“Kualitas Udara Tidak Sehat dan Berbahaya”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Hingga Kamis (3/9/2015) kemarin, jumlah masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) yang mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) dengan gejala-gelaja Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) sudah mencapai sebanyak 231 orang.

Hal itu diungkapkan Plt Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Inhil melalui Kepala Seksi (Kasi) Kesehatan Lingkungan, Herman Mahat SKM MM terkait dengan kondisi kabut asap yang menyelimuti sebagian besar wilayah Negeri Seribu Parit sejak beberapa waktu belakangan ini.

Dikatakan Herman, berdasarkan hasil sementara pengukuran kabut asap yang dilakukan oleh Team Balai Laboratorium Kesehatan Lingkungan (BTKL) Kelas I Batam bekerjasama dengan Diskes Inhil dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Tembilahan, diketahui bahwa kondisi kabut asap di Kabupaten Inhil sudah tidak sehat.

“Ini baru hasil sementara, untuk kepastiannya kita tunggu Hari Sabtu (5/9/2015) besok dari BTKL Kelas I Batam,” tutur Herman saat ditemui detikriau.org di ruang kerjanya, Jum’at (4/9/2015).

Adapun hasil sementara pengukuran kabut asap di Kabupaten Inhil pada Rabu (2/9/2015) kemarin, yakni :

1. Pukul 04.30 WIB, hasil ISPU 152, kategori tidak sehat.
2. Pukul 08.00 WIB hingga 10.30 WIB, hasil ISPU >499, kategori berbahaya.
3. Pukul 13.00 WIB hingga 15.00 WIB, hasil ISPU 114-221, kategori tidak sehat.
4. Pukul 15.30 WIB, hasil ISPU >500, kategori berbahaya.
5. Pukul 18.30 WIB, hasil ISPU 61, kategori sedang.
6. Pukul 21.30 WIB, hasil ISPU 114, kategori tidak sehat.

“Dengan hasil sementara ini, kita imbau masyarakat untuk melakukan langkah pencegahan dan antisipasi terhadap dampak kabut asap, seperti dengan menggunakan masker saat beraktifitas di luar rumah, banyak mengkonsumsi buat, minum air putih dan vitamin, serta segera memeriksakan diri apabila terkena gejala-gejala ISPA, yakni batuk, filek dan sesak nafas,” imbuhnya. (adi/adv)

“Data itu mahal, namun lebih mahal jika membangun tanpa data”.

BAGANSIAPIAPI (detikriau.org) – Pemkab rohil melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Rohil berjanji dalam jangka  2 tahun seluruh desa dan kelurahan akan miliki profil yang lengkap.

Hal itu ditegaskan Plt Sekda Rohil Drs H Surya Arfan M.Si usai membuka acara pelatihan penyusunan dan pendayagunaan data profil desa/kelurahan di Hotel Mahera Bagansiapiapi, Jumat (4/9) pagi.

‘’Kita akui untuk faktual data  profil desa, kecamatan hingga kabupaten memang masih lemah, makanya tahun 2015 ini kita mulai dan target kita 2016 sudah menyeluruh,’’ kata Sekda.

Padahal, berdasarkan UU no 25 tahun 2004 bahwa profil desa menjadi salah satu indikator dalam rencana pembangunan dalam sebuah daerah.

Akibatnya, tidak validnya data profil desa membuat sampai saat ini profil dan topografi desa belum memiliki data yang akurat bahkan hingga ke tingkat kabupaten.

‘’Kalau data desa bagus dan faktual tentunya data kecamatan dan kabupaten secara otomtais juga faktual, sekarang kan tidak mulai dari desanya belum ada data yang sesuai,’’ katanya.

Sekda mencontohkan hal yang kecil, untuk data hewan ternak setiap desa ada yang membuat hanya 30 ekor, jelas tidak masuk akal karena setiap tahunnya otomatis bertambah.

Belum lagi data jumlah penduduk yang dibuat sudah lama dan di profil desa hanya 2000 orang bahkan bertahun tahun.

