengurus Masjid Al-Hasanah ini, sempena dengan pelaksanaan Safari Ramadhan 1436 H di Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS).

Tampak hadir saat itu, sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil, perwakilan Polres, Camat, Upika, Lurah, tokoh agama dan masyarakat, serta puluhan jama’ah Masjid Al-Hasanah Teluk Pinang.

Bupati Wardan dalam sambutannya mengajak seluruh lapisan masyarakat, untuk turut bersama mendukung dan mewujudkan visi Inhil 5 tahun ke depan, yakni spirit baru menuju kabupaten yang maju, bermarwah dan bermartabat.

“Cita-cita ini tidak akan tercapai, tanpa adanya support dan kerjasama dari seluruh elemen yang ada, khususnya masyarakat,” tutur Bupati Wardan.

Oleh karena itu, di bulan yang baik ini Bupati Wardan memohon do’a dari seluruh masyarakat, agar segala upaya yang dilakukannya demi membangun dan memajukan Negeri Seribu Parit dapat berjalan dengan baik, lancar dan sukses.

“Saya akan terus berusaha semaksimal mungkin, untuk mencari peluang dan bantuan dana, guna peningkatan pembanguan daerah, khususnua di bidang infrastruktur,” tambahnya.

Sementara itu, Camat GAS, Abdul Rasyid dalam laporannya menjelaskan, beberapa waktu lalu di daerah tersebut telah terjadi musibah kebakaran, yang melanda salah satu rumah masyarakat di Kelurahan Sungai Empat.

“Untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya berbagai hal yang tidak diinginkan, saya mengajak seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaannya, sehingga dapat menjalankan berbagai amal ibadah dengan baik selama Bulan Puasa ini,” terang Camat GAS.

Sebelumnya, Bupati Wardan yang didampingi isteri, Hj Zulaikhah juga menyerahkan santunan bagi 113 anak yatim di Kelurahan Teluk Pinang dan Tanjung Harapan, Kecamatan GAS. Dimana, masing-masingnya mendapat santunan sebesar Rp 600 ribu.

“Mudah-mudahan, bantuan yang kita berikan ini dapat bermanfaat bagi anak-anak kita yang menerimanya,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh masyarakat terutama para orang tua di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diminta, untuk terus memantau pertumbuhan dan perkembangan balitanya, dalam upaya mencegah dan mengantisipasi sejak dini terjadinya berbagai hal yang tidak diinginkan, khususnya yang berkaitan langsung dengan kesehatan balita.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kabupaten Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie terkait dengan ditemukannya kasus gizi buruk pada 7 balita di Kota Tembilahan dan sekitarnya.

Dikatakan Alvi, para orang tua hendaknya mengetahui dan memahami apa saja yang menjadi tanda-tanda balita gizi kurang dan macam-macam gizi buruk pada balita.

Dengan begitu, lanjut mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Inhil ini, diharapkan para orang tua dapat melakukan deteksi dini terhadap berbagai kemungkinan bahaya atau penyakit yang sedang diderita balitanya.

“Jika kita tau dan tanggap, maka kita bisa segera mengambil langkah dan tindakan penanganan, seperti dengan membawa dan memeriksanakan kesehatan balita ke fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), baik itu Posyandu, Puskesmas maupun Rumah Sakit,” kata Alvi saat berbincang dengan detikriau.org di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu.

Adapun tanda-tanda balita gizi kurang yang sebaiknya diketahui para orang tua, diantaranya :

1. Berat badan tidak naik selama 3 bulan berturut-turut atau badannya kurus.
2. Mudah sakit.
3. Tanpak lesu dan lemah.
4. Mudah menangis dan rewel.

Sedangkan macam-macam gizi buruk pada balita terbagi dalam 3 kategori, yaitu : Kwashiorkor, Marasmus dan Marasmus-Kwashiorkor.

