Bapemas Rohil Taja Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna

“kategori Umum, Juara 1 dimenangkan oleh Dadang Iqwandy dan Harsi Sri Febriyantie dengan judul inovasi, alat bantu tongkat elektronik untuk penyandang tuna netra”

bapemasBAGANSIAPIAPI, detikriau.org – Dalam rangka lomba inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG) yang diselenggarakan Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Kab Rokan Hilir tahun anggaran 2015, melalui pemanfaatan pengembangan TTG sebagaimana yang telah diamanatkan dalam instruksi presiden Republik Indonesia nomor 20 tahun 2010 tentang penerapan dan pengembangan TTG, sangat sesuai dengan salah satu misi pembangunan daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan rencana panjang Kab Rohil.

Pemerintah daerah Rohil melalui Bapemas berusaha untuk memfasilitasi dengan mengadakan kegiatan lomba inovasi TTG yang diikuti oleh masyarakat Rohil secara umum, Mahasiswa maupun pelajar. Dimana lomba ini sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian serta penghargaan pemerintah daerah terhadap masyarakat yang mempunyai kreasi, inovasi TTG yang ramah lingkungan.

“Teknologi Tepat Guna adalah teknologi yang dirancang bagi masyarakat tertentu agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi maupun aspek lingkungan, “terang Kepala Bapemas Rohil, Hj Murniwaty , Kamis (10/09/2015).

Hadirnya lomba TTG pada Rabu, (09/09/2015) kemarin, lanjut Murniwaty, secara tidak langsung dapat meningkatkan kemampuan memproduksi ini tentunya memberikan nilai tambah pada komunitas lokal unggul. Otomatis dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, bahkan bukan hanya iru saja, TTG juga dapat menciptakan kelompok usaha mandiri yang berkemampuan dalam mendorong kegiatan ekonomi produktif.

Dalam lomba kemarin, sebanyak 18 peserta mengikuti lomba untuk mendapatkan hadiah belasan juta rupiah. Dewan juri sendiri didatangkan dari Dosen Teknik UIR, Ir. Syawaldi,M.Sc dan Kadin Provinsi Riau, Ir. Siswo Pranoto, MT.

Untuk nama pemenang kategori Umum, Juara 1 dimenangkan oleh Dadang Iqwandy dan Harsi Sri Febriyantie dengan judul inovasi, alat bantu tongkat elektronik untuk penyandang tuna netra. Juara 2 diraih, Tomiri dengan judul inovasi pupuk organik duo aksi. Juara 3 diraih oleh Hendri Mulyadi dengan judul inovasi Teknologi penyalaian ikan dengan sistem tertutup.

Harapan I diraih oleh Harsi Sri Febriyantie dan Dadang Iqwandy dengan judul inovasi rancangan instalasi pengolah air payau menjadi air tawar untuk masyarakat pesisir Rohil, Harapan II diraih Sukarman dengan inovasi konversi motor berbahan bakar bensin menjadi bahan bakar gas LPG. Harapan III diraih Akhmad Fatah dengan inovasi alamat pemanas air.

Untuk pemenang kategori pelajar, juara I diraih oleh Akbar dan Hari Sumantri (SMAN 2 Rimba Melintang) dengan inovasi teknologi anak solusi untuk air gambut. Juara II diraih Nurfadhilah Utami, Ninda Ferda Nurjanah dan Ahmad Al-Fayyadh (SMAN 1 Bangko) dengan inovasi Bunga lidah mertua sebagai penangkal radiasi. dan Juara III diraih oleh Ayu Sri Wahyuni D (SMKN 1 Rimba Melintang) dengan inovasi induksi pembuangan durian (Durio Zibethinus Murr) diluar musim menggunakan Paklobutrazol dan Etaphon. (humas/adv)




Tiga Satker Dinilai Lamban, Bupati Kembali Lontarkan Ancaman

Bupati Inhil, HM Wardan. Foto: net
Bupati Inhil, HM Wardan. Foto: net

Tembilahan (detikriau.org) – Bupati Inhil, HM Wardan kembali melontarkan ancaman untuk memberikan sanksi tindakan tegas. Kali ini, peringatan itu ditujukan kepada 3 Satuan Kerja (Satker) dilingkungan Pemkab Inhil.