‘’Jadi harus dilaporkan secara berkala untuk jumlah penduduk setiap 3 bulan, jadi setahun ada 4 kali laporan baik penambahan maupun jumlah penduduk yang berkurang,’’ jelas mantan kadisdik Rohil itu.

Bahkan, peran serta ini diminta bapemas Rohil proaktif karena selain program Rumah layak Huni (RLH) masih banyak pembinaan desa yang menjadi tanggung jawab dari Bappemas.

‘’Jangan rumah layak huni saja, tiap tahun itu-itu saja, bina desa dengan baik dan usulkan anggaran yang cukup,’’ sebutnya.

Sesuai denga slogan Badan Pusat Statistik (BPS) ‘’Data itu mahal, namun lebih mahal jika membangun tanpa data”.

Hal itulah yang diutarakan Sekda pentingnya keakuratan data sebuah desa karena berpengaruh dengan pembangunan.

‘’Bayangkan saja kalau tak tahu data mau bangun sekolah, tak tahu jumlah murid main bangun 3 ruangan sementara blakangan baru diketetahui hanya ada 20 orang murid, tentunya ini sebuah hal yang mubazir,’’ katanya.

Untuk itulah desa dan perangkatnya diminta proaktif dan menjalankan progrm profil desa ini dengan baik. Apalagi pemkab serius dengan menggandeng pihak IPDN untuk membantu dalam pembuatan profil desa di Rokan Hilir.

Sementara itu Kepala Bappemas Rohil Hj Murniwati mengatakan, sesuai dengan arahan Bupati pihaknya terus menggesa pembutan profil desa ini. ‘’Kita akan laksanakan dan kita lakukan secara bertahap, namun semuanya harus sudah memiliki profil pada tahun 2016 mendatang,’’ kata Murniwati.

Ditempat yang sama, Ketua Panitia pelaksana, Sakinah mengatakan, kegiatan ini dilaksnakan berdasrakan Perda No 1 tahun 2015 serta Perbup no 7 tahun 2015. Acara ini diikuti oleh 120 orang peserta dari unsur Sekdes, Seklur dan Kaur Umum Desa.

‘’Tujuannya menyamakan persepsi antara pemkab dan perangkat desa tentang data profil desa, serta kendala yang dihadapi di lapangan,’’ kata Skainah. Untuk waktu pelaksanaan diagenakan selama 2 hari pada Jumat dan Sabtu.

Ia meminta seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan dan mencatat serta menerapkannya di desa dan kelurahan masing-masing. ‘Kita lakukan sosialisais bertahap, namun harus disertai bukti dengan memulai melakukan pendataan untuk membuat profil desa.’’ Pungkas Mantan Plt.camat bagan‎ bagansinembah ini. (ris/adv)

BAGANSIAPIAPI, detikriau.org – Pemkab Rokan Hilir nyatakan siap membenahi dan meningkatkan kinerja terutama untuk menyegerakan penyerapan realisasi anggaran 2015. Penegasanl ini disampaikan Bupati H Suyatno saat menyampaikan jawaban dan tanggapan terhadap pandangan umum fraksi tentang laporan pertangungjawaban APBD 2014 di ruang sidang DPRD Rohil, Selasa (1/9) malam yang lalu.

Rapat paripurna yang dipimpin wakil Ketua DPRD Rohil Abdul Kosim dihadiri Ketua DPRD Nasrudin Hasan, Wakil Ketua Syarifuddin dan Jamiludin, Plt sekda H Surya Arfan, Sekwan Syamsuri Achmad, kepala dinas, badan dan kantor.

Bupati mengatakan, terjadi penurunan terhadap belanja modal karena kecilnya penyerapan anggaran. Hal itu disebabkan, pelaksanaan kegiatan fisik, perencanaan, pengawasan, pengadaan yang dilakukan pada anggaran 2014. “Sehingga kegiatan fisik banyak tidak dapat dilakukan pada 2014 karena dikhawatirkan tidak tuntas, dan dikerjakan pada tahun anggaran 2015” Katanya.

