TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kecamatan Kempas raih juara umum pada pelaksanaan Jambore Tim Penggerak PKK Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tahun 2015. Dimana, kecamatan bagian selatan itu memperoleh sedikitnya dua juara I dari 8 cabang perlombaan dan satu cabang mendapat juara II.

Pengumuman tersebut disampaikan pada acara penutupan Jambore oleh Bupati Inhil HM Wardan yang dihadiri unsur Forkopimda, beberapa pejabat eselon dan camat se-Inhil serta kader TP PKK se-Inhil bertempat di gedung Engku Kelana Tembilahan, Selasa (8/9/2015).

Dalam sambutannya, Bupati mengapresiasi atas suksesnya pelaksanaan Jambore tahun ini. Apalagi, ia menilai dari sejumlah kegiatan dalam Jambore tersebut satu bukti dukungan dari kader PKK terhadap lancarnya realisasi pembangunan daerah Inhil.

“Kegiatan seperti ini harus tetap digelar untuk tahun-tahun berikutnya, dan saya perhatikan seluruh ibu-ibu PKK di sini semangat sekali mengikuti acara Jambore,” kata Wardan.

Bahkan orang nomor satu di Negeri Sri Gemilang ini mengakui sangat salut atas kegiatan itu. Bagaimana tidak, dalam waktu yang singkat TP PKK mampu menggelar kegiatan di dalam Jambore lebih dari 20 kegiatan.

Tentu saja katanya, TP PKK patut diberi nilai plus oleh pemeritah daerah. Tak hanya itu, ia juga menilai dalam kegiatan 2 hari terakhir penuh dengan silaturrahmi antara sesama kader PKK yang berbeda kecamatan.

Sementara itu, Ketua TP KPP Kabupaten Inhil Hj Zulaikhah Wardan mengaku kegiatan ini sukses dan terkendali. Berdasarkan pendataan dari panitia, sebanyak 346 peserta Jambore berperan aktif dalam pelaksanaan mulai pembukaan hingga penutupan.

“Selamat kepada para pemenang lomba dan pesan saya, jadikanlah moment ini sebagai ajang mempererat talisilaturrahmi,” imbuhnya.

Adapun kegiatan yang diperlombakan, yakni cerdas cermat TK kecamatan, Pidato, penyuluhan PKDRT, penyuluhan pos PAUD, penyuluhan angka kematian ibu, busana kerja, Yel-yel jambore kader PKK dan bazar. (mirwan/adv)

BAGANSIAPIAPI, detikriau.org – Plt Sekda Rohil Drs H Surya Arfan MSi minta kepada sejumlah satuan kerja perangkat daerah untuk melakukan pengecekan di lapangan terkait dengan masih ditemukannya bangunan baru yang belum difungsikan.

“Bangun yang baru selesai dibangun harus segera difungsikan,” kata Surya Arfan di Bagansiapi-api, Senin (7/9/2015).

Sedikitnya ada beberapa satker besar yang memiliki beberapa bangunan yang belum difungsikan. Di antaranya kantor Kecamatan Pekaitan dan gedung sekolah di Kecamatan Kubu serta kesehatan.

“Cek mana saja yang kurang. Kemudian masukan ke anggaran 2016,” kata Surya.

Selain itu, Surya menambahkan perlu diprogramkan pembangunan kantor kepenghuluan. Ada beberapa kepenghuluan yang tersebar di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki kantor sendiri.

“Agendakan segera pembangunan kantor kepenghuluan untuk tahun anggaran 2016 ini,” kata Surya. (humas/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Fahrulrozy menegaskan, bangunan baru pasar umbut kelapa di jalan Kayu Jati Tembihan Hulu itu difungsikan ataupun tidaknya, terserah kepada para pedagang itu sendiri, yang jelas Pemerintah telah menyediakan lokasi.

“Kemarin pasar itu telah kita undi dan mereka (pedagang, red) rata mendapat lokasi dagangan. Jikapun tidak difungsikan, terserah saja, yang penting uang sewa lapak dagangan tetap kami tagih dan wajib mereka bayarkan, karena itu kesepakatan,” ungkap Fahrulrozy kepada awak media, Senin (7/9/2015).

Berdasarkan pantauan lapangan, tampak jelas beberapa los bangunan pasar umbut kelapa dalam kondisi kosong tak difungsikan. Bahkan sebagian dari pedagang lebih memilih membangun kios kecil-kecilan di sekitar bangunan los.

Menurut penuturan salah satu pedagang, alasan mereka tidak memfungsikan tempat tersebut karena kurang laris. Dimana, mayoritas para pengunjung lebih memadati lokasi dagangan lama dibanding tempat baru.

“Tak laku jualan disitu, makanya tak ada yang menempati. Kebanyakan orang belanja disitu,” kata pedagang perempuan sambil menunjukan ke arah bagian kios-kios kecil dan sekitar pasar ikan.

