TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pelayanan kesehatan di Puskesmas Tembilahan Hulu, untuk sementara waktu dipindahkan ke ruko milik salah seeorang warga setempat, H Edy Gondrong di Jalan Sederhana Tembilahan.

Pemindahan pelayanan kesehatan ke ruko yang tepat berada di depan GOR Badminton ini, dikarenakan bangunan Puskesmas Tembilahan Hulu sedang direnovasi.

Plt Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Inhil melalui Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan, Pengendalian Kemitraan dan Promosi Kesehatan (PPKDPK), Ns Matzen, S.Kep, MSi, MM mengatakan, dengan dipindahkannya tempat pelayanan kesehatan Puskesmas Tembilahan Hulu di lokasi sementara ini, diharapkan masyarakat yang ingin berobat bisa mengunjungi lokasi yang disebutkan di atas.

“Untuk pelayanan FKTP dan umum, semuanya dipusatkan di ruko milik Pak H Edy Gondrong,” tutur Matzen saat ditemui detikriau.org di ruang kerjanya, Rabu (2/9/2015).

Sedangkan pelayanan UGD 24 jam, untuk sementara waktu dipindahkan ke Puskesmas Tembilahan Kota dan Puskesmas Gajah Mada.

“Pembangunan dan renovasi ini dipekirakan akan berlangsung hingga akhir tahun 2015 nanti, dan pelayanan kesehatan baru bisa dipindahkan kembali setelah ada serah terima kesiapan pembangunan gedung dari pihak rekanan,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Perwakilan warga Desa Pancur, Kecamatan Keritang kembali mendatangi Komisi II di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Rabu (2/9/2015).

Kedatangan warga yang diterima langsung Ketua Komisi II DPRD Inhil, Amd Junaidi didampingi Sekretaris, Malian Ghazali dan sejumlah anggota ini, bertujuan untuk mempertanyakan penyelesaian kasus dugaan penyerobotan lahan oleh PT Palma Dua.

“Kami meminta secepatnya ada solusi, kalau tidak kami akan duduki lahan kami yang diserobot,” tutur perwakilan warga, Sulaiman didampingi Sudirman.

Mereka berharap, persoalan tersebut tidak sampai berlarut-larut, sehingga bisa membuat masyarakat hilang kesabaran dan mengambil langkah sendiri.

“Jangan nanti kami juga yang akan disalahkan, kalau terjadi sesuatu, karena kami bukan asal mengklaim, tapi memiliki bukti kepemilikan atas lahan itu,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPRD Inhil, Amd Junaidi menyatakan akan segera memanggil PT Palma Dua ini dan pihak terkait lainnya, guna mencari solusi dan jalan keluar atas permasalahan yang sedang terjadi di Desa Pancur saat ini.

“Kita juga akan berkoordinasi dengan pihak DPRD Provinsi Riau, karena permasalahan melibatkan dua kabupaten, Inhil dan Inhu. Karena diketahui PT Palma Dua itu keberadaan kantor dan manajemen perusahaannya di Kabupaten Inhu,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan rekomendasikan pemkab Inhil untuk mengutamakan program perbaikan infrastruktur jalan dan penyelamatan perkebunan kelapa rakyat.

Desakan ini disampaikan oleh sejumlah anggota DPRD Inhil dalam Rapat Paripurna ke-1, dengan agenda pembukaan masa persidangan III tahun sidang 2015 dan penyampaian laporan hasil reses II tahun 2015, Selasa (1/9/2015).

Juru Bicara (Jubir) Daerah Pemilihan (Dapil) I DPRD Inhil, Muslim merekomendasikan agar Pemkab Inhil memprioritaskan penyelamatan perkebunan kelapa rakyat di Dapil I, yang meliputi Kecamatan Tembilahan, Tembilahan Hulu, Tempuling dan Kempas.

“Diharapkan Pemprov Riau dan Pemkab Inhil berperan aktif dalam mengatasi permasalahan infrastruktur, seperti jalan penghubung antar parit, dusun, desa, kecamatan dan ibukota kabupaten,” tutur Muslim.

Jubir Dapil II DPRD Inhil, Bambang Irawan yang mewakili Kecamatan Batang Tuaka, Gaung Anak Serka dan Gaung berharap agar Pemkab Inhil membangun trio tata air, guna memperbaiki kondisi perkebunan kelapa rakyat yang sudah sangat kritis.

“Kita minta prioritaskan program penyelamatan perkeebunan rakyat’” Sampaikan Bambang.

Sementara itu Jubir Dapil V DPRD Inhil, Hasmawi yang mewakili masyarakat di Kecamatan Tanah Merah, Enok, Kuala Indragiri dan Concong juga meminta agar pemerintah memprogramkan pembangunan akses jalan penghubung dalam upaya membuka keterisolasian daerah-daerah terpencil di Negeri Seribu Parit.

Menanggapi hal tersebut, Plt Sekda, H Fauzar menyatakan akan menampung seluruh aspirasi ini untuk menjadi masukan dan bahan dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2017 mendatang.

“Nanti semuanya kita padukan bersama hasil Musrenbang tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten, untuk menentukan prioritas kegiatan dan pembangunan daerah ke depan,” imbuhnya.

Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Syahruddin didampingi Ketua DPRD, Dani M Nursalam dan Wakil Ketua DPRD, Ferryandi ini turut dihadiri Bupati diwakili Plt Sekda, H Fauzar, Unsur Forkopimda, sejumlah pejabat eselon dan sejumlah anggota DPRD Inhil. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan menerima penghargaan Jamkesda Award kategori Partisipasi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mengitegrasikan Jamkesda ke BPJS di Hotel Brobudur, Jakarta, Selasa (1/9/2015) kemarin.