Kemudian, perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terangnya memang sangat penting untuk bisa diperoleh dan hal itu dapat dilakukan melalui pengelolaan administrasi, persediaan kas, investasi dan aset, terkait penataan dan pengolaan aset dilakukan kerja sama dengan BPKP RI.

Suyatno menambahkan, untuk kriteria kinerja SKPD telah memenuhi standar, dan pemda pada prinsipnya telah melakukan pembinan dan evaluasi, terutama pengawasan SDM, dan peningkatan kualitas SDM, serta banyaknya aturan baru yang harus disosialisasikan disesuaikan dengan keuangan daerah dan aturan lainya.

Dia tegaskan terkait revitalisasi pengawasan internal, Pemkab telah berupaya melakukan perbaikan dan paradigma dalam wujudkan penataan kelola yang baik.

Menyangkut, kualitas bangunan terhadap pihak ketiga, katanya, perlu dilakukan pengawasan maksimal.
“Kami lakukan sesuai ketentuan berlaku, sedangkan, untuk penataan aset, pada 2011 tidak dapat diyakini kebenaranya jumlahnya mencapai Rp3,77 triliun lebih. Kemudian untuk aset bergerak yang diketahui sebanyak 92 unit yang sebahagian dimiliki pihak yang tidak berhak” katanya. (humas/adv)

Bagansiapiapi (detikriau.org) – Pelaksana tugas ( Plt) Sekda Rohil Drs.Surya Arfan.Msi geram dengan Dinas Bina Marga Dan Pengairan ( BM dan P) yang tidak mengutuskan satupun pegawainya dalam Rapat Evaluasi Realisasi Tentang Minimnya Serapan Tahun Anggaran 2014-2015‎.

“Selama ini serapan anggaran dinilai sangat rendah di beberapa dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Salah satunya Dinas Bina Marga dan Pengairan. Rendahnya serapan anggaran di Dinas Bina Marga dan Pengairan ini akan menjadi catatan khusus bagi pemkab.” Jelas Surya saat memimpin Rapat dibappeda,Kamis (03/08/15).

Surya menjelaskan, dari semua Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD), yang terealisasi baru sekitar 30 Persen. 30 persen itu termasuk pembayaran Gaji Pegawai dan Honorer.

“Saya meminta kepada SKPD untuk segera memacu realisasi sehingga persentase dapat meningkat sesuai dengan harapan masyarakat dan pemerintah.” Harapnya Mantan Kadisdik Rohil ini.

Orang nomor 3 dirohil ini juga mengakui bahwa saat ini masih banyak program yang bersifat fisik akan dikerjakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P), jika kegiatan itu dipaksakan untuk dikerjakan, dikhawatirkan tidak akan selesai jelang akhir tahun.

“Kegiatan fisik akan dimunculkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P). Sementara masih banyak kegiatan pada APBD murni yang sampai saat ini belum terealisasi. Seperti belanja rutin dan kegiatan  Penunjukan Langsung (PL).” Imbuhnya.

Untuk proses lelang, Kepala Badan Ketahanan Pangan ( BKP) ini meminta kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar realisasinya segera terlaksana pada akhir tahun.tujuannya agar realisasi APBD-P-2015 segera berjalan.”saya sudah melaporkan hal ini kepada pak Bupati,” Pungkas Plt.Sekda Surya Arfan.(ris/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Keluarga Tersangka atas nama Ridwan, salah satu pelaku yang diduga ikut melakukan pengeroyokan terhadap salah seorang karyawan PT Riau Agri di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang membantah kepemilikan Senjata Tajam (Sajam). Sebelumnya, keterangan pihak kepolisian akan tindakan pemerasan juga dibantah oleh keluarga Tsk lainnya berinisial A.

“Pada jumat (21/8), keluarga kami, Ridwan beserta sejumlah masyarakat ikut berunjuk rasa di PT Riau Agri hanya untuk meminta pekerjaan dan tidak menggunakan senjata tajam. Pada saat itulah pihak kepolisian menangkap saudara P dan A yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah seorang karyawan perusahaan,” kata Syamsuddin di Tembilahan, Rabu (2/9/2015) malam.