Untuk tanda-tanda balita gizi buruk pada Kwashiorkor, seperti :

1. Edema seluruh tubuh (terutama pada punggung kaki).
2. Wajah bulat dan sembab.
3. Cengeng/rewel/apatis.
4. Perut buncit.
5. Rambut kusam dan mudah dicabut.
6. Bercak kulit yang luas dan kehitaman/bintik kemerahan.

Selanjutnya, tanda-tanda balita gizi buruk pada Marasmus, yakni :

1. Tampak sangat kurus.
2. Wajah seperti orang tua.
3. Cengeng/rewel/apatis.
4. Iga gambang dan perut cekung.
5. Otot pantat mengendor.
6. Pengeriputan otot lengan dan tungkai. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kembali mengagendakan pertemuan atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama seluruh pihak terkait pada Senin (13/7/2015) mendatang, guna membahas permasalahan yang sedang terjadi antara kelompok tani (poktan) di Kecamatan Kempas dengan PT Agro Sarimas Indonesia (ASI).

Adapun pihak-pihak yang akan dipanggil tersebut, yakni perwakilan poktan di Kempas, Koperasi Cipta Harapan, PT ASI dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di lingkungan Pemkab Inhil.

Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam mengatakan, pemanggilan kembali ini bertujuan, untuk mendengarkan ekspose dari PT ASI tentang pola kemitraan dan bagi hasil yang selama ini telah terjalin antara perusahaan dan petani.

“Karena pada RDP sebelumnya perwakilan PT ASI tidak ada yang datang, maka pada Senin (13/7/2015) malam kita akan memanggil kembali seluruh pihak terkait, guna mendengarkan ekspose tentang pola bagi hasil yang dikeluhkan petani setempat,” tutur Dani kepada sejumlah awak media di Tembilahan, Kamis (9/7/2015) kemarin.

Pada ekspose tersebut, lanjut Dani, Pemkab Inhil seharusnya sudah memiliki solusi, dalam upaya memecahkan permasalahan itu. Pasalnya, saat ini tidak bisa lagi jalan keluar yang diberikan hanya berbentuk angan-angan belaka, namun harus ada sebuah solusi yang cepat, tepat dan konkrit.

“Pada RDP Rabu (8/7/2015) malam lalu, kita sudah sampaikan supaya pemerintah membentuk tim teknis, yang bertugas melakukan pengkajian secara detil terhadap berapa sebenarnya besaran hutang yang dibebankan perusahaan kepada petani, sehingga ada angka acuan untuk para petani tersebut,” terangnya.

Namun yang jelas, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini menekankah bahwa pihaknya menginginkan agar permasalahan ini dapat segera tuntas dan diselesaikan, tanpa merugikan pihak-pihak yang terkait didalamnya, terutama para petani yang merupakan masyarakat Negeri Seribu Parit, yang harus dilindungi hak-haknya sebagai warga negara.

“Jadi, kita telah sepakat untuk mengundang kembali semua pihak terkait pada Senin malam nanti, dengan jadwal dan agenda yang sama. Dan mudah-mudahan, tidak ada lagi yang tidak hadir,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan tampil sebagai Inspektur Upacara (Irup) pada pegelaran pasukan Operasi Ketupat 2015 yang ditaja oleh Polres Inhil di lapangan Gadjah Mada Tembilahan, Kamis (9/7/2015).

Pada upacara yang dihadiri oleh unsur Forkopimda Kabupaten Inhil ini, Bupati membacakan pidato Kapolri tentang persiapan seluruh jajaran Polri dalam menghadapi lebaran mendatang. Intinya, dalam pidato yang dibacakan itu bisa tercapainya keamanan dan ketertiban dalam menyambut Idul Fitri.

“Aman dan tertib bermudik, baik melalui jalur darat, laut maupun udara hingga pelaksanaan perayaan Idul Fitri,” Sampaikan Wardan.

Dari pidato itu, menurutnya petugas kepolisian ini sudah diberi amanah secara keseluruhan untuk bertanggung jawab menjaga keamanan serta diharapkan mampu memberi pelayanan terbaik terhadap masyarakat.

