TEMBILAHAN (detikriau.org) – Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diminta untuk segera menangani hotspot atau titik api yang terpantau satelit agar tidak semakin meluas.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Inhil, Iwan Taruna terkait dengan ditemukannya 50 titik api, yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Inhil.

Dikatakan Iwan, melihat kondisi lahan gambut yang cukup luas di Negeri Seribu Parit ini, tentunya sangat rentan terhadap munculnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Apalagi, saat ini di kawasan Asia sedang terkena dampak fenomena alam El Nino.

“Kita minta semua pihak terkait, untuk secara bersama-sama memadamkan titik api yang terpantau di Inhil sekarang,” tutur Iwan.

Selain itu, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini meminta agar BLH dan BPBD memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak dan bahaya karhutla, seperti terjadinya pencemaran udara yang diakibatkan kabut asap.

“Beberapa hari yang lalu, kita lihat dan diketahui bahwa titik api hanya sedikit di Inhil, tapi sekarang sudah meningkat drastis jadi 50 titik api. Jadi, apabila tidak ditangani secepatnya dan tidak mendapatkan perhatian serius dari pihak terkait, kita khawatirkan titik api akan meningkat lagi,” tambahnya.

Dijelaskan Iwan, penanganan dan antisipasi sejak dini terhadap karhutla ini sangat penting, dalam upaya mencegah semakin meluasnya karhutla hingga ke kebun-kebun masyarakat atau bahkan sampai memakan korban.

“Kita juga minta BLH dan BPBD Inhil, untuk berkoordinasi dengan Pemprov Riau. Supaya persoalan ini bisa segera teratasi,” imbuhnya.

Untuk diketahui, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari BLH Inhil, dari hasil pantauan Satelit Terra dan Aqua dari Sipongi.menlhk.go.id pada Minggu (30/8/2015) kemarin, jumlah hotspot yang ditemukan di Kabupaten Inhil mencapai 50 titik.

Wilayah yang paling banyak ditemukan titik api di Kabupaten Inhil, yaitu di Kecamatan Kempas dan Gaung yang masing-masingnya terdapat 18 dan 16 titik api. Kemudian, disusul Kecamatan Mandah 10 titik, GAS 4 titik serta Kecamatan Tempuling dan Kemuning masing-masing dengan 1 titik api. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Titik api di kabupaten Inhil meningkat tajam. Pantauan satelit terra dan agua pertanggal 27 agustus 2015, hanya ditemukan tiga titik api di Desa Bayas jaya Kecamatan Kempas. Tiga hari berselang, minggu (30/8/2015) jumlah titik api terpantau menjadi 50 titik.

“Hasil pantauan Satelit Terra dan Aqua dari Sipongi.menlhk.go.id pada hari Minggu (30/8, red) kemarin, jumlah titik api yang ditemukan di Kabupaten Inhil kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yakni mencapai 50 titik,” kata Kepala BLH Kabupaten Inhil H Encik Kamal Syahindra melalui Kabid Kerusakan Lingkungan, Ardi Yusuf melalui sambungan selularnya, Senin (31/8/2015).

Dirincikannya, keberadaan 50 titik api tersebut terdeteksi di desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas 17 titik, Desa Kempas Jaya Kecamatan Kempas ada 1 titik, desa Belaras Kecamatan Mandah 1 titik, Desa Bente Kecamatan Mandah 2 titik, Desa Igal Kecamatan Mandah 5 titik, Desa Pelanduk Kecamatan Mandah 2 titik Sesa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning 1 titik, Sesa Teluk Kiambang Kecamatan Tempuling 1 titik, Desa Rambaian Kecamatan GAS 4 titik, Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung 1 titik dan Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung 15 titik.

Ia menerangkan, penyebab munculnya sejumlah titik api tersebut mayoritas dikarenakan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang dilakukan secara sengaja oleh segelintir masyarakat setempat.

“Mengantisipasi hal ini, kita telah mengkoordinasikan dengan pihak kecamatan, salah satunya dengan memberikan himbauan kepada masyarakat yang berkebun dan berladang agar tidak lagi melakukan pembakaran lahan,” paparnya. (mirwan)

Rengat (detikriau.org) – Meskipun tahapan kampanye pilkada serentak tahun 2015 sudah dimulai sejak kamis lalu (27/8) namun hingga saat ini, Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan calon Bupati  dan Wakil Bupati Inhu belum juga dipasang.

Belum dipasangnya APK tersebut mendapat tanggapan dari tim pemenang  calon bupati dan wakil bupati inhu TM – Aminah, Suryana. Ia  mengatakan pihaknya akan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh peraturan KPU “kita ikuti saja aturan yang berlaku”, ungkapnya saat dihubungi wartawan melalui Hpnya, Senen (31/8).

Disambungnya, sesuai dengan Peraturan KPU No 7 tahun 2015 bahwa alat peraga kampanye berupa baleho, spanduk, umbul-umbul, banner, brosur dan alat peraga kampanye lainnya disediakan oleh KPU.  “sesuai aturan tersebut, pihaknya tidak akan memasang dahulu alat peraga kampanye selain APK yang disediakan oleh KPU Inhu, ucapnya.

Disampaikannya, saat ini, menurut informasi yang diterimanya dari pihak KPU Inhu, pengadaan APK tersebut sudah dalam proses lelang di KPU Inhu “menurut informasi, APK dalam proses pelelangan, semoga pertengahan bulan  oktober 2015 ini, APK tersebut suda dapat kita pasang”, sebutnya.