Dijelaskannya, setelah menangkap P dan A, pihak kepolisian membawa kedua tersangka tersebut. Berjaarak sekitar 200 meter setelah pihak kepolisian membawa P dan A, Riddwan bersama teman-temannya berniat pulang setelah kedatangan mereka tidak ditanggapi pihak perusahaan. Kebetulan saja katanya mereka membawa mobil dengan sedikit kencang sehingga pihak kepolisian merasa dikejar.

“Saat polisi melakukan penggeledahan, ditemukan adanya senjata tajam di dalam mobil. Karena itu Ridwan beserta rombongan ditangkap, padahal Ridwan dan 5 kawannya hanya ingin pulang ke rumah” jelasnya lagi.

Syamsuddin menegaskan bahwa Sajam itu adalah milik saudara A yang merupakan salah seorang tersangka, dan itu sudah diakui tersangka. Sedangkan Ridwan dan yang lain sama sekali tidak tahu menahu dan tidak ada keinginan untuk mencegat polisi.

Sebelumnya, Polres Indragiri Hilir (Inhil) telah menangkap sejumlah dua orang tersangka setelah menerima laporan karyawan perusahaan yang menjadi korban. Bahkan, ada dua orang personil yang mengalami luka-luka saat melakukan aksi penangkapan kawanan preman di Pengalihan Kecamatan Keritang, Jumat (21/8) sekitar pukul 16.00 wib. Dua personil Polres Inhil yang mengalami luka-luka tersebut bernama Brigadir Zulfadil dan Berigadir Andomik. Keduanya mengalami luka-luka pada bagian wajah, punggung dan kaki.

Kapolres Inhil AKBP Hadi Wicaksono Sik didampingi WaKapolres Inhil AKBP Hadi Wicaksono Sik didampingi Wakapolres Inhil Kompol Dhana Ananda Saputra serta PAUR Humas Polres Inhil, Iptu Warno Akman saat melakukan ekpose di Kantor Polres Inhil Jalan Gajah Mada Tembilahan, Rabu (26/8) lalu mengatakan sebanyak 2 tersangka yang melakukan pengroyokan tersebut serta 9 orang yang memiliki sajam sudah diamankan pihak kepolisian. Mereka dibekuk pihak kepolisian sektor Keritang yang dibantu oleh petugas kepolisian Polres Inhil. (mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hilir (Inhil) meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda), mengkaji untuk mempermudah perizinan pembangunan beberapa pabrik kelapa sawit lagi di daerah tersebut.

Permintaan itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Inhil, Amd Junaidi terkait dengan anjloknya harga jual buah kelapa sawit.

Dikatakan Junaidi, turunnya redemin atau kualitas buah sawit salah satunya dikarenakan terlambatnya pengolahan sejak panen yang disebabkan jauhnya lokasi pabrik dari areal perkebunan sawit masyarakat.

“Buah sawit ini harus sudah diolah di pabrik paling lama 8 jam sejak dipanen, jika lebih maka redeminnya jatuh dan dengan sendirinya harga jual juga tidak akan bisa bersaing, karena kualitas jelek,” tutur Junaidi di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, kemarin.

Dijelaskan politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini, kebijakan Pemda untuk tidak memberikan izin pembangunan perkebunan kelapa sawit yang baru, tentu sangat didukung sepenuhnya.

“Namun, Pemkab perlu menyelamatkan perkebunan sawit masyarakat yang ada saat ini, karena tidak mungkin kebun sawit tersebut dimusnahkan,” tambahnya.

Oleh karena itu, atas dasar pemikiran membantu perekonomian warga yang sudah mempunyai lahan perkebunan sawit, perlu dikaji pendirian ataupun memberikan izin berdirinya perusahaan kelapa sawit pada beberapa titik lagi di Negeri Seribu Parit.

“Kebijakan ini tentunya harus dikaji dengan baik dan yang paling penting adalah paradigmanya dalam rangka membantu, menjaga serta meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya mereka yang selalu terjepit harga jual buah sawit. (adi/adv)