Padahal sebelumnya, pemerintah telah meresmikan bangunan pasar ini pada bulan Februari 2015 lalu dan berharap ditempati oleh para pedagang(mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) optimis, pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2015 rampung pada bulan September ini.

Pernyataan tersebut disampaikan salah seorang anggota Badan Anggara (Banggar) DPRD Inhil, H Zulbahri mengingat draft Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) APBD-P 2015 pemerintah daerah sudah diserahkan ke DPRD Inhil, Senin (7/9/2015).

“Insya allah, jika tidak ada halangan pembahasan APBD-P selesai bulan ini. Oleh karena itu, perlu kerja sama seluruh pihak,” tutur Zulbahri.

Dijelaskan Zulbahri, pembahasan APBD-P ini dilakukan pihaknya dengan melibatkan Pemkab Inhil melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, yang akan dibahas di tingkat Komisi sesuai bidang dan mitranya.

“Setelah dibahas di tingkat Komisi, pembahasan kemudian akan kembali dilanjutkan di tingkat Banggar. Jadi, karena kita ingin APBD-P segera diselesaikan, maka kalau perlu siang malam kita kerjakan,” terangnya.

Kendati demikian, politisi dari Partai Nasdem Inhil ini menegaskan,dengan mempercepat pembahasan bukan berarti DPRD Inhil tidak memperhatikan mutu pembahasan itu sendiri.

“Pembahasan yang dilakukan tetap mengutamakan kelayakan, kewajaran dan lebih kepada kepentingan masyarakat,” imbuhnya. (adi/adv)

Rengat (detikriau.Org) – Antisipasi penyakit yang ditimbulkan akibat paparan kabut asap, Dinas Pendidikan Kab Inhu kembali meliburkan seluruh pelajar setingkat SD hingga SMA di tiga Kecamatan. Senen (7/9/2015)

Menurut Sekretaris Dinas Pendidikan Inhu, Ir Winaldi, kebijakan itu diputuskan berdasarkan informasi dari  dinas kesehatan Inhu bahwa kualitas udara di Kecamatan Rengat, Rengat Barat dan Kuala Cenaku tidak sehat.

“Kita terpaksa kembali menghentikan aktifitas belajar mengajar untuk mengantisipasi penyakit yang ditimbulkan akibat bencana asap tersebut,” Ujar Winaldi di Rengat, senin (7/9/2015)

Libur tersebut dilakukan dalam artian siswa belajar di rumah sampai udara dinyatakan dalam status sehat. “mereka kita liburkan tetapi tetap belajar di rumah”, singkatnya.

Meski hanya mengeluarkan surat edaran penghentian aktifitas belajar mengajar pada tiga Kecamatan, bagi siswa sekolah di kecamatan lain, Disdik memberikan kewenangan kepada masing – masing kepala sekolah untuk meliburkan atau tidak siswanya.

Jika kondisi udara tidak sehat, pihaknya menyarankan agar kepala sekolah berkoordinasi dengan UPTD Pendidikan, pihak Kecamatan dan Puskesmas terdekat sebelum meliburkan siswanya.

Namun jika kondisi udara masih sehat, Disdik meminta pihak sekolah untuk tidak meliburkan siswanya.

“Kita menghimbau kepada orangtua siswa agar tetap memantau anaknya agar tidak melakukan aktivitas di luar rumah. “ujarnya. (Zal)

JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta agar masyarakat desa turut aktif mengawasi penggunaan dana desa oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. ‎

Tjahjo juga mengimbau masyarakat tak takut mengajukan protes kepada pemerintah daerahnya bila dana yang diruntukkan guna membangun wilayah pedesaan itu, masih tertahan di Pemkab/kota.

‎”Sudah 80 persen dana oleh Kemenkeu ditransfer ke kas Pemerintah Kabupaten/Kota yang harusnya Pemkab/kota segera menyampaikan ke desa. Warga desa harus berani protes ke PemKab/Kota kalau uang desa masih tertahan di Pemkab/kota,” kata Tjahjo kepada wartawan di Jakarta, Senin (7/9/2015).

Tjahjo menegaskan dana desa bukanlah untuk kepala desa, melainkan untuk warga desa yang di‎kelola oleh Kepala Desa. Karena itu tidak seharusnya pencairan dana desa dibuat sulit dengan birokrasi yang ada. ‎Menurut Tjahjo itu bertentangan dengan semangat pemerintah ‎pusat, yang menempatkan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa jadi salah satu prioritasnya.

“Karena itu Kemendagri dan Kemendes serta kemenkeu akan megeluarkan SKB yang intinya mempercepat pencairan dana desa. Birokrasinya jangan berbelit,” tegas Tjahjo. (tribunnews.com)