“Sebagian PPTK lebih memilih mengundurkan diri karena takut peroyek-proyek yang dikerjakan dikorupsi oleh pihak yang mencari keuntungan”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kapolres Indragiri Hilir (Inhil) AKBP Hadi Wicaksono Sik menegaskan, kasus tindak pidana korupsi pengadaan buku tahun 2014 di kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Inhil akan secepatnya dituntaskan.

Hal tersebut dilontarkannya di hadapan sejumlah awak media usai menghadiri kegiatan Pemkab Inhil di gedung Engku Kelana jalan Baharuddin Yusuf, Tembilahan, Selasa (8/9/2015). Pernyataan ini disampaikan untuk menanggapi adanya isu bermunculan yang menyatakan bahwa kasus tersebut telah ditutup.

“Kita dari kepolisian tetap menjalankan kasus itu, biarlah isu mengatakan ditutup, namun secara fakta tetap kita jalankan hingga tuntas,” kata Wicaksono.

Bahkan ia menyatakan mustahil ditutup, sebab sekarang saja, Polres Inhil telah menahan satu tersangka daari pihak ketiga terkait pengadaan buku itu. Berarti, kini sudah ada dua tersangka yang terlibat tindak pidana tersebut.

Dimana sebelumnya, Kepala Perpustakaan dan Kearsipan daerah Inhil, HE sudah dinyatakan sebagai tersangka. Namun belum ditahan dengan alasan ada beberapa pertimbangan dan masih menunggu waktu yang tepat.

Diantara pertimbangan itu, dibeberkannya yakni pertimbangan kemanusiaan dan pertimbangan kondisi wilayah Inhil yang masih belum kondusif. Selain itu, ia juga menyatakan bawa pengerjaan proyek di Kabupaten Inhil kian melambat karena sebagian PPTK lebih memilih mengundurkan diri, karena takut peroyek-proyek yang dikerjakan dikorupsi oleh pihak yang mencari keuntungan.

“Semua itu menjadi pertimbangan kita, karena bicara hukum itu tidak hanya bicara diatas kertas, akan tetapi juga berbicara masalah pisikologis yang terjadi sekarang di masyarakat Inhil. Yang jelas, kasus di Perpustakaan itu pasti akan ditindak lanjuti secara tuntas,” pungkasnya. (mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Ketua dan jajaran pengurus Tim Penggerak (TP) PKK tingkat desa/kelurahan dan kecamatan diimbau untuk turut bersama membantu dan mendukung upaya UPT Puskesmas dalam menekan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Imbauan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Inhil, dr Saut Pakpahan terkait dengan masih tingginya AKI dan AKB, serta kasus gizi buruk yang ditemukan di Negeri Seribu Parit.

Dikatakan Saut, saat ini Kabupaten Inhil masih menempati posisi teratas pada kasus kematian ibu dan bayi. Oleh karena itu, perlu adanya langkah pencegahan dan antisipasi sejak dini dari seluruh pihak terkait.

“Selain kematian ibu dan bayi, persoalan lainnya di bidang kesehatan yang juga harus menjadi perhatian serius dan prioritas utama untuk segera dituntaskan adalah kasus gizi buruk,” tutur Saut saat ditemui detikriau.org di ruang kerjanya, Selasa (8/9/2015).

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menekan AKI dan AKB ini, diantaranya dengan melakukan program kemitraan antara bidan dan dukun beranak, serta mendata ibu hamil, pemeriksaan dan perencanaan kelahiran.

“Jadi kita anjurkan, sebaiknya proses persalinan atau kelahiran dapat dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), guna mencegah dan mengantisipasi sejak dini terjadinya berbagai hal yang tidak diinginkan,” tambah dokter spesialis penyakit dalam ini.

Berdasarkan data yang ada di Diskes, dari Bulan Januari hingga Juni 2015 ini, di Kabupaten Inhil telah ditemukan kasus AKI sebanyak 18 jiwa dan AKB sebanyak 86 jiwa. Dimana, daerah terbanyak ditemukan kasus-kasus tersebut adalah di Guntung dan Pulau Kijang.

“Penyebab yang terbanyak pada kasus kematian ibu, yakni pendarahan dan eklamsi atau darah tinggi. Sedangkan untuk kematian bayi, paling banyak penyebabnya dikarenakan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), asfiksia dan infeksi,” imbuhnya. (adi/adv)

“Spirit baru itukan kerja keras dan cerdas. Kalau hanya kerja keras, itu namanya kuli, jadi kita harus berpikir cerdas juga. Karena itu, realisasi pekerjaan perlu dipercepat atau ditingkatkan, sehingga APBD tidak stagnan, inilah yang perlu kita tekatkan bersama,”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Berbagai upaya dan tekat dalam mempercepat pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2015 ini hendaknya dapat diimbangi dengan implementasi atau realisasi pelaksanaannya oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

Pernyataan tersebut disampaikan Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Amd Junaidi AN kepada awak media di kantornya, Selasa (8/9/2015).