Pada penerimaan penghargaan tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Kesehatan RI, Ketua Dewan Jaminan Sosional Nasional dan jajaran dewan pengawas serta Gubernur dan Bupati se-Indonesia.

Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk penghargaan Pemda yang berkomitmen mensukseskan implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional, dengannya, BPJS Kesehatan memberikan penghargaan JKN Award 2015 Kepada sejumlah Pemerintah Daerah yang telah mengintegrasikan Jamkesda-nya Ke BPJS Kesehatan.

“Dengan sudah adanya BPJS di Kabupaten Inhil, tentunya pelayanan kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan lagi. kemudian juga kita mengharapkan kedepan  pendataannya lebih intensif sehingga nanti masyarakat miskin yang menjadi sasaran  betul-betul terakomodir Dan mendapatkan  pelayanan,” kata Bupati Wardan.

Penghargaan itu sesuai dengan Roadmap program jaminan nasional di bidang kesehatan ,integrasi Jamkesda ke BPJS kesehatan harus selesai dalam waktu tiga tahun sejak BPJS kesehatan mulai beroperasi per 1 januari 2014 silam.

Berdasarkan data yang ada, saat ini terdapat 13 provinsi dan 270 kabupaten/kota yang telah melakukan integrasi ke BPJS Kesehatan. Dan pada akhir tahun 2016 mendatang, seluruh Jamkesda sudah teridegrasi ke BPJS kesehatan demi mendukung tercapainya universal coverage di tahun 2019.

Adapun per 28 agustus 2015,dari total 150,753.391.jiwa peserta BPJS kesehatan, sebanyak 7,26% atau 10.657.038. Jiwa adalah peserta jamkesda yang sudah terintengrasi ke BPJS Kesehatan. (mirwan/adv)

Bagansiapiapi (detikriau.org) – Pastikan pelayanan bagi masyarakat, terutama dibidang kesehatan, Bupati Rokan Hilir H.Suyatno.Amp tinjau Puskesmas Jalan Jambu, Kelurahan Bagan Jawa,Kecamatan Bangko,Rab ( 02/08/15) pagi sekitar pukul.09.15 Wib.

Pada peninjauan itu,Bupati didampingi Pihak Dinkes dan Anggota DPRD Rohil dari Partai PPP H.Rasyid Abizar dan Kabag Humas Hermanto.Sos. Kedatangan rombongan Bupati langsung disambut kepala Puskemas Dr.Erwinto.

“Barusan Bupati tinjau puskesmas ini,‎ beliau meninjau pelayanan yang ada dipuskemas. Bupaati berpesan agar pelayanan bagi masyarakat aagar dapat diberikan secara maksimal.” Kata Hermanto singkat Usai Bupati melakukan peninjauan.

Setelah melakukan peninjauan dipuskemas, Bupati Suyatno membagikan masker ke penguna jalan karna kabut asap yang menyelimuti rokan hilir sangat tebal.‎Pembagian masker dilakukan didepan kantor bupati jalan merdeka, Bagansiapiapi.( Tris/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Asisten III Setda Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Afrizal membuka secara resmi kegiatan Lokakarya Sosialisasi Program Peningkatan Kualitas Pemukiman (P2KP) di aula Kantor Bappeda Kabupaten Inhil, Selasa (2/9/2015).

Kegiatan tajaan Dinas Cipta Karya dan Perumahan Rakyat Kabupaten Inhil itu digelar selama 2 hari mulai tanggal 2 sampai 3 September 2015 yang dihadiri sejumlah pejabat Eselon di lingkungan Pemkab Inhil, perguruan tinggi, lembaga keuangan serta sejumlah organisasi kemasyarakatan.

“P2KP diluncurkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Pera, sebelmnya juga sudah ada Program PNPM Mandiri Perkotaan yang sudah masuk di Kabupaten Inhil ini sejak tahun 2006 sampai April 2015,” kata Asisten.

PNPM Mandiri Perkotaan ini  katanya lagi, telah membawa berbagai inspirasi, motivasi, ide dan gagasan baru serta telah  mewarnai berbagai kebijakan Pemkab Inhil dalam melaksanakan kebijakan yang pro poor, melalui pendekatan program pemberdayaan masyarakat, menurutnya cukup banyak hasil yang diperoleh.

Pengalaman pembelajaran dari konsep strategi transformasi sosial yang telah dilakukan melalui intervensi PNPM Mandiri Perkotaan minimal telah ada 3 Fase Penanggulangan Kemiskinan, pertama disebut Fase bagaimana membangun masyarakat dari tidak berdaya menjadi berdaya, kedua dalam rangka membangun masyarakat berdaya menjadi mandiri dan ketiga adalah untuk membangun masyarakat mandiri menuju madani.

“Mengacu kepada  strategi PNPM Mandiri Perkotaan yang telah menumbuhkan pondasi perencanaan secara partisipatif dan berkelanjutan, walaupun  tahun 2015 mulai berganti program, akan tetapi substansi pendampingan program memasuki tahap naik kelas yaitu keberlanjutan nangkis dan pencapaian target 100-0-100,” katanya.

Dimana, pendampingan yang telah dilaksanakan diharapkan  mampu menjadikan Pemerintah Kota/ Kabupaten dan masyarakat dapat secara mandiri menjaga keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan dan memiliki kesiapan untuk mendukung pencapaian 100-0-100.

Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman aparatur Pemda dan Steakholder lainnya tentang P2KP sebagai salah satu strategi percepatan penanganan kawasan kumuh serta membangun kolaborasi dan sinergi P2KP dengan program Pemda dan Steakholder lainnya. (mirwan/advertorial)