Ke Tiga Satker (Dinas Pendidikan, Dinas Pertambangan dan Energi serta Bagian Perlengkapan Setdakab Inhil. Red) dinilai Bupati sangat lamban. Hingga batas waktu yang telah ditargetkan ketiganya belum menyelesaikan tender lelang.

“Seharusnya bulan Agustus kemarin sudah selesai. Ketiga Satker tersebut telah menandatangi fakta integritas untuk segera menuntaskan kewajibannya,” Sampaikan Bupati kepada sejumlah awak media usai memimpin rapat evaluasi yang dihadiri seluruh kepala SKPD dan camat se-Inhil di Balai Kantor Bupati Inhil jalan Akasia Tembilahan, Kamis (10/9/2015).

Fakta integritas tersebut menurut Bupati berisi ancaman sanksi tegas sesuai aturan jika tugas yang diembankan tetap tidak terlaksana dengan baik.

“Jika tidak menyelesaikan, maka saya tidak segan-segan mengambil tindakan tegas sesuai peraturan tentang kedisiplinan,” Tutupnya. (mirwan)




Kakan Satpol PP Inhil Ngaku Bosan Ajukan Usulan Tambahan Mobil Patroli

“Mungkin Satpol PP dianggap tidak begitu penting”

kakan Satpol PP Inhil, TM Syaifullah
kakan Satpol PP Inhil, TM Syaifullah

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) TM Syaifullah mengaku sudah sangat bosan mengajukan permohonan tambahan mobil patroli. Hal tersebut dilontarkannya ketika menjawab pertanyaan awak media di ruang kerjanya, Rabu (9/9/2015) kemarin.

“Sudah bosan saya meminta tambahan mobil patroli, mungkin Satpol PP ini dianggap tidak begitu penting untuk kelancaran kegiatan Pemkab Inhil,” keluh Syaifullah.

Ia menjelaskan, hingga hari ini, Satpol PP Inhil hanya memiliki 1 unit mobil patroli yang digunakan secara bergantian. Padahal seharusnya, Satpol PP itu katanya minimal memiliki 1 unit mobil patroli dalam satu bidang.

Untuk diketahui, Satpol PP Kabupaten Inhil ini memiliki 4 bidang yakni bidang penegak perundang-undangan daerah, bidang perlindungan masyarakat, bidang sarana dan operasional dan bidang ketertiban umum, dengan jumlah personil keseluruhan lebih dari 160, yakni 105 PNS dan 60 lebih honorer.

“Dengan hanya memiliki 1 Mobil patroli, terpaksa penggunaannya harus bergantian,” Ungkapnya. (mirwan)




Tingkatkan partisipasi Pemilih, KPU Inhu Agendakan Lomba KIS Berhadian Puluhan Juta

indexRengat (detikriau.org) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), rencanakan untuk mengadakan  kegiatan lomba Kreasi Inovasi Sosialisasi (KIS) Pilkada Inhu tahun 2015. Wacana ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

Dikatakan Komisioner KPU Kabupaten Inhu, Hendri A Saleh, Kegiatan ini merupakan inovasi dan kreasi dari KPU Inhu dengan melibatkan seluruh masyarakat  untuk mensuksesskan Pilkada dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakiat lain.

“inti acara ini adalah sosialisasi dari masyarakat dan oleh masyarakat”, sampaikannya kepada sejumlah wartawan, kamis sore (10/9/15).

Dijelaskannya rencana kegiatan akan dilaksanakan pada tiga tempat yang meliputi tiga zona, yakni zona 1 (satu) meliputi kec. Rengat, Kuala Cenaku, Rengat Barat, Seberida, Batang Cinaku, Batang Gangsal, dilaksanakan pada 5 oktober.

zona 2 (dua), meliputi Kec. Lirik,  Pasir Penyu, Sungai Lala, Lubuk Batu jaya dilaksanakan pada 12 Oktober 2015, dan zona 3 (tiga) meliputi Rakit Kulim, Kelayang, Peranap dan Batang Peranap pada 22 Oktober 2015.

Peserta lomba bergabung dalam 1 regu terdiri 4 sampai 8 orang dan bentuknya berupa drama atau rabbana, diberikan waktu selama 8 menit.