Dikatakan Junaidi, apabila pembahasan APBD-P ini bisa diselesaikan dengan cepat, maka diharapkan upaya itu bisa disejajarkan dengan percepatan serapan anggaran di lapangan.

“Artinya, realisasi pekerjaan harus sesuai jadwal dan jangan ditunda-tunda lagi,” tutur Junaidi.

Dalam menyikapi hal itu, dijelaskan Ketua Komisi II DPRD Inhil ini, tidak hanya perlu kerja keras, tetapi juga kerja cerdas, guna mewujudkan spirit baru yang sebenarnya.

“Spirit baru itukan kerja keras dan cerdas. Kalau hanya kerja keras, itu namanya kuli, jadi kita harus berpikir cerdas juga. Karena itu, realisasi pekerjaan perlu dipercepat atau ditingkatkan, sehingga APBD tidak stagnan, inilah yang perlu kita tekatkan bersama,” terangnya.

Selanjutnya, politisi dari Partai Golkar ini menambahkan, perubahan ini sama artinya merubah anggaran yang tidak tepat pada APBD murni, agar menjadi layak dan bisa lebih bermanfaat bagi banyak masyarakat.

“Saya berharap pemerintah daerah bisa belajar dari pengalaman yang sudah-sudah, jangan sampai pekerjaan ditunda-tunda lagi,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh desa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diminta untuk menggunakan bantuan dana desa dan dana Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Permintaan tersebut disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perintahan Desa (BPMPD) Inhil, H Yulizal terkait dengan telah dicairkannya bantuan dana DMIJ tahap I, beberapa waktu lalu.

Dikatakan Yulizal, bagi desa yang sudah mencairkan dana desa dan dana DMIJ, diharapkan dapat menggunakannya dengan baik dan semaksimal mungkin, serta sesuai dengan apa yang telah dituangkan dalam APBDes.

“Yang juga tak kalah penting dan harus menjadi perhatian serius bagi pihak terkait, adalah penggunaannya harus transparan dan akuntabel, sehingga tidak ada yang curiga,” tutur Yulizal kepada awak media, belum lama ini.

Apabila dana tersebut mampu digunakan dan dikelola dengan baik serta sesuai peruntukannya, lanjut mantan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Inhil ini, maka dalam beberapa tahun ke depan desa akan lebih maju dan berkembang pesat.

“Sebagaimana yang diharapkan Bupati Inhil, minimal 50 persen adalah desa maju, sehingga pada gilirannya nanti akan terwujud “Desa Membangun Indonesia”, imbuhnya. (adi)

Bagansiapiapi (detikriau.org) – Plt Sekda Rohil Drs H Surya Arfan Msi Lantik 10 pejabat Eselon III dan 5 orang Pejabat Eselon IV. Dari 10 pejabat Eselon III yang dilantik, termasuk nama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr Pratomo Bagansiapiapi, Nina Elvita.

Posisi Nina Digantikan oleh dr Tri Buana Tungga Dewi yang sebelumnya menjabat Kabid Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penanggulangan Bantuan Dinas Kesehatan Rokan Hilir.‎ Sedangkan Posisi dr.Tri Buana digantikan Oleh Nina Elvita.

Pelantikan Pejabat Struktural Eselon III Berdasarkan Surat Keputusan No : 820/BK-PM/2015/595, dan Pelantikan Pejabat Eselon IV Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 820/BK-PM/2015/596‎.

Acara Pelantikan berlangsung dilantai IV kantor Bupati Rokan Hilir, Jalan Merdeka,(Selasa,8/9/15), Acara yang dimulai pukul 09.00 Wib ini dihadir  Para Asisten, Kepala Dinas, Kepala Bagian dan Anggota DPRD Rohil, Tatang Hartono.

Plt Sekda pada sambutannya menyampaikan bahwa pelantikan ini  untuk mengevaluasi  diri. bagi yang dimutasi akan dinilai sebagai membantu pimpinan dalam menjalan tugas. Mutasi ini hanya kepentingan organisasi.

“Saya juga memohon kepada teman,a pa pun keputusan pimpinan, tolong terima dengan iklas, jangan sampai membuat anda tidak nyaman, nanti jadi penyakit bagi diri sendiri.” Harapnya.

Jabatan apapun yang diberikan, jalankan dengan sebaik-baiknya. Dengan tugas yang baru, kita harus tau apa keinginan masyarakat ,jangan hanya kemauan kita saja. berikan kerja yang maksimal.

Akhir-akhir ini, kita dirisaukan dengan kejadian yang tidak bagus, kemarin kita sidang paripurna bersama dewan, banyak aspirasi mereka tidak diterima oleh hampir seluruh SKPD yang ada. “Marilah sama-sama kita bekerja sama. mari kejar ketertinggal.” Ajak mantan Kadisdik Rohil ini.

“Satu hal yang harus kita ingat, sebagai bawahan  yang baik, kita harus loyal kepada pimpinan. Loyalitas kita harus kita pertahankan sebagai pegawai‎”Pungkas Plt.Sekda. (ris/adv)