Untuk itu, sebagai pimpinan daerah, Bupati ini mengharapkan kepada masyarakatnya untuk mematuhi aturan-aturan yang telah diberlakukan oleh pihak kepolisian, dicontohkannya seperti aturan dalam berlalu lintas, para pedagang kota untuk tidak menggunakan badan jalan sebagai tempat dagang dan lain sebagainya.

“Hal ini saya katakan karena saya menilai persiapan dari petugas kepolisian Polres Inhil sudah tampak siap menjalankan tugasnya,”Ingatkannya.

Sementara itu, kapolres Inhil AKBP Hadi Wicaksono Sik saat dikonfirmasi mengatakan, pengamanan Operasi Ketupat tahun ini sudah cukup mapan. Dimana pihaknya telah menempatkan beberapa pos pengamanan di Negeri Sri Gemilang ini.

Khusus dalam kota tembilahan, disebutkannya ada 2 pospam. Selain itu 5 pospam untuk luar kota Kabupaten yakni titik-titik yang dilewati oleh pemudik. “Operasi ketupat ini kita laksanakan lebih kurang 15 hari yang dimulai besok (10/7, red),” kata Wicak.

Setelah digelarnya upacara, Bupati yang didampingi Ketua DPRD Kabupaten Inhil dan Kapolres Inhil turun meninjau langsung kondisi kendaraan operasional Polres dan kesiapan personilnya. Bahkan, Bupati juga menyempatkan untuk meninjau Pos Pengamanan yang diletakkan di pelabuhan Batam Tembilahan.

Sekedar diketahui, jumlah personil yang diturunkan nantinya sebanyak 200 personil yang terdiri dari Polres, TNI, Satpol PP, serta personil lainnya diturunkan untuk pengamanan selama H-7 hingga H+7 Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah. (mirwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Dani M Nursalam menyayangkan ketidakhadiran utusan dari PT Agro Sarimas Indonesia (ASI) pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Rabu (8/7/2015) malam kemaren.

Padahal, RDP tersebut bertujuan untuk membahas dan menindaklanjuti pengaduan 7 kelompok tani (poktan) di Kecamatan Kempas, yang merasa pola kemitraan yang terjalin bersama PT ASI tidak sesuai dengan sosialisasi dan perjanjian awal mereka.

Dikatakan Dani, berdasarkan hasil RDP sebelumnya, yang dilaksanakan pada Rabu (1/7/2015) malam lalu, diagendakan kembali pertemuan bersama seluruh pihak terkait malam tadi, untuk mendengarkan ekspose dari PT ASI tentang perubahan pola kemitraan atau bagi hasil yang telah disepakati bersama masyarakat.

“Kita kecewa terhadap PT ASI, karena tidak datang mengirimkan utusannya dan memberikan penjelasan terkait persoalan ini,” tutur Dani kepada detikriau.org usai menghadiri Upara Gelar Pasukan Ops Ketupat 2015, di Lapangan Gajah Mada Tembilahan, Kamis (9/7/2015).

Kendati demikian, lanjut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, pihaknya tetap melanjutkan diskusi, meski tanpa kehadiran managemen PT ASI, guna mencari solusi dan jalan keluar yang tepat terhadap permasalahan tersebut, sehingga pihak perusahaan dan petani tidak ada yang merasa dirugikan.

“Kita lihat, pada persoalan ini memang perlu adanya langkah cepat dan tepat yang harus diambil serta dilakukan Pemda,” terang Dani.

Oleh karena itu, Pemkab Inhil diminta untuk segera membentuk tim teknis, yang nantinya berfungsi dan bertugas melakukan pengkajian terhadap berapa sebenarnya besaran hutang yang dibebankan PT ASI kepada masyarakat pemilik lahan, karena dari hasil pembahasan malam tadi jumlahnya mencapai Rp 80 jutaan persatu hektar.

“Kalau sudah seperti ini, bagaimana masyarakat bisa melinasi semua hutang-hutangnya. Sampai seumur hidup pun, saya kira tidak akan lunas hutang itu,” pungkasnya. (adi/adv)