“peserta adalah siapa saja namun sudah terdaftar di DPT dan tentunya harus warga Inhu”, sebutnya sambil menerangkan bahwa pihak KPU akan menyediakan total hadiah sebesar Rp 50 Juta kepada pemenang.(zal)




Dewan Prihatin Penginapan Jadi Tempat Praktik Mesum

Selatpanjang (detikriau.org) –  Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Ardiansyah, mengakui saat ini semakin banyak ditemukan PSK yang memanfaatkan fasilitas penginapan untuk memberikan jasanya.

“Secara pribadi saya sangat prihatin terhadap penyakit masyarakat dan praktek prostitusi yang semakin lama kian marak di Kota Selatpanjang ini. Khususnya praktik prostitusi di hotel. Ini harus segera di tindak tegas melalui isntansi terkait,” ujar Ardiansyah ditemui di selatpanjang, Rabu (9/9) kemaren .

Penertiban tersebut, dikatakan Ardiansyah, harus segera dilakukan, agar prostitusi yang bersarang di hotel tidak ssemakin merajalela.

“Ini harus segera ditindak tegas oleh instansi terkait yakni Satpol PP, dengan berkoordinasi bersama SKPD terkait lainnya diantaranya Disdukcapil, Camat, dan Badan Perizinan Kabupaten Kepulauan Meranti. Persoalan praktek prostitusi yang bersarang di perhotelan tersebut harus segera diusut. Jika terbukti ada penyalahgunaan perizinan, cabut saja izinnya,”  tegas Ardiansyah.

Politisi muda ini juga mengusulkan agar Pemkab Meranti harus mengalokasikan APBD untuk menangani masalah-masalah sosial. Sebab, bagaimanapun juga mereka adalah bagian dari masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, pada saat pemilu tidak sedikit dari mereka juga menyalurkan aspirasinya dan tentu kontribusi mereka dalam berdemokrasi harus diapresisasi dengan memperjuangkan nasibnya agar kembali kejalan yang benar.

“Tidak ada satupun makluk di dunia ini yg merasa nyaman hidup dan menekuni dunia hitam, jika mereka bisa memilih mereka pasti ingin hidup normal bekerja layaknya manusia normal dan menjalani kehidupan apa adanya,” kata pria yang akrab disapa pak Jek ini sambil mengemukakan munculnya PSK tidak terlepas dari modernisasi Kota Selatpanjang. (eko)




Triwulan Ketiga, Serapan APBD Inhil Masih Minim

“Bupati  Tetap Optimis Mampu Tuntaskan Seluruh Proyek Pembangunan Fisik dengan Baik”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Hingga memasuki bulan ke dua pada Triwulan ketiga, Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Inhil Tahun 2015 masih minim. Realisasi fisik baru tercatat mencapai 42,15 persen dan keuangan 22 persen. Namun, menurut Bupati Inhil, HM Wardan, hingga bulan September, seluruh kegiatan dalam bentuk lelang sudah mencapai 98 persen.

“Artinya waktu kita untuk menyelesaikan masih tersisa sekitar 3,5 bulan,” Sampaikan Bupati kepada sejumlah awak media usai memimpin rapat evaluasi yang dihadiri seluruh kepala SKPD dan camat se-Inhil di Balai Kantor Bupati Inhil jalan Akasia Tembilahan, Kamis (10/9/2015).

Dengan kondisi ini, Bupati nyatakan masih tetap optimis akan menyelesaikan seluruh proyek pembangunan fisik dengan baik.

“Kita tetap optimis akan mampu menyelesaikan seluruhnya dengan baik,” Tandas Bupati.

Sebelumnya, Juru Bicara (Jubir) Badan Anggaran (Banggar) DPRD Inhil, Edi Harianto Sindrang memprediksi Realisasi APBD Inhil tahun anggaran 2014 yang hanya mencapai 79 persen dengan sisa anggaran mencapai Rp 529 miliar lebih, berpotensi akan kembali berulang pada Tahun Anggara 2015. Kondisi yang menjadi dasar utama kejengkelan DPRD Inhil dinilai disebabkan rendahnya kinerja aparatur pemerintah.

“Kita sarankan agar Kepala SKPD yang tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik untuk meletakkan jabatan,” Sampaikan Edi saat membacakan hasil pembahasan Banggar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2014 dalam Rapat Paripurna kedelapan masa persidangan II tahun sidang 2015, Senin (31/8/2015) yang lalu. (dro/mirwan)