Ia menerangkan, jumlah APK yang akan dipasang nantinya baleho   di 5 (lima) lokasi untuk satu kabupaten, spanduk  2 (dua) per desa, umbul-umbul  20 (dua puluh) per kecamatan, baner dan  poster dipasang  1.000 (seribu) per kecamatan.

Sedangkan Mengenai lokasi pemasangan APK Pilkada Inhu tersebut, dia mengatakan  sudah ditetapkan berdasarkan  Peraturan Bupati Indragiri Hulu nomor 55 tahun 2015. “lokasi pemasangan APK sudah diatur dalam peraturan bupati inhu nomor 55 tahun 2015”, tutupnya.

Untuk sekedar mengingatkan, pilkada Bupati dan Wakil Bupati Inhu hanya diikuti oleh dua pasangan calon yakni, pasangan Tengku Mukhtarudin -Aminah Susilo dan pasangan Yopi Arianto – Khairizal. (zal)

Bagansiapiapi (detikriau.org) – Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Rokan ( Gemar)  lakukan aksi unjuk rasa dikantor KPUD dan DPRD  Rohil, Sen ( 31/08/15 ). Dikantor KPUD, Massa diterima Ketua dan Komisioner, Di DPRD, Massa diterima Ketua dan beberapa anggota Dewan. Aksi Massa ini dikawal oleh puluhan polisi berpakaian lengkap dari Polres dan Polsek Bangko.

Massa mengingatkan KPUD dan Panwas agar netral dalam menjalankan tugas selaku pelaksana pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir yang akan digelar 9 desember mendatang. ” KPU merupakan garda paling terdepan, Kami minta KPU dan Panwas netral dalam pilkada nanti, Jangan memihak ke satu pasanganpun. ” Ungkap Charles kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan Ketua Dan Komisioner KPUD diruangan Media Centre KPUD.

Ditempat yang sama, Ketua KPUD Agus Salim.SP menegaskan KPUD akan netral, tidak akan memihak ke satu pasangan calon bupati dan wakil bupati.” jika kami curang, kami akan diberhentikan atasan kami. silahkan pantau kinerja kami” Ujar Agus sekalian menyampaikan Bahwa KPUD Rohil bekerja secara profesional dan Sesuai dengan Kode etik‎.

Selain mengingatkan kami ( KPUD-Red) agar netral dalam pilkada, massa sambung agus, Meminta kami melegalkan Tim pengawas yang mereka bentuk.” Kami arahkan Saja tim mereka tim pemantau.”Pungkas Mantan Komisioner KPUD Rohil ini semasa Ketua KPUD dijabat Azhar Syaban.

Dikantor DPRD, Massa mendesak DPRD memanggil ‎pihak Pemkab agar memberhentikan penghulu yang berstatus Plt/Pjs. Massa menilai penunjukkannya tidak sesuai‎ dengan Peraturan Pemerintah Dan UU serta tidak Pro dengan masyarakat.

Kepala desa yang dimaksud pendemo adalah Kepala Desa Sintong Pusako,Kecamatan Tanah Putih dan Penghulu Sungai Segajah Jaya, Kecamatan kubu.

Massa Juga mendesak DPRD dan Pemda Rokan Hilir agar menyelesaikan permasalahan sengketa tapal batas antara desa suak air hitam dengan desa sungai besar kecamatan pekaitan dan mengusir PT. Sumatera Liang Lestari dari pemukiman masyarakat ‎kubu.

Aksi demonstrasi di DPRD hampir ricuh, Salah satu pendemo menerobos pagar DPRD, Karena waktu 5 menit yang mereka berikan kepada ketua DPRD Rohil tidak diindahkan.

Tak selang beberapa lama,Massa ditemui anggota DPRD Ucok Muktar‎. Anggota DPRD dari Partai Gerindra Itu mengajak massa masuk kedalam ruangan ketua DPRD Rohil untuk menyampaikan langsung semua tuntutan mereka. Didalam ruangan tersebut sudah ada 2 anggota DPRD rohil dari Fraksi PKB,Yakni Habib Nur dan Abu Khoiri ( tris)

Bagansiapiapi (detikriau.org) – Badan Pemberdayaan Masyarakat ( Bapemas) Rokan Hilir gelar Bimbingan Teknis ( Bimtek) Pelaksanaan Alokasi Dana Kepenghuluan ( ADK) Dan Dana Kepenghuluan ( DK) Angkatan III digedung serbaguna,Jalan Utama,Bagansiapiapi,Senin ( 31/08/15).

Bimtek diikuti 200 peserta perangkat kepenghuluan dari 6 kecamatan yang ada dirohil yakni Kecamatan Tanah Putih, Pujud, Kubu, Kubu Babussalam, Rantau Kopar dan Tanjung Medan.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Rokan Hilir H.Suyatno.Amp‎ didampingi Plt.Sekda Surya Arfan, Kasi Pidsus Kejari Bagansiapiapi Rully Afandi, Dari Kemendagri dan Kaban Bapemas.

Dalam pengarahannya, Bupati meminta kepada perangkat kepenghuluan yang mengelola ADK dan DK untuk berhati-hati dalam pengunaannya. Karena menurut suyatno, hal itu saat ini menjadi sorotan berbagai pihak.

“Setiap kegiatan yang dibuat dan dilaksanakan harus dilakukan musyawarah terlebih dahulu,Jangan sesuka-suka hati.” Harapnya.(tris/adv)